Undang-undang baru dengan judul Peraturan dari Dinas Pengambilan dan Konpensasi dari Tanah Milik Negara diumumkan pada 29 Januari. Kantor Hubungan Legislatif  dari Dewan Negara mendapat kritikan karena masyarakat percaya bahwa undang-undang yang baru, bukannya mencegah pembongkaran paksa yang tidak sah, tetapi sebaliknya mengesahkannya.

Liu Feiyue, aktivis hak-hak asasi manusia Provvinsi Hubei, menunjukkan bahwa peraturan sekarang memasukkan pembongkaran yang berhubungan dengan bisnis, yang memberikan pengakuan untuk pembangunan usaha dan penggusuran. "Peraturan baru seharusnya menitikberatkan pada pengambilan tanah milik negara untuk kesejahteraan umum. Memasukkan sektor bisnis adalah kenyataan pengesahan secara diam-diam atas pembongkaran paksa karena keperluan usaha." Liu percaya pembongkaran rumah untuk keperluan bisnis harus secara ketat di atur oleh pasar.

Liu juga mencatat di negara diktator seperti China, peraturan baru susah untuk diterapkan. "Pejabat memegang kekuasaan absolut, yang membuat eksekusi hukum sangat tidak mungkin. Kami khawatir bahwa peraturan baru tidak akan bisa menekan pemerintah setempat yang berkolusi dengan pengusaha untuk melepaskan kepentingan pribadinya."

Wu Tianli dari Beijing berpikir peraturan baru gagal untuk menjelaskan kepentingan umum. Dia percaya keuntungan besar dalam penjualan tanah akan sangat tidak mungkin melindungi hak-hak sipil."Jika benar-benar untuk melindungi rakyat, peraturan itu harus secara rinci menjelaskan yang mana adalah kepentingan umum dan apa yang penting untuk ekonomi setempat. Kalau ada jual beli tanah, juru sita akan muncul, pembongkaran paksa tidak akan berhenti."

Apa yang disebut sebagai 'dicari masukan' hanyalah sebagai unjuk politik oleh Wu. "Pembongkaran tidak sah telah memprovokasi kericuhan serius di masyarakat, pemerintah ingin membungkam dengan menanyakan pendapat masyarakat dalam masalah itu. Saya kira bukan itu yang mereka inginkan."

Chen Qiyong, korban pembongkaran paksa di Shanghai, mengatakan bahwa peraturan baru adalah payung pengaman bagi perusahaan. "(Peraturan baru) tidak ada bedanya. Kita akan tetap dirampok dan hukum yang baru mengesahkannya."

"Pemerintah seharusnya memecahkan masalah yang ada sebelum menambah peraturan yang baru," kata Li Huifang, seorang pemohon dari Shaghai. "Pejabat yang korupsi dan usaha gelap harus mengembalikan apa yang telah di ambil dari rakyat dan di hukum. Berapa orang telah di penjara dan dianiaya karena melindungi tanah dan rumahnya? Mereka harus mendapat keadilan."

Menurut pengacara Ni Wenhua, peraturan yang tidak konstitusional untuk Penggusuran Rumah Di Perkotaan oleh dewan Negara tahun 2001 masih berlaku dan jumlah kekerasan pembongkaran masih meningkat.

Read the original Chinese article. http://soundofhope.org/programs/162/149914-1.aspa