Denpasar - Anggota DPRD Bali mengkhawatirkan serangan penyakit rabies akan mengancam citra pariwisata Pulau Dewata.

"Adanya peringatan dari Pemerintah Australia awal Agustus 2010, agar warganya yang berada di Bali untuk berhati-hati dengan serangan rabies, tentu mengancam citra pariwisata Bali," kata anggota DPRD Bali, Tjokorde Gede Ngurah di Denpasar, Selasa(24/8).

Pada acara rapat koordinasi DPRD dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika beserta jajarannya itu, ia berharap kepada Pemprov agar masalah penyakit rabies ditangani secara serius karena sudah banyak warga yang meninggal akibat gigitan anjing yang terjangkit rabies tersebut.

Dikatakan, data yang tercatat di Dinas Kesehatan Bali menyebutkan kasus penyakit rabies akibat gigitan anjing bertambah sejak akhir 2008 hingga Juli 2010 mencapai 74 kasus, di antaranya 35 orang positif meninggal akibat rabies.

"Penyakit ini sudah benar-benar mengkhawatirkan kita semua. Oleh karena itu kami juga berharap vaksinasi terhadap anjing dan eliminasi agar ditingkatkan," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi, bahwa penyakit rabies sudah mengancam Bali, untuk itu agar pemerintah segera menentukan status anjing liar tersebut.

"Pada zaman Belanda ada istilah `peneng` sebagai tanda bahwa anjing tersebut ada pemiliknya. Anjing harus ada penengnya, kalau tak ada ya itu berarti liar," ucap Ratmadi, sembari menyatakan bahaya rabies jika menyerang kucing, babi dan manusia.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Bali I Made Mangku Pastika memberikan penjelasan kepada dewan mulai persediaan vaksin anti rabies (VAR) hingga eliminasi anjing.

Menurut Gubernur, hingga saat ini jumlah anjing yang sudah di eliminasi di seluruh Bali sebanyak 110.000 ekor.

"Sedangkan jumlah anjing yang sudah di vaksin berjumlah 200.000 ekor. Total jumlah anjing di Bali mencapai 540.000 ekor," katanya.

Dikatakan, eliminasi anjing di Bali mengalami banyak kendala. Petugas eliminasi terkadang mendapat perlakuan negatif dari masyarakat. Bahkan mereka sering dikejar oleh pemilik anjing.

"Eliminasi anjing akan terus dilakukan hingga jumlah anjing di Pulau Dewata ideal. Saat ini terlalu banyak anjing, khususnya yang diliarkan. Ini yang jadi masalah buat kita," katanya.

Mangku Pastika mengaku banyak dikomplain oleh dunia internasional karena tindakan pengeliminasian anjing.

"Kami harus kebal dengan hal-hal seperti ini. Bali mengalami masalah besar yang harus dapat dituntaskan," ucap lelaki asal Desa Bubunan, Kabupaten Buleleng itu.

Terkait penyediaan VAR, ia menyatakan, jumlah VAR di Bali masih terbatas. VAR selalu habis, entah karena VAR memang kurang maupun karena tidak ada koordinasi.

"Kami sudah bersurat kepada Presiden untuk mendapat bantuan. Pusat saat ini memberikan bantuan 25.000 VAR, Bali pun mendapat bantuan dari WHO," sebutnya.

Alokasi dana untuk VAR cukup besar, kata dia, bahkan anggaran APBD pun agak keteter untuk menalanginya. Sebagai gambaran, untuk satu orang saja biayanya mencapai Rp 750.000 dengan rincian empat kali vaksin dan anti tetanus.

Harga VAR mencapai Rp117.000, sementara harga di apotek mencapai Rp135.000.

"Saat ini kita akan melakukan mekanisme pengawasan yang ketat sehingga VAR kita tidak diperjualbelikan," kata Mangku Pastika menegaskan.(ant/waa)