Balikpapan - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan  risau soal defisit pasokan beras di negeri ini. Berbeda dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang mengusulkan solusi ganti makan beras dengan makan singkong, Dahlan punya usulan lain untuk mengatasi masalah tersebut. Dia ingin membuka sawah baru.

Dahlan, merasa malu dengan urusan impor beras. "Kita malu impor beras. Kita negara agraris, punya lahan luas, masak impor beras," katanya, di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (10/1) malam.

Dahlan menganggap urusan "perut", tidak bisa dianggap remeh. Dalam pandangannya, beras adalah soal politik.

"Kebanggaan ekonomi dan politik tidak ada lagi kalau terjadi krisis beras di Indonesia.Dengan kata lain, pemerintah tidak mampu menyediakan pangan untuk rakyatnya," ujarnya.

Alasan Dahlan yang pernah bekerja sebagai wartawan itu bersikeras meminta perusahaan-perusahaan BUMN turun tangan dalam soal bahan pokok bangsa Indonesia.

Dia telah memerintahkan perusahaan-perusahaan BUMN untuk menyiapkan investasi mencetak sawah baru sebesar Rp 9 triliun.

Jika program ini sukses, menurut Dahlan, Kementerian BUMN akan menambah luas lahan program tersebut 200 ribu hektare lagi, sehingga akan menjadi 300 ribu hektare.

Setelah lahan berikutnya ini, BUMN akan terbuka dengan berbagai pola kerja sama. "Apakah BUMN yang ada ini nanti bikin anak perusahaan yang sahamnya bisa dimiliki siapa saja, masyarakat, pengusaha lain, sehingga akan jadi badan usaha milik bersama," ujar Dahlan.

Investasi itu akan disampaikan melalui tiga BUMN, yaitu PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT Pertani, dan PT Sang Hyang Sri atau SHS. Ketiga BUMN ini akan mencetak sawah baru seluas 100 ribu hektare, di mana PT SHS membuka 40 ribu hektare, PT Pusri kebagian 30 ribu hektare, dan PT Pertani juga 30 ribu hektare.

Janji Dahlan, sebagai badan usaha yang modalnya harus dipertanggungjawabkan kepada para pemilik saham, para BUMN ini akan tetap menggunakan pendekatan bisnis. Karena  sebelum memastikan berinvestasi di Kalimantan Timur, Kementerian BUMN akan melakukan evaluasi selama sebulan.

"Bila Kaltim tidak layak, kami masih punya pilihan lain, seperti Jambi, Sumatera Selatan, atau Papua," kata Dahlan.

Untuk pengadaan lahan itu, direktur-direktur utama ketiga BUMN itu sudah turun langsung ke kabupaten-kabupaten di Kalimantan Timur.

Menteri Dahlan sendiri akan meninjau lokasi-lokasi tersebut mulai dari Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Bulungan, dengan helikopter dari Balikpapan, Rabu (11/1), dan makan siang di Bontang, lalu kembali ke Balikpapan dari Tarakan pukul 17.00 WITA.

Dahlan juga menyampaikan bahwa lahan-lahan tersebut akan dimiliki oleh BUMN-BUMN tersebut. Kepemilikan lahan untuk menjamin kelangsungan produksi beras. "Jangan sampai seperti BUMN gula di Jawa yang lahannya hanya pabriknya," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pengadaan beras selama ini terabaikan. Selain dari Kementerian Pertanian, tidak ada yang secara khusus mengurusi produksi beras. Akibatnya Indonesia kembali mengimpor beras. Dan untuk menekan inflasi, terpaksa menggelontorkan hampir 500 ribu ton beras ke pasaran.

"Memang tahun lalu inflasi kita yang terbaik selama ini hanya 3,7 persen, tapi jumlah beras yang kita gelontorkan juga yang terbanyak sepanjang sejarah dan itu mahal sekali," kata Dahlan, yang tampil dengan kemeja putih tanpa dasi ditutup jaket hitam dan bersepatu kets.

Karena itu, Dahlan mengutip Presiden Yudhoyono, bahwa program ini dinilai penting dan harus sukses. Jadi sudah waktunya beras ditangani oleh korporasi dan tidak hanya tradisional. Ia juga menyebut persoalan beras, yang adalah makanan pokok orang Indonesia, bisa berdampak politik.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menegaskan, "Kalau Pak Menteri 'all out', kita lebih 'all out' lagi". Namun demikian, Gubernur Awang minta program ini melibatkan masyarakat karena selama ini investor yang masuk cenderung mengesampingkan rakyat.

Sebelumnya, Awang mengatakan Kalimantan Timur telah menyiapkan lahan sekitar 200 ribu hektare untuk program "food estate". Bahkan, dalam perkembangan terakhir, sudah tersedia 300 ribu hektare yang tersebar di 10 kabupaten, antara lain Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bulungan, dan Nunukan.

Untuk pengadaan lahan itu, direktur-direktur utama ketiga BUMN itu sudah turun langsung ke kabupaten-kabupaten di Kalimantan Timur. Menteri Dahlan sendiri akan meninjau lokasi-lokasi tersebut mulai dari Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Bulungan, dengan helikopter dari Balikpapan. (sus)