Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menolak pengeboran untuk pendalaman sumur migas milik PT Lapindo Brantas di Desa Kalidawer, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, karena pihak Lapindo belum menuntaskan pembayaran ganti rugi kepada korban semburan lumpur panas.

"Jangan ngebor dulu, sampai saat ini belum ada skema pembayaran ganti rugi yang pasti. Bahkan sungainya saja tidak diurus, masak mau ngebor lagi," katanya saat ditemui usai salat Jumat (20/5) di masjid kantor Pemprov Jatim, Surabaya.

Sampai saat ini Lapindo masih memiliki tunggakan pembayaran ganti rugi kepada para korban senilai Rp425 miliar. Lapindo berjanji akan melunasinya akhir bulan ini, sedangkan sisa pembayaran keseluruhan senilai Rp1,3 triliun akan dituntaskan pada pertengahan 2012.

Namun, sebelum tunggakan senilai Rp425 miliar dilunasi, Gubernur tak akan memberikan izin pengeboran di sumur di Desa Kalidawer itu.

"Selama semua permasalahan belum selesai, maka Lapindo tidak diizinkan melakukan pengeboran lagi. Saya sudah minta ke Pak Bupati Sidoarjo untuk melarang pengeboran," katanya.

Pihaknya dan Pemkab Sidoarjo akan bersikap tegas, meskipun Lapindo telah mengantongi izin pengeboran dari pemerintah pusat. Bahkan, Gubernur sudah menemui pihak Lapindo agar tidak melakukan pengeboran lagi.

"Bayar dulu yang Rp425 miliar itu dan diselesaikan semuanya hingga 2012 nanti, baru mengebor," kata Gubernur.

Ia mengemukakan bahwa pengeboran itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Jika masyarakat tidak mengizinkan, maka Lapindo juga harus mematuhinya.

Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah secara tidak langsung juga menolak pengeboran tersebut. Sayangnya, Saiful tidak memberikan pernyataan tegas seperti yang diungkapkan Gubernur Jatim Soekarwo.

Dia hanya menyerahkan kepada masyarakat. "Tergantung masyarakat. Mereka setuju atau tidak," katanya.

Menurut rencana, ada lima sampai enam dari tujuh titik sumur di Desa Kalidawer akan dibor lagi oleh Lapindo.(ant/yan)