Kantor Berita Al-Jazeera mengatakan mereka terpaksa menutup kantor bironya di Beijing, China setelah reporter untuk program berbahasa Inggris mereka diusir dari negara itu.

Pemerintah China sebelumnya memutuskan tidak memperbarui ijin bekerja sebagai wartawan dan juga visa dari salah satu wartawan mereka, Melissa Chan.

Sejumlah laporan menyebut langkah pengusiran wartawan seperti ini di China merupakan yang pertama dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir.

Pejabat di China sebelumnya juga telah menolak untuk menyetujui adanya pengganti Chan yang telah bekerja sebagai koresponden Al-Jazeera sejak tahun 2007 lalu.

Kantor berita tersebut mengatakan langkah pemerintah China yang tidak mengijinkan adanya pengganti Chan membuat mereka tidak punya pilihan lain selain menutup kantor bironya di Beijing.

Meski Al-Jazeera menutup kantor bironya di China, mereka mengatakan akan tetap "menuntut kehadiran mereka di negara itu."

"Kami melakukan pekerjan peliputan di China dengan standar tinggi. Dalam peliputan kami terus menyuarakan mereka yang tidak didengar suaranya dan kadang itu membutuhkan peliputan yang berat dibandingkan tempat lain di dunia. Kami harap China menghargai integritas peliputan kami dan jurnalisme yang kita kembangkan," kata Direktur Pemberitaan Al-Jazeera, Salah Negm.

"Kami punya komitmen dengan peliputan kami di China. Kami berharap wartawan kami bisa mendapatkan kebebasan dalam meliput di China sama seperti di tempat lain. Media jaringan Al-Jazeera akan terus melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah China untuk membuka kembali biro di Beijing."

Menurut BBC,  langakah China terhadap Chan akan dilihat sebagai upaya tekanan pemerintah terhadap media asing yang bertugas di negara tersebut.

Chan selama lima tahun bertugas di Beijing telah menyusun sekitar 400 laporan berbagai bidang mulai ekonomi, politik dalam negeri, politik luar negeri, hak asasi manusia dan lingkungan.

Kasus yang menimpa Chan ini terjadi ditengah rencana China yang sedang menyiapkan perubahan kepemimpinan--sebuah periode sensitif dalam politik dalam negeri negara itu. (Erabaru/bbc.co.uk/sua)