|

Dalam kegelapan malam, sebuah desa kecil di Provinsi Guangxi China dikepung oleh 3.000 polisi bersenjata. Warga mengatakan mereka telah berusaha untuk mendapatkan kembali tanah mereka yang secara ilegal digunakan sebagai peternakan kepada otoritas setempat dan telah dikelola negara selama hampir dua dekade.
Menurut informasi yang diposting di sebuah blog internet pada 24 Desember dini hari, disaat semua orang masih tertidur lelap 3.000 polisi, membawa tongkat dan perisai, yang disertai oleh anjing pelacak Jerman, turun ke Desa Xinxing di kota kecil Chuanshan, Liuzhou, Provinsi Guangxi, sebuah komunitas yang dihuni sekitar 300 rumah tangga.
Warga desa dikejutkan oleh beberapa kali tembakan peringatan dan polisi mendobrak pintu warga. Polisi menggelandang 31 warga yang masih berpakaian setengah dan memborgolnya, mulut mereka disegel dengan pita. Di antara mereka ada beberapa penduduk sakit dan berusia lanjut, serta cacat mental dan fisik.
Penduduk desa yang menolak tiada henti dipukuli polisi. Seorang warga yang mencoba mengambil foto menggunakan telepon genggamnya secara kasar dipukuli dan diseret ke mobil polisi.
Sebuah sengketa tanah antara warga desa dan pejabat lokal atas sebuah peternakan seluas 3.000 hektar yang dikelola negara merupakan konflik selama hampir 20 tahun dan baru meletus pada April 2011. Saat itulah penduduk desa menemukan bahwa dokumen yang dikeluarkan pada tahun 1987 oleh pemerintah Kabupaten Liujiang tidak konsisten dengan peta batas yang disusun pada tahun 1992. Berdasarkan dokumen tahun 1987, desa adalah pemilik sah dari 3.000 hektar tanah.
Seorang warga desa dengan nama akhir Luo mengatakan kepada The Epoch Times di telepon bahwa pihak penguasa lokal telah memberitahu penduduk desa selama hampir 20 tahun bahwa mereka harus mengatur sebuah komite desa dan memilih wakil-wakil yang akan mencari dan menyajikan bukti dan melakukan negosiasi dengan pertanian.
Antara Mei dan November 2011, perwakilan desa telah mengirimkan bukti sembilan kali ke kota, kabupaten dan otoritas kota, tapi tidak ada yang dilakukan. Ketika penduduk desa meminta pemerintah daerah untuk terlibat dan membantu menengahi sengketa, mereka diperlakukan di bawah tekanan, kata Luo.
Polisi tidak memberikan keterangan kepada warga desa tentang penangkapan tersebut. Sampai sekarang, hanya tiga orang yang ditangkap dibebaskan. Dua puluh delapan orang lainnya masih dalam tahanan dan tidak ada seorangpun diijinkan mengunjungi mereka.
Penduduk desa mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti melawan kekejaman pemerintah. Pemimpin desa berusaha untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, dan sedang mempersiapkan sebuah protes besar di Guangxi seperti pada protes Wukan di Provinsi Guangdong. Mereka juga berjanji untuk membebaskan sesama penduduk desa yang ditahan.
New Tang Dynasty (NTD), sebuah stasiun televisi independen China, yang berkantor pusat di New York, menghubungi kantor polisi Kotapraja Chuanshan pada 28 Desember. Orang yang menjawab menegaskan bahwa polisi bersenjata telah dikirim pada 24 Desember untuk melakukan penangkapan, dan hal itu telah menjadi operasi bersama yang terkoordinir dengan penguasa.
Tindakan keras yang dilakukan polisi selama musim Natal adalah praktek yang umum digunakan oleh pihak berwenang China setiap tahun. Tokoh aktivis HAM Gao Zhisheng, Chen Wei, dan Chen Xi juga telah dijatuhi hukuman selama ini.
Pu Fei, Layanan Pusat Hak Asasi Manusia Tianwang mengatakan kepada NTD bahwa rezim komunis China memilih kesempatan ini karena banyak wartawan asing di China sedang berlibur, dan mencegah masyarakat internasional untuk memperhatikan situasi hak asasi manusia di China. (EpochTimes/suk)
|