Jakarta – Badan Pekerja KontraS Haris Azhar mengatakan praktek kekerasan massal yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini, diakibatkan tingginya tingkat frustasi masyarakat atas praktik ketidakadilan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

“Tajamnya tensi kekerasan sosial, menunjukkan adanya upaya perlawanan dan sekaligus ekspresi kefrustrasian masyarakat atas meluasnya praktik ketidakadilan di Indonesia,” ujar Badan Pekerja KontraS Haris Azhar, Sabtu (28/1).

Kekerasan sosial tersebut baik yang terjadi baru-baru ini adalah di Lampung, Bima, Papua dan beberapa wilayah lainnya. Pengabaian negara atas isu-isu kesejahteraan, jaminan rasa aman, intoleransi sosial, dan aspirasi politik masyarakat menjadi faktor lainnya meningkatnya frustasi masyarakat.

“Hal itu berdampak luas pada meningginya biaya sosial-politik yang harus dikeluarkan bangsa Indonesia,” tambah Haris.

Kekerasan massal yang terjadi baru-baru ini di Lampung, Bima dan Papua dinilai tidak terjadi secara spontan. Akumulasi bentuk ketidakpuasan masyarakat berawal dari tidak terwujudnya harapan masyarakat Indonesia. Hal ini bertolakan dengan janji-janji yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kekerasan sosial yang terjadi di wilayah Indonesia baru-baru ini hampir merata terjadi di berbagai belahan wilayah Indonesia. Presiden SBY selaku Kepala Negara kerap melontarkan janji-janji beragam persoalan bangsa, namun tidak ada bentuk nyata yang diperbuat oleh pemerintah.

“Inkompatibilitas (ketidakcocokan) menimbulkan friksi sosial yang terjadi tidak hanya di perkotaan, namun nyaris di banyak belahan Republik ini,” tegas Haris.

Aksi massa di Lampung, Bima dan Papua menjadi contoh dari gagalnya negara dalam mengelola dinamika kepentingan di daerah. Konflik dan kekerasan massal yang telah terjadi menjadi fakta dan sekaligus problem sosial-politik yang harus dihadapi masyarakat dari hari ke hari.

Data KontraS menyebutkan sepanjang 2011 ini, terdapat 10 kasus kekerasan massal serius sepanjang bulan April-Juli 2011. Adapun tingkat kekerasan massa masih berlanjut hingga Januari 2012. Kekerasan massal ini umumnya terkait dengan sengketa pengelolaan sumber daya alam, sukses politik lokal, sampai friksi sosial kehidupan keseharian warga.

“Pola kekerasan melibatkan kelompok warga, aparat kepolisian dan kelompok korporasi bisnis di lokasi kejadian,” ujar Haris.

Meningkatnya frustasi masyarakat merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan warga Indonesia akibat pilihan politik kebijakan diskriminatif pemerintahan pusat, khususnya dalam pendistribusian hak-hak ekonomi, sosial dan politik warga.
 
Menghadapi gejolak yang terjadi di masyarakat, pemerintah semestinya bertindak untuk tidak gegabah menghadapi amuk massa. Adapun Keputusan untuk memobilisasi pasukan keamanan perlu ditinjau ulang, dengan mendahulukan upaya dialog konstruktif. Mobilisasi dinilai berpotensi untuk memperluas praktik kekerasan. (mas/asr)