Jakarta - Presiden SBY didesak segera menghentikan aktivitas perusahaan tambang yang berpotensi menimbulkan konflik, hingga adanya kepastian penyelesaian secara struktural dengan membentuk Panitia Nasional Penyelasaian konflik agraria dan sumber daya alam.

“Presiden SBY segera menghentikan aktivitas perusahaan yang berkonflik dan berpotensi konflik,” ujar aktivis Jaringan Advokasi Tambang, Hendrik Siregar dalam siaran persnya, Kamis (9/2).

Dirjen ESDM selaku pihak yang berwenang mengurusi pertambangan, diminta segera mengumumkan dan mencabut izin usaha pertambangan yang tidak lolos proses rekonsiliasi atau non-clean dan non-clear.

Perseteruan antara warga dan perusahaan pertambangan yang masih terus terjadi, dinilai meluas setelah sikap pemerintahan SBY yang tidak peduli atas kasus-kasus perlawanan warga.Warga dalam aksinya memprotes keberadaan pertambangan tersebut.

“Suara rakyat betul-betul diabaikan demi kepentingan sesaat oleh pihak koorporasi di industri pertambangan,” kata Hendrik.

Terjadinya pembunuhan di pelabuhan Sape, Bima, (24/12/2011) dianggap sebagai bumbu dinamika pembangunan, sehingga hak tolak rakyat dianggap sebagai gangguan terhadap pembangunan dan dunia usaha.

“Hingga tak heran pasca kejadian di Sape beruntun terjadi di Halmahera, Kolaka dan terkahir di Pulau Obi,” lanjut Hendrik.

Kasus sebelumnya yang terjadi di Sape, Bima, pemerintah tidak melihat sebagai momentum pengakuan hak-hak dan suara rakyat. Bahkan pemerintah saat ini tetap mempertahankan industri tambang seperti yang telah terjadi, ternyata sebagai faktor konflik.

“Maraknya aksi penolakan tambang merupakan bukti adanya kesalahan mendasar pada pengelolaan sektor ini,” tutur Hendrik.

Data yang dihimpun Jatam, hingga akhir 2012 jumlah izin usaha pertambangan mencapai 9662 izin, 194 KK dan 141 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B). Pertambangan yang merajalela menyebabkan rusaknya lingkungan hidup.

Kemudian sektor pertambangan tesebut sudah dibajak untuk kepentingan partai politik tertentu. ditambah dengan ketidak tegasan pemerintah dan lemahnya penegakan hukum. Polemik yang berkepajangan dengan perusahaan tambang selama lima tahun terakhir menyebabkan 8 orang meninggal, ratusan lainnya luka-luka dan ribuan orang tergusur.

“Dalam kurun waktu 5 tahun terkahir tercatat 8 orang meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka, serta ribuan orang tergusur dari tanahnya,” ungkap hendrik. (mas/asr)