Pemimpin departemen sensor pers Burma, yang selama ini dikenal bersikap represif terhadap media, menyerukan agar media di negara itu diberi kebebasan yang lebih luas.

Dalam wawancara dengan Radio Free Asia, kepala departemen sensor pers Burma, Tint Swe mengatakan, sensor media tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga harus dihapuskan.

"Sensor Pers tidak dipraktekkan lagi oleh negara-negara tetangga kita, juga di kebanyakan negara lain, karena tidak selaras dengan praktek demokrasi," ujar Tint Swe seperti dilansir BBC.

Menurutnya, "Sensor harus dihapuskan dalam waktu dekat."

Bahkan dia kemudian mengusulkan agar lembaga sensor pers yang dipimpinnya dihapus.

Namun demikian, menurutnya, kebebasan pers itu harus tetap bertanggungjawab.

Pernyataan pejabat Burma ini, seperti dilaporkan Kantor Berita AFP, menunjukkan telah adanya perubahan yang ditunjukkan pemerintahan junta militer Burma dalam menghadapi pers.

"Sekarang, tidak ada lagi pembatasan terhadap aktivitas Aung San Suu Kyi... semua ini bagian dari perubahan demokratis yang ditempuh negara," ujar Tint Swe.

Laporan-laporan media juga menyebutkan, kebijakan baru terhadap pers ini merupakan bagian dari langkah reformasi yang ditempuh pemerintah Burma, meskipun belum jelas seberapa jauh kebijakan itu dipraktekkan. (Erabaru/BBC.Co.Uk/sua)