Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang berupaya untuk mendorong kemandirian terhadap masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan akses permodalan bagi masyarakat pesisir.

Bentuk itu diwujudkan dengan spesifik sasaran pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) sektor kelautan dan perikanan.

Peningkatan akses permodalan tersebut direalisasikan melalui pola pembiayaan sektor kelautan dan perikanan, yang meliputi akses perbankan dan non-perbankan.

Hal demikian disampaikan secara langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo dalam siaran persnya yang dikutip Kamis (5/4). “Masyarakat pesisir yang mandiri artinya tidak bergantung lagi pada bantuan pemerintah,” kata Cicip.

Selain itu, langkah tersebut juga ditempuh dalam rangka mengembangkan usaha masyarakat kelautan dan perikanan melalui akses kegiatan usaha yang meliputi modal, teknologi, informasi dan pasar.

Adapun pola pembiayaan melalui akses perbankan dipenuhi melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) bagi usaha kecil sektor kelautan dan perikanan.

Sedangkan akses non perbankan akan dilakukan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Grameen Pesisir, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad menyatakan bahwa hingga 31 Oktober 2011 realisasi jumlah KUR sektor kelautan dan perikanan baru menginjak angka 0,87 persen atau sekitar Rp 514,5 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 6.813 debitur atau 0,13 persen dari total KUR nasional.

“Angka tersebut masih bisa digenjot, mengingat masih besarnya dana KUR yang tersedia di 11 bank pelaksana dan belum terserap serta termanfaatkan untuk kegiatan sektor kelautan dan perikanan,” ujar Sudirman.

Sementara rendahnya angka serapan tersebut dikarenakan usaha perikanan lebih bersifat feasible namun tidak bankable. Saat ini kendala akses permodalan sektor kelautan dan perikanan diakibatkan karena masih rendahnya kredibilitas pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan dari sudut analisis perbankan.

Kendala lainnya adalah adanya persyaratan kesediaan jaminan tambahan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi, persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayan yang rumit dan birokratis, keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan bank terhadap pemenuhan kebutuhan permodalan pelaku serta informasi yang kurang merata (asimetris) tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku sektor kelautan dan perikanan.
 
Dari total penduduk miskin nasional, sebanyak 25,14 persen atau 7,87 juta orang merupakan penduduk miskin yang berdomisili di wilayah pesisir. Tingginya angka kemiskinan tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya akses permodalan bagi sebagian besar masyarakat pesisir yang notabene ber-mata pencaharian di sektor kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan misi yang diemban, saat ini KKP terus fokus memberdayakan masyarakat pesisir. Hal tersebut diwujudkan melalui empat komponen kegiatan antara lain penguatan kelembagaan pendukung, bantuan sarana dan prasarana, pendampingan kegiatan masyarakat dan modal usaha. (mas/asr)