Jakarta - Penilaian Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dibandingkan dengan era reformasi, era kepemimpinan Soeharto di masa orde baru lebih baik. Dari sekian hal, salah satunya dalam hal penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.

 
Mahfud secara berani menegaskan lima presiden setelah Soeharto pun tak mampu mewujudkan birokrasi bersih. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun tak ada perubahan, bahkan jauh semakin parah.
 
“Pak Harto yang pemerintahannya korup saja, berani melakukan langkah tegas untuk berantas bea cukai, sekarang reformasi sudah lima presiden, BJ Habibie tak ada perubahan, Gus Dur tindak sana tindak sini juga tak berubah, Megawati pun mengeluh, apalagi SBY ada 15 agenda tetap tak ada perubahan, reformasi ternyata lebih jelek dari Pak Harto,” tegasnya di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Kamis (08/12).
 
Saat ini banyak pengusaha menjadi penyuap. Lantaran birokrasi yang sudah rusak. “Urus ini itu bayar mahal, ini problem kita, birokrasi korup belum berubah,” katanya.
 
Lain halnya Wali Kota Solo Joko Widodo mencontohkan bahwa ia telah menerapkan birokrasi bersih di Surakarta. Yakni dalam hal pelayanan publik seperti KTP, IMB, dan SIUP.
 
“Awalnya harus sebulan dua bulan urus KTP, tergantung amplopnya, tapi saya panggil programmer bisa hanya satu jam urus KTP, begitupun SIUP hanya satu hari, IMB hanya enam hari, kalau sudah seperti ini, tak akan ada lagi kesempatan memberi amplop, ruangan pun kami bikin seperti bank serba terbuka,” jelas Joko.
 
Joko mengaku ia sudah banyak memecat pejabat lurah atau dinas yang tak memiliki niat untuk mewujudkan birokrasi bersih. Ia pun merasa ironis dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang membiasakan budaya kekerasan saat menggusur.
 
“Kalau tak punya niat, saya ‘injak’ lalu ganti, banyak lurah dan camat sudah saya copot, intinya kita harus mensejahterakan rakyat sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila,” tegas Joko.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat berdasarkan survey terakhir, citra politisi di masyarakat kian turun drastis. Survei yang dilakukan 5-10 September 2011 itu menunjukkan, hanya 23,4 persen responden yang menggangap citra politisi masih baik. Sebesar 51,3 persen menyatakan citra politisi buruk, dan sisanya 22,1 persen tidak menjawab.

Ardian Sopa, peneliti LSI menjelaskan, hasil tersebut didapatkan setelah dilakukan survei dengan cara multistage random sampling terhadap 1200 koresponden.

"Tokoh-tokoh yang dimasukan dalam survei ini adalah tokoh yang dipilih oleh masyarakat dan individu, seperti anggota DPR, menteri-menteri, bahkan hingga presiden. Permasalahannya sekarang banyak menteri dan mantan menteri yang ditahan atau diduga kasus korupsi. Ini adalah sebuah rekor terbaru dari pejabat publik Indonesia terlibat kasus korupsi," ujar Ardian, dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (2/10) yang lalu.

Jika dibandingkan hasil survei terakhir tahun 2005, survei kali ini  menunjukkan adanya kepercayaan yang kian meluntur terhadap para politisi. Pada survei tahun 2005, sebesar 44,2 persen masyarakat menilai kinerja politisi masih relatif baik.

"Dalam kurun waktu enam tahun terjadi penurunan 21 persen mengenai politisi. Ini sangat menurun drastis," kata Adrian.

Menurut Ardian, banyak responden yang menyatakan kualitas politisi saat ini lebih buruk dibandingkan dengan politisi era Orde Baru. Hanya 12,9 persen yang menyatakan politisi saat ini lebih baik daripada politisi era Orde Baru. Sebesar 31,9 persen responden menyatakan politisi Orde Baru lebih baik, daripada era reformasi.

"Bisa kita simpulkan, tanggapan dari masyarakat kalau politisi era reformasi lebih baik daripada era orde baru, hanya disetujui 12 persen responden. Orde Baru lebih baik daripada politisi era reformasi," kata Ardian. (sus)