Selama 30 tahun pertama dari 62 tahun Partai Komunis China (PKC) berkuasa, tidak ada hukum nyata yang bisa dikenali di bawah standar internasional.

Telah diterima secara meluas kalau selama periode itu hukum-hukum haruslah dirancang secara mentah, tanpa detail, walaupun tidak jelas dimana konsep itu berasal atau bagaimana itu menjadi konsensus.

Kebanyakan kasus diputuskan langsung oleh Komite Partai. Keseluruhan sistem hukum disebut sebagai “Gong Jian Fa,” sebuah istilah yang mencakup “polisi, kejaksaan, dan pengadilan,” semua menjadi satu, mencerminkan kurangnya independensi peradilan dari cabang eksekutif.

Setelah Revolusi Kebudayaan, PKC memulihkan figur beberapa pemimpin atas yang telah menderita penganiayaan dan pembersihan selama kekacauan. Mereka memutuskan kalau, dengan cara apapun, beberapa bentuk aturan hukum harus ditetapkan.

Gagasan awalnya adalah aturan hukum akan melindungi mereka dari pengulangan kesewenang-wenangan Revolusi Kebudayaan. Pada waktu itu sepertinya mereka tidak menyadari kalau aturan hukum juga dapat menyebabkan masalah, karena undang-undang juga dapat mengekang kekuasaan mereka.

Pada 1979, Komite Sentral PKC (KSPKC) mengeluarkan dokumen internal secara resmi menarik Komite Partai dari membuat keputusan secara langsung dalam kasus-kasus. Namun beberapa bulan kemudian, Partai memutuskan ia tidak bisa untuk tidak mengendalikan sistem hukum. Sehingga KSPKC kembali membentuk Komite Politik dan Peradilan Pusat untuk mengawasi sistem hukum.

Meskipun komite ini dibubarkan sementara pada 1988, setelah pembantaian Lapangan Tiananmen, ia segera dibentuk kembali dan ditingkatkan. Ketika seseorang membicarakan mengenai sistem hukum China tidak independen, komite ini adalah kunci untuk memahami mengapa.

Di China, berbagai entitas yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hukum secara kolektif disebut sistem politik dan hukum. Pada tingkat negara, mereka biasanya termasuk Kementerian Keamanan Publik (polisi), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, dan Departemen Keamanan Negara. Mereka adalah milik organ-organ negara yang berbeda. Ketiga kementerian adalah berada di bawah Dewan Negara, sementara Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung melaporkan pada Kongres Rakyat Nasional (KRN).

Bagaimana Komite Politik dan Hukum Mengawasi Entitas yang Membawa Keluar Pekerjaan yang berhubungan dengan Hukum?

1.    Komite Politik dan Hukum eksis langsung dibawah KSPKC. Para pemimpinnya adalah anggota Komite Tetap dari KSPKC yang berkuasa, badan pembuat keputusan paling penting China. Ini berarti pangkatnya lebih tinggi dari para menteri di Partai.

2.    Para pemimpin organisasi-organisasi – berhubungan dengan hukum – terkait di atas semua adalah anggota Komite Politik dan Hukum. Di dalam Partai, mereka harus mengikuti perintah dari Sekretaris Komite Politik dan Hukum.

3.    Dari waktu ke waktu, KSPKC atau Komite Politik dan Hukum akan mengeluarkan memo, edaran, atau dokumen internal Partai untuk mengarahkan pekerjaan hukum dari organisasi-organisasi terkait, Memo tersebut tidak ditulis sesuai dengan konstitusi, mereka juga tidak dibatasi oleh undang-undang lainnya.

4.    Selain itu, pemimpin dari lima organisasi di atas tidak diangkat oleh Parlemen China, Kongres Rakyat Nasional, atau oleh eksekutif Dewan Negara. Sebaliknya, mereka yang dipilih oleh KSPKC dan Departemen Organisasinya.
.
5.    Dengan cara ini, ketika organ-organ yang terkait dengan hukum menegakkan hukum, mereka dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan PKC.

6.    Pada tingkat persidangan individu, dalam banyak yang disebut “kasus sensitif,” seperti yang berkaitan dengan para pembangkang politik, hak asasi manusia, agama, atau Falun Gong, Komite Politik dan Hukum akan mengatur sebuah pertemuan.

7.    Para kepala daerah dari Biro Keamanan Umum, Kejaksaan (yang memainkan peran sebagai jaksa penuntut umum), dan pengadilan menghadiri sebuah pertemuan. Semua rincian yang terkait dengan kasus dibahas dan diputuskan pada pertemuan tersebut, termasuk putusan dan panjangnya hukuman akhir penjara.

8.    Departemen Kehakiman mempertahankan kontrol atas para pengacara, mencerminkan kurangnya kemerdekaan profesi hukum, di samping sistem peradilan. Semua pengacara harus milik asosiasi pengacara yang dipimpin PKC. Setiap cabang asosiasi lokal beroperasi di bawah Biro Keadilan lokal, sedangkan semua Asosiasi Semua Pengacara China nasional eksis dibawah Departemen Kehakiman.

Sistem ini memastikan pengacara tidak mengambil kasus yang tidak diinginkan PKC. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan media sering menyebut ijin pengacara hak asasi manusia ditangguhkan atau dicabut karena mengambil kasus-kasus sensitif, seperti yang melibatkan praktisi Falun Gong, gereja rumah Kristen, atau penggusuran rumah. Ini adalah melalui sistem di atas sehingga pengawasan yang sewenang-wenang seperti suspensi dimungkinkan.

Dimulai pada 1980-an, KRN mulai mengesahkan undang-undang. Hal ini mendorong generasi baru untuk mempelajari hukum dan mengambil ujian, termasuk individu-individu seperti pengacara terkemuka hak asasi manusia Gao Zhisheng.

Selama waktu itu, sejumlah besar undang-undang disahkan, dengan beberapa standar yang lebih mendekati hukum Barat dan internasional. Pekerjaan mengesahkan undang-undang itu tidak berhenti sejak itu, seperti yang ditunjukkan dalam “Sistem Kertas Putih Hukum Sosialis China” yang baru diterbitkan.

Dan, meskipun hukum tidak sepenuhnya ditegakkan dan dilaksanakan, sampai 1999, kedua-duanya secara sistematis melemahkan.

Bahkan setelah Pembantaian Lapangan Tiananmen pada 1989, sistem hukum pada dasarnya tetap utuh, meskipun PKC sementara menyatakan Darurat Militer. Tidak ada keperluan untuk mengubah bagaimana sistem hukum berfungsi untuk menganiaya mereka yang memimpin gerakan mahasiswa. Jumlah orang yang ditangkap dan dihukum relatif kecil.

Bagaimana Sistem Hukum China Menjadi Cacat dan Rusak?

Tantangan terbesar yang muncul bagi sistem hukum China adalah diluncurkannya penganiayaan terhadap Falun Gong pada 1999.

Pada waktu itu, PKC menghadapi dua tantangan: pertama, keyakinan spiritual itu tidak bisa dikontrol; kedua, populasi praktisi yang sangat besar, dengan jumlah puluhan juta.

Dalam insting alami terhadap ancaman yang dirasakan ditimbulkan oleh Falun Gong, kepala PKC waktu itu, Jiang Zeming, segera mengeluarkan metode percobaan dan terpercaya Partai – untuk memulai sebuah kampanye politik untuk menekan Falun Gong.

Metode ini telah terbukti efektif untuk menekan para pemimpin yang menantang selama era Mao, jadi kenapa tidak seharusnya berfungsi sekarang? Perbedaannya adalah pada 1999, ada sistem hukum yang baru saja ditetapkan, untuk lebih baik atau lebih buruk, dan aturan hukum tidak sesuai dengan kampanye politik yang sewenang-wenang.

Oleh karena itu rezim harus ada langkah-langkah untuk memotong otoritas hukum baru. Dampak dari proses ini adalah besar dan praktis telah menghancurkan sistem hukum. Hal ini bertanggung jawab atas banyaknya pelanggaran hukum yang kita lihat di China hari ini.

PKC telah menggunakan sistem taktik yang sangat kompleks. Saya menguraikannya secara rinci awal tahun ini pada dengar pendapat Parlemen Eropa, dan itu tersedia secara online. Berikut ini adalah beberapa poin penting:

1. Menggunakan Propaganda untuk Memberi Kesan Salah Kalau Proses Hukum Sudah Dilakukan

Saya hanya akan memberikan satu contoh. Ketika rezim China mengatakan bahwa Falun Gong “dilarang,” ini adalah tidak akurat. Menurut hukum, ini sebenarnya tidak pernah melarang Falun Gong.

Dua dokumen kementerian dari 22 Juli 1999, sering dikutip sebagai bukti dasar hukum larangan itu. Mereka dikeluarkan pada 22 Juli: “Keputusan untuk Melarang Himpunan Penelitian Falun Gong” dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Sipil (ii), dan “Pemberitahuan Enam Larangan dari Kementerian Keamanan Publik.” (iii)

Pemberitahuan pertama ditargetkan pada "Lembaga Penelitian Falun Gong” (LPFG) sebagai administratif organisasi, bukan Falun Gong itu sendiri sebagai sebuah praktek spiritual atau agama.

Pada 1993, Falun Gong adalah sebuah entitas bawahan dari Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Qigong China (LPIPQC) dan disebut “Cabang Penelitian Falun Gong.” Pada Maret 1996, LPFG secara resmi mengajukan petisi penarikan diri dari LPIPQC. Ketika penarikan disetujui, cabang Falun Gong secara resmi dibubarkan. Jadi, apa yang dilarang kementerian Urusan Sipil pada Juli 1999 secara teknis adalah suatu entitas yang telah dibubarkan pada Maret 1996.

Adapun Falun Gong itu sendiri sebagai latihan spiritual, tidak memiliki organisasi formal, hirarki, daftar keanggotaan, atau pun iuran. Latihan ini terdiri dari lima latihan meditasi, belajar ajaran spiritual, dan berusaha mengikuti nilai-nilai Sejati, Baik, dan Sabar dalam kehidupan sehari-hari.

Ini adalah latihan yang sangat cair dan terstruktur secara informal. Bahkan jika Kementerian Urusan Sipil bisa melarang keberadaan LPFG, larangan tersebut tidak dapat secara otomatis diperpanjang untuk menutupi latihan Falun Gong itu sendiri. Oleh karena itu, secara hukum latihan Falun Gong tidak pernah dilarang.

Selain itu, yang disebut larangan itu kadang-kadang diklaim berdasarkan pada kenyataan bahwa LPFG belum terdaftar. Bahkan jika ini benar, tidak terdaftar tidak berarti kalau kolompok itu menjadi ilegal. Selain itu, di bawah hukum China, Kementerian Urusan Sipil tidak memiliki yurudiksi hukum untuk melarang sebuah kelompok.

"Pemberitahuan Enam Larangan dari Kementerian Keamanan Publik" waktu itu secara ilegal telah memperluas ruang lingkup Kementerian Urusan Sipil yang tanpa dasar.

Di bawah hukum China, kedua kementerian hanya memiliki wewenang untuk menerbitkan peraturan dalam departemen mereka sendiri. Mereka tidak memiliki kekuasaan legislatif atau yudikatif untuk memutuskan apa yang legal atau ilegal. Dengan demikian, kedua dokumen  itu juga melampaui yurisdiksi kementerian.

Selain itu, kedua dokumen itu melanggar langsung Pasal 36 dan Pasal 5 Konstitusi China (iv). Pasal 36 memberikan warga China kebebasan beragama dan Pasal 5 menyatakan bahwa semua organ-organ negara harus mematuhi konstitusi dan hukum.

Sebagaimana para pengacara hak asasi manusia telah berulang kali tunjukkan dalam pembelaan hukum mereka, pemerintah China tidak pernah melarang Falun Gong. Penganiayaan ini adalah kampanye politik Partai Komunis. Hal ini tidak berdasarkan pada aturan hukum.

Lalu mengapa banyak yang percaya kalau Falun Gong secara resmi dilarang? Ini adalah efek dari propaganda PKC, seperti ia telah mencoba untuk melegitimasi kampanye politik ilegal dengan melalui koran, televis, konferensi, dan dalam pidato-pidato bahwa penganiayaan terhadap Falun Gong telah dilakukan “menurut hukum.”

2. Cara Penyelenggaraan Penganiayaan Tanpa Dasar Hukum Apapun

a. Dengan menciptakan sebuah rantai komando baru di luar bidang sistem hukum.

 
Rantai komando ini diprakarsai oleh Jiang Zemin dan berfungsi melalui hirarki PKC. Pusatnya adalah “Kantor 6-10.” Baik Kongres Rakyat Nasional (KRN) maupun Dewan Negara tidak memberikan kewenangan atas tindakannya. Sebaliknya, persetujuan dan dukungan atas perbuatannya itu berasal dari Partai. Hari ini, ribuan cabang Kantor 610 tetap aktif di seluruh China.  

b. Dengan menggunakan sistem Partai yang ada untuk mengganggu pelaksanaan hukum.

Secara khusus, PKC telah memperalat Komite Politik dan Hukum yang telah disebutkan sebelumnya, tubuh PKC paling sering digunakan untuk mempengaruhi organ-organ yang berhubungan dengan hukum dari balik layar.

c. Dengan mengeluarkan memo internal, dokumen, surat edaran, atau perintah lisan untuk mengarahkan penganiayaan.

Penganiayaan ini kebanyakan dilaksanakan dengan dokumen internal yang ditandai “rahasia” atau bahkan “sangat rahasia.” Dokumen seperti itu dapat dikeluarkan di tingkat manapun, tapi hampir semua adalah salinan perintah yang telah diubah, yang aslinya berasal dari Komite Sentral PKC atau Kantor 610.

d. Dengan menggunakan Pasal 300 KUHP China, sebuah ketentuan yang kurang jelas dan tidak konstitusional, untuk mengirim praktisi Falun Gong ke penjara.

Penerapan hukum ini pada praktisi Falun Gong didasarkan pada Interpretasi Mahkamah Agung dan Kejaksaan, meskipun menurut UU Legislasi China ini adalah di luar yuridiksi mereka. Dalam prakteknya, hampir semua hukuman diputuskan bahkan sebelum pengadilan dimulai.

e. Dengan mencabut hak-hak menjalani proses praktisi Falun Gong. Melalui langkah di atas, nasib sebagian besar praktisi Falun Gong telah ditentukan sebelum hakim memutuskan, bahkan sebelum mereka menginjakkan kaki ke dalam ruang sidang.
Sementara itu, pengacara dilarang untuk menerima kasus Falun Gong. Bahkan jika pengacara menangani sebuah kasus, mereka umumnya dicegah untuk membuat pernyataan pembelaan penuh di pengadilan. Pengacara telah dipukuli ketika mencoba untuk mewawancarai klien mereka. Lainnya telah dipecat, diculik, atau disiksa. Para praktisi dan pengacara mereka bahkan telah dipukuli di ruang sidang.

Selain itu, saksi-saksi kunci terdakwa tidak pernah muncul di pengadilan. Audiensi biasanya hanya berlangsung beberapa menit atau jam. Hakim telah secara terbuka menyatakan pada banyak kesempatan bahwa mereka tidak membuat keputusan dan penilaian. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini membuat persidangan Falun Gong menjadi sebuah ejekan terhadap keadilan saja.

f. Melalui sistem Pendidikan Ulang melalui Kamp Kerja Paksa yang ada di luar hukum, serta rumah sakit jiwa dan pusat pencucian otak yang baru didirikan, unuk memenjarakan praktisi Falun Gong tanpa proses hukum, dan untuk menyiksa mereka.

g. Melalui penggunaan penyiksaan ilegal yang sistimatis bersama-sama dengan kebebasan dari hukuman bagi pelaku pelaksana.

Di China, penyiksaan dilarang oleh hukum. Dalam prakteknya, bagaimanapun, penggunaan taktik penyiksaan brutal terhadap praktisi Falun Gong tersebar luas dan rutin. Ini telah dikonfirmasi oleh Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan dan banyak kelompok hak asasi manusia. Dalam sebuah investigasi tahun 2001 oleh Washington Post, seorang pejabat tinggi China mengakui bahwa kekerasan yang digunakan terhadap praktisi Falun Gong adalah bagian dari strategi yang dirancang dengan baik.

3. Status Sistem Hukum China Sekarang

Mengingat besarnya jumlah populasi Falun Gong yang menjadi korban, dan kampanye untuk menekan kelompok ini yang telang berlangsung selama 12 tahun, dampak taktik aturan hukum China yang disebutkan di atas telah signifikan.

Taktik-taktik canggih anti Falun Gong yang telah didirikan PKC dengan baik, termasuk melanggar hukum bagi tujuan politiknya, mudah diterapkan pada individu dan kelompok lain. Dengan demikian, kita sekarang melihat tren berikut muncul, contoh-contoh yang lebih spesifik adalah rincian-rincian dalam pernyataan Parlemen Eropa.

a. Memperluas penggunaan fasilitas penahanan di luar hukum dan penculikan.

Selama bertahun-tahun, praktisi Falun Gong telah mengalami penculikan ilegal, penahanan sewenang-wenang, penyitaan properti dan peralatan komputer, dan penghilangan secara paksa. Semua langkah-langkah ini juga menjadi fitur dari penindasan terhadap pengacara hak asasi manusia dan aktivis, termasuk tindakan keras pada awal 2011 setelah protes antipemerintah di Timur Tengah menggulingkan para diktator.

Selain itu, rumah sakit jiwa – yang secara politik digunakan untuk Falun Gong – sekarang telah digunakan lebih banyak dan lebih sering bagi para pengaju petisi non-Falun Gong, korban penggusuran rumah, dan para aktivis yang mengakar. “Penjara Hitam” yang terkenal digunakan untuk menahan para pemohon adalah sama dan sangat mungkin berasal dari pusat pencucian otak bagi Falun Gong.

b. Perluasan kebrutalan polisi dan bebas dari hukuman.

Pengacara hak asasi manusia seperti Gao Zhisheng dan Teng Biao telah dilaporkan menceritakan kalau metode-metode penyiksaan yang digunakan untuk melawan mereka adalah pada awalnya dirancang untuk digunakan terhadap para klien Falun Gong mereka.

c. Memberi label palsu para pemohon dan aktivis sebagai Falun Gong.

Sejak rezim menetapkan pengecualian aturan hukum terhadap kelompok Falun Gong, sekarang sangat mudah bagi otoritas lokal untuk menghindari tanggung jawab dan hukuman atas kerusuhan sosial, hanya dengan melabel korban sebagai praktisi Falun Gong.

4. Tahap Baru: Membuat Hukum Buruk

Karena semua tindakan diterapkan pada para praktisi Falun Gong, aktivis hak asasi manusia, pengacara HAM, dan seniman seperti Ai Weiwei adalah melanggar hukum China sendiri, rezim telah menarik banyak kritikan di rumah dan di luar negeri atas perilakunya. Proses ini sekarang telah sampai pada tahap baru di mana, bukannya mengoreksi kesalahan, PKC mengamandemen hukum yang ada untuk mencakupi kegiatan-kegiatan ilegalnya.

Sebagai contoh, PKC telah mengusulkan amandemen Undang-Undang Acara Pidana, yang secara efektif akan melegalkan penghilangan paksa (v). Meskipun penghilangan paksa telah banyak digunakan untuk menganiaya praktisi Falun Gong, tapi fenomena ini hanya menjadi berita utama dikarenakan menghilangnya seniman terkemuka dan blogger Ai Weiwei.

Sebagai tanggapan, daripada menyelidiki dan menghukum mereka yang bertanggung jawab, PKC mengumumkan amandemen Hukum Acara Pidana untuk mencoba melegalkan penghilangan paksa, sehingga memastikan bahwa kritik internasional dan lokal tidak lagi dapat mengklaim rezim melanggar hukumnya sendiri.

Selain itu, rezim membuat beberapa perubahan dan definisi baru untuk undang-undang lain, perubahan yang memperluas kekuasaan polisi dan membuat negara lebih lanjut menyerupai negara polisi.

Satu undang-undang baru dirilis draftnya dari amandemen UU Kartu Identitas Penduduk (vi). Perubahan tersebut telah dibahas minggu lalu di Komite Tetap KRN.

Dua usulan perubahan yang menyebabkan kontroversi: menambahkan sidik jari untuk kartu identitas penduduk di bawah nama untuk mencegah pemalsuan dan terorisme, dan memungkinkan polisi untuk memeriksa dokumen identitas orang di stasiun kereta, bandara, dan event-event besar.

Sampai saat ini, polisi hanya diizinkan untuk memeriksa KTP warga negara dalam keadaan darurat atau jika orang tersebut diduga melakukan kejahatan.

Bahkan lebih baru lagi, Senin lalu, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengesahkan rancangan resolusi untuk memperkuat upaya anti-terorisme. Rancangan resolusi mendefinisikan tindakan organisasi teroris, teroris, dan kekuatan teroris untuk pertama kalinya dalam dokumen-dokumen hukum China. Definisi ini sangat luas cakupannya, bagaimanapun, membuatnya lebih mudah bagi orang untuk menganiaya karena alasan politik atau agama di bawah rubrik upaya anti terorisme (vii).

Mengapa rezim secara terbuka mengesahkan undang-undang yang buruk seperti itu? Ini hanyalah bagaimana cara PKC menanggapi kritik bahwa ia tidak mengikuti hukum-hukumnya sendiri. Daripada mengubah perilaku buruk untuk mematuhi hukum, itu adalah mengubah hukum untuk melegitimasi perilaku buruk.

Kemajuan?

Saya ingin mengutip Clive Ansley, seorang Kanada ahli sistem hukum China:

"'Taktik paling umum petugas China untuk mengalihkan kritikan atas pelanggaran di sistem peradilan China adalah menegaskan kalau itu adalah sistem 'hukum' Beijing, sementara tidak sempurna, tapi sedang bergerak ke arah yang benar.

"Implikasinya adalah bahwa meskipun akan memakan waktu bertahun-tahun untuk mendidik ratusan ribu polisi, jaksa, dan hakim di seluruh negeri untuk mengikuti hukum, kepemimpinan adalah ditentukan untuk melakukannya. Kepemimpinan berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan melaksanakan 'Aturan Hukum', sehingga mereka klaim.

"Kenyataannya, bagaimanapun, adalah bahwa kepemimpinan di Beijing tidak berkomitmen untuk melaksanakan 'Aturan Hukum' baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Sebaliknya, para pemimpin terpilih China mengambil berbagai langkah untuk memastikan di bawah pengawasan mereka 'Peraturan Hukum' tidak pernah diterapkan di China – selamanya.”

Kesimpulan

Sudah bukan rahasia kalau China bukan negara demokratis dan sistem politiknya di bawah kendali Partai Komunis China (PKC). Komite Partai mempengaruhi setiap badan pemerintah. Badan legislatif, Kongres Rakyat Nasional, hanyalah stempel karet untuk menyetujui keputusan yang sudah dibuat oleh Partai.

Tapi bagaimana PKC merongrong dan mengendalikan sistem hukum adalah belum dikenal baik. Saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana ini bekerja secara dinamis dan mengapa sebenarnya China adalah sebuah negara tidak berhukum.

Untuk menyimpulkan, dalam memeriksa pelanggaran hak asasi manusia di China, penting untuk diingat bahwa kita tidak berurusan dengan sebuah negara di mana sistem hukum yang didirikan dan sekarang perlu disempurnakan. Kita berhadapan dengan sebuah rezim yang tidak menghormati hukum-hukumnya sendiri. Sebaliknya, secara sistematis dan sengaja menghancurkan mereka dan langkah-langkah desain untuk menghindari hak-hak hukum warga negara terjamin. (EpochTimes/khl)

Yiyang Xia adalah Direktur Senior Kebijakan & Riset, Yayasan Hukum Hak Asasi Manusia

i) http://news.xinhuanet.com/politics/2011-06/30/c_121603216_4.htm
ii) The Ministry of Civil Affairs of the PRC, “Decision to Ban the Research Society of Falun Dafa by the Ministry of Civil Affairs of the People’s Republic of China,” July 22, 1999 http://www.people.com.cn/GB/channel1/10/20000706/132286.html
iii) The Ministry of Public Security of the PRC. “Notice of Six Prohibitions from the Ministry of Public Security.” July 22, 1999   http://www.people.com.cn/GB/channel1/10/20000706/132280.html
iv )Constitution of the People’s Republic of China, Articles 36 and 5, http://www.usconstitution.net/china.html.
v) http://www.hrw.org/news/2011/09/01/china-don-t-legalize-secret-detention
vi)http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hyNGmpAHQvmBtQWQVEivOatVQWEw?docId=CNG.e953307fb21b1766114179006e2d47a2.531
vii) http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/680840/Anti-terror-legal-dilemma-in-rights-and-security.aspx