Home Blog Page 1324

Pria dengan Senjata Tumpul Menyerang Siswa SD di Beijing, 20 Orang Terluka

0

oleh Gu Xiaohua, Gu Qinger

Pada 8 Januari 2019 siang, terjadi peristiwa penyerangan oleh seorang pria yang membawa senjata tumpul terhadap sejumlah murid dalam halaman Sekolah Dasar di Beijing (Xuanwu Normal School Affiliated No.1 Elementary School).

Saat ini diketahui bahwa setidaknya 20 orang murid terluka dan 3 dari mereka mengalami luka cukup parah.

Menurut laporan media Tiongkok bahwa, sekitar pukul 11:17 itu seorang pria yang membawa senjata tumpul menyerang murid dalam halaman sekolah dasar di Distrik Xicheng yang menyebabkan 20 orang murid terluka dan 3 di antaranya mengalami luka cukup parah. Para korban yang terluka sudah dilarikan ke Rumah Sakit Xuanwu. Kini tersangka sudah diamankan polisi.

Setelah kejadian itu, sejumlah besar orang tua yang berada di luar gerbang sekolah dengan cemas bertanya-tanya tentang situasi anak-anak mereka. Kemudian, kepala sekolah menjelaskan kepada para orang tua mengenai apa yang terjadi hari itu. ‘

Dijelaskan bahwa salah satu pekerja di sekolah mereka telah menyerang ke-20 orang murid di koridor lantai satu sekolah, mereka yang terluka adalah murid-murid kelas 21 hingga 26.

Sebelum kepala sekolah menjelaskan situasinya, seorang wanita yang kelihatannya seperti pejabat melarang para orang tua untuk menggunakan ponsel, juga tidak mengizinkan orang tua untuk mempublikasikannya. Hal ini menyebabkan kemarahan sejumlah orang tua.

Ketika memberikan penjelasan, kepala sekolah tersebut membantah bahwa seorang pekerja di sekolah tersebut menggunakan senjata tajam untuk melukai murid-murid, hanya mengatakan bahwa murid-murid itu cedera akibat diserang, tetapi tidak menjelaskan alat apa yang digunakan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan para orang tua.

Warganet daratan mengatakan : “Setelah menonton video dari sesi pengarahan orang tua terbaru, apa yang guru katakan itu omong kosong, dengan sikap berbicara yang ngotot seperti itu, apakah kejadian ini dianggap kecil, tidak perlu meminta maaf, bahkan melarang para orang tua menggunakan ponsel. Anaknya sudah terluka, masih takut kepada orang tua yang menggunakan ponsel. Selain itu malahan memuji diri mengatakan ia bertanggung jawab terhadap ketertiban di sini. Keselamatan murid di sekolah saja tidak mampu kamu jamin, malahan ingin mengurusi ketertiban orang tua ?”

“Kepala sekolah berulang kali mengatakan bahwa anak-anak itu terluka akibat pukulan. Dungukah ? Untuk melukai 20 orang anak dengan pukulan tangan apakah tidak butuh waktu ? Keamanan sekolah telah bermasalah dan seharusnya ditangani secara serius, Jangan diabaikan,” demikian warganet.

Ada yang melaporkan bahwa pekerja sekolah itu menggunakan palu untuk memukul kepala murid. Beberapa warganet memposting : “Anak teman saya bersekolah di sana. Saya baru saja berbicara di telepon dengannya. Pada saat itu, guru pendidikan jasmani sedang mengatur murid untuk mengikuti olahraga lari, pekerja sekolah yang membawa palu itu dengan sengaja mau melukai kepala murid melalui arah yang berlawanan dengan arah lari. Belasan orang murid terluka dalam 20 detik. Setelah guru pendidikan jasmani menyadari ada masalah. pekerja sekolah itu terpana, tetapi sudah sejumlah murid terluka.”

Seorang warga Beijing yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan kepada Epoch Times bahwa ketika insiden itu terjadi pada murid kelas 2B yang sedang mengikuti pendidikan jasmani, pernyataan pihak sekolah yang diberikan kepada orang tua murid adalah bahwa pekerja sekolah menyerang murid di koridor sekolah.

Warga tersebut juga mengatakan bahwa pihak sekolah berusaha untuk menutupi kebenaran insiden, dan para orang tua percaya bahwa murid yang terluka itu bukan akibat pukulan dengan tangan kosong.

Reporter Epoch Times mencoba untuk menghubungi sekolah tersebut. Seseorang yang mengaku sebagai penjaga keamanan menyatakan bahwa dia belum pernah mendengar kejadian itu. Tidak ada kejadian apa-apa di sekolah. Dia menyangkal ada serangan itu.

Warga tersebut juga mengatakan bahwa karena pernyataan pihak sekolah kepada orang tua tidak jelas, jadi orang tua sangat emosional.

Murid-murid yang terluka sudah dikirim ke Rumah Sakit Xuanwu dan Rumah Sakit Anak Beijing untuk perawatan. Teman sekelasnya di Rumah Sakit Xuanwu mengungkapkan kepadanya bahwa ada 9 siswa yang terluka dan sedang dirawat di unit gawat darurat, 4 orang menjalani operasi dan 5 orang dijahit, hampir semuanya cedera di kepala.

Staf Rumah Sakit Xuanwu kepada Global Times mengatakan bahwa setidaknya belasan orang murid dirawat di Rumah Sakit Xuanwu, 2 orang di antaranya berada sedang menjalani pertolongan pertama di ruang bedah saraf dan 1 orang di ortopedi.

Munurut laporan ‘Xia Wen’, dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Xuanwu sore hari untuk menengok murid yang terluka, terlihat rumah sakit sudah memasang garis peringatan dan sejumlah besar petugas polisi sedang berjaga-jaga. Kabarnya, masih terdapat beberapa murid yang masih menjalani opaname di rumah sakit tersebut.

Menurut laporan itu, pada hari yang sama, sejumlah besar orang tua berkumpul di gerbang pintu sekolah untuk menanyakan keadaan murid yang berada di dalam kepada petugas sekolah. Ketika salah satu orang tua murid bertanya : “Bisakah Anda memberikan konfirmasi kepada kita murid kelas mana saja yang terluka ? Kami tidak punya informasi sedikit pun sekarang. Petugas sekolah tersebut menjawab : “Kalau tidak ada informasi berarti aman”

Setelah insiden itu terungkap, menimbulkan perhatian besar dari para warganet daratan.

Ada warganet menulis : Dengarnya, pekerja sekolah itu melakukan pembalasan terhadap sekolahan karena dipecat.

Setelah dihapus dari pencarian panas, pernyataan dari pihak berwenang mulai ‘beraksi’. Ada 2 hal yang perlu ditanyakan : Mengapa pekerja melakukan balas dendam ? Saat itu guru ada di mana ? komentar lain dari warganet.

Berita tersebut yang dimuat ‘Harian Guangming’ sudah dihapus, pihak berwenang mau mempersatukan konten berita.

Sejumlah posting dihapus, 3 jam setelah kejadian, pihak berwenang akhirnya mengeluarkan juga pemberitahuan.

Mengerikan, Itu perbuatan gila ! Mudah-mudahan para murid itu selamat ! Hukum berat bagi pelaku!

Konon terjadi saat sedang mengikuti kelas pendidikan jasmani, ujian akhir sekolah ..

Bagaimana seseorang bisa melukai 20 orang murid dalam waktu sesingkat itu ? Ada yang cedera serius, di mana para guru dan penjaga keamanan sekolah ?

Pada sore hari itu, laporan resmi Tiongkok menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang pria asal Heilongjiang yang berusia 49 tahun. Ia bermarga Jia yang sehari-harinya menangani pekerjaan pemeliharaan di sekolah tersebut.

Kontrak kerjanya akan berakhir pada bulan Januari ini, dan perusahaan tenaga kerja belum memperbaharui kontraknya. Untuk melampiaskan ketidakpuasannya, Pria bermarga Jia ini menggunakan palu untuk melukai banyak murid selama kelas. Saat ini, Jia telah ditahan. (Sin/asr)

NASA akan Luncurkan Pesawat Ruang Angkasa yang Menabrak Asteroid

0

oleh Chen Juncun

Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) berencana akan meluncurkan pesawat ruang angkasa yang digunakan untuk mengubah arah perjalanan asteroid yang mengancam bumi dengan menabraknya.

Pengujian terhadap metode ini gunanya tak lain adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia jika terdapat asteroid yang rute perjalanannya dimungkinkan untuk menabrak bumi.

Pesawat ruang angkasa yang dirancang untuk tugas DART (Double Asteroid Redirection Test) tersebut tentu berbeda dengan pesawat ruang angkasa yang umumnya dipakai untuk tugas eksplorasi. Pesawat ruang angkasa yang ini akan dipakai untuk menabrak asteroid.

Target Dart adalah asteroid yang bernama Didymos (dalam bahasa Yunani berarti anak kembar), ia merupakan asteroid ganda yang terdiri dari satu asteroid besar dan kecil, sedangkan pesawat ruang angkasa DART akan menabrak asteroid yang lebih kecil.

Kedua asteroid ini masing-masing disebut Didymos A dan Didymos B. Yang pertama lebih besar, berdiameter 780 meter, sedangkan yang kedua lebih kecil, memiliki diameter 160 meter dan berputar mengelilingi Didymos A.

Sejak tahun 2003, para ilmuwan telah mempelajari sistem asteroid ganda Didymos. Tom Statler, Ilmuwan proyek DART mengatakan : “Sistem asteroid ganda adalah laboratorium alami yang sempurna untuk pengujian ini.”

Tom Statler mengatakan bahwa karena Didymos B dalam orbitnya mengelilingi Didymos A, para ilmuwan akan lebih mudah mengamati hasil tes dari pesawat ruang angkasa menabrak Didymos B dan memastikan apakah uji coba dapat atau tidak mengubah orbit kedua asteroid yang mengelilingi  matahari.

Setelah diluncurkan, pesawat ruang angkasa DART akan terbang menuju asteroid Didymos dan menggunakan sistem otomatis untuk menargetkan Didymos B dan menabraknya pada waktu yang ditentukan.

Jika misi peluncuran DART sesuai jadwalnya yakni bulan Juni 2021, maka pesawat antariksa yang  berukuran sebesar kulkas itu dijadwalkan menabrak Didymos B dengan kecepatan tumbukan sebesar 3,7 mil per detik (6 kilometer per detik), setara dengan 9 kali kecepatan terbang peluru. Dan teleskop di Bumi akan digunakan untuk mengamati hasil tabrakan tersebut.

Sesungguhnya dampak dari menabrakkan pesawat ke asteroid dengan tujuan mengubah kecepatan terbang asteroid tidak akan besar, tetapi seiring berjalannya waktu, perubahannya yang sedikit demi sedikit akan menumpuk, dan hasilnya diharapkan dapat mengubah jalur terbang asteroid sehingga menjauhi Bumi. (Sin/asr)

Gempa Bumi di Perairan Selatan Jawa Barat, Begini Penjelasannya

0

Epochtimes.id- Gempa bumi terjadi pada Selasa (8/01/2019) pukul 16:54 WIB. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa bumi berada pada koordinat  7,85°LS dan 106,48°BT (113 km sebelah Barat Daya Sukabumi, Jawa Barat), dengan magnitudo M5,4 pada kedalaman 10 km.

Berdasarkan informasi dari The United States Geological Survey (USGS), Amerika, pusat gempa bumi berada pada koordinat  7,750°LS dan 106,525°BT dengan kekuatan M 4,2 pada kedalaman 65,7 km.

Laporan yang dirilis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebutkan pusat gempa bumi berada di Samudera Indonesia di sebelah selatan Pulau Jawa bagian barat.

Berdasarkan tatanan tektonik perairan selatan Jawa dipengaruhi oleh zona tunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia, sehingga memberikan kontribusi tektonik di laut maupun di daratan Pulau Jawa.

Wilayah di sekitar pusat gempa bumi disusun oleh batuan sedimen berumur Tersier dan batuan gunungapi berumur Terasier hingga Kuarter. Batuan Tersier yang terlapukan serta batuan berumur muda pada umumnya bersifat urai dan dapat mengamplifikasi guncangan gempa bumi.

Berdasarkan lokasi pusat gempa bumi dan kedalamannya (65,7 km; USGS) yang berada pada jalur kegempaan (Zona Benioff), gempa bumi berasosiasi dengan aktivitas penunjaman Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia.

Sedangkan dampak gempa bumi: Guncangan gempa bumi dirasakan di Pos Pengamatan G. Salak (Kec. Cicuruk, Kab. Sukabumi), G. Gede (Kec. Cipanas, Kab. Cianjur), G. Tangkuban Parahu (Ciater, Kab. Subang) dan G. Guntur (Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut) dengan intensitas II MMI (Modified Mercalli Intensity).

Berdasarkan BMKG, guncangan gempa bumi dirasakan di Sukabumi dan Pelabuhan Ratu dengan intensitas III MMI, di Bandung sebesar II-III MMI, di Pangandaran, Lembang, Cibareno dan Lebak dengan intensitas II MMI.

Gempa bumi ini tidak menyebabkan tsunami, karena meskipun berpusat di laut namun energinya tidak cukup kuat untuk menyebabkan deformasi di bawah laut. Hingga tanggapan ini dibuat, belum ada informasi mengenai kerusakan yang diakibatkan gempa bumi ini.

Atas kejadian ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan serta informasi dari pemerintah daerah dan BPBD setempat.

“Jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi dan tsunami. Masyarakat agar tetap waspada dengan kejadian gempa susulan, yang diharapkan berkekuatan lebih kecil,” pungkas laporan PVMBG. (asr)

Remaja Arab Saudi Saudi Tertahan di Bandara Bangkok, Dia Ketakutan Keluarganya Akan Membunuhnya Jika Dideportasi

0

Mimi Nguyen-ly -ntd.com

Epochtimes.id- Seorang wanita Arab Saudi ditahan di Bandara Suvarnabhumi di Bangkok, Thailand setelah mencoba kabur dari keluarganya di Arab Saudi.

Rahaf Mohammed al-Qunun 18) mengakui dia meninggalkan agamanya, Islam. Dia sekarang khawatir akan hidupnya jika dipulangkan seperti yang direncanakan pada awal 7 Januari 2019.

Menurut laporan, Rahaf telah ditahan di bandara sejak jam 4 pagi GMT pada 6 Januari 2019. Dia akan naik pesawat GMT Kuwait Airways 412 dari Bangkok ke Kuwait pada jam 04:15 pada 7 Januari (11:15 waktu setempat ).

Menurut serangkaian video langsung dan pesan yang diposting Rahaf ke Twitter, ia telah merencanakan untuk pergi ke Australia untuk mengajukan permohonan suaka.

Rahaf mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa setelah dia mendarat di Bangkok, paspornya disita di bandara oleh pejabat Saudi dan Kuwait.

Ayahnya telah melaporkan Rahaf karena bepergian tanpa muhrim laki-laki.

Menurut The Daily Mail, ayahnya telah memberi tahu seorang pegawai bandara melalui aplikasi perpesanan Whatsapp bahwa dia sakit mental tetapi tidak memberikan bukti ketika dikonfirmasi.

Dia tinggal bersama orang tua dan enam saudara kandungnya di Ha’il, Arab Saudi. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintah menurut Daily Mail.

Rahaf mengatakan dia menderita pemukulan dan penganiayaan dari anggota keluarganya seperti dilaporkan media.

Ketika dia dan keluarganya melakukan perjalanan untuk mengunjungi keluarganya di Kuwait, Rahaf mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan bantuan seorang teman dengan memesan penerbangan dari Kuwait ke Thailand, kemudian Thailand lalu ke Australia.

Dia naik taksi ke bandara di Kuwait sekitar jam 4 pagi waktu setempat setelah memastikan ayahnya tertidur. Rahaf ditahan di sebuah hotel bandara yang dijaga oleh petugas keamanan.

Dia mengatakan kepada The Daily Mail, “Ketika saya datang ke Thailand seseorang mengatakan kepada saya bahwa dia akan membantu saya untuk mendapatkan visa untuk Thailand di bandara. Setelah itu dia mengambil pasporku.“

“Setelah satu jam dia kembali dengan lima atau enam orang, saya pikir mereka polisi atau semacamnya dan kemudian mereka memberi tahu saya bahwa ayah saya sangat marah dan saya harus kembali ke Arab Saudi. Mereka tahu aku lari darinya.”

“Saya takut. Saudaraku memberi tahu saya bahwa dia menunggu dengan beberapa pria Saudi. Mereka akan membawaku ke Arab Saudi dan ayahku akan membunuhku karena dia sangat marah. Dia akan membunuhku.”

“Keluargaku melakukan ini, saya kenal mereka. Mereka terus mengatakan kepada saya bahwa mereka akan membunuh saya jika saya melakukan sesuatu yang salah — mereka mengatakan itu sejak saya masih kecil. ”

Rahaf telah meminta paspornya kembali agar dia bisa terbang ke negara lain.

“Mereka [petugas bandara] terus memberi tahu saya bahwa saya tidak bisa mendapatkan visa. Maskapai mengatakan bahwa saya harus tinggal di sini, jadi saya bisa kembali ke Kuwait. Dari Kuwait mereka [keluarga saya] akan membawa saya ke Arab Saudi.“

“Mereka [keluarga] akan membunuh saya. Aku sangat takut. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Saya harus berjuang, karena saya tidak ingin kehilangan hidup saya, “katanya kepada The Daily Mail.

Dia mengatakan kepada BBC Newshour: “Saya berbagi cerita dan foto saya di media sosial dan ayah saya sangat marah karena saya melakukan ini … Saya tidak bisa belajar dan bekerja di negara saya, jadi saya ingin bebas, belajar dan bekerja seperti saya ingin.”

Dia juga mengatakan kepada BBC Newshour bahwa dia telah keluar dari Islam. Meninggalkan agama Islam di Arab Saudi dianggap sebagai kejahatan yang bisa dihukum mati.

Wakil direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson memperingatkan Rahaf berada dalam risiko serius “kehormatan kekerasan.”

“Sejauh yang kami tahu, ayahnya adalah seorang pejabat pemerintah terkemuka, saya kira dia sangat keras,” kata Robertson kepada The Daily Mail.

“Tentu saja dia cukup senior untuk melakukan apa pun yang dia inginkan untuk putrinya dan tidak ada yang akan mengacungkan jari padanya. Ada sejarah panjang tentang apa yang mereka sebut ‘kehormatan kekerasan.’ Saya pikir dia beresiko serius.”

“Kami telah menekan PBB untuk masuk ke sana. Mereka harus pergi ke bandara. ”

Menurut AFP, kepala imigrasi Thailand, Surachate Hakparn, mengatakan Rahad telah melarikan diri dari keluarganya untuk menghindari pernikahan dan “khawatir dia mungkin dalam masalah [setelah] kembali ke Arab Saudi.”

“Dia tidak punya dokumen lebih lanjut seperti tiket pulang atau uang,” kata Hakparn, menambahkan otoritas Thailand sudah menghubungi Kedutaan Arab Saudi untuk berkoordinasi.

Sementara itu, Mayor Jenderal Polisi Thailand Surachate Hakparn mengatakan kepada BBC Rahaf ditolak masuk dan sedang dideportasi melalui maskapai yang sama dengan yang dia bawa untuk tiba di negara itu, Kuwait Airlines, karena dia tidak memiliki visa untuk memasuki Thailand.

Rahaf mengatakan dia memiliki visa untuk pergi ke Australia dan berencana untuk melakukan perjalanan melalui Thailand ke Australia.

Tidak jelas mengapa Rahaf membutuhkan visa Thailand atau mengapa dia perlu dideportasi dengan alasan seperti itu.

Wakil direktur Human Rights Watch Asia Phil Robertson mengatakan kepada BBC: “Tampaknya pemerintah Thailand membuat cerita bahwa ia mencoba mengajukan permohonan visa dan ditolak pada kenyataannya, ia memiliki tiket selanjutnya untuk pergi ke Australia, ia tidak ingin memasuki Thailand sejak awal. ” (asr)

Mahasiswa Jerman Akui Peretasan Data Terhadap Kanselir Merkel

0

EpochTimesId – Seorang mahasiswa mengakui salah satu kejahatan pencurian data terbesar di Jerman. Pengakuan ini mengakhiri misteri tentang siapa yang meretas akun Angela Merkel dan tokoh publik lainnya. Akan tetapi, pengakuan ini tidak dapat berbuat banyak untuk meringankan rasa malu otoritas keamanan siber.

Polisi tidak menyebutkan nama anak berusia 20 tahun itu. Mereka mengatakan remaja itu tinggal bersama orang tuanya dan dia bukan ahli komputer. Meskipun demikian, sang mahasiswa berhasil mengakses dan membocorkan data dan dokumen pribadi dari sekitar 1.000 orang, termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel, politisi lain, dan jurnalis.

Pria itu ditangkap setelah polisi menggeledah sebuah properti di pusat negara bagian Hesse pada 6 Januari 2019. Penyelidik menemukan sebuah komputer dan cadangan data yang telah dicuri oleh tersangka dua hari sebelum pencarian.

Dia telah dibebaskan dan bekerja sama dengan penyelidik.

“Selama interogasi, terdakwa mengaku telah bertindak sendiri dalam memata-matai data dan publikasi data yang tidak sah,” kata kantor kejahatan federal BKA dalam sebuah pernyataan. “Investigasi sejauh ini tidak memberikan indikasi partisipasi pihak ketiga.”

Para peretas Rusia sempat menjadi kambing hitam. Mereka disalahkan atas sebagian besar pelanggaran data Jerman sebelumnya, meskipun Kremlin membantah terlibat dalam insiden semacam itu.

Ada juga spekulasi bahwa peretasan itu mungkin melibatkan aktivis sayap kanan Jerman. Jaksa penuntut menolak mengomentari simpati politik apa pun yang mungkin dimiliki tersangka. Mereka mengatakan tidak ada bahan radikal yang ditemukan.

“Terdakwa mengatakan motivasinya hanya karena telah merasa jengkel atas pernyataan publik yang dibuat oleh para politisi, jurnalis, dan tokoh masyarakat yang berpengaruh,” kata jaksa senior Georg Ungefuk.

Ungefuk mengatakan kepada wartawan bahwa tersangka mengaku bertobat dan tampaknya tidak mengetahui konsekuensi penuh dari tindakannya. Dia menambahkan bahwa tersangka telah membantu pihak berwenang dalam hal-hal menarik lainnya mengenai kejahatan dunia maya.

Pelanggaran tersebut telah mendorong permintaan untuk hukum keamanan data yang lebih ketat, tetapi Sabine Vogt, yang mengepalai divisi polisi federal untuk kejahatan serius dan terorganisir, menolak kontrol yang lebih ketat.

“Kami tidak ingin pengintaian negara didasarkan pada fakta bahwa sesuatu seperti ini dapat terjadi di sini,” katanya kepada wartawan. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Media Mengkonfirmasi Kunjungan 3 Hari Kim Jong-un ke Tiongkok

0

oleh Wu Ying

Media resmi Tiongkok dan Korea Utara pada Selasa (8/1/2019) memberikan konfirmasi bahwa Kim Jong-un sedang melakukan kunjungan di Tiongkok mulai 7 hingga 10 Januari.

Namun, tidak ada detail lain yang diberikan media. Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa tempat dan waktu untuk pertemuan tingkat tinggi antara AS – Korut akan diumumkan dalam waktu dekat.

Media Korea Selatan ‘Yonhap’ pada  Senin melaporkan bahwa peringatan untuk memperketat keamanan telah terjadi di kota Dandong yang berada di perbatasan antara Tiongkok dengan Korea Utara pada hari Senin (7 Januari) sekitar pukul 22:00.

Sebuah kereta api cepat yang membawa pejabat senior Korea Utara sedang melintasi perbatasan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mungkin mengunjungi Tiongkok untuk keempat kalinya.

Media resmi Tiongkok dan Korea Utara mengkonfirmasi kunjungan Kim Jong-un ke Tiongkok. Di masa lalu, media resmi Korea Utara jarang memberikan laporan sebelum pemimpin mereka mengakhiri kunjungannya di luar negeri.

Media resmi Korut ‘KCNA’ pada hari Selasa memberitakan bahwa Kim Jong-un sedang berkunjung ke Tiongkok. anggota rombongan termasuk istrinya Ri Sal-ju, Ketua Komite Urusan Luar Negeri, Li Su-yong, Menteri Front Persatuan Kim Yong-chol, anggota Biro Politik Partai Buruh, Pak Thae-song, anggota Biro Politik Partai Buruh Ri Yong-ho, Menteri Urusan Militer No Kwang-chol) dan pejabat senior Korea Utara lainnya.

Ini adalah kunjungan pertama Kim Jong-un tahun ini dan kunjungan keempat ke Tiongkok. Ketika Kim Jong-un pertama kali mengunjungi Tiongkok pada bulan Maret tahun lalu, media resmi kedua belah pihak baru mengkonfirmasikan kunjungannya setelah beberapa hari kereta api Korea Utara tiba dan meninggalkan stasiun kereta api di Beijing.

Bulan Juni tahun lalu, KTT AS – DPRK pertama diadakan di Singapura. Sebelumnya, Kim Jong-un kembali bertemu dengan Xi Jinping pada bulan Mei. Setelah pertemuan pertemuan dengan Trump, Kim Jong-un bertemu dengan Xi Jinping untuk ketiga kalinya.

Pada 6 Januari Trump memberitahu para wartawan bahwa waktu dan tempat pertemuan dengan Kim untuk kedua kalinya akan segera diumumkan. “Mereka (Korea Utara) benar-benar ingin bertemu, kami juga pikir begitu, mari kita lihat apa yang terjadi,” kata Trump.

Trump mengatakan bahwa meskipun ada kebuntuan baru-baru ini dalam negosiasi denuklirisasi, masih ada dialog yang sangat baik antara AS dan DPRK.

Sejumlah media melaporkan pada hari Senin bahwa para pejabat AS dan Korea Utara baru-baru ini bertemu di Hanoi, Vietnam, dan KTT AS-DPRK kedua mungkin bisa diadakan di kota tersebut.

8 Januari mungkin adalah hari ulang tahun Kim Jong-un, meskipin pejabat Korea Utara tidak pernah memberikan konfirmasi secara terbuka.

Konfirmasi terakhir terjadi pada tahun 2014 ketika mantan bintang NBA Amerika Dennis Rodman menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun kepada pemimpin Korea Utara itu saat ia mengunjungi Pyongyang. Media AS melaporkan bahwa Kim mungkin berusia 35 tahun sekarang.

Dalam pidato tahun baru beberapa waktu lalu Kim Jong-un mengatakan bahwa ia sudah siap bertemu dengan Presiden Trump lagi untuk merealisasikan tujuan denuklirisasi Semenanjung Korea. Namun, ia juga mengatakan bahwa jika Amerika Serikat terus menjatuhkan sanksi dan tekanan pada Korea Utara, ia terpaksa harus mencari jalan lain. (Sin/asr)

Negara-negara Asia Tenggara Perlu Waspada Terhadap Proyek OBOR Tiongkok

0

oleh Chen Juncun

Hasil survei kebijakan yang dirilis pada Senin (7/01/2019) menunjukkan bahwa 70% responden percaya bahwa negara-negara Asia Tenggara harus berhati-hati dalam kerjasama dengan Tiongkok komunis untuk melaksanakan proyek ‘One Belt One Road’ (OBOR) agar terhindar dari jebakan hutang yang berkepanjangan.

Menurut Reuters, survei dilakukan oleh lembaga think tank Asia Pasifik, ISEAS-Yusof Ishak Institute. Lembaga ini mengunjungi 1.008 orang elit yang berkecimpung di bidang pemerintah, akademisi, bisnis, media dan masyarakat sipil dari 10 negara ASEAN.

Dalam survei ini, sekitar setengah dari responden menyatakan bahwa Tiongkok komunis mencoba untuk memasukkan Asia Tenggara dalam pengaruhnya. Sepertiga dari responden berpendapat proyek OBOR kurang transparan, bahkan 16% responden meramalkan OBOR bisa gagal.

70% responden berpendapat bahwa pemerintah mereka harus berhati-hati ketika menegosiasikan dengan Tiongkok komunis untuk proyek OBOR agar terhindar dari jebakan hutang yang akhirnya akan melemahkan kemampuan sendiri. Responden dari Filipina, Thailand dan Malaysia  yang paling banyak memegang pendapat tersebut.

Penulis survei mengatakan bahwa meskipun PKT terus menjamin “kebaikan dan kedamaiannya”, hasil survei merupakan seruan bagi rezim untuk meningkatkan citra negatifnya di Asia Tenggara.

OBOR menyebabkan negara peserta masuk ke dalam perangkap utang

Beberapa negara Barat menuduh Tiongkok komunis membiarkan negara lain jatuh ke dalam perangkap hutang akibat proyek OBOR. Untuk membayar utang, negara-negara debitur terpaksa menjual ekuitas infrastruktur mereka. Tiongkok komunis akhirnya akan memperoleh hak kendali atas infrastruktur yang relevan itu.

Australian Broadcasting Corporation melaporkan bahwa pemerintah AS dan Australia prihatin dengan pendekatan pengalihan utang untuk ejuitas yang diambil oleh Tiongkok komunis dalam memberikan utang pada proyek OBOR, di mana negara-negara debitur terpaksa mengalihkan hak penguasaan infrastruktur lokal kepada kreditur untuk melunasi hutang.

Sebagai contoh, pemerintah Sri Lanka tidak dapat membayar hutang besar kepada Tiongkok komunis atas proyek Pelabuhan Hambantota, sehingga harus menyewakan pelabuhan tersebut kepada perusahaan Tiongkok dengan kepemilikan 80 % di pemerintah Tiongkok untuk periode selama 99 tahun.

Center for Global Development, sebuah think tank yang berbasis di Washington dalam laporannya yang dirilis tahun lalu menyebutkan, proyek OBOR telah membawa setidaknya delapan negara tetangga India jatuh ke dalam jebakan hutang, dengan niat politik di baliknya. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=WqMdrdWjDCE

Kim Jong Un Akan Kunjungi Tiongkok Bertemu Xi Jinping

0

Epochtimes.id- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi Tiongkok atas undangan Xi Jinping sebagaimana diumumkan oleh pemerintahan Tiongkok dan Korea Utara pada 8 Januari 2019.

Pertemuan kedua pemimpin ini sebagai persiapan untuk KTT Kedua dengan Presiden AS Donald Trump.

Kim berangkat ke Tiongkok dengan kereta pribadi pada Senin sore ditemani istrinya, Ri Sol Ju. Ikut menyertainya pejabat senior Korea Utara lainnya, termasuk Kim Yong Chol dan Ri Yong Ho sebagaimana diumumkan kantor berita KCNA yang dikelola pemerintah Korea Utara.

Media corong Partai Komunis Tiongkok, Xinhua turut mengonfirmasi kunjungan tersebut. Laporan itu menyebutkan Kim akan mengunjungi Tiongkok dari Senin hingga Kamis. Akan tetapi, laporan tidak menyebutkan tujuan kunjungan Kim.

Tahun lalu Kim berkunjung ke Tiongkok sebanyak tiga kali untuk bertemu dengan Xi. Pertemuan ini sebelum dan sesudah Kim menggelar KTT dengan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

Kim diperkirakan akan bertemu lagi dengan presiden AS dan Korea Selatan dalam waktu dekat.

Kantor berita KCNA maupun Xinhua tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang rencana perjalanan Kim.

Sebelumnya pada 7 Januari, surat kabar Korea Selatan Munhwa Ilbo melaporkan bahwa pejabat Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini bertemu berkali-kali dengan rekan-rekan Korea Utara di Hanoi.

Mereka membahas rencana KTT kedua antara Trump dan Kim. Pertemuan ini memicu spekulasi bahwa Vietnam dapat menjadi tuan rumah agenda tersebut.

Pada pertemuan puncak Juni lalu di Singapura, Kim dan Trump berjanji berupaya menuju denuklirisasi.

Sebagaimana diketahui Tiongkok adalah pendukung ekonomi dan diplomatik paling penting di Korea Utara. Meskipun ada ketidaksukaan atas program nuklir dan rudal tetangganya.

Tiongkok memainkan peran dalam pertemuan Trump dengan Kim. Bahkan, meminjamkan pesawat terbang pemimpin Korea Utara untuk perjalanannya ke Singapura.

Sumber-sumber diplomatik mengatakan Xi mungkin akan berkunjung ke Korea Utara dalam waktu dekat. Kunjungan ini menjadikan Xi sebagai pemimpin Tiongkok pertama yang menggelar kunjungan ke Korut sejak 2005.

Pada awal Desember tahun lalu, Xi mengatakan kepada menteri luar negeri Korea Utara selama kunjungan di Beijing bahwa ia “berharap Korea Utara dan Amerika Serikat bertemu dan mengatasi masalah satu sama lain, memungkinkan kemajuan positif pada pembicaraan nuklir di kawasan semenanjung.” (asr)

Oleh Hyonhee Shin, Andrew Galbraith dan Joyce Lee/Reuters/The Epochtimes

Trump Diduga Akan Umumkan Darurat Nasional pada Pidato Nasional

0

EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyampaikan pidato kenegaraan yang akan disiarkan secara nasional pada Selasa (8/1/2019) malam waktu setempat dari ‘Oval Office’. Trump telah mengisyaratkan kemungkinan menggunakan kekuatan darurat untuk mendapatkan dana untuk dinding perbatasan jika kebuntuan dengan Kongres tidak rusak.

“Saya dapat mendeklarasikan keadaan darurat nasional tergantung pada apa yang akan terjadi selama beberapa hari ke depan,” kata Trump, sebelum menuju ke Camp David pada 6 Januari 2019.

Keadaan darurat nasional akan memberi presiden kewenangan untuk memangkas persetujuan kongres.

Selain itu, Trump menjadwalkan akan mengunjungi perbatasan barat daya pada 10 Januari 2018. Sekretaris pers Gedung Putih Sarah Sanders mengonfirmasi jadwal itu pada 7 Januari 2019.

“[Trump] akan melakukan perjalanan ke perbatasan Selatan pada hari Kamis untuk bertemu dengan mereka yang berada di garis depan keamanan nasional dan krisis kemanusiaan,” tulis Sanders dalam tweet pada 7 Januari. “Lebih banyak rincian akan diumumkan segera.”

Meskipun belum ada detail perjalanan yang tersedia, Trump mengatakan bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Texas pada bulan Januari untuk peletakan landasan baru sepanjang 115 mil dari pembatas perbatasan yang Dia umumkan telah dikontrak pada 25 Desember 2019.

Presiden terakhir mengunjungi perbatasan pada Maret 2018 untuk melihat prototipe tembok perbatasan. Dia juga mengunjungi Yuma pada tahun 2017, di mana pagar perbatasan membantu menghalau penyeberangan perbatasan ilegal sebesar 95 persen.

Pada tahun fiskal 2018, hampir 400.000 imigran gelap ditangkap oleh Patroli Perbatasan setelah melintasi perbatasan barat daya secara ilegal. Rencana Trump dalam mengamankan pendanaan untuk tembok perbatasan dan penolakan oleh partai Demokrat menyebabkan penutupan sebagian pemerintah pada pertengahan Desember 2018.

Negosiasi telah membuat hanya sedikit kemajuan, namun belum ada akhir kesepakatan yang diumumkan. Trump mengatakan hanya akan menandatangani RUU Pengeluaran jika memasukkan anggaran $ 5,6 miliar untuk tembok perbatasan.

Trump membahas kasus tembok perbatasan dalam surat resmi pada 4 Januari 2019, yang diserahkan langsung ke semua anggota Kongres. Dia melampirkan presentasi yang Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen telah rencanakan untuk disampaikan dalam pertemuan dengan kepemimpinan kongres sehari sebelumnya, tetapi dibatalkan oleh pihak Demokrat.

Surat itu menyoroti area utama krisis di sepanjang perbatasan: narkoba, geng kriminal, teroris, dan populasi yang rentan.

Jumlah obat yang disita di sepanjang perbatasan meningkat secara dramatis antara 2017 dan 2018, dengan banjir fentanil meningkat 73 persen, metamfetamin meningkat 38 persen, dan heroin meningkat 22 persen. Pada 2018 saja, 1,7 juta pon narkotika disita oleh para petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan. Meskipun sebagian besar narkoba disita di dalam kendaraan yang masuk melalui pelabuhan masuk resmi, diduga masih banyak lagi yang masuk melalui celah ilegal.

Sementara itu, 6.000 anggota geng, termasuk dari geng MS-13 yang kejam, ditangkap di perbatasan selatan.

Populasi yang rentan juga menambah dan membanjiri sumber daya di perbatasan, terutama di antara pelabuhan masuk. Pada 2018, 60.000 anak yang tidak didampingi orang dewasa ditangkap oleh Patroli Perbatasan, meningkat 25 persen dari tahun sebelumnya. Namun, yang mendorong peningkatan itu adalah unit keluarga dari Amerika Tengah, sekitar 161.000 yang ditangkap pada 2018, meningkat 50 persen.

Dalam lima tahun terakhir, klaim suaka meningkat 2.000 persen, benar-benar menyumbat sistem pengadilan imigrasi. Dari ribuan orang Amerika Tengah yang mengklaim suaka, hanya 9 persen yang akhirnya mendapat persetujuan dari hakim imigrasi. Pengadilan imigrasi sekarang memiliki hampir 800.000 kasus yang menunggu untuk diputuskan.

Kurang dari satu dekade lalu, sebagian besar pelintas batas ilegal adalah lelaki dewasa lajang dari Meksiko. Karavan migran yang mendominasi sebagian besar tajuk media kemudian pada tahun 2018, muncul sebagai puncak dari celah keamanan perbatasan, celah suaka, dan kondisi buruk di negara asal para imigran gelap. (CHARLOTTE CUTHBERTSON DAN ZACHARY STIEBER/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakati Perpanjangan Kerja Sama bagi Rumah Sakit yang Belum Terakreditasi

0

Epochtimes.id- Peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional-Kartu  Indonesia  Sehat  (JKN-KIS) dijamin  untuk  mendapatkan  akses  seluas-luasnya  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu.

Ini setelah Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, bersama-sama  Direktur  Utama  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  Kesehatan,  Fachmi Idris,   menyepakati   bahwa   perpanjangan   kerja   sama   dengan   rumah   sakit   (RS)   yang   belum terakreditasi  agar  tetap  dapat  memberikan  pelayanan  bagi  peserta  JKN-KIS  dengan  syarat. Kesepakatan kedua pimpinan institusi tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Kesehatan.

Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai amanat pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945.

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan  standar  akreditasi  berupa  instrumen  yang  mengintegrasikan  kegiatan  tata  kelola manajemen dan tata kelola klinis guna meningkatkan mutu pelayanan RS dengan memperhatikan keselamatan pasien, serta meningkatkan profesionalisme RS Indonesia di mata internasional.

Kewajiban RS untuk melaksanakan akreditasi diatur dalam beberapa regulasi, yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Kegiatan   akreditasi   sebagai   persyaratan   bagi  rumah  sakit   yang   bekerjasama   dengan   BPJS Kesehatan seharusnya  diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS di Indonesia.

Ketentuan ini diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (3) yang merupakan perubahan pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013.

“Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di RS tersebut dan juga RS itu sendiri,” kata Menkes.

Menkes Nila Moeloek menerangkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit  yang belum  terakreditasi melalui surat  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.  03.01/MENKES/768/2018  dan  HK.03.01/MENKES/18/2019 untuk  tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS kesehatan.

Surat rekomendasi diberikan setelah  rumah  sakit  yang  belum  terakreditasi  memberikan  komitmen  untuk  melakukan  akreditasi sampai dengan 30 Juni 2019.

“Kemenkes memberi kesempatan kepada RS yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Menkes dalam keterangannya.

Direktur  Utama  BPJS  Kesehatan,  Fachmi  Idris,  menegaskan  bahwa  pasien  JKN-KIS  tetap  bisa berkunjung ke rumah sakit dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasanya.

Masyarakat  tidak  perlu  khawatir.  Ini  hanya  masa  transisi  saja.  Terdapat  penundaan  kewajiban akreditasi   rumah   sakit   sampai   pertengahan   2019   nanti.   Kami   berharap   rumah   sakit   bisa memanfaatkan   toleransi   yang   diberikan   pemerintah   tersebut   untuk   segera   menyelesaikan akreditasinya, ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Fachmi  menyebut,  pihaknya  dan  Menteri  Kesehatan  telah  menyepakati  bahwa  rumah  sakit  yang belum terakreditasi tetap dapat melayani peserta JKN-KIS.

Menurut Fachmi, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Hal ini  sesuai dengan   Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  99 Tahun 2015  tentang  Perubahan  atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres

82  Tahun  2018  tentang  Jaminan  Kesehatan  di  pasal  67  ayat  3  untuk  fasilitas  kesehatan  yang memenuhi  persyaratan  dapat  menjalin  kerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan,  dan  ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” terang Fachmi dalam siaran pers BPJS Kesehatan.

Fachmi  mengatakan,  fasilitas  kesehatan  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan  wajib memperbaharui  kontraknya  setiap  tahun.  Hakikat  dari  kontrak  adalah  semangat  mutual  benefit. Fachmi  juga  menambahkan,  adanya  anggapan  bahwa  penghentian  kontrak  kerja  sama  dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar.

“Kami  sampaikan  informasi  tersebut  tidak  benar,  bukan  di  situ  masalahnya.  Sampai  saat  ini pembayaran oleh   BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada   fasilitas   kesehatan   yang   belum   terbayarkan   oleh   BPJS   Kesehatan,   rumah   sakit   dapat menggunakan  skema  supply  chain  financing  dari  pihak  ke  3  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS Kesehatan,” kata Fachmi.

Di sisi lain, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata.

Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing atau sudah tidak beroperasi. Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau  Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah. (asr)

Komplotan Organisasi Perdagangan Orang Amerika Meksiko Divonis Puluhan Tahun Penjara

0

EpochTimesId – Sebanyak lima orang anggota organisasi kriminal internasional terkenal yang dikenal sebagai Organisasi Perdagangan Orang ‘Rendon-Reyes’ dijatuhi hukuman penjara baru-baru ini. Hukuman yang dijatuhkan kepada komplotan perdagangan orang itu berkisar antara 15 hingga 25 tahun tahun penjara.

Pria-pria itu, semuanya berasal dari Meksiko. Sebagian dari mereka tinggal di Amerika Serikat. Mereka sebelumnya dinyatakan bersalah atas pemerasan, perdagangan seks, dan dakwaan federal lainnya, menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ). Mereka ditangkap di Meksiko dan Amerika Serikat.

Organisasi itu, yang berbasis di Tenancingo, di Negara Bagian Tlaxcala, Meksiko, menyelundupkan gadis-gadis muda ke Amerika Serikat, tempat mereka dipaksa untuk terlibat dalam pelacuran. Organisasi itu mendapat untung ribuan dolar dari para wanita itu. Mereka kemudian ‘mencuci uang’ hasil kejahatan kembali ke Meksiko.

Presiden Donald Trump mengatakan kepada wartawan pada 6 Januari 2019 bahwa narkoba, korban perdagangan manusia, penjahat, dan anggota geng terus melintasi perbatasan dari Meksiko ke wilayah AS. Sehingga dia belum bersedia mundur dari permintaannya untuk anggaran $ 5,6 miliar dalam pendanaan untuk tembok perbatasan, untuk dimasukkan dalam anggaran belanja negara berikutnya.

“Penjatuhan hukuman ini adalah babak terakhir dalam komitmen jangka panjang Kantor ini untuk memberantas perdagangan manusia dan segala bentuk perbudakan modern,” kata Jaksa Agung AS, Richard Donoghue. “Kejahatan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Perdagangan Rendon-Reyes brutal dan mengejutkan, dan saya berharap bahwa hukuman tersebut memberikan rasa keadilan kepada para korban dalam kasus ini.”

Para terdakwa termasuk Jovan Rendon-Reyes, 32 tahun, dihukum 20 tahun penjara; Saul Rendon-Reyes, 41, 15 tahun penjara; Felix Rojas, 48, hingga 25 tahun penjara; Odilon Martinez-Rojas, 47, hingga lebih dari 24 tahun penjara; dan Severiano Martinez-Rojas, 53, hingga lebih dari 24 tahun penjara.

Antara Desember 2004 dan November 2015, anggota organisasi itu, termasuk para terdakwa terbaru, memaksa wanita dan gadis muda, beberapa di antaranya berusia 14 tahun, untuk terlibat dalam aksi seks komersial yang tidak terhitung jumlahnya di Amerika Serikat dan Meksiko, menurut dokumen pengadilan, tiga terdakwa lainnya akan dihukum pada 15 Januari 2019.

Organisasi itu dilaporkan menargetkan perempuan dan anak perempuan yang rentan dari daerah miskin di Meksiko dan Amerika Tengah. Anggota organisasi memikat para korban dengan hubungan romantis yang palsu, dengan janji cinta dan pernikahan. Kadang-kadang mereka menculik korban dan, dalam beberapa kasus, termasuk anak korban.

Gadis-gadis itu dipaksa melakukan pelacuran melalui berbagai metode termasuk intimidasi fisik dan penganiayaan yang berulang-ulang, kekerasan seksual, aborsi paksa, ancaman terhadap para korban, keluarga mereka dan anak-anak mereka, dan kerusakan psikologis. Para korban dipaksa untuk melayani hingga 45 aksi seks semalam. (BOWEN XIAO/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Tahun 2018, Mengapa Tiongkok Kehilangan AS?

0

He Qinglian

Di penghujung tahun mendata berbagai peristiwa besar dunia tahun 2018 lalu, tidak ada yang mengalahkan memburuknya hubungan RRT-AS secara drastis. Dilihat dari keseluruhan situasi, AS tengah mempersempit sedikit demi sedikit pintu yang dulu dibukakan lebar bagi RRT, dan terhadap hal ini RRT hanya bisa pasif menerimanya.

Situasi seperti ini membuat orang teringat pada era 1940 sampai 1950an abad lalu, dimana terjadi pembicaraan besar di berbagai kalangan di Amerika seputar masalah “siapa yang membuat AS kehilangan Tiongkok”. Menilik kembali 2018, bagaimana dan kenapa RRT kehilangan AS, hal ini cukup menarik untuk dicermati.

Refleksi Strategis Terhadap Hubungan RRT-AS

Tahun 2018, segala aktivitas RRT terhadap AS masih tetap dilakukan, program “Thousand Talents Program” tetap berjalan, propaganda terhadap luar negeri tetap tajam dan gencar, ambisi besar “Made in China 2025” dengan cara meminta, meminjam dan mencuri, dipropagandakan sebagai kebijakan negara, tapi Amerika yang selama ini terus bertoleransi namun tahun ini sudah tidak bisa lagi menerimanya.

Setelah memastikan sikap presiden baru yang sangat memikirkan masalah keamanan nasional, kalangan anti-PKT/pembantai naga (bahasa Inggris: Dragon Slayer) yang selama ini tertekan dalam kebijakan diplomatik jangka panjang terhadap RRT kini mulai melontarkan pernyataan keras, semua pekerjaan Fron Persatuan yang selama bertahun-tahun dibangun oleh RRT di dalam negeri AS, tahun ini mengarah pada kehancuran.

Berbeda dengan beberapa forum dengar pendapat di tahun 2017 yang terbatas masalah kekayaan intelektual dan mata-mata akademisi, di tahun 2018 telah meningkat menjadi persaingan strategis AS-RRT. Pada tanggal 16 Februari 2018, Komisi Militer pada Kongres AS mengadakan forum dengar pendapat terkait persaingan strategis antara AS-RRT.

Dosen hubungan internasional dari Princeton University bernama Aaron Friedberg yang juga menjabat sebagai wakil asisten urusan keamanan nasional bagi Wapres Dick Cheney dari tahun 2002 hingga 2005, pada forum tersebut menyatakan, sejak berakhirnya Perang Dingin, AS menempuh kebijakan “selain berinteraksi juga menyeimbangkan” terhadap RRT, tujuannya adalah dengan menjaga stabilitas interaksi dengan RRT sekaligus juga ‘menjinakkan’ dan pada akhirnya akan mengubah RRT, membuatnya menjadi bagian dari strategi tatanan internasional liberal AS, lalu dapat mewujudkan demokratisasi politik.

Tapi RRT tidak berjalan di arah yang dikehendaki AS, tidak hanya tidak menjadi demokratis, politik dalam negeri RRT justru semakin otoriter, dalam hal militer semakin nasionalistis, dalam hal diplomatik semakin keras, bahkan terkadang mengintimidasi negara lain.

Kesimpulan Aaron Friedberg adalah: “Kebijakan AS terhadap RRT selama 25 tahun terakhir ini telah gagal; saat ini RRT tengah mencari sebuah kebijakan full (dikendalikan) pemerintah dengan ruang lingkup luas, tujuannya untuk menggantikan posisi dominan AS di Asia Timur bahkan di seluruh dunia.”

Oleh sebab itu, untuk menghadapi tantangan RRT ini dibutuhkan suatu kebijakan kombinasi baru, kebijakan yang lebih efektif menyatukan dan menggerakkan tidak hanya pihak AS saja tapi juga meliputi segenap kekuatan negara sekutu AS.

Pendapat pakar yang menghadiri forum adalah: persaingan strategis RRT-AS tak terhindarkan, sekarang AS masih ada peluang, dan harus segera mengambil keputusan. Sebulan lebih setelah forum tersebut, AS mulai melancarkan perang dagang terhadap RRT.

Untuk menghadapi perang ini, Wang Qishan yang termasuk Kelompok Pengenal AS, kerap menemui berbagai tokoh bisnis, politik dan akademis dari AS yang berkunjung ke RRT, namun senantiasa tidak berhasil, penyebabnya sebenarnya sangat sederhana: yang ditemui Wang adalah para kalangan ‘pemeluk panda (bahasa Inggris: Hug Panda)’, mereka itu adalah tokoh anti-Trump, selain tidak mengerti pemikiran Gedung Putih, pendapat yang mereka berikan sama sekali tidak tepat sasaran.

Tahun 2018: Beberapa Laporan Penting AS Melawan Penyusupan PKT

Sejak masa kekuasaan tiga presiden mulai dari Clinton selama 24 tahun, setiap kali ada konflik antara AS dengan RRT, adalah momentum bagi kaum ‘pemeluk panda’ ini memainkan perannya, begitu tokoh penting dari Komisi Nasional Hubungan AS-RRT tampil, maka awan pekat pun akan segera sirna.

Namun tahun 2018 ini berbeda dengan sebelumnya, beberapa laporan dan forum dengar pendapat di AS, semua mengarah pada kelompok ‘pemeluk panda’ ini, dan berniat tidak memberikan pasar kepada mereka.

  1. Tudingan Mata-Mata Akademisi Terungkap Ke Publik

Februari 2018, Direktur FBI Christopher Wray pada forum dengar pendapat Senat mengatakan, ‘mata-mata akademisi’ RRT telah membidik institusi akademis di seluruh AS, khususnya di bidang ilmiah dan matematika, yang mereka gunakan adalah informan yang “non-konvensional”, seperti dosen, ilmuwan, mahasiwa, informan ini pada dasarnya telah menyusup ke setiap jurusan, dan akan menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat AS.

Dan, kalangan akademis AS yang ‘lugu / naif’ mengakibatkan masalah ini menjadi semakin parah, karena mereka menolak mengakui di internal mereka terdapat ‘informan’ yang memberikan data intelijen bagi RRT.

Menurut penjelasan Wray, mata-mata PKT memanfaatkan keterbukaan pada kalangan akademisi AS, dan keterbukaan ini selama ini amat dihormati di tengah masyarakat AS; oleh sebab itu, ancaman RRT terhadap AS tidak hanya sebatas pada ‘seluruh pemerintahan AS’ saja, melainkan terhadap ‘seluruh masyarakat AS’, dan dalam hal ini dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat AS untuk bergandeng tangan menghadapinya.

Pada forum itu Wray berkata, Confucius Institute adalah sasaran utama pengawasan oleh FBI. Karena institusi tersebut dapat bekerjasama dengan semua perguruan tinggi di AS.

Majalah “Washington Observer” telah memberitakan forum ini. Berita tersebut juga menyebutkan, rata-rata pejabat AS berpendapat bahwa RRT berencana memanfaatkan mata-mata akademisi dan proyek pendidikan untuk memengaruhi opini publik AS, semua ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang mendorong pertumbuhan kekuatan RRT; program diplomatik jangka panjang ini disebut “Maraton Seratus Tahun”, sasaran akhirnya adalah menjadikan RRT sebagai negara adidaya menggantikan AS pada abad ini.

Tanggal 11 April, Komisi Iptek pada Kongres AS menggelar dengar pendapat membahas penyusupan badan intelijen asing terhadap institusi akademis AS. Dalam acara tersebut, banyak saksi menyebutkan, ‘mata-mata akademis’ RRT tengah menyusup ke berbagai sekolah tinggi AS, berusaha mendapatkan teknologi ilmiah, yang bisa mengancam keamanan nasional dan ekonomi Amerika.

Daniel Golden, penulis buku “Spy Academy: Bagaimana CIA, FBI dan Intelijen Asing Diam-Diam Memanfaatkan Perguruan Tinggi AS” juga ikut serta dalam forum tersebut, ia secara khusus menjelaskan, lewat Confucius Institute RRT telah meluaskan kekuatan lunak (soft power)nya beserta pengaruh jangka panjangnya, dan berupaya memengaruhi pemimpin AS generasi berikutnya; di saat yang sama RRT juga berusaha menyediakan dana lewat sekolah tinggi AS, untuk membentuk wadah bagi RRT mengumpulkan data intelijen dan memengaruhi proses politik.

  1. Kepentingan Wadah Pemikir dan K Street Lobbying Group Dengan PKT Terungkap

Tudingan ‘mata-mata akademis’ membuat kalangan riset Tiongkok di AS mengalami tekanan relatif besar. Wadah pemikir AS sejak dulu sangat dikenal dengan objektivitasnya, pemerintah dan media massa sangat mengandalkan hasil riset mereka, dan menjadi kekuatan tidak langsung yang cukup penting yang dapat memengaruhi pemerintah dan opini publik.

Namun beberapa tahun terakhir, wadah pemikir itu menghadapi tuduhan telah menerima bantuan dana untuk beropini berpihak pada pemerintah negara asing.

Surat kabar “New York Times” tanggal 7 September 2014 silam mempublikasikan suatu hasil riset menyebutkan, beberapa tahun terakhir, belasan wadah pemikir di Washington DC telah menerima dana besar dari pemerintah asing, dan telah terjerumus menjadi instansi pelobi, mendorong para pejabat AS untuk menempuh kebijakan yang menguntungkan bagi negara pemberi dana tersebut.

Sejumlah akademisi waktu itu juga terpaksa mengakui bahwa mereka telah membuat kesimpulan yang menguntungkan negara pemberi dana akibat adanya tekanan.

Menurut surat kabar “New York Times”, mayoritas dana yang menyuap wadah pemikir adalah negara dari Asia Timur, Eropa, Timur Tengah, dan sebagian negara Asia. Di antaranya UAE dan Qatar paling parah, RRT juga di posisi atas, dengan cara penyuapan yang beraneka ragam.

Kejadian tidak terpuji di atas menyangkut K Street Lobbying Group yang dibentuk oleh wadah pemikir dan tokoh politik dari Partai Demokrat, walaupun tidak ada yang menyangkal kebenaran dari laporan investigasi tersebut, pemerintah Obama tetap berpura-pura tidak tahu.

Setelah itu tuduhan serupa masih ada, beberapa laporan dan forum yang cukup dikenal antara lain: 30 Juli 2016, wadah pemikir bidang keamanan internet ICIT di Washington DC merilis laporan berjudul “China’s Espionage Dynasty: Economic Death by a Thousand Cuts”.

Laporan tersebut menyebutkan, RRT tidak hanya mencuri rahasia bisnis, tapi juga mengacau dan merusak secara ekonomi, dan ini termasuk terhadap Amerika.

Dengan adanya jerih payah selama dua tahun di atas sebagai landasan, Juni 2018 lalu, adanya pensiunan pejabat tinggi AS yang kemudian menjadi pelobi bagi RRT sekaligus menjadi duta RRT di AS dan setelah surat kabar The Daily Beast mengkritik mereka. Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-RRT (USCC) pada 24 Agustus merilis laporan sepanjang 39 halaman berjudul “China’s Overseas United Front Work: Background and Implications for United States”, secara menyeluruh mengungkap latar belakang sejarah pekerjaan Fron Persatuan PKT tersebut, tujuannya, struktur organisasainya, dan analisa metode Fron Persatuan PKT terhadap AS, Taiwan, Australia dan lain-lain.

Laporan tersebut juga membelejeti Confucius Institute bahwa Confucius Institute yang didirikan oleh Han Institute pada Departemen Pendidikan RRT, hingga tahun 2017 lebih dari 500 unit institut ini telah didirikan di lebih dari 140 negara di seluruh dunia, ambisinya adalah memutihkan citra PKT.

Confucius Institute membolehkan siswa mempelajari Bahasa Mandarin, tapi tidak memperbolehkan siswa membahas soal Tragedi Tiananmen, Taiwan, Xinjiang, Falun Gong dan topik lain yang mereka anggap sensitif.

Selain itu, organisasi independen yang bekerjasama dengan Confucius Institute serta Departemen Fron Persatuan yang disebut sebagai “Asosiasi Pelajar dan Cendekia Tiongkok”, didirikan setelah Tragedi Tiananmen dan memiliki lebih dari 150 cabang di seluruh dunia.

Organisasi ini berhubungan erat dengan Kedubes RRT di setiap negara, misi utamanya adalah mengawasi pelajar RRT di luar negeri dan mengintervensi kegiatan sekolah setempat.

Reaksi masyarakat internasional terhadap pidato Wapres Pence di Hudson Institute, Washington DC pada 4 Oktober 2018 yang secara terbuka menuding intervensi militer RRT – pencurian rahasia bisnis – penindasan HAM dan – upaya intervensi terhadap pilpres paruh waktu AS pada 6 November lalu, cukup keras, ada yang bahkan mengkritik pidato ini telah “membuka kembali layar perang dingin”, dan menyebabkan keretakan hubungan AS-RRT.

Jika memahami kebijakan AS terhadap RRT, akan didapati bahwa konten pidato Pence selama beberapa tahun terakhir kerap muncul di wadah pemikir kalangan Anti PKT di Washington, Michael Pillsbury, yang disebut dalam pidato Mike Pence merupakan salah satu tokoh Anti PKT, di tahun 2015 ia menulis buku “2049: Maraton Seratus Tahun — Rahasia RRT Kuasai Dunia” yang laris terjual, tema buku tersebut adalah merefleksi hubungan AS-RRT secara menyeluruh dan kesalahan penilaian AS terhadap RRT sehingga menimbulkan kebijakan diplomatik yang salah kaprah.  (SUD/WHS/asr)

Bersambung

Artikel Ini Terbit di Epochtimes versi Bahasa Indonesia Edisi 586

Mantan Hakim Agung Venezuela Membelot ke Amerika Serikat

0

EpochTimesId – Mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Venezuela, Christian Zerpa melarikan diri ke Amerika Serikat. Dia mengecam masa jabatan kedua Presiden Venezuela Nicolás Maduro yang akan dilantik minggu ini. Zerpa mengatakan kepada penyiar Miami pada 6 Januari bahwa dia bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang AS.

Pembelotan Zerpa dari negara Amerika Selatan yang dilanda krisis super parah terjadi di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Maduro atas masa jabatan barunya. Karena negara-negara di seluruh dunia menolak secara luas dan memboikot pemilihan umum 2018, serta mengklaim pemilu sebagai pemilihan palsu.

“Saya memutuskan untuk meninggalkan Venezuela untuk mengingkari pemerintahan Nicolas Maduro,” kata Zerpa dalam sebuah wawancara dengan EVTV, yang disiarkan melalui TV kabel dan internet. “Saya percaya [Maduro] tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua karena pemilihan yang seharusnya dimenangkannya, tidak bebas dan tidak kompetitif.”

Dia juga mengatakan dia tidak ingin, Terus mendukung pemerintah yang hanya membawa kelaparan, kesengsaraan, dan kehancuran.”

Mahkamah Agung Venezuela membenarkan dalam sebuah pernyataan bahwa Zerpa telah melarikan diri, dan merujuknya sebagai mantan hakim. MA mengatakan bahwa mereka telah memulai penyelidikan atas perilaku profesionalnya pada bulan November 2018, setelah tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di kantornya. Pimpinan pengadilan merekomendasikan agar dia diberhentikan karena tuduhan itu.

Selama bertahun-tahun Zerpa adalah sekutu Maduro di Mahkamah Agung, yang mendukung Partai Sosialis yang berkuasa dalam setiap sengketa hukum utama sejak pemilihan Maduro 2013.

Hingga 2015 Zerpa adalah legislator untuk Partai Sosialis Bersatu Venezuela pimpinan Maduro. Dia memegang beberapa posisi dalam pemerintahan pendahulu Maduro, mendiang Hugo Chavez.

Zerpa mengatakan pemerintahan Maduro memilihnya untuk posisi Mahkamah Agung pada 2015 karena Dia dianggap setia dan disiplin.

“Mereka memilih saya, dengan satu-satunya niat untuk menjamin keputusan dari kamar pemilihan [Mahkamah Agung] yang menguntungkan pemerintah,” kata sang Hakim Agung.

Zerpa menulis keputusan tahun 2016 yang memberikan pembenaran hukum bagi pemerintah Maduro untuk melucuti kongres dari sebagian besar kekuatannya setelah oposisi mengalahkan Partai Sosialis dalam pemilihan umum.

Dalam wawancara itu, Zerpa menggambarkan Mahkamah Agung sebagai ’embel-embel cabang eksekutif’ dan mengatakan bahwa para hakim, kadang-kadang, dipanggil ke istana presiden untuk menerima instruksi tentang cara mengatur kasus-kasus sensitif tertentu, seperti yang relevan dengan pemilihan, atau masalah konstitusional.

“Baik Maduro atau istrinya, Cilia Flores, yang memegang kekuasaan tertinggi atas peradilan,” tuturnya.

Zerpa mengatakan dia bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang AS dan memberikan kesaksiannya tentang apa yang dia ketahui, termasuk informasi tentang ‘perilaku beberapa pemimpin’.

Zerpa dan Flores termasuk di antara 14 pejabat Venezuela yang diberikan sanksi ekonomi oleh Kanada pada Mei 2018 lalu, sebagai tanggapan atas pemilihan umum awal bulan itu. Zerpa mengatakan dia tidak mengkritik pemilihan Maduro untuk memastikan dia bisa membuka jalan keluar yang aman dari negara itu bersama istri dan dua putrinya.

Para pemimpin oposisi telah mendesak pemerintah asing untuk tidak mengakui Maduro setelah pelantikannya pada 10 Januari 2019 mendatang. Kelompok negara-negara Amerika Latin pada 4 Januari 2019 sudah meminta Maduro untuk tidak menjabat.

Namun, para diplomat yang dihubungi oleh Reuters mengatakan beberapa negara kemungkinan akan menutup kedutaan atau memutuskan hubungan dengan Venezuela.

Kata-kata Zerpa menggemakan pandangan mantan Hakim Agung Eladio Aponte, yang melarikan diri ke Amerika Serikat pada 2012. Dia mengatakan pemerintah Chavez secara sistematis memanipulasi urusan pengadilan.

Kebijakan sosialis Maduro dan Chavez telah melumpuhkan negara kaya minyak dalam waktu kurang dari dua dekade. Kekurangan makanan dan obat-obatan, hiperinflasi, dan kejahatan dengan kekerasan telah mendorong hampir 2 juta warga Venezuela keluar dari negara itu sejak 2015.

Venezuela mengekspor lebih dari 23 ton emas senilai $ 900 juta ke Turki dalam sembilan bulan pertama tahun 2018, dibandingkan dengan nol selama periode yang sama tahun 2017, menurut data resmi Turki. Pola perdagangan menggambarkan pergeseran Venezuela untuk menghindari sanksi AS yang dikenakan oleh administrasi Trump, yang telah memperkuat langkah-langkah tersebut beberapa kali sejak 2017.

Departemen Kehakiman AS telah menyelidiki beberapa pejabat Venezuela. Pada bulan November, mereka menjatuhkan hukuman pencucian uang 10 tahun untuk mantan bendahara negara, Alejandro Andrade, yang mengaku bersalah menerima lebih dari $ 1 miliar dalam bentuk uang suap. (@petrsvab/Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Kominfo Serahkan Hasil Identifikasi Hoaks 7 Kontainer Surat Suara ke Polisi

0

Epochtimes.id- Setelah peredaran kabar mengenai adanya tujuh kontainer berisi surat suara Pemilihan Presiden 2019 yang sudah dicoblos di media sosial dan aplikasi pesan instan, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan identifikasi dan penelusuran akun serta sebaran hoaks itu. 

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan hasil identifikasi menunjukan kemunculan informasi dalam media sosial pertama kali terjadi tanggal 1 Januari 2019 pukul 23:35 WIB.

Menurut dia, informasi tentang adanya 7 kontainer yang berisi surat suara yang belum tercoblos. Selanjutnya tersebar ke sejumlah akun dan menjadi bahan pemberitaan oleh media nasional.

“Kementerian Kominfo telah menyerahkan hasil identifikasi dan temuan analisis dari Mesin AIS Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika itu kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada hari Kamis (03/01/2018) pukul 15.00 WIB,” tulisnya.

Hal itu merupakan wujud implementasi kerja sama yang sudah terjalin antara Kementerian Kominfo dengan Bareskrim POLRI. Kementerian Kominfo membantu memberikan bahan untuk proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh Bareskrim. 

Kementerian Kominfo mengimbau agar warganet dan seluruh pengguna aplikasi pesan instan tidak turut menyebarluaskan informasi hoaks dalam bentuk apapun. Jika ditemukan adanya indikasi informasi yang mengandung hoaks, warganet dapat melaporkanya melalui aduankonten.id atau akun @aduankonten.

Kegaduhan 7 kontainer surat suara yang ternyata hoax ini disebutkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief melalui cuitannya.

Andi mengunggah cuitannya di akun Twitter-nya @AndiArief. Cuitannya  berisi kalimat, “Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar.”

Akan tetapi cuitan tersebut sudah dihapus. Namun, warganet masih memiliki screenshoot cuitan yang terlanjur menyebar.

Digital lainnya yang menyebar adalah berupa rekaman suara yang menjelaskan tentang keberadaan tujuh kontainer tersebut. Begini bunyinya :

“Sekarang ini ada 7 kontainer di Tanjung Priok, sekarang lagi geger. Marinir sudah turun, dibuka satu, isinya kartu suara yang sudah dicoblos nomor 01. Sudah dicoblos Jokowi, itu mungkin dari Cina itu. Total katanya itu kalau 1 kontainer itu 10 juta, berarti kalau ada 7 kontainer itu 70 juta suara sudah coblos nomor 1.”

“Tolong sampaikan ke akses, ke Pak Darma atau Gerindra pusat, untuk segera ke sana. Ini tak kirimi nomor telepon orang yang di sana yang untuk bimbing ke kontainer itu.”

“Atau syukur akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau. Ya langsung ngecek sana ya.” (asr)

Anggaran Rp 1,78 Triliun Dikucurkan untuk Program Pendidikan Vokasi Industri 2019

0

Epochtimes.id- Kementerian Perindustrian menyiapkan anggaran sebesar Rp1,78 triliun untuk pelaksanaan program pendidikan vokasi industri pada tahun 2019. Langkah strategis ini dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, terutama agar siap menghadapi perkembangan industri 4.0.

“Progam itu menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menyiapkan angkatan kerja kita yang dapat menerapkan industri 4.0. Hal ini sejalan dengan implementasi roadmapMaking Indonesia 4.0,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (7/1/2018) dalam rilisnya.

Menperin menyebutkan, program pendidikan vokasi industri yang bakal dijalankan, antara lain berbasis pada kompetensi melalui sistem ganda atau dual system (teori dan praktik). Kegiatan ini diselenggarakan di seluruh unit pendidikan milik Kemenperin, yakni 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas dengan target peserta didik sebanyak 19.478 orang.

“Di tahun ini, kami juga menyelenggarakan program pendidikan Diploma I yang lulusannya nanti bisa bekerja langsung di industri dengan target 600 mahasiswa,” ungkapnya. Airlangga menegaskan, SDM menjadi ujung tombak dan kekuatan Indonesia dalam memasuki era industri 4.0 karena seiring dengan adanya bonus demografi hingga 15 tahun ke depan.

Selain itu, Kemenperin akan memfasilitasi pembangunan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten dan Politeknik Industri Agro di Lampung. Saat ini, Kemenperin sedang menyusun kurikulum politeknik dengan tim komite yang telah ditetapkan dan lokasi politeknik dari hibah PT. Chandra Asri.

Upaya itu memudahkan para perusahaan di kawasan industri tersebut dalam mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan saat ini. “Bahkan, kami telah bekerja sama dengan Swiss untuk menerapkan pendidikan vokasi industri yang dual system di sejumlah Politeknik kami, dengan nama program Skill For Competitiveness (S4C),” imbuhnya.

Pada tahun ini, Kemenperin pun melanjutkan peluncuran program pendidikan vokasi yang link and matchantara SMK dengan industri. Ada empat wilayah yang akan disasar, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Program ini, ditargetkan mampu melibatkan sebanyak 2.600 SMK dan 750 industri.

“Jadi pada tahap ketujuh, rencananya launching program pendidikan vokasi yang link and match dengan industri di Makassar pada 17 Januari 2019 dengan target diikuti oleh 39 perusahaan industri dan 185 SMK,” tuturnya.

Selanjutnya, Kemenperin akan memberikan program peningkatan kompetensi guru produktif untuk lingkungan SMK sebanyak 2.000 orang. “Kami juga memfasilitasi silver expert untuk SMK sebanyak 100 orang,” ujar Airlangga.

Menperin menambahkan, tahun ini pihaknya juga menggelar program pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja) yang ditargetkan dapat menjaring 72.000 peserta. Program ini juga dapat dimanfaatkan para penyandang disabilitas. (asr)