Jakarta - Puluhan anak indonesia ditahan oleh pihak otoritas imigrasi Australia. Mereka ditahan bersama ratusan nelayan WNI lainnya.

Ironisnya, pemerintah Australia tidak pernah transparan dalam mengungkap fakta tersebut. Bahkan, pemerintah Indonesia juga terkesan tutup mata dalam permasalahan itu.

"Pemerintah Australia dan Indonesia tidak pernah menyampaikan secara resmi jumlah anak-anak Indonesia yang ditahan sejak sebelum tahun 2010. Kami minta pemerintah Indonesia khususnya melakukan upaya maksimal untuk membebaskan mereka, khususnya para anak-anak nelayan itu," ujar Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim di Jakarta, Sabtu (23/7).

Ifdhal pun mendesak pemerintah untuk berbuat maksimal agar anak-anak tersebut segera mendapatkan hak-hak mereka.

"Upaya yang bisa dilakukan pemerintah saat ini, membantu para keluarga anak-anak tersebut yaitu mengupayakan dokumen-dokumen pribadi yang dapat membuktikan usia anak-anak tersebut. Sehingga mereka tidak diperlakukan seperti tahanan dewasa," sambung Ifdhal.

Ketua Komnas HAM menjelaskan, akses para keluarga untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut sangat terbatas. Apalagi ditambah dengan birokrasi yang korup dalam hal pengurusan administrasi kependudukan.

Hingga saat ini, tidak ada kejelasan penanganan atau proses hukum terhadap tahanan anak-anak tersebut. bahkan, informasi yang diperoleh Komnas HAM, Pemerintah Australia tetap akan melakukan tes wrist x-ray di tangan anak-anak.

"Metode yang telah lama ditinggalkan oleh negara Barat dan tidak cocok untuk ukuran orang Asia," bebernya.

Masalah administrasi dan birokrasi yang buruk telah membuat seorang anak nelayan anak Indonesia bernama Hadi Kurniawan memilih ditahan dan tidak lagi mempersoalkan umurnya. Kondisi yang sama pun diduga dialami oleh puluhan anak-anak lainnya.(adi/waa)