Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufiq Kiemas mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merekrut simpatisan partai tersebut menjadi menteri.

Taufiq Kiemas mengatakan hal itu di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/1) menjawab pertanyaan wartawan tentang isu 'reshuffle' kabinet.

Menurut Taufiq, PDI Perjuangan memutuskan tidak mengizinkan kader partainya menjadi menteri di kabinet karena tidak ingin terjadi politik transaksional.

Namun jika Presiden Yudhoyono melakukan 'reshuffle' kabinet dan memberikan kepercayaan kepada simpatisan PDI Perjuangan silakan saja.

"Kalau simpatisan silakan saja, karena tidak akan menimbulkan politik transaksional," kata Tufiq Kiemas.

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan, PDI Perjuangan memutuskan berada di luar pemerintah dan memposisikan diri sebagai penyeimbang.

Menurut dia, jika Presiden Yudhoyono melakukan 'reshuffle' kabinet dan menawarkan kepada PDI Perjuanan agar kadernya berada di kabinet, PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintah.

Apalagi, kata dia, wacana 'reshuffle' itu baru sebatas isu, dan 'reshuffle' itu merupakan hak prerogatif presiden.

Pramono menambahkan, hingga saat ini PDI Perjuangan belum pernah melakukan pembicaraan dengan pemerintah soal perombakan kabinet.

"Kalau Presiden akan melakukan `reshuffle` kabinet silakan saja, itu sepenuhnya kewenangan presiden," katanya.

Isu 'reshuffle' kabinet muncul lagi setelah Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan UKP4 akan segera menyampaikan hasil evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri di kabinet kepada presiden.(ant/waa)