Tingkat urbanisasi Tiongkok yang tinggi, sejauh ini sudah menimbulkan banyak masalah misalnya para pendatang diperlakukan sebagai warga kelas dua.

Sebagian dari mereka adalah warga desa yang berangkat ke kota untuk mencari penghasilan yang lebih baik.

Kehidupan di perkotaan ternyata tak sebaik yang dibayangkan para pekerja migran Tiongkok.

Meski tinggal di kota, warga pendatang ini masih tercatat sebagai penduduk desa yang tergusur.

Akibatnya, mereka tidak memiliki sistem pengamanan sosial dan harus membayar mahal hanya untuk memasukkan anak mereka ke sekolah negeri.

Sehingga sebagian besar dari mereka memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya.

Tak seperti orang tua mereka, para generasi kedua pekerja migran ini mulai memahami hak-haknya.

Dan mereka mulai merasa frustrasi atas perlakuan yang mereka terima di berbagai kota.

Bulan Juni lalu pecah kerusuhan di Provinsi Guangdong di kawasan selatan Tiongkok.

Kerusuhan pecah setelah rumor tentang polisi memukuli pedagang kaki lima hingga tewas saat tengah membawa istrinya yang tengah hamil.

Sejumlah aksi protes juga pecah di berbagai kota sentra industri yang menunjukkan rasa frustrasi para pekerja migran atas ketidakadilan dan semakin lebarnya jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.

Gelombang besar urbanisasi

Diperkirakan lebih dari 100 juta petani Tiongkok akan pindah ke perkotaan pada 2020 mendatang. Ramalan ini memberikan tantangan baru bagi para perancang perkotaan.

Tiongkok kini menghadapi gelombang urbanisasi besar-besaran setelah jutaan pekerja migran membanjiri perkotaan mengadu nasib untuk menjadi buruh.

Proses urbanisasi yang kemudian menyediakan tenaga kerja murah ini ternyata membantu Tiongkok berkembang.

Baru-baru ini pemerintah merilis laporan bahwa pada 2020 diramalkan penduduk perkotaan akan dipadati sedikitnya 800 juta orang.

Ramalan pemerintah ini berdasarkan pada survei populasi migran di 106 kota tahun lalu.

Survei itu menemukan bahwa 20% keluarga buruh migran mengeluarkan uang lebih besar dari yang mereka dapatkan.

Dan kurang dari setengah keluarga buruh migran yang menyisihkan pendapatan mereka untuk asuransi kesehatan atau dana pensiun. (Erabaru/BBC.Co.Uk/sua)