Tanggal 19 Juli lalu, Tiongkok dan Rusia untuk ketiga kalinya mem-veto resolusi Dewan Keamanan PBB, yang mengusulkan pemberian sanksi bagi Presiden Suriah, Bashar al-Assad.

 

Pemerintahan Bashar al-Assad dikabarkan telah menggunakan senjata berat dan kekuatan militer untuk menghadapi gerakan pro-demokrasi di negaranya.

 

Keputusan Tiongkok dan Rusia ini telah membuat Dewan Keamanan PBB terkejut dan kecewa, serta menyerukan tindakan untuk mengatasinya.

 

[Mark Lyall Grant, Duta Besar Inggris Untuk PBB]:

“Inggris dikejutkan dengan keputusan veto Rusia dan Tiongkok terhadap resolusi yang dimaksudkan untuk menghentikan peristiwa berdarah di Suriah, serta menciptakan perubahan politik yang berarti. Ini adalah ketiga kalinya Rusia dan Tiongkok berupaya menghalangi upaya Dewan untuk menanggulangi krisis di Suriah. Lebih dari 14.000 penduduk Suriah tak berdosa terbunuh semenjak Rusia dan Tiongkok mem-veto upaya kami untuk membendung kekerasan pada Oktober tahun lalu.”

 

[Susan Rice, Duta Besar Amerika Untuk PBB]:

"Dewan Keamanan telah gagal total menjalankan tugas terpentingnya dalam agenda tahun ini. Ini adalah hari gelap di Turtle Bay. Kita hanya dapat berharap suatu hari, sebelum terlalu banyak lagi ribuan yang meninggal, Rusia dan Tiongkok akan berhenti melindungi Assad, dan memperbolehkan Dewan untuk menjalankan peranannya di tengah reaksi internasional terhadap krisis Suriah.”

 

Pada awal tahun 2011, penduduk Suriah memprotes pemerintahnya atas tindakan penyiksaan terhadap para mahasiswa. Protes ini dihadapi rezim Bashar al-Assad dengan kekerasan, dan telah menjadi awal dimulainya gerakan pro-demokrasi di Suriah. Resolusi telah diajukan berkali-kali oleh PBB, namun ditolak oleh Tiongkok dan Rusia.

 

[Gerard Araud, Duta Besar Perancis Untuk PBB]

"Saya berharap tidak perlu melihat daftar mengerikan ini. Hingga 4 Oktober 2011, kekerasan di Suriah telah memakan 3000 jiwa. Rusia dan Tiongkok mem-veto aksi Dewan untuk yang pertama kalinya. Pada 4 Februari 2012, 6000 orang Suriah telah dihabisi oleh rezim, Rusia dan Tiongkok mem-veto aksi Dewan untuk kedua kalinya. Hari ini, 19 Juli, kita menghitung 17.000 tewas, pria, wanita, anak-anak. Kita berkabung bersama orang-orang Suriah. Dan Rusia dan Tiongkok baru saja mem-veto aksi Dewan untuk ketiga kalinya."

 

Aksi veto Tiongkok dan Rusia ini juga mendapat reaksi di Indonesia. Presiden SBY dalam konferensi pers-nya, juga meminta segera dihentikannya kekerasan yang terjadi di Suriah.

 

[Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia]:

"Pada saat yang mendesak ini, harus ada penghentian kekerasan dan pertempuran. Saya berpendapat, situasi di Suriah sudah merupakan perang sipil. Indonesia percaya bahwa inilah saatnya untuk mempertimbangkan penyesuaian permintaan sesuai bagian tujuh dari piagam PBB. Penyesuaian ini, pada esensinya, akan mengubah misi utama PBB dari penjaga kedamaian menjadi pencipta kedamaian."

 

Masyarakat Indonesia pun turut angkat bicara.

 

[Ovied Rahmat, Penduduk Indonesia]:

“Pelajaran yang berharga bagi kita, agar kita bisa membaca kembali untuk kedepannya, bagaimana kita mengelola bangsa ini jangan bersikap otoriter atau haus dengan kekuasaaan. Jadi kegagalan yang terjadi di Timur Tengah ini adalah bagaimana nilai-nilai demokrasi itu tidak terbangun dengan baik.”

 

Dalam perkembangan terakhir, negara-negara Arab yang tergabung dalam “Liga Arab” bahkan telah menyerukan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, untuk segera mengundurkan diri guna mengakhiri kerusuhan negaranya (July 23). Liga Arab juga mendesak dibentuknya pemerintahan transisi di Suriah.