Isabel Van Brugen 

Putaran terakhir dari Pengadilan Rakyat yang dibentuk untuk menilai apakah pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap orang-orang Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang yang dilakukan rezim Komunis Tiongkok sebagai genosida telah diselesaikan di London pada Senin 13 September, dengan sebuah putusan yang tidak mengikat diharapkan pada  Desember mendatang

Pengadilan Uyghur, yang berlangsung dari  10 September hingga 13 September di London, diketuai oleh pengacara Inggris terkemuka Geoffrey Nice dan muncul setelah serangkaian sidang awal pada bulan Juni, yang mendengarkan para saksi menceritakan pengalaman penyiksaan dan pelecehan yang mereka alami di jaringan kamp-kamp penahanan yang tersebar luas di kawasan itu.

Pengadilan yang memiliki sembilan anggota, terdiri dari para akademisi, pebisnis, dan pengacara, tidak mendapat dukungan dari pemerintah Inggris atau kekuasaan untuk menuntut, tetapi para penyelenggara berharap penilaian independen tersebut akan mendorong komunitas internasional untuk mengambil tindakan terhadap Partai Komunis Tiongkok atas perlakuannya terhadap orang-orang Uighur, yang mayoritas adalah umat Islam.

Keputusan pengadilan tersebut tidak akan memiliki bobot hukum, tetapi memiliki bobot moral, kata saksi ahli Andrew Khoo pada tanggal 13 September.

Sembilan saksi dan 28 ahli bersaksi dalam sidang bulan ini, yang mencakup mantan tahanan Erbakit Otarbay, yang mengatakan ia dan narapidana lainnya disiksa secara fisik selama 98 hari di sebuah kamp penahanan di Xinjiang.

Kesaksian Erbakit Otarbay menggemakan banyak mantan tahanan Uyghur. Kesaksian tangan pertama yang dijelaskan ke The Epoch Times, telah mengungkapkan upaya oleh pihak berwenang untuk melucuti para tahanan Uighur dari kebudayaan dan bahasa mereka–”seperti yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok terhadap orang-orang Tiongkok dan orang-orang Tibet selama Revolusi Kebudayaan” yang memaksa mereka untuk menyangkal iman mereka dan berjanji setia kepada Partai Komunis Tiongkok dan pemimpin Partai Komunis Tiongkok. Jika para tahanan gagal untuk mengikutinya, maka para tahanan dapat dikenakan beberapa bentuk penyiksaan sebagai hukuman.

Para pejabat Partai Komunis Tiongkok mengatakan penahanan massal di antara penduduk Uighur adalah bagian langkah untuk menindak terorisme, ekstremisme agama, dan separatisme di Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok merujuk pada potensi ancaman ekstremis untuk membenarkan pengawasan ketat dan tindakan keras yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok terhadap orang-orang Uighur dan kelompok-kelompok etnis minoritas lainnya di wilayah Xinjiang.

Orang-orang Uighur di wilayah tersebut ditahan karena alasan seperti menghubungi teman-teman atau kerabat-kerabat di luar negeri, bepergian ke luar negeri, menumbuhkan janggut, dan menghadiri pertemuan keagamaan, sebagaimana dikatakan orang Uyghur yang memiliki anggota keluarga di kamp tahanan kepada  The Epoch Times.

Diperkirakan setidaknya 1 juta orang Uighur saat ini ditahan di  jaringan kamp tahanan massal di wilayah tersebut.

Etnis Kazakh bernama Gulzire Alwuqanqizi juga bersaksi, ia menceritakan bagaimana ia dipaksa minum pil, menjalani pemeriksaan medis, sampel darahnya diambil, dan disuntik dengan zat yang tidak diketahui. Sejak itu, ia menjadi mandul, kata Gulzire Alwuqanqizi kepada pengadilan.

“Setiap kali saya pergi ke sebuah kamp [baru], mereka mengambil darah. Tidak ada logika untuk itu. Kadang mereka akan mengambil darah dari saya, atau tidak, atau sekelompok siswa. Hal itu adalah tidak masuk akal, Beraninya mereka menghancurkan kemanusiaan kita dan martabat kita,” kata Gulzire Alwuqanqizi kepada panel. 

Pengadilan London, didanai oleh World Uyghur Congress  dan sumbangan perorangan, adalah upaya terbaru untuk meminta pertanggungjawaban Partai Komunis Tiongkok atas perlakuannya terhadap orang0orang Uyghur dan etnis minoritas lainnya di wilayah Xinjiang.

Amerika Serikat  menyatakan bahwa kebijakan Beijing terhadap orang-orang Uyghur dan orang-orang lainnya, sama dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komunis Tiongkok menyangkal tuduhan-tuduhan genosida dan kerja paksa di wilayah tersebut.

Radio Free Asia melaporkan, pengadilan Uighur diperkirakan akan mengumumkan pada bulan Desember apakah Tiongkok melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.  (Vv)

 

Share

Video Popular