Jakarta- Polemik yang mendera DPR RI terkait renovasi ruangan rapat Banggar DPR, membuat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra melakukan rotasi terhadap kader Gerindra yang menjabat Wakil Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Pius Lustrilanang.

"Sudah ada penjelasan dari yang bersangkutan mengenai sejauh mana keterlibatannya dan kita memang sudah merencanakan akan ditarik dan dirotasi,” kata Prabowo saat ditanyai wartawan usai perayaan Ulang Tahun ke 4 Partai Gerindra di DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta, Senin malam (6/2).

Mengenai kapan Pius akan dirotasi dari BURT DPR RI, setelah sempat berbisik kepada petinggi Partai Gerindra yang berada disamping kanan dan kirinya diantaranya Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo mengatakan Pius akan dicopot dalam waktu minggu ini.

"Minggu-minggu ini rencananya akan segera ditarik. Untuk itu akan kita tarik dan akan ada rotasi," jawab Prabowo yang diiyakan oleh beberapa petinggi Gerindra disamping Prabowo.

Selama pemaparannya, Prabowo juga mengklarifikasi posisi Pius yang hanya menjabat sebagai Wakil Ketua BURT sedangkan posisi Ketua BURT adalah Ketua DPR RI Marzuki Alie. “Dia di BURT hanya wakil ketua dan ketua BURTnya adalah Ketua DPR Marzuki Alie," jelas Prabowo.

Adapun putusan proyek Banggar dinilai bukan ditetapkan secara perorangan termasuk bukan peran utama Pius untuk memutuskan proyek tersebut, putusan itu merupakan bagian yang diketahui secara bersama oleh BURT DPR.

Petinggi Gerindra telah memanggil Pius atas perannya dalam renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR senilai Rp 20 miliar akhir bulan lalu. Namun Komite Etik Gerindra memutuskan merotasi Pius dari posisi Wakil Ketua BURT DPR RI. Hingga kini belum diketahui secara jelas mengenai posisi baru di DPR yang akan ditempati Pius.

Mengenai kasus renovasi Banggar, Pius dalam keterangannya sebelumnya kepada wartawan di DPR mengatakan 18 Juli 2011, ketika usulan renovasi telah keluar pihaknya sudah minta rasionalisasi anggaran 21 -22 Juli 2011. Namun demikian anggarannya tetap Rp 24 miliar. Dana tersebut diluar kewenangan BURT, ditambah dengan bertepatan waktu reses.  

“Tapi rasionalisasi itu tak kunjung diserahkan, hingga kemudian paripurna pada 22 Juli 2011 menetapkan Rp24 miliar untuk renovasi itu, nah itu sudah di luar kewenangan BURT," kata Pius. (mas/asr)