| Warga Desa Dilecehkan Setelah Penandatanganan Petisi Penyelamatan Praktisi Falun Gong | Array Cetak Array | Surel |
| Ditulis oleh Gao Zhitan & Annie Wu |
| Jumat, 03 Agustus 2012 11:16 |
|
Pada sidang Kongres AS belum lama ini terkait catatan HAM China, perwakilan dari Falun Gong-sebuah latihan spiritual yang saat ini dianiaya rezim China-menunjukkan petisi yang ditandatangani oleh 700 warga China menuntut pembebasan seorang praktisi yang ditangkap. Sebuah sumber dari dalam mengatakan kepada Epoch Times bahwa penduduk desa ini telah dilecehkan dan diancam oleh pihak berwenang China sejak dokumen itu terungkap. Pada 25 Juli perwakilan dari tiga kelompok yang dianiaya di China Falun Gong, Uighur, dan Tibet-bersaksi di depan Komite Hubungan Luar Negeri. Sidang berlangsung sehari setelah kesimpulan dari Dialog tahunan Hak Asasi Manusia AS-China, dua hari pertemuan tertutup antara pejabat AS dan China di Washington, DC Li Hai mewakili Falun Gong dalam sidang tersebut. Sejak penganiayaan Falun Gong dimulai pada 1999, ia telah ditahan empat kali dan disiksa selama di penjara. Li mengatakan bahwa meskipun kekejaman, penganiayaan telah gagal untuk menekan latihan ini. Ia menyajikan salinan dokumen yang menunjukkan cap jempol 700 warga dari Desa Donganfeng di Zhengding, Propinsi Hebei. Para penduduk desa mengajukan petisi untuk membebaskan praktisi Falun Gong setempat, Li Lankui, yang diculik pada 7 Juni.
Penangkapan Li terjadi menyusul kunjungan gubernur Iowa, Terry Branstad ke Daerah Zhengding dari 4 sampai 6Juni. Branstad diundang untuk mengunjungi China oleh wakil presiden China dan mantan ketua Partai Xi Jinping, wilayah Zhengding. Iowa dan Provinsi Hebei telah menyatakan saudara Negara bagian sejak tahun 1983. Ketika penduduk desa mengetahui penangkapan Li, mereka mengumpulkan tanda tangan dan cap jempol untuk menuntut pembebasannya. Teman dan kerabatnya kemudian menyusun sebuah surat bersama yang ditujukan kepada Branstad, meminta bantuannya dalam membebaskan Li. Penduduk desa juga didukung surat ini, tapi tidak bisa meninggalkan nama mereka karena takut keselamatan mereka. Mereka mendesak Branstad untuk menyampaikan permohonan mereka untuk penyelamatan Li kepada wakil presiden China Xi Jinping. Xi diharapkan berhasil menggantikan Hu Jintao sebagai kepala negara China. Sejak berita permohonan sudah beredar di luar negeri, Desa Donganfeng telah berada di bawah pengawasan ketat otoritas Propinsi Hebei, menurut sumber dalam. Pihak berwenang telah memulai penyelidikan atas petisi itu, anggota partai komunis di desa itu mengetuk pintu rumah warga untuk mencari tahu siapa yang menandatangani nama mereka pada petisi. Sumber tersebut juga mengatakan bahwa anggota partai komunis di desa itu dipanggil ke pertemuan pada unit partai desa dan diinterogasi. Kepada The Epoch Times, Zhao Hongxiu, istri Li, pada 27 Juli mengatakan, "Orang-orang di desa telah diancam dan anggota partai tersebut akan disusun dalam dua kelompok orang" "Mereka mendatangi rumah-rumah warga dan menakut-nakuti mereka” "Barangsiapa menandatangani nama mereka akan berada dalam masalah besar!" Polisi meminta Zhao untuk mengingat nama-nama mereka yang menandatangani petisi itu dan menyerahkan mereka ke kantor polisi setempat, tetapi dia menolak. (EpochTimes/man) |
Cari Artikel di Era Baru :
Ingin berita terkini EB muncul di Beranda Anda?
Ayo, gabung bersama ribuan penggemar lainnya!
- Pencuri dan Bulan
- Harga Sembako dan Tarif Angkutan Umum Bakalan Naik
- Kontrak Satelit Broadcaster Independen China Diperbaharui
- Banjir Menewaskan 23 Orang di India Utara
- Kondisi Mandela Semakin Membaik
- Apakah Pikiran Kita Memiliki kekuatan untuk Mempengaruhi Realitas?
- Kekuatan Moral Terbesar dan Terkuat
- Bawang Putih: Antibiotik Alami
- Harga BBM Resmi Naik
- Bawang Putih: Antibiotik Alami
- Peluang Usaha Budidaya Udang Cantik
- 'PRJ' Monas Digelar Tiga Hari Gratis
- Apakah Pikiran Kita Memiliki kekuatan untuk Mempengaruhi Realitas?
- Banner Perjuangan Muncul di jalan-jalan di Hongkong
- Pakaian Tradisional Tiongkok berbeda dengan Pakaian Barat
- Empat Menteri Mangkir dari Raker Komisi IX DPR yang Bahas Kerusuhan di Jeddah





Mozilla Firefox