Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan bahwa pembantaian yang terjadi di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan, akan mematikan sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya aparat harus bersikap tegas untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Era demokrasi ini tindakan ini akan menghancurkan demokrasi kita," kata Pramono di gedung DPR, Kamis (15/12).

Menurut Pramono, aparat kepolisian harus menindak tegas dan mencari pelaku pembantaian yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Terjadinya pembataian tersebut, DPR berkomitmen agar kasus tersebut segera diselesaikan secepat mungkin. Dalam hal ini jika diperlukan, tidak hanya dibentuk panitia khusus DPR, dewan akan membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus itu.

“kalau memang diperlukan bukan hanya dibentuk Pansus tapi dibuat tim pencari fakta,” tegas Pramono.

Sementara praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengaku terkejut mendengar pembantaian 30 warga yang terjadi di Lampung. Menurutnya komnas HAM harus turun menyelidiki kasus tersebut.

Komnas HAM diharapkan tidak segan-segan untuk meminta bantuan dari luar untuk mengungkap kejadian itu. Pembantaian yang terjadi merupakan suatu kecil, jumlah 30 itu bukan suatu yang bisa diterima.

“Pembantaian jumlah satu orang saja tidak bisa diterima, apalagi sampai 30 orang tambah tidak bisa diterima,” kata Todung.

Menurut Todung, Komnas HAM perlu melakukan aksi yang cepat untuk mengungkap kasus tersebut, jika tidak akan membuat kreadibilitas pemerintah semakin rusak dalam penegakkan HAM.

Kasus Mesuji merupakan konflik berkepanjangan antar warga dengan perusahan sawit PT Sumber Wangi Alam dan perusahaan sawit PT Silva Inhutani di wilayah Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan dan  Mesuji di Lampung.

Kejadian berawal bentrokan warga dengan orang-orang yang disewa perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SWA. Warga tidak rela perusahaan sawit memanen di lokasi sawit yang dianggap masih bermasalah.

Bentrokan terjadi setelah pembunuhan warga setempat. Dalam kasus ini 30 petani menjadi korban pembantaian diantaranya disembelih dan penyiksaan. Ratusan orang lainnya mengalami luka-luka.

Lembaga adat Lampung yang dipimpin oleh Mayjen (Purn) Saurip Kadi telah melaporkan kejadian itu ke Komisi III DPR RI.

Laporan yang sampaikan tentara seangkatan Presiden SBY itu bersama warga Lampung, disertai foto dan video pembantaian yang diduga dilakukan Pamswakarsa yang dibekingi perusahaan sawit PT Silva Inhutani. (mas/asr)