Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kritik keras yang dilakukan oleh berbagai LSM anti korupsi, merupakan  hal yang sah dalam kehidupan demokrasi.

Menurut kepala negara yang terpenting saat ini adalah bagaimana koreksi dan usulan mendapatkan tempat dan dijalankan untuk meningkatkan kinerja negara dalam memberantas korupsi.

"Kritik keras merupakan sesuatu hal yang sah dalam kehidupan demokrasi,” ujar SBY didampingi jajarannya saat  dialog dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pegiat antikorupsi di Istana Negara, Rabu (25/1).

Dikatakan Kepala Negara hal yang terpenting saat ini adalah bagaimana koreksi dan usulan mendapatkan tempat dan dijalankan untuk meningkatkan kinerja negara dan bangsa dalam memberantas korupsi.

Presiden mengatakan bisa menerima kritik dari berbagai LSM yang menyebutkan masih banyaknya praktek korupsi termasuk bagi para penegak. “Penegak hukum diharapkan bisa menerima kritik untuk menjadi cambuk bagi semua demi terciptanya keadaan yang lebih baik,” kata SBY.
 
Disebutkan SBY, pertemuan tersebut merupakan suatu hal yang penting sebagai kunci untuk kebersamaan bukan sebagai kolusi. Pertemuan tersebut seharusnya tidak dipahami sebagai pertemuan untuk berkolusi, ini dikarenakan pemberantasan korupsi mesti dilaksanaikan setajam mungkin.

“Jangan dicurigai, jangan-jangan ini 'kongkalikong'.Tidak ada kongkalikong kalau pemberantasan korupsi jadi harus tajam," Presiden SBY menegaskan.
 
Mengenai kasus pemberantasan korupsi, pemerintah akan terus menegakkannya seperti apapun kondisinya. Hal ini diperkuat dengan kehadiran NGO antikorupsi yang semakin aktif untuk bekerjasama memberantas korupsi secara bersama-sama.

"Seberat atau sekompleks apapun, kami akan lakukan (pemberantasan korupsi). Saya menjadi lebih besar hati karena NGO antikorupsi juga makin aktif untuk berkolaborasi dalam hal ini," tukas SBY.

Pertemuan SBY dengan tokoh LSM pegiat antikorupsi dihadiri oleh Ketua KPK Abraham Samad, Sekretaris Jenderal Tranparansi Internasional Indonesia (TII) Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko, Program Manager Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Maryati, dan Koodinator Pokja 30 Samarinda Carolus Tuah. (pres.info/asr)