Jakarta – Tilikan mata akan harapan besar atas dambaan setiap insan untuk kebenaran sanubari yang dalam bukan semata sebuah impian belaka.

Poster akibat korban persekongkolan pejabat Partai Komunis China untuk menghabisi dan memusnahkan pengikut Falun Gong dan himbauan untuk dihentikannya persekusi, intoleransi serta penindasan mengingatkan akan penganiayaan yang mulai gencar terhadap Falun Gong 20 Juli 1999 silam.

Tiada dendam kesumat dan sesumbar yang dilampiaskan ratusan praktisi Falun Gong kala siang itu, namun hanya berujar akhiri penganiayaan itu dan tetapkan hatimu untuk menolak kebohongan dan kepalsuan yang meresapi bak tumor menggerogoti nyawamu yang sungguh berharga dan tak ternilai.

Ada yang menabuhkan alat musik marching band dengan berbalut kostum biru, tertuliskan Falun Dafa Hao atau Falun Dafa itu baik, serta ketukan genderang pinggang seakan membuka tirai yang menyelubungi fakta-fakta yang sebenarnya.

Berbagai lembaga swadaya masyarakat diantaranya turut mengecam keras atas praktek kekerasan terhadap pengikut Falun Gong dan menuntut adanya jaminan kebebasan berkeyakinan dan berekspresi tanpa kecuali di China. Mereka juga menyerukan pemerintah tidak hanya sebatas menjaga hubungan baik antara kedua negara dengan mengesampingkan HAM. 

Kepala Divisi Advokasi dan HAM KontraS, Sinung Karto menyatakan mendukung berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh Praktisi Falun Dafa untuk mengungkap praktek kekerasan yang menimpa praktisi Falun Dafa di China bahkan untuk menghentikan praktek kekerasan tersebut.

“KontraS sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh praktisi Falun Dafa untuk, mengusut, untuk mengungkap, praktek-praktek kekerasan yang terjadi di China, bahkan untuk menghentikan praktek-praktek tersebut, serta menghukum penanggung jawab pelaku-pelaku kekerasan yang dilakukan terhadap anggota Falun Dafa,” ujar Sinung Karto, saat mimbar bebas peringatan 13 tahun tragedi kemanusiaan dimulainya penganiayaan terhadap pengikut Falun Dafa, di depan Kedubes RRC, Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (14/7/2012).

Direktur Eksekutif Perkumpulan DEMOS Indonesia, Sofian Munawar Asgart mengatakan ditengah situasi global yang kian terbuka, menjadi sangat ironis menyaksikan para pegiat Falun Gong yang masih menjadi sasaran berbagai aksi kekerasan, terror, intimidasi, siksaan dan beragam penaniayaan.

“Sudah saatnya komunitas HAM dunia mengecam keras Partai Komunis China dan menuntut otoritas China untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan berekspresi bagi semua warga negara tanpa kecuali sesuai dengan Deklarasi Universal HAM,” kata Sofian dalam pesan tertulisnya.

Direktur Operasional Imparsial, Bhatara Ibnu Reza mengatakan masih tetap pada pendiriannya sejak awal, bahwa Falun Gong sebuah kegiatan fositif, yang tidak memiliki aspek politik, sehingga tidak boleh ditakuti dan dia berkembang di setiap negara di dunia.

Kegiatan yang dilakukan oleh Falun Gong di Indonesia adalah untuk mempromosikan kesehatan serta hidup sehat. Berbagai kegiatan tersebut seharusnya patut dilindungi sehingga tidak perlu ditakuti. Apalagi hal-hal tersebut tidak membahayakan secara politik.

"Saya berharap pemerintah memiliki pandangan lain, kemudian mengatakan kepada pemerintah RRC dalam hal ini bahwa kegiatan Falun Gong memang tidak membahayakan hubungan diplomatik antar kedua negara," katanya. 

"Justru yang terjadi jika China kemudian melakukan tindakan terhadap Falun Gong adalah tindakan intervensi, dan terus terang saja, bahwa kegiatan Falun gong di Indonesia tidak mencerminkan dan memusuhi hubungan kedua negara, saya rasa Indonesia bisa mengubah pandangan politiknya terhadap kelompok Falun Gong," tambah Bhatara.

Sedangkan Usman Hamid, mantan Koordinator KontraS mengatakan sejak direpresinya kelompok Falun Gong pada Juli 1999, isu Falun Gong masuk dalam daftar persoalan HAM akut dan kronis di RRC.

“Pengambilan organ para praktisi Falun Dafa ini menunjukkan adanya problem turunan baru dari kejahatan HAM yang paling serius,” sebut Usman.

Hendardi, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Democracy and Peace mengatakan melalui peringatan penindasan praktisi Falun Gong di China, SETARA turut menghimbau pemerintah Indonesia untuk tidak membutakan matanya dari realita.

Menurut Hendardi, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah China sudah terkuak dan negara-negara dunia sudah mengetahui sekaligus memproses kejahatan ini ke pengadilan internasional.

Meskipun Indonesia menjaga hubungan bilateral dengan China sebagai bagian dari komunitas internasional, sebgai negara yang cerdas semestinya Indonesia dapat memandang fakta sebagai dasar berprilaku, khususnya memberikan ruang dan pengakuan resmi bagi komunitas Falun Gong Indonesia.

“Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, termasuk bagian organisasi HAM dunia, tentunya Indonesia wajib membuka lebar-lebar atas fakta penganiayaan rezim China untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sekaligus bekerjasama dengan negara lain dalam kerangka hukum internasional,” tulis Hendardi.

Gatot Machali, Ketua Umum Himpunan Falun Dafa Indonesia mengatakan kejahatan terhadap kemanusian tersebut harus segera dihentikan. Indonesia, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan perdamaian semestinya turut menyuarakan kebenaran tersebut.

“Kejahatan terhadap kemanusiaan ini harus kita hentikan bersama, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan perdamaian dunia mesti bertindak. Kini saatnya kita berpihak pada kebenaran dan keadilan,” ujar Gatot Machali.

Menurut Gatot, pada saat ini puluhan ribu praktisi Falun Dafa yang di tahan di kamp-kamp kosentrasi sedang menghadapi ancaman jiwa, disiksa terus-menerus, serta sewaktu-waktu di bunuh dan di ambil organ tubuhnya.

“Sebenarnya Komisi HAM PBB sudah pernah mengangkat kasus penganiayaan tersebut dalam sidangnya meski selalu diveto China,” imbuhnya.  

Tidak hanya Komisi HAM PBB, bahkan Amnesty International dan sejumlah organisasi HAM di seluruh dunia pernah mengangkat kasus pelanggaran HAM ini di berbagai forum internasional. Namun pengendalian yang dilakukan secara ketat terhadap media termasuk internet telah membuat mata dunia tertutup akan fakta yang sebenarnya terjadi di Tiongkok.

“Apalagi dengan pengaruh ekonominya, PKC berhasil merangkul dan menekan para pemimpin negara lain, khususnya di Asia untuk menjadi bagian dari kejahatannya,” tutur Gatot. (mas/asr)