Jakarta - LSM anti korupsi, Indonesia Corruption Watch mendesak Partai Demokrat memecat Marzuki ALie sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan juga sebagai Ketua DPR RI. Desakan tersebut disampaikan menyusul wacana membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilontarkan Marzuki.

Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho mengatakan, jika Demokrat tidak mengambil tindakan terhadap Marzuki Alie, maka sikap tersebut mencerminkan bahwa pernyataannya akan dianggap sebagai menyuarakan aspirasi partainya terkait niatan pembubaran KPK dan pemaafan koruptor.

"Saya lihat ada indikasinya kepentingan Demokrat. Sebab Demokrat masih tersangkut di banyak kasus. Seperti kasus Wisma Atlet, Nazaruddin, Hambalang, dan Johny Allen. Pernyataan mengenai pembubaran KPK dan pengampunan koruptor merupakan ucapan yang tidak layak diucapkan oleh pimpinan DPR," kata Emerson Yuntho dalam konfrensi pers Koalisi Masyarakat sipil yang dihadiri ICW, LBH Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Imparsial, dan ELSAM di LBH Jakarta, Senin (1/8).

Emerson menduga motif Marzuki memunculkan gagasan itu, agar nantinya idenya bisa diterima dan mendapat dukungan publik.

Sementara itu, Direktur LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat, mengatakan pernyataan Marzuki akan memperburuk citra DPR. Bahkan bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara.

"Pernyataan Marzuki justru dapat dinilai sebagai dukungan terhadap para koruptor yang menginginkan KPK dibubarkan dan koruptor diampuni kesalahannya. Ini juga berseberangan dengan kehendak publik yang ingin KPK dipertahanan dan koruptor dihukum seberat-beratnya," tegas Nurkholis.

Koalisi pun menolak keras wacana dan rencana pembubaran KPK serta pengampunan bagi koruptor.(adi/waa)