Jakarta – Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menghentikan aksi kekerasan di Suriah yang gagal disahkan setelah diveto China dan Rusia, pemerintah Indonesia mendesak dihentikannya tindak kekerasan kepada rakyat sipil dan mendorong digulirkannya proses politik di Suriah.

“Kekerasan harus dihentikan. Korban masyarakat sipil harus dihindari dan proses politik sebagai solusi damai yang mencerminkan aspirasi rakyat Suriah harus digulirkan,” ujar Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa dalam siaran persnya, yang disampaikan Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri P.L.E. Priatna, Jumat sore (10/2).
 
Menlu menyatakan sikap pemerintah Indonesia tetap menekankan perlunya segera dihentikannya aksi kekerasan di Suriah. Proses politik dinilai perlu dilakukan sehingga aspirasi rakyat Suriah dapat dihormati.

Sikap pemerintah Indonesia ini disampaikan Menlu RI saat melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu, hari ini Jumat (10/2).  

Presiden RI juga telah memanggil Dubes RI di Damaskus, Suriah untuk kembali ke Indonesia,  sebagai sikap keprihatinan Pemerintah Indonesia terhadap tindak kekerasan dan jatuhnya korban di Suriah, sejak bulan Nopember 2011.

Pembicaraan yang dilakukan dengan Menlu Turki, kedua pihak menyatakan pentingnya kedua negara sebagai sesama negara demokrasi serta negara yang berpenduduk Islam terbesar,  berperan penting menyikapi perkembangan di Suriah
 
Komunikasi politik antara kedua negera dinilai merupakan bagian dari upaya, untuk menggalang kepedulian masyarakat internasional. Sikap ini juga untuk memupuk kembali kesatuan pandangan dan sikap masyarakat internasional terhadap perkembangan di Suriah, khususnya doorngan penghentian aksi kekerasan di Suriah.

Indonesia dan Turki telah membahas berbagai opsi untuk menyatukan sikap masyarakat internasional. Tawaran yang akan diajukan nantinya bertujuan untuk menghentikan kekerasan di Suriah, termasuk penyelenggaraan konferensi internasional. (mas/asr)