Jakarta – Polri mengeluarkan 10 komitmen aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sepanjang 2012. Komitmen tersebut dibacakan secara langsung oleh Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, saat penutupan rapat pimpinan (Rapim) Polri di Gedung Peguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Kamis (19/1).

Kapolri mengawali pembacaan komitmen dihadapan Kapolda seluruh Indonesia dan pejabat tinggi Polri dengan mengatakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai polisi yang anti KKN dan anti kekerasan. Polisi juga menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ini 10 Komitmen Polri yang dibacakan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo :

1. Dengan penuh kesadaran dan kesungguhan hati, melaksanakan tugas kepolisian yang anti-KKN dan anti-kekerasan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Menampilkan kepemimpinan polri yang bertanggungjawab dengan penuh ketauladanan, menjamin kualitas kinerja anggota dan institusi, menjadi konsultan yang solutif bagi bawahan dan masyarakat.

3. Selalu berada di depan dalam melaksanakan pemolisian preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang bertanggungjawab, serta mengendalikan anggota untuk tidak melakukan kekerasan.

4. Mengakomodasi hak dan kewajiban bawahan, untuk berani menyampaikan penolakan terhadap perintah atasan yang bertentangan dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

5. Dalam mengimplementasikan transparasi dan akuntanbilitas, selalu melibatkan peran pengawas eksternal independen sebagai konsultan maupun pengawas yang independen.

6. Melaksanakan pemolisian dengan mengedepankan peran, tugas, kewajiban, dan tanggungjawab daripada status, hak dan kewenangan serta menhindari kepentingan pribadi.

7. Melaksanakan standar pelayanan prima dan mengakomodasi semua komplain masyarakat mulai dari satuan polri terdepan secara berjenjang dan seketika.

8. Mengedepankan polsek sebagai satuan pelayanan terdepan yang kuat dengan memberikan dukungan penuh kepada kepala kesatuan berupa personel, sarana prasarana dan anggaran.

9. Mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas, solidaritas kesatuan, menghilangkan arogansi dan hak prerogratif, mengakomodasi keluhan, tuntutan serta penolakan bawahan dengan penuh empati.

10. Mengoptimalkan strategi pemolisian komunitas, dalam upaya penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan social justice, yang didukung legitimasi.

Kapolri mengakhiri pembacaan komitmen tersebut dengan berharap semua peserta Rapim terutama Kapolda-Kapolda melaksanakannya di daerah tugasnya masing-masing.

(mas/asr)