Jakarta - Koaliasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) menyatakan menolak rencana pembelian 100 tank Leopard 2A6 dari Belanda. Kondisi geografis dan infrastruktur Indonesia dinilai belum memadai penggunaan Tank Leopard.

“Kami Aliansi Masyarakat Sipil menolak rencana pembelian 100 MBT Leopard 2A6 yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat,” ujar Juru bicara AMS sekaligus Direktur Program Imparsial, Al Araf saat jumpa pers, Jumat (27/1).

Koalisi LSM Aliansi Masyarakat Sipil terdiri dari Impasial, Elsam, Ridep Institute, KontraS,  LBH Jakarta dan IDSPS juga mendesak pemerintah terutama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk mendengarkan aspirasi publik dan DPR yang menolak ide pembelian Leopard.

Meskipun Indonesia membutuhkan kekuatan bersenjata untuk kedaulatan negara, pengadaan armada tempur semestinya mempertimbangkan kondisi geografis serta lingkungan dalam strategis. Tank seberat 62 ton itu dinilai tidak ditopang dengan kualitas jalan untuk dilewat tank seberat Leopard 2A6.

“Oleh karena itu, adalah tidak pas apabila pemerintah berniat membeli 100 MBT Leopard 2A6 hanya karena Indonesia tidak punya sementara negara tetangga sudah punya,” kata Al Araf.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo berdalih pembelian 100 MBT Leopard sesuai dengan kebutuhan kekuatan pertahanan Indonesia. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, maka Indonesia adalah salah satu negara yang tidak memiliki MBT selain Filipina, Timor Leste dan Papua Nugini.

Penolakan itu diperkuat dengan tren lingkungan strategis yang dihadapi Indonesia ke depan seperti dari laut yakni konflik Laut China Selatan, pemanasan global yang menyebabkan pulau terdepan tenggelam dan pencurian ikan. Dari pertimbangan tersebut pemerintah semestinya membangun kekuatan militer untuk keperluan armada laut.

Adapun rencana penempatan 100 MBT di Jakarta dan Surabaya, dinilai pemerintah memprediksi akan terjadinya perang kota ataupun invasi dari negara lain. Ini berkaitan dengan doktrin perang kavaleri yakni tank melawan tank. Penggunaan tank itu juga dipertanyakan akan digunakan jika terjadi demo besar-besaran.  

“Atau tank ini sengaja ditempatkan dan akan dikeluarkan jika ada demo besar-besaran seperti yang dilakukan pemerintahan Soeharto di akhir Orde Baru?,” tanya Al Araf.

Pembelian 100 MBT Leopard nantinya tidak hanya akan menuai kontroversi, tetapi juga tidak akan banyak mendukung ide pemerintah untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Permasalahan tersebut ditambah dengan pembelian persenjataan bekas dari Belanda tanpa adanya transfer of technology.

Hal tersebut ditambah dengan bertentangan amanat Presiden SBY terkait dengan penguatan industri strategis. Pemerintah semestinya mendorong PT Pindad untuk memproduksi medium dan light tank. Penambahan tank jenis medium dan ringan secara signifikan akan jauh lebih efektif dan bermanfaat. (mas/asr)