Malaysia - Pemerintah Malaysia tidak berencana untuk mengeluarkan larangan mengenai perjalanan ke Indonesia pada tahap ini, walau ada kejadian terakhir di Kalimantan Barat pada Minggu, kemarin. Hal ini diungkapkan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Kamis (2/9).

"Kami perlu mempertimbangkan banyak hal bila akan melakukan keputusan tersebut. Pada tahap ini, kami tidak akan mengeluarkan nasihat perjalanan kecuali situasinya memburuk," katanya di kantor Perdana Menteri, Rabu (1/9).

Najib Razak mengatakan ia perlu berkonsultasi dengan Wisma Putra (Kementerian Luar Negeri Malaysia) sebelum mengeluarkan himbauan perjalanan karena hal tersebut adalah masalah serius yang berkaitan dengan kepentingan kedua negara.

"(Mengeluarkan) sebuah nasihat perjalanan merupakan masalah yang serius karena kami memiliki banyak kepentingan, pemerintah, bisnis dan hubungan pribadi dengan Indonesia," katanya.

Najib berbicara kepada sejumlah wartawan setelah menerima buku pesan Hari Kemerdekaan buatan tangan dari murid-murid Sekolah Bukit Damansara, yang juga ditandatangani oleh siswa dari tiga sekolah di Singapura.

Pada kesempatan yang sama, hadir Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang juga merangkap sebagai Menteri Pendidikan.

Beberapa waktu lalu, rumah seorang insinyur berusia 60 tahun di perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat, telah dilempari batu sebagai aksi "sweeping" atau pencarian warga Malaysia.

Menurut laporan, insiden terjadi pada pukul 14.00, lima orang menggunakan ikat kepala bertuliskan "Ganyang Malaysia," juga datang sambil mengutarakan cercaan terhadap Malaysia.

Najib mengatakan tidak ada aturan yang keras dan tepat, ketika ditanya sampai sejauh mana pemerintah Malaysia akan menyatakan saran perjalanan.

"Tetapi kami hanya akan menyatakan nasihat perjalanan bila situasi membutuhkan itu... ketika nyawa dalam bahaya atau saat kami memiliki informasi bahwa akan terjadi hal yang sangat serius," katanya.

Najib berharap isu ini akan dapat diselesaikan secara damai dan tidak berlama-lama, mengingat akan ada pertemuan antara Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Malaysia Anifah Aman di Kota Kinabalu pada 6 September 2010 mendatang, guna membahas teritori laut kedua negara.

"Kami tidak boleh mengundang reaksi seperti unjuk rasa ekstrim seperti yang terjadi belum lama ini" kata Perdana Menteri.

Ia menambahkan, sangat sulit untuk menghindari permasalahan antara kedua negara bertetangga, terutama saat kedua negara memiliki wilayah perairan yang meluas, masalah yang belum sepenuhnya selesai.

"Tentunya, berbagai masalah akan bermunculan dari waktu ke waktu. Tetapi kami harus punya pendirian bahwa bila terjadi sesuatu, biarkan kami menyelesaikan isu tersebut dan tidak boleh ada campur tangan pihak lain yang akan memperkeruh situasi," imbuh Najib.(ant/snd)