Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan kepada Polri apabila telah terjadi aksi-aksi kekerasan, termasuk konflik horizontal, Polri harus bertindak cepat, tegas dan tepat. Polri diisntruksikan tidak terlambat dan bertindak tidak tuntas. Termasuk terkesan melakukan pembiaran konflik.

“Apabila telah terjadi aksi-aksi kekerasan, termasuk konflik horizontal, Polri harus bertindak cepat, tegas dan tepat. Jangan terlambat dan jangan tidak tuntas. Jangan pula ada kesan Polri melakukan pembiaran,” ujar SBY di Gedung DPR/MPR RI saat pidato Kenegaraan HUT Ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI, Kamis (16/8).

Dikatakan Presiden, yang penting hindari dan cegah jatuhnya korban jiwa dari pihak mana pun. Ciptakanlah kondisi kehidupan yang membawa ketentraman bagi masyarakat luas. Termasuk ketentaraman dan ketenangan bagi umat beragama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing.

Papar Presiden, isu kerukunan masyarakat dan benturan sosial menjadi persoalan yang serius. Oleh karena itu,  harus menghindarkan diri dari kekerasan horisontal, baik yang dipicu oleh sengketa lahan, ekses pilkada, maupun perbedaan pandangan dan keyakinan.

“Kita harus menghidarkan diri dari sikap mau menang sendiri dan memaksakan kehendak. Negeri kita justru harus menjadi etalase dari harmoni dan toleransi, bukan konflik dan kekerasan horizontal,” tuturnya.

Menurut Kepala Negara, sesungguhnya aksi-aksi kekerasan dan konflik komunal itu bisa dicegah jika semua pihak peduli, bertanggung jawab dan terus menjaga kerukunan dan ketentraman kehidupan masyarakat .

 “Jika semua pihak peduli dan terus bekerja, mulai dari tingkat Bupati atau Walikota dengan jajarannya, jajaran Kepolisian dan Komando Teritorial TNI, Tokoh Masyarakat dan Agama, pastilah tidak semudah itu terjadi aksi-aksi kekerasan, tindakan main hakim sendiri, dan konflik komunal,” ujar SBY. (asr)