Jakarta - Kegagalan politik, marjinalisasi serta keinginan merdeka di Papua menjadi akar masalah yang mendasar. Ditambah lagi saratnya pelanggaran HAM yang mengorbankan masyarakat Papua dan menjadi konflik berkepanjangan. Hal ini diungkap oleh Adriana Elisabeth, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Adriana menjelaskan bahwa persoalan mendasar, yakni  marjinalisasi dan diskrimasi, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kegagalan politik Papua itu akhirnya memunculkan ideologi Papua Merdeka.

"Persoalan Papua adalah persoalan kemanusiaan, yang belum tertangani adalah masalah nonfisiknya," kata Adriana dalam diskusi 'Papua Konflik Tak Kunjung Usai' di Jakarta, Sabtu (29/10).

Menurutnya semua persoalan itu harus diselesaikan dengan dialog. Meski demikian ia menegaskan dialog tersebut bukan persoalan tanya jawab tapi kesepakatan dua belah pihak yaitu Jakarta dan Papua. Dialog tersebut sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan fisik dan nonfisik di Papua. Oleh karenanya  dalam dialog tidak secara langsung mempersoalkan Papua merdeka.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR, Paskalis Kossay, mengatakan seharusnya pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Papua. Menurutnya, Papua bukan warga negara kelas dua.

“Tingkat kepercayaan terhadap Papua harus diubah, kalau Papua mau tetap dalam NKRI," katanya.  (deo/rhb)