PPP Pasrah Soal Reshuffle
Nasional - Politik
Ditulis oleh Era Baru News Rabu, 08 September 2010

sbyboediono3Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan menyerahkan sepenuhnya nasib kader terbaiknya yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II, berkaitan dengan isu adanya rencana reshuffle.

"PPP nothing to loss saja. Kalau kader terbaik PPP diperlukan dan dipertahankan, kita syukur. Kalau tidak dipercaya lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita tetap bersyukur," kata Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Syaefuddin di Jakarta, Rabu (8/9).

Sejauh ini, kata dia, PPP mengamati kinerja KIB II sudah `on the track`.

"PPP berpendapat, kabinet sekarang sudah pada jalurnya meski ada kekurangan di sana-sini dan itu wajar. Jadi tak ada alasan bagi Presiden Yudhoyono melakukan perombakan. Kabinet sekarang sudah memadai. Saya rasa tak ada alasan untuk melakukan perombakan kabinet," kata Lukman.

Namun, lanjut dia, PPP tidak bisa mencegah atau menyuruh Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet.

"PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Yudhoyono nasib kader terbaik PPP," kata Wakil Ketua MPR itu.

Bagaimanapun, kata Lukman, PPP tidak dalam posisi menilai kabinet dan juga tidak dalam posisi mengusulkan atau melarang dilakukannya reshuffle.

"PPP tahu dirilah soal itu karena untuk mencegah atau menyuruh Presiden Yudhoyono melakukan perombakan bukan domainnya PPP," katanya.

Apakah reshuffle akan mempengaruhi Sekretariat Gabungan, Lukman mengatakan, soal reshuffle tidak ada hubungan sama sekali dengan sekretariat gabungan.

"Tak ada pengaruhnya dengan Setgab," kata Lukman.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok memperkirakan, Presiden Yudhoyono akan melakukan perombakan kabinet tahun ini, karena pengalaman pada KIB I.

Selain itu Reshuffle juga mungkin berkaitan dengan laporan Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto yang mengatakan bahwa ada beberapa menteri KIB II yang mendapat rapor merah seperti Menteri Hukum dan HAM Partialis Akbar, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.(ant/waa)