Ketika wakil perdana menteri China mengadakan tiga hari kunjungannya ke bekas koloni Inggris Hong Kong, kepergiannya tidak mendapat lambaian tangan dan selamat tinggal ramah tapi suara-suara protes dan kemarahan terhadap rezim komunis. Dan suara-suara itu diredam sebagian oleh polisi Hong Kong.

Sementara saat mengadakan upacara peresmian kantor pusat baru di kawasan administratif khusus pada hari terakhir, Li Keqiang dihadapkan dengan kerusuhan sipil yang mungkin akan  ditekan oleh pasukan polisi jika terjadi di China daratan.

Ketika tiga demonstran dari satu organisasi, Liga Sosial Demokrat, mengusung peti mati memperingati mereka yang tewas dalam pembantaian Lapangan Tiananmen, selusin polisi mencoba untuk merebut peti mati, merusak, dan menyita potongannya.

"Mereka mengatakan itu untuk keamanan, tetapi mereka juga membocorkan  bahwa otoritas yang lebih tinggi tidak mengizinkan peti mati itu di arak," kata Leung Kwok-hung, seorang anggota Dewan Legislatif. "Apakah Mr. Li Keqiang bahagia atau tidak adalah tidak menjadi perhatian saya. Kekhawatiran saya adalah bahwa peti mati ini menandakan berkabung bagi para korban pembantaian Lapangan Tiananmen."

Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa membawa peti mati tidak melanggar hukum.

"Pemerintah Hong Kong sensor semua suara sipil yang menentang rezim komunis China, seperti yang menuntut keadilan atas pembantaian Lapangan Tiananmen dan mencari demokrasi," kata Lee Chaeuk-yan, ketua Aliansi.

Lee mengatakan bahwa penguasa Hong Kong dilayani terutama untuk Li Keqiang, untuk menyaring pesan yang dia tidak ingin dengar. Sebuah konsekuensi dari ini, Lee mengatakan, untuk "mendorong Hong Kong untuk menjadi seperti kota-kota China lainnya."

Hong Kong, yang berada di bawah pemerintahan Inggris sejak Perang Opium Pertama di abad ke-19, tidak diserahkan kembali ke komunis China sampai 1997. Sejak serah terima kota yang telah dianggap suatu Daerah Administratif Khusus, dan menikmati otonomi relatif dan mengadakan pemilu, tidak seperti daerah  China lainnya.

Direktur Pemerhati  Hak Asasi Manusia Hong Kong, Yuk-Kai, mengatakan bahwa insiden serupa dengan perkelahian terakhir telah terjadi sebelumnya.

"Polisi tidak berwenang untuk melarang kebebasan berekspresi ... menggunakan keamanan sebagai alasan," katanya. "Saya pikir polisi harus menjelaskan mengapa mereka bertindak seperti ini."

Komisaris Polisi Hong Kong Tsang Wai Hung mengaku kepada wartawan bahwa polisi Hong Kong telah memobilisasi sedikitnya 2.000 petugas setiap hari selama tiga hari terakhir. (EpochTimes/man)