Surabaya - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyatakan selama ini PT Pelindo III tidak pernah memberikan kontribusi kepada daerah sehingga dia menganggap wajar pihaknya menuntut pembagian hak pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

"Selama ini tidak ada kontribusi dari Pelindo. Padahal mereka berbisnis. Seharusnya memberikan manfaat dalam pertumbuhan ekonomi," kata Saifullah di Surabaya, Senin (10/5).

Dia kemudian membandingkan ASDP Indonesia Ferry yang memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sekitar Rp 2-3 miliar per tahun.

Sebelumnya Gubernur Jatim Soekarwo mengirimkan surat kepada tiga menteri, yakni Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan Menteri Keuangan.

Dari tiga surat itu, sampai sekarang Gubernur baru mendapatkan balasan dari Menteri BUMN yang isinya menolak permohonan Gubernur.

"Menhub masih beri kesempatan kepada kami, sedangkan Menkeu belum membalas surat kami," kata Wagub ditemui usai sidang paripurna di gedung DPRD Jatim itu.

Sementara itu, Komisi B DPRD Jatim mendorong Gubernur untuk segera membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengurusi kepelabuhan.

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Renville Antonio, mengaku lega atas keputusan Dirjen Perhubungan Laut Kemhub Soenaryo yang masih memberikan hak pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak kepada Pemprov Jatim.

"Dengan diberikan hak pengelolaan di Tanjung Perak, Jatim harus melakukan penataan terhadap personelnya di BUMD nantinya," katanya.

Renville mendesak otoritas pelabuhan untuk segera mengambil langkah-langkah strategis saat Pelindo mulai meninggalkan praktik monopolinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

"Harusnya Pemprov Jatim terus berjuang karena sudah mendapatkan angin segar dari Dirjen Hubla," kata anggota Komisi B DPRD Jatim, Titik Indrawati.(ant/waa)