Serang - Warga Banten diminta mewaspadai lingkungannya dengan tidak mudah menerima orang yang tidak dikenal, sebagai upaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terkait gerakan-gerakan dan aksi terorisme.

Kepala Detasemen Khusus Antiteror (Densus 88) Polda Banten AKBP Ismail Djamal di Serang, Kamis (11/3) mengatakan, telah meminta kepada para pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah setempat agar memberikan imbauan kepada warganya untuk berhati-hati dalam menjaga lingkungan masing-masing agar tidak dimasuki orang-orang yang akan melakukan aksi teror.

"Banten ini bisa dikatakan "zona merah" terkait terorisme, karena secara fakta di daerah Serang, Pandeglang, Lebak dan Tangerang ada orang-orang yang terlibat aksi terorisme di tanah air," kata Ismail.

Menurut dia, tugas menjaga keamanan tidak hanya menjadi tugas kepolisian semata tetapi yang lebih berperan adalah seluruh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah daerah.

Selama ini Polda Banten sudah berupaya mengajak masyarakat untuk lebih mewaspadai dan menjaga keamanan lingkungannya, baik melalui kemitraan polisi dengan masyarakat, dengan perpolisian masyarakat (Polmas) maupun melalui program Jumat dan subuh keliling.

"Terkait insiden yang di Pamulang, Kapolda Banten juga sudah menyampaikan imbauan kepada tokoh masyarakat Banten agar lebih waspada menjaga lingkungannya," kata Ismail.

Ia mengatakan, beberapa fakta terkait dengan aksi-aksi terorisme yang dilakukan sebagian oleh warga masyarakat Banten diantaranya pelaku bom bali, bom di Ritz Carlton.

Terkait insiden penyergapan di Pamulang Tangerang Selatan dan di Aceh, jajaran Polda Banten sejak dua pekan lalu sudah melakukan upaya-upaya antisipasi seperti razia-razia di pintu Tol, di Pelabuhan Merak serta sejumlah lokasi yang dianggap rawan dijadikan pintu keluar masuk orang-orang yang diduga melakukan aksi terorisme di tanah air.

Sementara itu Ketua MUI Kota Serang KH Mahmudi mengimbau kepada masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan di Kota Serang khususnya, agar tidak mudah menerima orang pendatang atau tamu yang tidak diketahui latar belakangnya dan statusnya, meskipun ia memiliki KTP dan dekat dengan masyarakat.

"Sejak dulu MUI mengutuk keras aksi-aksi terorisme dan kekerasan, karena tidak dibenarkan oleh ajaran agama manapun meskipun mengatasnamakan jihad dan sebagainya," kata Mahmudi.(ant/yan)