Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras dan menilai aneh atas keberlanjutan penembakan misterius (Petrus) di Papua. Penembakan tersebut terjadi Senin lalu di simpang Mile-51, tanpa diikuti pengusutan.

“KontraS mengecam keras atas keberlanjutan Petrus di simpang Mile-51, tanpa diikuti pengusutan,” ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar dalam siaran persnya yang diterima erabaru.net, Selasa (10/1).

Penyelesaian kasus ini, aparat kepolisian diminta segera mengambil upaya hukum. Polri diminta tidak semata-mata menuduh pelaku penembakan adalah OPM tanpa penyelidikan independen. Pasalnya, penyelidikan sebelumnya  ditemukan selongsong peluru buatan PT Pindad di sekitar lokasi kejadian.

Aksi penembakan tersebut berada di wilayah yang menghubungkan Timika dan Tembagapura. Akibatnya mobil pengawas trailer milik PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) yang dikendarai 2 karyawan PT KPI ditembaki dan dibakar oleh orang yang tidak dikenal.  Dalam insiden tersebut, 2 karyawan PT KPI tewas terkena luka bakar.

Menurut Haris, Polda Papua saat ini masih belum mengeluarkan pernyataan apapun atas insiden Petrus yang menewaskan Nasyun Naboth Simopiaref dan Thomas Bagiarsa. Insiden ini menambah daftar panjang penembakan misterius di Papua.

Data kontraS menyebutkan, tidak  ada pola baru mengenai kekerasan yang terjadi di Papua. Beberapa kasus  sebelumnya terjadi di titik antara Mile 35-61 yang merupakan titik rawan yang kerap dijadikan lokasi penembakan misterius. Pekerja dan aset PT Freeport Indonesia masih menjadi target serangan.  
“Sekali lagi, wilayah ini merupakan zona khusus PT Freeport Indonesia dan dibutuhkan akses khusus untuk melewati wilayah tersebut,” ungkap Haris.

Penjagaan ekstra ketat dari aparat gabungan TNI dan Polri serta aparat keamanan PT Freeport Indonesia, tidak membuahkan hasil untuk mengamankan wilayah tersebut.  Aparat dinilai tidak mampu menjamin rasa aman pekerja PT Freeport Indonesia dan warga sipil.

“Padahal secara rutin, aparat gabungan TNI dan Polri telah menerima dana keamanan untuk menjaga wilayah PT Freeport Indonesia,” jelas Haris.

Maraknya penembakan misterius di area pertambangan Freeport, dinilai bukan sebagai kasus kriminal murni. Insiden itu dijadikan sebagai alat teror kepada masyarakat. Penembakan tersebut sarat dengan konflik lokal yang digunakan untuk mengancam rasa aman warga sipil.

“Ada nuansa lokalitas konflik yang kemudian digunakan sebagai alat untuk mengancam rasa aman warga sipil,” ujar Haris.

Menyelidiki dan membuka kembali kasus-kasus penembakan misterius oleh pihak berwenang, dinilai merupakan langkah untuk mendorong ruang pengawasan efektif. Terutama terhadap aparat gabungan TNI dan Polri yang secara khusus ditugaskan di wilayah tersebut. Komnas HAM dan Kompolnas dinilai layak ikut serta mengusut maraknya aksi penembakan misterius di Papua. (mas/asr)