Kebijakan satu anak setelah 30 tahun dicetuskan , akan terus berlanjut, rezim komunis China mengatakan dalam laporan resmi media pemerintah pada Senin (27/9).

"Siapa pun yang melahirkan anak kedua secara tidak sah akan dihukum dipecat dari sekolah, penurunan upah atau denda," kata warga China Han Mei, berbicara kepada AFP.

"Jika anda tidak memiliki uang untuk membayar denda, rumah anda akan dibongkar ataupun perabot dan peralatan rumah tangga akan diambil oleh petugas keluarga berencana," katanya.

Han, yang nama aslinya telah diubah karena beresiko, tengah mengandung anak kedua dan mengatakan bahwa jika pemerintah komunis mengetahui, ia bisa dihukum berat.

Selama kehamilan anak pertama, Han bisa secara terbuka pergi ke rumah sakit dan melaporkan kepada petugas keluarga berencana bahwa ia memiliki anak. Dengan kehamilan keduanya, dia harus merahasiakannya dari majikannya dan membayar biaya operasi kelahiran sendiri. Saat ini, petugas keluarga berencana tidak mengetahui prihal ini.

Sebagai akibat dari kebijakan tersebut, para ahli hak asasi manusia mengatakan telah terjadi peningkatan tajam dalam aborsi paksa. Libertarian (pembela hak kebebasan) percaya dengan kata Institut Cato bahwa pada tahun 1999, antara 5 dan 10 juta aborsi telah dilakukan di bawah kebijakan ini.

"Kami yakin sebagian besar [13 juta aborsi tiap tahun di China]  aborsi secara paksa," kata Colin Mason, yang melakukan kerja lapangan di Provinsi Guangdong dan Guangxi pada bulan Maret tahun ini untuk Lembaga Penelitian Penduduk nirlaba yang bermarkas di Virginia.

Organisasi ini mengatakan bahwa pejabat China, ketika berhadapan dengan kehamilan kedua, memaksa para wanita untuk melakukan aborsi bahkan di bulan kesembilan kehamilan dan mensterilkan mereka.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan pada bulan April 2009 bahwa aborsi paksa di China adalah "benar-benar tidak bisa diterima" dan "perlakuan mengerikan terhadap hak-hak perempuan."

Di situs Hak-hak Perempuan Tanpa Batas memuat masalahnya terutama pada "membatasi kelahiran secara paksa." Situs ini mengatakan para pejabat memaksa para perempuan untuk melakukan aborsi bahkan di bulan kesembilan kehamilan atau mensterilkan mereka. (EpochTimes/man)