Partai Buruh Australia mendukung pencabutan larangan penjualan uranium ke India yang sebelumnya telah diberlakukan cukup lama.

Keputusan pencabutan itu diambil lewat proses pemungutan suara yang dilakukan pada konferensi partai tersebut.

Sebanyak 206 suara anggota Partai Buruh mendukung kebijakan tersebut sementara 185 suara menolak.

Posisi Australia sebagai negara penghasil uranium cukup signifikan di dunia.

Negara itu diperkirakan memiliki 40% persediaan uranium dunia dan saat ini menjadi pemasok uranium bagi China, Jepang, Taiwan dan Amerika Serikat.

Sesaat setelah keputusan untuk pencabutan larangan ekspor uranium ke India ini dikeluarkan, PM Julia Gillard yang berasal dari Partai Buruh mengatakan keputusan ini didasari atas kepentingan nasional.

"Dalam konfrensi ini kita harus mengambil keputusan yang didasari atas kepentingan nasional, keputusan yang memperkuat kebijakan kemitraan kita dengan India di abad yang saat ini menjadi milik Asia," ujar Gillard.

Australia sebelumnya menolak menjual uraniumnya kepada India karena negara itu tidak menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

Dalam penjelasannya Gillard mengatakan penjualan uranium kepada India akan disertai dengan aturan ketat agar uranium itu digunakan untuk kepentingan sipil dan bukan untuk pengembangan senjata.

Pernyataan Partai Buruh ini mendapat dukungan dari kalangan industri uranium Australia.

Namun bagi kalangan yang menentang antara lain Menteri Tranportasi Anthony Albanese menilai keputusan itu sebagai langkah yang tidak tepat.

Dia mengatakan sejak peristiwa kerusakan reaktor nuklir di Fukushima, Jepang akibat tsunami banyak negara seperti Jerman, Swiss dan Italia mulai mengurangi penggunaan energi nuklir.

"Dalam situasi seperti ini, keputusan tersebut jadi absurd karena kita justru memperluas penggunaan nuklir," ujarnya. (Erabaru/BBC.Co.Uk/sua)