"Sejumlah partai politik besar di Indonesia seperti Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan dirangkul oleh Partai Komunis China. Ada apa dibalik kerjasama politik PKC dengan mereka?"

Jakarta - Sebuah spanduk yang berisi kecaman terhadap Partai Golkar terpasang di seberang Gedung DPR/MPR, Jakarta pada 30 April 2011. Gambar spanduk itu berupa foto Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie  sedang berdialog dengan  Perdana Menteri RRC Wen Jiabao, serta lambang Partai Golkar dipadukan dengan lambang Partai Komunis China (PKC) yakni palu arit. Spanduk ini dipasang tak lama setelah kunjungan elite Partai Golkar ke China memenuhi undangan PKC.

Kecaman itu ternyata tak digubris oleh Partai Golkar. Belum lama ini DPP Partai Golkar menerima kunjungan delegasi PKC yang dipimpin oleh anggota Biro Politik dan Sekretaris Komite Pusat PKC Li Yuanchao pada 6 Juni 2011. Hadir pula dalam kunjungan itu Dubes China untuk Indonesia, Zhang Qiyue. Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar yang menemui mereka  antara lain Aburizal Bakrie, Wakil Ketua DPP Theo L Sambuaga, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, dan beberapa Ketua DPP Partai Golkar seperti Ade Komarudin, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Muladi, Mahyudin, Iris Indira Murti, dan Rizal Mallarangeng.

Dirangkul Partai Komunis
Aburizal Bakrie menjelaskan Golkar dan PKC bertemu dalam kapasitas yang sama  sebagai partai pendukung pemerintah. Kerja sama itu dilakukan dalam bidang ekonomi yang menguntungkan bagi kedua negara. Kerja sama itu  diyakini akan berdampak positif  utamanya bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan infrastruktur bagi Indonesia. Selain itu, PKC  juga menawarkan kerja sama energi terbarukan, yaitu tenaga surya dan tenaga angin. Di daerah-daerah yang belum terjangkau listrik, manufaktur di bidang usaha kecil dan usaha menengah.

Terkait kerja sama di bidang politik kedua partai berencana  mengirim kader-kadernya dalam program pertukaran kader. Partai Golkar juga mengajak PKC untuk sama-sama berperan menentukan arsitektur politik di Asia. Menurutnya, Tiongkok dan Indonesia mempunyai kepentingan dalam kancah politik Asia. Juga menentukan tatanan sosial untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Pada hari yang sama, PKC menjalin hubungan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tawaran itu disampaikan pimpinan delegasi PKC, Li Yuanchao, kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Jakarta. Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menjelaskan, PKC menawarkan kerja sama antarpartai untuk mendorong kerja sama antarnegara. "Kerja sama antara Indonesia dan China sudah dimulai sejak zaman Presiden Soekarno," katanya usai pertemuan tersebut

Menurut Tjahyo, PKC menawarkan kerja sama di antara kedua partai politik untuk terus membangun komunikasi guna mendorong kerja sama di antara kedua negara Untuk mengintensifkan pembahasan tawaran kerja sama itu, lanjutnya, akan dilakukan dialog di antara kedua partai selama dua pekan hingga dua bulan.

Sehari sebelumnya, delegasi PKC bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sekjen DPP Edhie Baskoro Yudhoyono beserta jajaran pengurus lainnya di Jakarta pada 5 Juni 2011. Pada pertemuan itu ditandatangani nota kesepahaman antara Partai Demokrat yang diwakili Ketua DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dan Yang Yanyi dari PKC. Kerja sama itu dilakukan bagi peningkatan kapasitas kader kedua partai melalui pelatihan dan juga perhatian serius terhadap isu-isu strategis di tingkat regional maupun internasional di bidang perdagangan, ekonomi, energi, ilmu pengetahuan, sosial, dan politik.

Sebelum kunjungan PKC ke Indonesia, sejumlah pimpinan partai politik di Indonesia pernah melawat ke China atas undangan partai komunis itu. Partai Golkar berencana akan mengirimkan kader-kader mudanya untuk belajar di Sekolah Partai Pusat PKC. Golkar tertarik belajar pendidikan moralitas PKC dan penanaman ideologi partai kepada kader-kadernya. Hal itu pernah diungkapkan Ketua Bidang Penanganan Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita setelah menjalani serangkaian pertemuan dengan petinggi PKC di Bejing pada 20 April 2011 lalu.

Membatalkan Reformasi
Ketiga partai besar tersebut memang sah-sah saja bekerjasama dengan PKC, namun masyarakat kita pernah mengalami trauma saat meletusnya tragedi berdarah 1965. Saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dekat dengan PKC dituding bertanggungjawab atas pembunuhan terhadap sejumlah jenderal. Kenyataan inilah yang dikuatirkan oleh tokoh Gerakan Antikomunis, Fairus Fozan. Baginya kedekatan Golkar, Partai Demokrat dan PDI-P dengan PKC akan membangkitkan trauma masa lalu itu. "Ingat peristiwa 1965, dimana PKI dan Bung Karno membentuk Poros Jakarta-Peking untuk mengambil-alih kekuasaan," tandas purnawirawan TNI ini kepada Erabaru.

Upaya PKC merangkul tiga partai besar di Indonesia juga mendapat tanggapan negatif dari pengamat politik Arbi Sanit. Kerjasama politik itu dianggapnya suatu kemunduran bagi demokrasi, sebab secara tidak langsung dengan dekat partai yang otoriter maka membatalkan reformasi. Menurutnya, semangat reformasi adalah antiotoriter. Tujuannya untuk menegakkan  demokrasi, politik, budaya dan ekonomi. Iapun mempertanyakan selama  tiga belas tahun  ternyata masih eksis partai  reformasi dan partai eks Orde Baru yang bekerja sama  dengan partai otoriter, PKC. "Itu artinya reformasi sudah dibatalkan. Inti reformasi kan menolak otoriterisme jadi itu namanya membatalkan reformasi", kata dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik UI ini.

Hubungan parpol dengan PKC, lanjut Arbi sanit, justru akan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru. Ia memastikan  kerjasama politik antara sejumlah parpol dengan PKC akan berpengaruh pada kebijakan politik nasional. "Suatu saat kita akan ditekan sama China, jadi nanti kalau ada masyarakat Indonesia yang kritis kepada China dan proyek-proyek nya di Indonesia, maka Pemerintah akan ditekan untuk meredamnya. Pancasila, salah satu isinya adalah demokrasi. Ini kok partai pancasila kerjasama dengan partai otoriter? Dimana akal sehatnya ?" tukasnya.

Arbi juga menunjukkan bukti pembelian pesawat MA-60 buatan China, yang terpaksa dilakukan karena tekanan dari PKC."Jadi ada persekongkolan tiga partai besar yang mudah dibeli dengan uang. Ingat, Pemilu tahun 2014  butuh dana politik yang besar. Peluang-peluang 'mark -up' proyek-proyek  produk China makin besar. MA 60 kan harganya dianggap mahal? Itu kemana hasil'mark-up'nya?" ujarnya. Begitu juga  dalam masalah pelanggaran HAM, China bisa menekan Indonesia untuk melanggar hak azasi masyarakat Indonesia.

Analisis lain mengkuatirkan upaya PKC merangkul sejumlah parpol dimaksudkan untuk meredam suara kritis politisi di DPR terhadap sejumlah isu yang terkait dengan China. Misalnya soal perdagangan bebas antara ASEAN dengan China yang sangat merugikan Indonesia karena telah menghancurkan industri dalam negeri, dan membuat defisisit perdagangan Indonesia dengan China. Begitu juga dengan pengadaan pesawat MA-60 buatan China untuk maskapai penerbangan Merpati yang dipaksakan demi memuluskan bantuan dana dari China untuk pembangunan proyek listrik PLN.
 
Namun kekuatiran tersebut ditepis oleh PDIP-P dan Golkar. Ketua Depatemen Kaderisasi dan Ideologi DPP PDI-P, Idham Samawi memastikan bahwa kerjasama dengan PKC itu tidak akan berdampak negatif terhadap persepsi publik di tanah air meski ada  persepsi buruk karena pengalaman sejarah di masa lalu. "Kesamaan tidak bisa kita pungkiri adalah di sisi kerakyatan, berpihak pada yang kaum tertindas, termarjinal. Mereka Marhaen. Yang sama itu akan kita kerjasamakan. Kaderisasi bukan ideologinya, tapi cara memahamkan ideologinya," jelas Idham.

Senada dengan itu, Aburizal Bakrie  mengaku tidak khawatir kerja sama antara partainya dengan PKC  yang mendapat reaksi negatif dari masyarakat Indonesia mengingat Peristiwa 1965."Partai Golkar sudah lama berhubungan dengan PKC. Kami tahu itu partai komunis, tetapi dalam bidang ekonomi, yang penting adalah kerja sama di bidang perdagangan internasional dan globalisasi," tutur Ical, demikian pangilan akrabnya. Menurutnya, kerja sama bisa dilakukan  meski ideologi berbeda.(sus/faj)