Australia - Sun Xiaodi, seorang manajer gudang pada tambang uranium No 792 China, di propinsi Gansu, dipecat ketika ia pertama kalinya mulai melaporkan adanya korupsi dan pencemaran tambang radio aktif oleh pejabat pertambangan pada 1988.

Militer pengawas pertambangan, yang ditempatkan di Gannan, Gansu, Daerah Otonomi Tibet, salah satu basis uranium terpenting China, membuang air kontaminasi radio aktif ke sungai Bailong, Sun mengatakan, mereka telah menjual peralatan yang terkontaminasi, dan mengabaikan petunjuk keselamatan pekerja.

Pada 2006, setelah akhirnya memperoleh perhatian serius, ia ditahan selama delapan bulan. Sun masih sedang mengajukan petisi dan melaporkan adanya praktek pertambangan yang menakutkan. Tidak ada yang telah berubah di sana.

"Kami telah mengumpulkan bukti kuat," kata Sun kepada Radio Sound of Hope pada saat itu, "Kami juga telah mengambil sampel air pada suatu pagi. Sampel menunjukkan bahwa penduduk di sepanjang hilir sungai Bailong, serta penduduk kota sepanjang sungai Yangtze, berada dalam ancaman besar. Bijih-bijih yang meresap dalam air, di bersihkan di air, ini berarti uranium mengalir bersama air sehingga mencemari air tersebut."

Meskipun tambang tersebut secara resmi telah ditutup pada 2002-sumber daya yang diduga telah habis itu-hanya berpindah tangan dan tetap mengeruk uranium secara ilegal.

"Seluruh laporan tertulis mereka adalah palsu," ujar Sun, "Mereka hanya mengubah perusahaan militer menjadi perusahaan sipil, yang dilanjutkan dengan pertambangan skala besar. Mereka masih melakukan pertambangan uranium dalam jumlah besar."

Sejak itu Sun ditangkap kembali, namun kali ini puterinya, Sun Dunbai (26), dilibatkan dan dipenjarakan lebih lama. Organisasi non-pemerintah, Hak Asasi Manusia China (HRIC), melaporkan Juli tahun ini, bahwa ayah dan anak tersebut telah dijatuhi hukuman satu setengah tahun kerja paksa. Mereka dituduh menghasut "dengan slogan-slogan fitnahan 'polusi nuklir' dan 'pelanggaran hak asasi manusia.'" Sun Xiaodi juga dituduh telah mencuri informasi tambang dan memberikan kepada anak perempuannya untuk disampaikan ke sejumlah organisasi asing.

Uranium Australia

Australia baru saja melakukan pengiriman uranium kedua kalinya, setelah yang pertama kalinya oleh Olympic Dam di Austalia Selatan.

Pengiriman pertama ke China, dari pertambangan Rio Tinto Ranger, Northern Territory, telah dilakukan tahun lalu.

Keduanya telah menyepakati perjanjian sebelumnya pada tahun 2006 antara pemerintahan Howard dan Beijing tentang fakta perlindungan nuklir. Mereka memiliki tata cara sebelum tanggal yang telah disepakati untuk pengiriman pertama, tanpa antisipasi hingga 2010.

Pemerintahan Ruud tidak menahan laju ekspor uranium ke China. Menteri Luar Negeri, Stephen Smith, secara tidak sengaja keceplosan April lalu, bahwa perundingan sedang berlangsung untuk ekspor uranium lebih banyak ke China dari BHP Billiton-pemilik Olympic Dam.

Dokumen, yang kemudian diakui menteri tersebut, ditunda ke Parleman karena kesalahan, ujar sejumlah pejabat Australia yang menghadiri pembicaraan di Beijing pada awal tahun untuk mendiskusikan proposal dengan BHP Billiton dalam penjualan uranium-memasok konsentrat uranium ke China, menurut laporan ABC.

Penjualan tersebut akan memerlukan perluasan pertambangan Olympic Dam, dan akan memerlukan ijin dari pemerintah Federal untuk melakukannya. Ekspansi ini diharapkan dapat meningkatkan produksi hingga enam kali lipat.

Menurut Asosiasi Industri Uranium Australia, Olympic Dam merupakan penyimpan uranium terbesar dunia dan tambang terbesar ketiga di dunia. Australia diperhitungkan memiliki hampir 40 persen kebutuhan uranium dunia namun hanya 19 persen ke pasar dunia.

Menteri pertambangan Australia, Martin Ferguson, berterus terang tentang kebohongan kepentingan pemerintah Australia.

"Perluasan industri uranium dapat menghasilkan hingga $ 17 milyar dalam GDP pada 2030 dan dapat mencegah hingga 15 milyar ton emisi karbon lewat penggunaan uranium pada sektor kelistrikan global," katanya dalam sebuah pernyataan.

Menurut David Noonan, juru bicara Lembaga Konservasi Australia (ACF), pernyataan semacam ini berarti pertanda bahaya.

"Kami yakin ini tidak bisa diterima oleh pemerintah Australia dan BHP guna melihat kearah lain serta untuk mengklaim bahwa mereka dapat melakukan hanya untuk keuntungan perdagangan, terutama sektor uranium, dengan mengabaikan hak asasi manusia demikian pula sejumlah isu transparasi yang sudah sangat jelas di China, " ujar Noonan kepada Epoch Times.

Kasus Sun Xiaodi, menyoroti hanya sebagian keperihatinan adanya kesepakatan ACF dengan China.

Kasus Sun Xiaodi dan puterinya yang dipenjarakan karena mengungkap kekhawatiran pencemaran nuklir dan diabaikannya lingkungan serta keselamatan kerja, Mr. Noonan mengatakan bahwa ia "mengungkap jelas bahwa China tidak bertanggung jawab atas kemungkinan apa yang akan terjadi dengan uranium Australia pada masa mendatang."

Ferguson mengatakan pemerintah Rudd melihat hubungan ekonomi Australia-China sebagai "hal yang saling menguntungkan" dan sebuah sarana untuk melakukan "dialog antar pemerintah ke pemerintah pada berbagai bidang."

Ketika diminta menanggapi keprihatinan mengenai kasus Xiaodi, ia mengatakan "perjanjian pengamanan bilateral Australia-China merupakan yang paling ketat di dunia dan kami memiliki beberapa langkah untuk memastikan serta memantau pengamanan sesuai dengan kesepakatan."

Pemerhati lingkungan Australia mengatakan China tidak dapat dipercaya untuk mematuhi upaya perlindungan internasional dan tidak akan mungkin memantau bagaimana uranium dari Australia digunakan di China.

Menurut catatan senator lingkungan, Christine Milne, kerahasiaan melingkupi proses industri militer China.

Di bawah persetujuan bersama di Australia, uranium hanyalah digunakan pada "fasilitas-fasilitas yang telah diumumkan," namun Senator Milne mengatakan sejumlah fasilitas tersebut hanya dinyatakan pada kebijakan China.

"Pemerintah China dapat menarik fasilitas-fasilitas tersebut dari pengawasan IAEA (Badan Energi Atom Internasional) setiap saat hanya dengan menyatakan keprihatinan terhadap keamanan nasional," ujarnya.

Para pemerhati lingkungan juga mengatakan mereka menghendaki Australia menarik diri dari kesepakatan tahun 2006 tersebut, karena kegagalan China mematuhi perjanjian perlucutan senjata Non-Proliferasi Nuklir serta gagal meratifikasi perjanjian Larangan Perluasan Uji Coba Nuklir dan ketidakberhasilannya memisahkan antara sektor nuklir militer dengan sipil. (EpochTimes/sua)