Jakarta - Presiden SBY telah menginstruksikan kepada Kepala BNPB dan Kepala BMKG, untuk menyusun masterplan antisipasi bencana gempa bumi dan tsunami di masa mendatang.

Instruksi itu disampaikan  dalam rapat terbatas yang diselenggarakan di Istana Bogor, Senin kemaren.

Kepala BNPB Syamsul Maarif pada pertemuan tersebut melaporankan tentang penanganan gempa bumi dan tsunami di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Penanganan yang dilakukan pada kali ini lebih baik dibandingkan tsunami 2004 silam. Ini dikarenakan sistem telah bekerja dan mekanisme masih ada yang perlu disempurnakan.

BNPB dalam keterangan elektroniknya yang dikutip Selasa (17/4) menyebutkan bahwa pada sebagian daerah terjadi kemacetan saat evakuasi, karena masyarakat membawa kendaraan dan panik.  

Saat dilakukannya gladi resik semuanya bisa berjalan lancar karena masyarakat tidak membawa kendaraan. Namun saat terjadi peringatan tsunami yang sebenarnya masyarakat membawa kendaraan hingga akhirnya terjadi kemacetan.

BNPB menyebutkan, untuk mengatasi hal itu diusulkan pembangunan shelter vertikal. Masyarakat dapat evakuasi ke shelter vertikal terdekat di sekitar pantai. Sebab waktu tempuh evakuasi di jalur-jalur evakuasi di jalan dengan kondisi macet akan kalah cepat dengan datangnya tsunami.

Tidak hanya itu, Presiden juga menyetujui penambahan infrastruktur peringatan dini tsunami seperti sirine, buoy tsunami, peralatan pasang surut, GPS dan lainnya.

Mengenai Sirine tsunami yang tidak berfungsi saat tsunami Aceh beberapa lalu, diminta untuk dievaluasi sistemnya. Buoy tsunami yang hanya beroperasi 3 unit dari 25 unit di perairan Indonesia juga perlu ditelaah menyeluruh. (mas/asr)