Twitter mengumumkan, Kamis (26/1)  bahwa mereka telah mengembangkan teknologi yang akan memungkinkan untuk selektif memblokir tweet jika sebuah negara menginginkan.

Sampai sejauh ini, Twitter harus mencabut satu pesan Tweet dari jaringan global bila mendapat permintaan dari satu pemerintahan.

"Mulai hari ini, kami dapat memblokir satu pesan dari pengguna di satu negara namun pesan itu tetap dapat dibaca di negara-negara lain," kata blog Twitter.

Twitter memberi contoh pembatasan itu dengan bahan-bahan "pro-Nazi" yang dilarang di Prancis dan Jerman.

"Kami terus berkembang secara internasional, dan kami akan mempertimbangkan negara-negara yang memiliki gagasan berbeda tentang kebebasan berekspresi," kata Twitter.

Twitter mengatakan untuk menjaga transparansi, jejaring sosial ini telah membentuk satu mekanisme untuk memberitahu pengguna bahwa tweet mereka diblok.

Seorang juru bicara Twitter menolak untuk merinci lebih jauh soal mekanisme itu.

Pengakuan Twitter akan menyensor isi pesan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan jejaring sosial itu tahun lalu, pada saat protes antipemerintah di negara-negara Arab mulai merebak.

Demonstrasi di Tunisia, Mesir, dan negara-negara Arab lain dikoordinasikan melalui jejaring sosial dan saat itu, Twitter menyatakan tidak akan ikut campur.

Sejumlah pakar internet mengatakan Twitter berupaya untuk bertanggung jawab dalam dua hal, memenuhi hukum dalam negeri satu negara dan menegakkan kebebasan berekspresi.

"Pertanyaannya adalah, apa yang terbaik untuk kebebasan berbicara," kata Cynthia Wong dari Pusat Teknologi dan Demokrasi.

"Bila Twitter diblok dari sejumlah negara, apakah itu bagus?" tambahnya.

Pada tahun 2010, Google memindahkan mesin pencari ke Hong Kong, menyusul konflik dengan pemerintah China setelah Google menolak persyaratan sensor Beijing. (Erabau/bbc.co.uk/sua)