Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam  rencana pengiriman Densus 88 ke Aceh. Termasuk mobilisasi 780 personel Mabes Polri dari berbagai satuan.

Pengerahan polisi itu dengan alasan mengamankan persiapan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 16 Februari 2012.

“Rencana mobilisasi personel Detasemen Khusus Anti Teror 88 Mabes Polri yang hingga kini belum diketahui jumlah pastinya pun amat janggal,” ujar keterangan Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar yang diterima, Kamis (19/1).

Menurut Haris, pernyataan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution yang menerangkan bahwa fungsi Densus 88 di Aceh adalah untuk standby di titik-titik operasi yang akan ditentukan kemudian bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Densus 88, khususnya di ranah fungsi intelijen, penegakan, investigasi, penindakan dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

Pengiriman 780 personel Mabes Polri dari berbagai satuan tersebut berdasarkan kebijakan bawah kendali operasi (BKO) akan diterapkan dalam pra-operasi bersandikan "Mantap Praja Rencong 2012," pada 18-19 Januari 2012.

Maraknya aksi penembakan yang terjadi di Aceh menjelang Pemilukada Aceh, dinilai tidak mengancam keamanan nasional NKRI. Mengatasi tingginya kekerasan di Aceh tidak semata-mata ditangani dengan mobilisasi pasukan keamanan dari luar Aceh.

“Tingginya tensi kekerasan menjelang pelaksanaan Pemilukada Aceh 2012 juga tidak serta merta harus dijawab dengan mobilisasi pasukan keamanan dari luar Aceh,” ujar Haris.

Berdasarkan Nota Perdamaian Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), disebutkan bahwa Polda Aceh (polisi organik) adalah otoritas keamanan yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh. Pengamanan Aceh seharusnya memaksimalkan kuantitas dan kapasitas personel Polda Aceh yang berada di lapangan.

Proses perdamaian di Aceh pasca MoU Helsinki, menjadi hal krusial yang harus dipertahankan. Bertepatan dengan potensi keinginan kuat Jakarta untuk melakukan mobilisasi pasukan sebagai wujud penyikapan dinamika politik Aceh.

“KontraS amat menghendaki penyelenggaraan suksesi politik lokal Aceh pada tahun 2012 berjalan aman, damai dan tidak memicu kembali rasa traumatik warga Aceh seperti yang terjadi di masa lalu,” pungkas Haris. (mas/asr)