Jakarta - Sejumlah tokoh masyarakat, agama, organisasi, sipil dan kemasyarakatan bertemu dengan Komnas HAM untuk membahas isu kekerasan di Papua yang belakangan ini hangat dibicarakan. 

Pertemuan itu dimaksudkan untuk mencari solusi yang tebaik atas konflik-konflik yang terjadi di Papua selama ini. Pertemuan yang digelar di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/11) itu dihadiri sejumlah tokoh-tokoh ternama.

Pihak Komnas HAM hadir ketuanya Ifdhal Kasim beserta dua komisionernya Johny Nelson simanjutak dan Ridha Saleh. Hadir pula anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin.  Sejumlah tokoh lainnya diantaranya agamawan Romo Benny Susatyo, Utusan Presiden untuk Papua Farid Husein, Direktur Imparsial Poengky Indarty, peneliti LIPI Muridan S Widjojo, Anggota Komisi I asal Fraksi Partai Golkar Yoris Raweyai dan lain-lain.

"Diskusi ini bertujuan untuk mencari upaya mereduksi kekerasan yang terjadi di Papua," ujar Ifdhal Kasim dalam sambutannya.

Sementara itu Romo Benny sebagai tokoh agama, memaparkan hasil konfrensi wali Gereja dan uskup Papua. Hasil konfrensi tersebut berisi permintaan pihaknya kepada pemerintah yang berisi:

1 Kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan seperti OPM dan lainnya harus dapat porsi utama pada dialog penyelesaiaan konflik Papua. Pemerintah juga harus meminta maaf kepada rakyat Papua, dan SBY harus datang dan minta maaf kepada rakyat Papua.

2 Meminta pemerintah mendorong kehidupan di Papua yang lebih terarah. Sumber daya Papua harus dikedepankan perannya dalam memajukan Papua.

3 Tarik pasukan militer di Papua dan hentikan kekerasan di Papua.

Wakil Ketua Komisi I DPR asal Fraksi PDI-Perjuangan TB Hasanuddin menyarankan agar seluruh kegiatan militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) dihentikan sebelum pemerintah melaksanakan dialog di Papua. Jika kegiatan tersebut tidak dihentikan saat dialog berlangsung, akan dapat menimbulkan kecurigaan.

"Seluruh kekuatan militer TNI itu harus tinggal dulu. Mereka tidak harus melakukan apa yang disebut patroli, penyisiran, atau kegiatan militer lainnya, karena hanya menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di tengah masyarakat Papua," ujar Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, jika di tengah proses dialog masih terdapat beberapa kekerasan dan penembakan yang tidak jelas siapa pelakunya, dialog tersebut tidak akan ada artinya. Ia menuturkan, semenjak Oktober 2009 hingga saat ini kurang lebih telah terjadi 40 penembakan warga sipil maupun aparat yang bertugas di Papua.

"Diperparah lagi karena baik TNI dan polisi tidak bisa memberikan penjelasan yang pasti siapa pelakunya, Segala kegiatan militer itu harus dihentikan," tegas Hasanuddin.

Senada disampaikan oleh Muridan S Widjojo, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ia mengatakan, kekerasan di Papua saat ini telah menjadi siklus yang tidak pernah terputus. Siklus tersebut menghasilkan beberapa sub-sistem di dalamnya sehingga mengakibatkan eskalasi kekerasan terus meningkat.

"Operasi militer tidak akan memutus siklus itu. Apalagi, siklus ini sudah berlangsung sejak 64 tahun lalu. Kita harus tegas kalau ingin membuat Papua baru di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Muridan.

Di sisi lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa pemerintah siap berdialog dengan masyarakat Papua. Menurutnya langkah tersebut penting dalam kerangka mendorong penyelesaian permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Bukan hanya itu, pemerintah telah berupaya membuat Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diketuai oleh Bambang Dharmono. Selain itu juga telah menunjuk Farid Husein untuk menjadi perantara mempercepat proses dialog Jakarta-Papua. (sus/rhb)