Jakarta - Alasan yang sering digunakan untuk mendukung perlunya bank sentral independen adalah kepentingan kesinambungan program ekonomi dan untuk menghindarkan bank sentral dari campur tangan politik.

Independensi dari segi ekonomi diartikan bahwa bank sentral dapat menggunakan seluruh instrumen keuangan dan tidak dibatasi oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan moneter.

Direktur Pusat Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) DR Fachry Ali, saat menjadi pembicara pada seminar membangun peran masyarakat dalam menjawab tantangan independensi bank sentral di Universitas Paramadina di Jakarta, Kamis, mengatakan sebuah bank sentral merupakan produk politik atau semata-mata manifestasi dari keharusan kinerja moneter yang ideal terlalu panjang untuk didiskusikan.

Menurut dia, bank sentral bekerja di antara konflik dan harmoni aspek-aspek politik dan ekonomi moneter, sehingga tidak mengherankan ditemukan sebuah kebijakan moneter yang diambil berdasarkan perhitungan teknikal lebih sering dievaluasi secara politik.

Fachry juga mengatakan bahwa otoritas politik secara intrinsik mencurigai motif di balik kebijakan moneter tersebut, sehingga mereka cenderung mengkontrolnya.

Dia juga mengatakan bahwa keberadaan bank sentral secara struktural akan selalu terkait dengan politik, secara langsung maupun tidak.

Bahkan Fachry berpendapat bahwa secara struktural bank sentral di Indonesia akan selalu terkait atau terbawa ke dalam arus besar pergerakan politik.

Reformasi politik yang berlangsung sejak 1998 hingga kini, secara teoritis, adalah sebuah proses konsolidasi sistem demokrasi.

Berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia yang sebelumnya hanya di wilayah istana, sekarang lebih menyebar hingga jauh dari luar istana.

Implikasi yang terjadi adalah rekrutmen pemegang otoritas politik tidak lagi memakai "kepiawaian teknokratis" tetapi lebih melalui kontestasi publik.

"Proses seleksi pemimpin berlangsung dalam struktur yang longgar, karena mereka yang tampil di atas panggung kekuasaan lebih didasarkan pada kemampuan membujuk massa. Massa pada umumnya memilih mereka yang populer," kata Fachry.

Dia mengatakan bahwa proses seleksi pemimpin politik yang semacam inilah yang menyebabkan bank sentral mengalami "alienasi".

Kinerja bank sentral yang sepenuhnya bertumpu pada segi-segi teknikal moneter bukan saja dilihat "membosankan" oleh massa, tetapi juga rumit dicerna.

Apalagi bank sentral, yakni Bank Indonesia (BI) hanya mampu mengkomunikasikan pada kalangan terbatas, seperti profesional dan para pengusaha yang langsung merasakan dampak kebijakannya, jelas Fachry.

Sedangkan para politisi, lanjutnya, yang kini mempunyai otoritas politik, tenggelam dalam kalkulasi kekuasaan bersiklus lima tahunan, jadi tidak sempat membuat perenungan jangka panjang.

"Padahal kita tahu, habitat bank sentral yang independen terletak pada keterjaminan berkinerja dalam jangka panjang," kata Fachry.

Sedangkan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, dalam kesempatan sama, mengatakan independensi bank sentral tidak berarti tidak bisa tersentuh.

"BI jangan dianggap sebagai `menara gading` sehingga tidak bisa tersentuh. Apabila ada kebijakan yang tidak sesuai harus dikritisi," kata Ikrar.

Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Utama Perum LKBN Antara Ahmad Mukhlis Yusuf pembicara lain, bahwa BI saat ini baru bisa menjelaskan masalah kinerja dan transaksi, sedangkan masalah pengawasan bank sangat kedodoran.

"Untuk informasi kebijakan moneter, transaksi keuangan saya pikir sudah bagus, tapi untuk masalah pengawasan masih kedodoran," kata Mukhlis.

Dia mengatakan bahwa interaksi dengan wartawan BI sudah cukup, mungkin untuk ke masyarakat lebih luas harus ditingkatkan.

Ikrar juga menambahkan bahwa BI harus bisa menjelaskan ke masyarakat apa saja yang dikerjakan, sehingga ada kedekatan dengan khalayak yang lebih luas bukan hanya terbatas pada profesional dan pengusaha yang terkait saja.

Tentang kinerja BI yang harus profesional dan independen tanpa campur tangan politik, Ikrar juga setuju. Salah satu cara mengurangi tekanan politik adalah pemilihan gubernur, deputi senior gubernur dan deputi gubernur BI.

Ikrar menganggap setiap pemilihan dewan gubernur BI selalu ada kaitannya dengan politik. "Bukan mustahil pemilihan gubernur terkait kepentingan politik," jelasnya.

Untuk itu, dia mengusulkan bahwa pemilihan deputi gubernur harusnya tidak ada campur tangan politik. "Harusnya deputi gubernur orang profesional yang diusulkan gubernur ke presiden dan bebas campur tangun DPR," kata Ikrar.

Hal yang sama juga dikatakan Pengamat Ekonomi dari Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro. Ismed bahkan berharap hanya pemilihan gubernur Bank Indonesia (BI) saja yang ditentukan melalui mekanisme politik.

"Sebaiknya gubernur (BI) saja yang dipilih oleh DPR, untuk deputi senior dan para deputi dipilih orang profesional yang diajukan gubernur kepada presiden," katanya.

Menurut Ismet, para deputi dan deputi senior BI ini harus bisa bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik manapun.

"Jika dilakukan melalui mekanisme politik, banyak kekuatan partai yang akan menaruh orangnya di BI sehingga bank sentral tidak akan independen lagi," katanya.

Ketua MPM ini berpendapat bahwa pemilihan melalui mekanisme politik lebih didasarkan pada transaksional daripada profesional.

"Di DPR saat ini seperti dagang saja, bahkan transaksinya lebih besar dari Bursa Efek Indonesia (BEI)," pendapat Ismed.

Pendapat ini, katanya, atas dasar berbagai kasus anggota DPR terhadap proses pemilihan deputi senior BI sebelumnya yang telah mengindikasikan pemilihan secara transaksional.

Bahkan berbagai kasus yang menimpa BI saat ini dapat dijadikan para otoritas politik untuk menempatkan orang-orangnya di BI.

"Jangan-jangan kasus (Bank) Century ini untuk melegalkan mereka (politukus) menempatkan orangnya di BI. Ini awal dan ancaman independensi BI," tegas Ismed.

Sedangkan Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) Dian E Rae mengatakan bahwa independensi BI saat ini dinilai masih canggung.

"Independensi hanya berdasar pada undang-undang (UU) tidak seperti MA (Mahkamah Agung) yang berdasarkan UUD," kata Dian.

Dia juga mengatakan bahwa untuk menentukan jajaran gubernur dan anggaran BI tidak bisa menentukan sendiri dan harus minta persetujuan kepada DPR.(ant/yan)