Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman yakin penempatan ribuan pasukan Amerika Serikat (AS) di Australia tidak bertujuan mengganggu kedaulatan RI.

Pemerintah Amerika Serikat  menempatkan 2.500 pasukan marinir di Darwin, Australia. Lokasi itu hanya berjarak 820 kilometer dari wilayah Indonesia. 

"Kita harus yakin itu tidak akan mengganggu NKRI,"  jelas Marciano di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).

Menurut Marciano  Presiden SBY juga telah menyampaikan pandangannya bahwa sikap AS dan Australia itu harus dihormati. Semuah harus disikapi positif.

"Itu adalah untuk kepentingan kemanusiaan dan untuk kepentingan bermanfaat menanggulangi bencana,"  jelasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, pihak AS juga menyangkal bahwa penempatan pasukan itu terkait dengan Indonesia, khususnya Papua. Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia Scot Marciel menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar.

"Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan Papua. Sikap pemerintah AS sejak dulu adalah mendukung kedaulatan Indonesia jadi tidak ada hubungan dengan hal itu,"  tegas Marciano  kepada para wartawan di Kedubes AS, Jl Medan Merdeka Selatan No 3-5, Jakarta, Selasa (22/11).

Mengenai isu ada sejumlah tentara Amerika Serikat yang masih aktif bekerja di Freeport. Marciano membatahnya.

"Di Freeport itu kami tidak menemukan  ada tentara aktif di sana. Apalagi dengan perlengkapannya. Mereka sudah purnawirawan dan bekerja. Itu mungkin saja,"   kata Marciano.

Meski  begitu, BIN menghargai informasi berkenaan dengan tentara aktif Amerika di Freeport itu.

"Semua informasi yang kita terima akan dikembangkan. Kami sangat menghargai semua informasi itu. Saya perintahkan seluruh jajaran BIN untuk menajamkan temuan tersebut," kata Marciano.

Sebelumnya, keberadaan pasukan AS dikhawatirkan Ketua DPR Marzuki Alie.  “Kawasan ASEAN yang selama ini relatif stabil, bisa terganggu dengan kehadiran AS,”  kata Marzuki di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 22 November 2011.  “Kita tidak tahu agenda AS. Yang jelas, kita harus hati-hati,”  katanya.

Sejumlah pemimpin negara, terutama China kaget mendengar keputusan itu. Sedangkan di tanah air membangkitkan polemik dengan muncul  prasangka apakah itu bisa berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. (sus)