Jakarta - Dalam hingar bingar demokrasi yang ribut dan gaduh, apakah mungkin sebuah peristiwa olahraga bebas dari politisasi?.

Dalam sebuah acara bedah buku mengenai "99 Tokoh Olahraga Indonesia (Catatan Satu Abad 1908-2008)" terbitan Antara Pustaka Utama, saya jawab pertanyaan itu dengan tegas dan jelas: "Tidak mungkin!".

Justeru, dalam dosis tertentu, olahraga itu harus dipolitisasi. Sejarah membuktikan banyak peristiwa olahraga atau sepak terjang tokohnya menjadi gerakan politik atau memiliki pengaruh politik yang penting dan menentukan.

Sebut saja apa yang dilakukan oleh petinju legendaris Mohammad Ali. Penentangannya untuk masuk wajib militer dan penolakannya dikirim ke Vietnam telah mendorong gerakan anti perang mencapai momentumnya.

Keterlibatan tentara Amerika Serikat dalam perang Vietnam dipersoalkan, terutama yang dikirim ke garis depan dan mati dalam kantong-kantong mayat umumnya adalah prajurit berkulit hitam. Akhirnya, dengan sangat memalukan, Presiden AS Lyndon B Johnson menarik pasukan AS dari Vietnam setelah sekitar 58.000 tentara AS mati di rawa-rawa atau lubang-lubang tikus jebakan tentara Vietcong.

Akibat desakan gerakan anti perang yang dilakukan antara lain oleh tokoh seperti Mohammad Ali atau John Lennon yang slogannya sangat terkenal "Make Love, Not War", akhirnya Menteri Pertahanan Robert S McNamara mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh tentara AS di Vietnam adalah "It is wrong, terribly wrong".

Dan Mohamad Ali kemudian dikenal bukan saja sebagai petinju tersohor, melainkan juga sebagai tokoh anti perang dan kampium gerakan antidiskriminasi warna kulit.

Kiprah Tan Joe Hok

Di Indonesia, tokoh olahraga nasional, yang gerakannya berdampak politik signifikan adalah pebulutangkis tangguh Tan Joe Hok. Ia bisa disamakan dengan Mohammad Ali dalam hal upayanya memperjuangkan persamaan hak warna negara yang tidak memperhitungkan asal-usul dan warna kulitnya.

Dalam buku "99 Tokoh Olahraga Indonesia" yang diterbitkan Perum LKBN Antara bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu bisa dibaca cerita prestasi, perjuangan, harapan dan cita-cita Tan Joe Hok.

Lelaki yang ditakdirkan berasal dari keturunan China itu lahir di Bandung, 11 Agustus 1937, jauh sebelum Republik Indonesia itu lahir. Ia telah mengharumkan nama Indonesia atas prestasinya sebagai atlet bulutangkis.

Pada 1958, Joe Hok memperkuat tim Piala Thomas yang berhasil membawa pulang trofi kejuaran dunia beregu putra. Setahun berikutnya, ia mencetak sejarah dengan menjadi pebulutangkis Indonesia pertama menjadi juara All England. Tidak cukup dengan itu, ia menyusulnya dengan menjadi juara di Kanada dan Amerika Serikat yang membuat namanya menghiasi majalah olahraga terkenal "Sport Illustrated" edisi 13 April 1959.

Sebagai generasi baru yang lahir pasca-kejayaan Tan Joe Hok, saya jadi faham belakangan mengapa almarhum ayah saya, H. Mohammad Nawawi, selalu memuja-muji Tan Joe Hok.

Ayah selalu menceritakan bahwa Joe Hok adalah pemersatu bangsa Indonesia yang membuat etnis China dan pribumi menyatu, setidaknya di Rangkasbitung, Lebak, dimana ayah tinggal.

Jika Joe Hok bertanding, begitu cerita ayah saya, nyaris semua orang di kota kecil itu berkumpul di rumah-rumah yang memiliki pesawat televisi. Mereka berdoa, harap-harap cemas, menonton pertandingan All England atau Piala Thomas, dan sesekali tepuk tangan berteriak mengelu-elukan jagoannya.

"Hidup Tan Joe Hok! Hidup Indonesia!" begitu warga Lebak mendukung dan berada di belakang Tan Joe Hok.

Barangkali itulah sebabnya hubungan antara etnis Tionghoa dan pribumi di Lebak berjalan harmonis tanpa gesekan yang berarti. Tan Joe Hok bukan hanya pahlawan warga Lebak, tetapi juga pahlawannya bangsa Indonesia.

Tak butuh gelar pahlawan

Tapi Joe Hok ternyata tidak membutuhkan gelar pahlawan. Ia hanya menginginkan persamaan status haknya yang waktu itu masih berbeda antara dia yang keturunan Tionghoa dengan warga pribumi lainnya.

"Bukan gelar pahlawan atau penghargaan sejenisnya yang saya minta. Tetapi, kalau boleh saya berharap, saya hanya ingin diakui sebagai putera Indonesia, dan tidak lagi dimintai SBKRI, karena itu menyakitkan," katanya seperti tertulis di buku jenis coffee table setebal 278 halaman yang dijual Rp300.000 (sekedar ganti ongkos cetak saja, kata panitia).

Joe Hok mengaku selalu terganggu dengan permintaan Surat Tanda Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) dalam berbagai urusan dengan Negara. Bahkan sekalipun undang-undang sudah menghapuskannya, pada prakteknya surat itu masih diminta saat ia mengurus paspor pada awal 2009.

Meski tidak pernah mengungkapkannya, Joe Hok yang pernah merasakan pahit manisnya pemerintahan Presisden Pertama RI Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, mengaku tidak mengerti mengapa masih ada orang yang meragukan kewarganegaraannya.

Menurut wartawan senior A.R. Loebis, salah satu penulis buku, Joe Hok telah berjuang bukan hanya untuk mengharumkan nama bangsa dan Republik Indonesia, tapi dengan caranya sendiri telah memperjuangkan persamaan hak bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.

Apa yang diperjuangkan oleh Joe Hok, menurut Loebis, sebagian sudah bisa dinikmati oleh warga Tionghoa Indonesia. Meriahnya suasana menjelang Imlek sekarang ini tidak lepas dari jerih payahnya.

Orang-orang Tionghoa sudah bisa mendirikan sekolah sendiri, bebas menggunakan bahasa Mandarin, menerbitkan Koran berbahasa Tionghoa, bahkan bisa menikmati berita Xin Wen di televisi.

Jika datang ke mal dan pusat-pusat perbelanjaan, suasana Gong Xie Facai sangat meriah. Atraksi barongsai, lampu dan hiasan warna merah sangat mendominasi.

"Itu sedikit banyak ada sumbangsih dari Tan Joe Hok," kata Loebis seusai acara bedah buku bersama grandsmaster catur Utut Adianto, Deputy V Menko Kesra Sugihartatmo, dan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga Yuni Poerwanti.

Cerita tentang kiprah, prestasi dan perjuangan Tan Joe Hok di Indonesia dan Mohammad Ali di Amerika Serikat membuktikan bahwa olahraga bisa berdampak politis dan bisa dipolitisasi untuk tujuan-tujuan yang baik dan mulia.

Sportivitas dunia politik

Satu hal lain yang harus didorong dari dunia olah raga ke dunia lain, terutama dunia politik adalah aspek sportivitas. Setiap atlet telah ditempa bahwa kalah menang dalam pertandingan adalah hal yang biasa. Yang penting adalah persiapan, latihan, dan memberikan yang terbaik.

Dalam dunia olahraga berlaku siapa cepat, siapa kuat, dia yang menang. Maka simbolnya adalah citius (paling cepat), altius (paling tinggi), fortius (paling kuat). Siapa yang menang, dialah yang terbaik.

Dalam dunia politik, kalah-menang menjadi tidak biasa. Politikus siap menang tapi belum tentu siap kalah. Itulah yang menyebabkan bangsa ini menjadi bangsa yang ribut dan gaduh.

Oleh karena itu, sportivitas dalam dunia olahraga, harus juga diadopsi ke dunia politik, termasuk di Pansus DPR soal Bank Century.

Itulah yang saya maksud dengan pentingnya politisasi olahraga.(ant/waa)