Home Blog Page 1324

Berfokus pada Tiongkok, Uni Eropa Setujui Peraturan Penyaringan Investasi

0

BRUSSELS – Uni Eropa pada 20 November ketika menyetujui aturan untuk sistem yang memiliki jangkauan yang luas untuk mengkoordinasikan penyaringan terhadap investasi-investasi asing ke Eropa, terutama dari Tiongkok, bersamaan juga untuk mengakhiri apa yang negosiator sebut “kenaifan Eropa.”

Para negosiator untuk Parlemen Eropa dan 28 negara anggota Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk melindungi teknologi-teknologi dan infrastruktur strategis, seperti pelabuhan-pelabuhan atau jaringan-jaringan energi.

Di bawah rencana tersebut, yang dikembangkan di tengah lonjakan investasi-investasi Tiongkok, Komisi Eropa akan menyelidiki investasi-investasi asing di sektor-sektor penting dan menawarkan berbagai pendapat.

Pendapat-pendapat tersebut dapat mengatasi kekhawatiran apakah keamanan infrastruktur vital dapat dikompromikan atau bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan bertahun-tahun dalam penelitian mahal dapat hilang ke tangan-tangan asing.

“Ini akan menandai akhir kenaifan Eropa,” kata Franck Proust, yang memimpin tim negosiasi parlemen, mengatakan sebelum pembicaraan. “Semua kekuatan dunia, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, memiliki metode penyaringan. Hanya Eropa yang tidak.”

Undang-undang baru yang diusulkan tersebut tidak menyebutkan nama Tiongkok, namun keluhan-keluhan para pendukungnya tentang investasi-investasi oleh perusahaan milik negara dan tentang transfer-transfer teknologi merupakan referensi yang jelas ke arah Beijing.

Usulan tersebut, yang diminta oleh Prancis, Jerman dan pemerintah sebelumnya Italia, masih membutuhkan dukungan dari 28 negara Uni Eropa pada pertemuan 5 Desember. Dukungan mereka tidak semuanya pasti diberikan oposisi dari sejumlah negara, termasuk Siprus, Yunani, Luksemburg, Malta dan Portugal.

Beberapa penentang tersebut telah menyambut investasi Tiongkok, seperti Yunani, yang pelabuhan terbesarnya Piraeus dimiliki oleh COSCO Shipping milik Tiongkok.

“Ini bukan tentang menutup pasar kita tetapi tentang bertindak secara bertanggung jawab,” kata Menteri Ekonomi Austria Margarete Schramboeck, yang negaranya mewakili negara-negara Uni Eropa dan mendesak mereka untuk mendukung topik diskusi kompromi tersebut.

Parlemen akan memberikan suara untuk usulan tersebut pada bulan Februari atau Maret.

Anggota parlemen Uni Eropa telah berhasil mendorong melalui penyaringan ketat dari yang diusulkan pada awalnya, seperti mewajibkan Komisi untuk memeriksa kesepakatan-kesepakatan dan mengharuskan negara-negara Uni Eropa untuk bekerja sama.

Mereka juga telah memperluas daftar “sektor penting” untuk memasukkan kedirgantaraan, kesehatan, teknologi nano, media, baterai listrik dan pasokan makanan.

Sistem tersebut tidak mengharuskan setiap negara untuk melakukan penyaringan. Saat ini 13 negara memiliki sistem di tempat. Mereka yang akan diharuskan untuk menginformasikan kepada anggota Uni Eropa lainnya dan Komisi jika mereka menyaring sebuah investasi.

Semua harus memberikan laporan tahunan kepada Komisi, yang juga akan berkewajiban memberikan pendapatnya jika sepertiga dari negara anggota menyatakan kekhawatiran tentang investasi asing yang direncanakan.

Namun, negara-negara Uni Eropa, dan bukan Komisi tersebut, masih akan membuat keputusan akhir mengenai apakah akan memblokir investasi asing untuk alasan-alasan keamanan dan kepentingan publik. (ran)

Rekomendasi video:

Tiongkok Resesi Ekonomi, Laporan yang Relevan Dikontrol Ketat

https://www.youtube.com/watch?v=jWVPVi-ShYA

Xi Jinping Kunjungi Filipina Sejak Duterte Bersikeras Mengambil Jalur Lebih Keras

0

MANILA – Pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengunjungi Filipina pada 20 November untuk mendapatkan keuntungan strategis yang dibuat di bawah Presiden Rodrigo Duterte, yang menyambut sebuah “dorongan baru” di balik hubungan agar ambisi-ambisi infrastrukturnya yang besar dapat bergantung.

Kunjungan Xi tersebut datang dua tahun setelah Duterte yang menunjukkan kemandirian bertindak menyatakan dia akan mengubah arah kebijakan luar negerinya dari sekutu lama Amerika Serikat ke arah Tiongkok, mengabaikan puluhan tahun rasa ketidakpercayaan dan perselisihan maritim dengan Beijing.

Duterte sedang menghadapi kritik dari penentang-penentangnya karena terlalu banyak memberikan konsesi politik kepada Tiongkok dengan imbalan miliaran dolar dari pinjaman-pinjaman dan investasi-investasi Tiongkok yang belum terwujud, atau mengkonsolidasikannya secara resmi.

Kedua pemimpin tersebut pada hari Selasa mengawasi 29 perjanjian, banyak isinya yang melebar dan tidak jelas, tentang kerja sama di bidang pendidikan, budaya dan pembangunan taman industri untuk secara bersama mempromosikan infrastruktur, koperasi pertanian dan membangun protokol-protokol sanitasi untuk pengiriman kelapa.

Duterte dan Xi telah membahas peningkatan perdagangan dan investasi, dan keterlibatan Tiongkok dalam penandatanganan program infrastruktur “Membangun, Membangun, Membangun” senilai 180 miliar dolar.

Namun, dari 38 proyek Filipina yang diperuntukkan untuk keterlibatan Tiongkok dua tahun lalu, hanya empat di antara komitmen-komitmen yang dibuat pada hari Selasa tersebut.

Salah satunya adalah persetujuan tentang pinjaman Tiongkok untuk membangun bendungan senilai $232,5 juta, dan yang lainnya adalah guna menyewa konsultan untuk rencana kereta api. Dua lainnya adalah untuk memulai studi kelayakan di jembatan antarpulau, dan jalan raya di provinsi asal Duterte.

Xi mengatakan dia dan Duterte akan meningkatkan hubungan mereka pada salah satu “kerja sama strategis yang komprehensif,” menambahkan bahwa mereka memiliki banyak kepentingan bersama di Laut China Selatan, dan akan terus “mengelola isu-isu kontroversial.”

STRATEGI TUNDUK

Pengelolaan Duterte terhadap masalah-masalah tersebut telah membuat frustrasi kaum nasionalis, yang mengatakan bahwa dia telah bersikap tunduk dalam menolak mengkritik pembangunan militer Tiongkok, atau meminta kepatuhannya dengan menyerahkan putusan arbitrase 2016 yang telah membatalkan klaimnya pada hampir seluruh jalur air.

Meskipun opini publik sebagian besar mendukung kepresidenan Duterte, survei secara konsisten menunjukkan keberatan tentang kebijakan Tiongkok dan ketidaksukaan dia secara pribadi terhadap Amerika Serikat.

Jajak pendapat Social Weather Stations terhadap 1.200 warga Filipina yang dirilis pada malam kunjungan Xi menunjukkan 84 persen meyakini adalah suatu kesalahan jika tidak menentang militerisasi Tiongkok terhadap pulau-pulau buatannya di Laut China Selatan.

Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan kepercayaan pada Amerika Serikat masih tetap “sangat bagus,” namun terhadap Tiongkok menilai “sangat kurang.”

Ditanya tentang survei tersebut, juru bicara kepresidenan Salvador Panelo mengatakan strategi Duterte adalah untuk menghindari konflik sambil menuai imbalan hadiah dari peningkatan bisnis.

“Mereka tidak menyadari geopolitik nyata di wilayah tersebut. Presiden adalah seorang diplomat yang sangat berhati-hati,” kata Panelo kepada saluran berita ANC.

Dalam komentar-komentar sebelum pertemuan dua pemimpin tersebut, Panelo telah menerima langkah lambat rezim Tiongkok dalam memberikan janji investasinya, namun mengatakan dia mengharapkan Duterte menjadi cukup berani “untuk memberikan tekanan” pada Xi.

“Mengenal pria itu, dia akan melakukan hal itu, dia orang semacam itu,” kata Panelo.

Duterte telah melimpahi pujian untuk Xi atas dukungan ekonominya, tetapi beberapa analis mengatakan dia sedang dieksploitasi oleh rezim Tiongkok tersebut.

Pakar Filipina lainnya mengatakan penundaan dalam mendapatkan kredit Tiongkok dapat menjadi berkah mengingat potensi beban utang, menggemakan peringatan yang disampaikan oleh Wakil Presiden AS Mike Pence. (ran)

Rekomendasi video:

Rasio Utang Rumah Tangga PDB Tiongkok Capai Rekor Tertinggi

https://www.youtube.com/watch?v=4qXDvdomaAo

Jaringan Usaha Minyak Rusia yang Didanai Kelompok Teror Dijatuhi Sanksi Ekonomi

0

EpochTimesId – Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi terhadap sebuah ‘jaringan pasar gelap’ pada 20 November 2018. Jaringan itu menggunakan perusahaan pelayaran Rusia untuk mengirim jutaan barel minyak Iran ke rezim Assad di Suriah, menurut Departemen Keuangan AS.

Suriah kemudian mendanai kelompok teroris Hamas dan Hizbullah, berkat jaringan perdagangan minyak gelap tersebut. Para peserta menggunakan skema yang rumit untuk menghindari sanksi AS yang sudah ada, termasuk penggunaan perusahaan farmasi untuk menyembunyikan sifat pembayaran yang dikirim dari Iran ke Rusia.

Iran dan Rusia menggunakan skema itu untuk menopang rezim Assad dan mendanai aktivitas fitnah rezim Iran di Suriah, menurut Menteri Keuangan Steven Mnuchin.

“Bank Sentral Iran terus mengeksploitasi sistem keuangan internasional, dan dalam hal ini bahkan menggunakan perusahaan yang namanya menggambarkan perdagangan barang-barang kemanusiaan sebagai alat untuk memfasilitasi transfer keuangan yang mendukung skema minyak ini,” kata Mnuchin dalam sebuah pernyataan.

“Amerika Serikat berkomitmen untuk menjatuhkan sanksi dan biaya keuangan pada Iran, Rusia, dan lainnya dalam upaya mereka untuk memperkuat kekuasaan otoriter Assad, serta mendukung pendanaan organisasi rezim teroris Iran.”

Departemen Keuangan mengidentifikasi Mohammad Amer Alchwiki, seorang warga negara Suriah, sebagai pemain sentral dalam skema tersebut. Alchwiki menggunakan perusahaannya yang berbasis di Rusia, Global Vision Group, untuk mengirim minyak Iran ke Suriah.

Pengusaha itu juga memfasilitasi transfer uang ke proxy Iran di Suriah, termasuk kelompok teroris Islam radikal Hizbullah dan Hamas. Sanksi juga menargetkan dua pejabat di bank sentral Iran, serta perusahaan pelayaran Rusia dan wakil direkturnya. Bank sentral Iran menyalurkan uang kepada perusahaan pelayaran Rusia melalui Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical Company.

“Terlepas dari nama yang terdengar seperti entitas individu, Tadbir Kish biasa mengirim uang secara ilegal ke Rusia pada berbagai kesempatan,” sambung Departemen Keuangan AS.

Akibatnya, jaringan itu dapat menggunakan Tadbir Kish sebagai saluran untuk transfer uang gelap ke Rusia. Sanksi AS terhadap Iran tidak mempengaruhi makanan dan obat-obatan.

Kementerian Keuangan AS merilis foto Alchwiki berpose dengan tumpukan uang tunai dan gambar dirinya di Rusia. Di Suriah, Alchwiki memfasilitasi transfer ratusan juta dolar ke proxy Iran di Suriah, termasuk entitas yang ditetapkan sebagai kelompok oleh AS. Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan bahwa hari-hari Alchwiki sebagai pengusaha internasional kini berakhir akibat dari sanksi tersebut.

Ilustrasi visual dari jaringan minyak Iran-Rusia-Suriah. (Foto : Departemen Keuangan AS/The Epoch Times)

Selain mendukung kelompok-kelompok teror, Iran mendukung rezim Assad karena melakukan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri selama Perang Sipil Suriah, menurut Departemen Keuangan. Sanksi itu dimaksudkan untuk menekan kampanye pengaruh jahat Iran dan mengirim peringatan kepada perusahaan pelayaran, perusahaan asuransi, dan pemilik kapal. Bahwa pengiriman minyak Iran akan dihukum dengan sanksi yang melumpuhkan, seorang pejabat senior pemerintah mengatakan kepada wartawan pada 20 November 2018.

“Rezim Iran terus memprioritaskan mengeluarkan uang untuk mengobarkan teror karena mendukung rakyatnya sendiri,” kata Menteri Muda untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Sigal Mandelker. “Ini adalah contoh lain dari rezim yang menggunakan hasil jutaan barel minyaknya untuk mendanai teroris dan rezim pembunuh Assad untuk merugikan rakyatnya sendiri.”

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan bahwa Iran mendukung rezim Assad dengan tujuan meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Pompeo juga mengatakan bahwa kehadiran Pasukan Penjaga Korps Islam Iran-Qods Iran di Suriah tidak dapat diterima.

Presiden Donald Trump telah menyalahkan Iran karena mendanai kegiatan destabilisasi di seluruh dunia. Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir multinasional dengan Iran pada tanggal 8 Mei 2018. Sebagai bagian dari penarikan diri, Washington memberlakukan kembali semua sanksi pra-kesepakatan terhadap Iran. Amerika Serikat memberlakukan kembali gelombang akhir sanksi Iran-sanksi dua minggu sebelum langkah-langkah terhadap jaringan minyak Iran-Rusia-Suriah.

Pada awal pemerintahannya, Donald Trump menuding Iran sebagai pendukung utama terorisme Islam radikal. Presiden AS itu kemudian menjalin aliansi dengan Arab Saudi untuk melawan Iran dan, dalam pidato selama kunjungan ke Riyadh, menyerukan kepada negara-negara di seluruh Timur Tengah untuk memilih salah satu sisi.

“Negara Iran, bertanggung jawab atas perang proksi berdarah melawan Arab Saudi di Yaman, berusaha mengacaukan upaya Irak yang rapuh pada demokrasi, mendukung kelompok teror Hizbullah di Lebanon, menopang diktator Bashar Assad di Suriah (yang telah membunuh jutaan warga negara sendiri), dan banyak lagi,” kata Trump dalam pernyataan 20 November yang dirilis Kementerian Keuangan. “Demikian juga, orang-orang Iran telah membunuh banyak orang Amerika dan orang-orang tak berdosa lainnya di seluruh Timur Tengah.” (@IvanPentchoukov/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Di Papua Nugini, Komunis Tiongkok Melarang Media Meliput Pertemuan Xi dengan Pemimpin Pulau Pasifik

0
Oleh  Mimi Nguyen Ly-The Epochtimes

Epochtimes.id- Sejumlah pejabat komunis Tiongkok menolak media lokal dan internasional yang telah diundang untuk meliput pertemuan Xi Jinping dengan para pemimpin Pulau Pasifik di Port Moresby, Papua Nugini, 18 November 2018.

Xi Jinping menyelenggarakan jamuan makan malam dengan para pemimpin delapan negara Kepulauan Pasifik yang setuju dengan kebijakan beijing “One China” — Papua Nugini, Kepulauan Cook, Fiji, Niue, Samoa, Tonga, Vanuatu, dan Negara Federasi Mikronesia.

Ketika para jurnalis tiba di hotel tempat pertemuan itu digelar, sejumlah pejabat komunis Tiongkok mengatakan kepada mereka agar pergi.

The Australian Broadcasting Network (ABC), salah satu media yang diundang, mengatakan bahwa seorang petugas keamanan lokal juga mengancam operator kamera ABC yang telah mengambil gambar karena pers ditolak masuk.

ABC merupakan di antara media lokal lainnya yang telah terdaftar melalui Pemerintah PNG untuk meliput kunjungan Xi. ABC telah diberikan pass khusus untuk meliput kegiatan APEC.

Pertemuan itu dilakukan karena banyak negara berusaha mempengaruhi kawasan Pasifik.

“Xi tidak akan datang dengan tangan kosong … Hampir sepertiga dari basis dukungan Taiwan yang tersisa berada di wilayah kepulauan Pasifik. Diplomasi buku cek masih aktif dan baik di bagian dunia ini,” kata Jonathan Pryke dari lembaga pemikir Australia The Lowy Institute, berkomentar sebelum pertemuan itu dilansir dari AFP.

“[Daratan] China telah jauh lebih agresif dalam memilih basis dukungan Taiwan,” kata Pryke.

Seorang wartawan surat kabar Post Courier menceritakan kejadian 16 November 2018.

“Saya berkata ‘Kami di sini untuk meliput pertemuan, nama kami telah diajukan,’ dan mereka mengatakan ‘Tidak, kalian semua keluar,’” kata Gorethy Kenneth, menurut ABC.

Namun, ia mencatat bahwa hanya media pemerintah Tiongkok diizinkan masuk.

Beberapa media lokal di Papua New Guinea menggambarkan perlakukan itu sebagai “tamparan di wajah,” demikian laporan ABC.

“Dikatakan bahwa kami tidak diizinkan merongrong kebebasan pers kami. Kami memiliki kebebasan pers di negara ini, ” kata Helen Tarawa Rei, seorang jurnalis senior koran Nasional The PNG kepada ABC.

“Ini cukup mengecewakan karena sebagai Kepulauan Pasifik, untuk pertemuan sebesar ini, dan PNG menjadi negara tuan rumah, kami semua menantikan untuk meliput ini,” katanya.

“Kami cukup terkejut karena kami ingin mendengar banyak hal yang terjadi di sana dengan para pemimpin Kepulauan Pasifik, dan sayangnya kami tidak diizinkan dan kami hanya bertanya-tanya mengapa,” imbuhnya.

Tarawa Rei menuturkan makan malam itu bukan pertama kalinya dalam kunjungan Xi ke PNG menyebabkan akses media telah dikontrol secara ketat.

Dia menceritakan pembatasan ketat pada upacara pembukaan jalan Port Moresby pada bulan Oktober di mana hanya media Tiongkok yang diberikan akses untuk meliput pidato.

“Kami diberitahu untuk tidak merekam, tidak menaruh perekam atau telepon seluler di dekat pembicara,” katanya.

Pada insiden lainnya pada bulan Oktober, media yang diundang untuk mendokumentasikan kedatangan Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi di bandara Port Moresby turut diseret. Mereka termasuk ABC dan stasiun lokal NBC. (asr)

Ikuti Mimi di Twitter: @miminguyenly

Kritikus Kremlin Bersatu Hentikan Upaya Rusia Jadi Kepala Interpol

0

EpochTimesId – Dua kritikus Kremlin yang paling terkenal bergabung pada 20 November 2018. Mikhail Khodorkovsky dan Bill Browderuntuk mencoba menghentikan upaya seorang diplomat Rusia untuk menjadi presiden berikutnya dari organisasi polisi internasional, Interpol.

Dua aktivis anti Putin itu mengatakan mereka khawatir Moskow akan menyalahgunakan jabatan itu. Rusia bisa saja menyalahgunakan jabatan Kepala Interpol untuk memburu para pengkritiknya.

Sidang Umum Interpol akan memilih presiden baru pada 21 November 2018. Pemilihan dilakukan setelah petahana, Meng Hongwei dari Tiongkok menghilang pada bulan September. Beijing kemudian mengatakan telah menahan Meng, sehubungan dengan penyelidikan kasus penyuapan.

Persaingan untuk menggantikan posisi Meng berubah menjadi isu politik setelah Alexander Prokopchuk, mantan jenderal besar di Kementerian Dalam Negeri Rusia, muncul sebagai salah satu favorit untuk mendapatkan jabatan itu. Prospek yang mengkhawatirkan bagi para kritikus Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pembangkang Rusia dan mantan taipan minyak, Mikhail Khodorkovsky memberikan konferensi pers di London bersama kritikus Kremlin kelahiran Amerika Serikat, Bill Browder pada 20 November 2018. Mereka memperingatkan Sidang Umum Interpol bahwa Prokopchuk akan mempermudah Kremlin untuk memanipulasi Interpol. Moskow telah membantah klaim seperti itu.

“Menunjuk orang seperti itu kepada kepala organisasi kepolisian internasional tidak hanya akan merusak reputasi semua negara anggota Interpol, tetapi akan membawa ancaman besar bagi mereka yang mungkin dianggap sebagai korban potensial penganiayaan politik,” kata Khodorkovsky.

Putin membebaskan Khodorkovsky pada tahun 2013 setelah menghabiskan satu dekade di penjara karena kasus penipuan, sebuah tuduhan yang dikatakan Khodorkovsky dibuat untuk menghukumnya karena mendanai oposisi politik. Presiden Putin menuding pengusaha itu sebagai pencuri uang rakyat.

Browder, kepala investasi dana Hermitage Capital Management, telah memimpin kampanye untuk mengungkap korupsi dan menghukum para pejabat Rusia yang dia tuduh atas kematian pengacara Sergei Magnitsky pada 2009 di sebuah penjara di Moskow.

“Jika seorang Rusia adalah presiden organisasi ini, Rusia akan bertindak atas instruksi Vladimir Putin,” kata Browder, yang dulu mendukung presiden sebelum menjadi salah satu pengkritik internasionalnya yang paling keras kepala.

“Untuk menempatkan wakilnya yang bertanggung jawab atas organisasi kejahatan perang internasional yang paling penting adalah seperti menempatkan mafia yang bertanggung jawab,” kata Browder.

Para jaksa Rusia mengatakan pada 19 November 2018, bahwa mereka mencurigai Browder memerintahkan serangkaian pembunuhan, termasuk terhadap Magnitsky.

Empat senator AS bersama-sama mendesak Presiden Donald Trump untuk menentang pencalonan Prokopchuk dan menuduh Rusia menyalahgunakan Interpol untuk kepentingan pribadi. Polisi rusia disebut melecehkan para pembangkang dengan mengeluarkan surat perintah, yang dikenal sebagai ‘Red Notice’, untuk upaya penangkapan terhadap pembangkang.

Browder sempat ditahan oleh polisi Spanyol pada bulan Mei 2018, berkat ‘Red Notice’ Interpol Rusia yang kemudian dianggap tidak sah.

Politisi di Lithuania dan Ukraina telah mendesak pemerintah mereka untuk mengundurkan diri dari Interpol jika Prokopchuk terpilih. Sementara Inggris mengatakan mendukung kompetitornya asal Korea Selatan, Kim Jong Yang, yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden senior organisasi tersebut.

Kremlin mengatakan pada 20 November 2018 bahwa penentangan terhadap pencalonan Prokopchuk oleh senator AS adalah bentuk ikut campur terhadap organisasi independen.

“Ini mungkin semacam gangguan tertentu dalam proses pemilihan organisasi internasional,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

Kementerian Dalam Negeri Rusia membela Prokopchuk.

“Kami melihat kampanye yang ditujukan untuk mendiskreditkan kandidat Rusia,” katanya dalam sebuah pernyataan, mengeluh tentang apa yang disebut politisasi Interpol yang tidak dapat diterima.

“Alexander Prokopchuk memiliki pengalaman bertahun-tahun bekerja di lingkup penegakan hukum dan saat ini adalah wakil presiden Interpol, yang menegaskan kepercayaan dan penghargaan tinggi atas pengalamannya pada organisasi internasional.”

Jika terpilih, Dia akan melaksanakan tugasnya semata-mata demi kepentingan Interpol sendiri, kata kementerian itu.

Sebanyak 194 negara anggota Interpol masing-masing memiliki suara dalam pemilihan yang akan digelar di Dubai. Pemenang akan menjalani dua tahun mandat asli yang tersisa, dari masa jabatan empat tahun Meng Hongwei. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Reaksi Presiden AS ke-40 Reagan Ketika “Ditembak” Saat Berpidato

0

Chen Juncun

Presiden AS ke-40 Ronald Wilson Reagan dianggap sebagai salah satu presiden terbesar Amerika Serikat. Dia terkenal dengan pidatonya yang sangat meyakinkan.

Dalam sebuah pidato di hadapan publik, presiden yang humoris itu mengalami “penembakan”, tapi tetap tidak mengubah rasa humornya dan membuat reaksi tak terduga bagi banyak orang.

Pada 12 Juni 1987, Reagan tiba di Bandara Tempelhof di Berlin dengan pesawat khusus untuk berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun ke-750 pendirian kota Berlin.

Reagan berbicara di hadapan ratusan orang Amerika di Pangkalan Angkatan Udara AS di bandara. Tempat itu dihiasi dengan banyak balon berwarna-warni, suasananya meriah.

Pada saat Reagan berpidato, sebuah balon tiba-tiba meletus keras “Dor!”, yang terdengar seperti suara tembakan dari moncong senapan pembunuh. Saat itu, dia memutus pidatonya dan berseloroh: “(Saya) tidak kena (missed me).”

Reaksi lucu Reagan membuat hadirin tertawa dan tepuk tangan pun membahana. Reaksinya itu juga mengingatkan pada penembakannya di masa lalu pada 30 Maret 1981, ketika Reagan yang baru menjabat selama lebih dari dua bulan.

Dia tertembak di paru-parunya oleh seorang pria yang mengalami gangguan mental di sebuah hotel di Washington. Reagan mengalami pendarahan internal parah, namun berkat penyelamatan yang tepat waktu dia pun pulih dengan cepat.

Menurut United Press International, Reagan juga menyanyikan “Selamat Ulang Tahun kepadamu” pada perayaan yang bergaya Amerika di Berlin.

Pada saat itu dia yang berusia 76 tahun, dengan dengan gaya kocak berkata kepada hadirin, “Anda sepertinya tidak sering menghadiri pesta ulang tahun dari seseorang (atau sesuatu) yang lebih tua dari saya.”

Juga pada hari itu 12 Juni 1987, Reagan membuat pidato bersejarah yang terkenal di depan Gerbang Brandenburg (Gate) di persimpangan Berlin Timur dan Barat . Dia menyerukan kepada pemimpin Uni Soviet untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi serta merobohkan Tembok Berlin.

Ungkapan Reagan “Runtuhkan tembok ini (Tear down this wall)!” dalam pidatonya telah menjadi pepatah klasiknya yang dikenal luas oleh dunia.

Setelah 29 bulan pidato Reagan itu, Tembok Berlin benar-benar runtuh dan tak lama kemudian Uni Soviet menyusul tercerai-berai.

Pada 12 September 1990, Reagan, yang telah pensiun sebagai presiden Amerika Serikat, kembali mengunjungi Berlin.

Dia mengangkat sendiri tatah dan palu serta secara simbolis menggempur sebidang sisa Tembok Berlin sebagai saksi sejarah. (hui/whs/asr)

Artikel ini Terbit di Epochtimes Versi bahasa Indonesia Edisi 579

100 Korban Lion Air PK-LPQ Berhasil Dikenali

0

Epochtimes.id- Tim Disaster Victim Identification Kepolisian Republik Indonesia (DVI POLRI) pada Minggu (18/11/2018) memberikan hasil identifikasi dua jenazah, yaitu atas nama Janu Daryoko (laki-laki) dan RR Savitri Wulurastuti (wanita).

Pihak Lion Air dalam rilisnya menyatakan konfirmasi tersebut telah disampaikan pukul 17.00 WIB setelah adanya rekonsiliasi serta kecocokan hasil tes forensik dan ante-mortem dengan data DNA yang sebelumnya sudah diberikan pihak keluarga kepada tim DVI POLRI.

“Atas nama Lion Air, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga dan handai taulan,” demikian keterangan Lion Air.

Lion Air pada Minggu (18/11/2018)  sudah menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga melalui upacara yang berlangsung di Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto (RS POLRI), Jakarta. Penyerahan dari Lion Air diwakilkan oleh Safety Director of Wings Air, Capt. Iyus Susianto.

Hingga saat ini total yang sudah teridentifikasi 100 jenazah, dengan rincian laki-laki 73 orang dan wanita 27 orang.

Sebelumnya, pada Sabtu (17/ 11) teridentifikasi atas nama Xherdan Fachridzi (laki-laki), Emma Ratna Puri (wanita) dan Sastiarta (laki-laki). Pada Jumat (16/ 11) atas nama Ahmad Mughni HS (laki-laki), Tami Julian (laki-laki) dan Hardy (laki-laki).

Pada Kamis (15/ 11) atas nama Muhammad Safi’i (laki-laki), Naqiya Azmi (wanita) dan Maria Ulfah (wanita). Pada Rabu (14/ 11) atas nama Robert Susanto (laki-laki), Nikki Bagus Santoso (laki-laki), Shella (wanita) dan Zuiva Puspita Ningrum (wanita).

Pada Selasa (13/ 11) teridentifikasi atas nama Adonia M Bongkal (laki-laki), Alfiani Hidayatul Solikah (wanita) dan Andrea Mafredy (laki-laki). Pada Senin (12/ 11) atas nama Shandy Johan Ramadhan (laki-laki), Deryl Fida Febrianto (laki-laki) dan Firmansyah Akbar (laki-laki).

Pada Sabtu (10/ 11) atas nama Rivandi Pranata (laki-laki) dan Joyo Nuroso (laki-laki). Pada Jumat (09/ 11) atas nama Darwin Harianto (laki-laki), Fendi Christanto (laki-laki), Ambo Malibone HM (laki-laki), Capt. Muas Efendi (laki-laki), Murdiman (laki-laki) dan Kyara Aurine Daniendra Giwitri (balita – wanita).

Pada Kamis (08/ 11) atas nama Tri Haszka Hafidzi (laki-laki), Inayah Fatma Kurnia Dewi (wanita), Hesti Nuraini (wanita), Junior Pribadi (laki-laki), Mery Yulyanda (wanita), Yunita (wanita), Daryanto (laki-laki), Arif Yustian (laki-laki), Denny Maulana (laki-laki), Shintia Melina (wanita), Tan Toni (laki-laki), Indra Bayu Aji (laki-laki), Linda (wanita), Filzaladi (laki-laki), Ary Budiastuti (wanita), Wendy (laki-laki), Hasnawati (wanita), Dolar (laki-laki), Abdul Efendi (laki-laki) dan Hedy (laki-laki).

Pada Rabu (07/ 11) atas nama Kasan (laki-laki), Rafezza Wijaya (bayi laki-laki), Radika Wijaya (laki-laki), Sekar Maulana (laki-laki), Rio Ananda Pratama (laki-laki), Eling Sutikno (laki-laki), Sahabudin (laki-laki).

Pada Selasa (06/ 11) atas nama Daniel Suharjani Jaya (laki-laki), Cosa Riyanda Sohab (laki-laki), Martono (laki-laki), Rebagus Nurwito Desi Putra (laki-laki), Imam Riyanto (laki-laki), Tesa Kautsar (laki-laki), Wahyu Aldila (laki-laki), Mawar Serjati (wanita), Herjuno Dartito (laki-laki), Mack Stanly (laki-laki), Ubaidilah Salabi (laki-laki), Ibnu Hajar Riyandi Hantoro (laki-laki), Mattew Darryl Pongkal (laki-laki), Ariawan Komardi (laki-laki), Paul Ferdinand Ayorbaba (laki-laki), Nurul Dyah Ayu Shitaresmi (wanita), Dony (laki-laki).

Pada Senin (05/ 11) atas nama Rudolf Petrous Sayers (laki-laki), Eka Suganda (laki-laki), Fifi Hajanto (wanita), Hendra (laki-laki), Dede Anggraini (wanita), Vera Junita (wanita), Restia Amelia (wanita), Eryanto (laki-laki), Reni Ariyanti (wanita), Muhammad Ravi Andrian (laki-laki), Niar Ruri Sunarniat Soegiyono (laki-laki), Sudibyo Onggowardoyo (laki-laki) dan Mito (laki-laki).

Pada Minggu (04/ 11) atas nama Dodi Junaidi (laki-laki), Muhammad Nasir (laki-laki), Janry Efriyanto Sianturi (laki-laki), Karmin (laki-laki), Harwinoko (laki-laki), Verian Utama (laki-laki), Rohmanir Pandi Sagala (laki-laki). Sabtu (03/ 11) atas nama Fauzan Azima (laki-laki), Wahyu Susilo (laki-laki) dan Endang Sri Bagus Nita (wanita). Pada Jumat (02/ 11) Chandra Kirana (laki-laki), Monni (wanita) dan Hizkia Jorry Saroinsong (laki-laki) serta Rabu (31/10) Jannatun Shintya Dewi (wanita).

Tim DVI POLRI juga masih melaksanakan proses identifikasi mendalam yang melingkupi forensik dan tes DNA. (asr)

Kota Perbatasan Tijuana Kewalahan Tangani Gelombang Ribuan Pengungsi

0

EpochTimesId – Lebih dari 2.400 migran, telah mencapai kota perbatasan Meksiko, Tijuana pada malam hari, 17 November 2018. Ribuan imigran gelap lainnya yang sebagian besar berasal dari Honduras itu, diperkirakan akan menyusul dalam beberapa hari mendatang.

Mayoritas pengembara itu tinggal di tenda dan dipan di kompleks olahraga kota, di distrik Zona Norte, Tijuana. Kawasan yang terletak cukup berdekatan dengan pos penyeberangan perbatasan San Ysidro, menuju Amerika Serikat.

Walikota Tijuana, Juan Manuel Gastelum, memohon kepada otoritas federal dari Meksiko dan Honduras untuk membantu mereka. Karena kota mereka dibanjiri oleh migran.

“Pemerintah federal mengizinkan para migran untuk bergerak melalui berbagai negara bagian tanpa mengendalikan situasi, sepanjang jalan sampai mereka mencapai kota kami,” kata Gastelum dalam sebuah pernyataan, baru-baru ini.

“Itu sebabnya kami meminta bantuan kepada para migran. Saya akan melihat apakah warga Tijuana ingin tetap menerima migran, tetapi untuk saat ini kami tidak akan menolak bantuan.”

Gastelum menambahkan, dia telah bertemu dengan duta besar Honduras, Alden Rivera Montes. Duta besar meyakinkannya bahwa pemerintah Honduras akan bertanggung jawab atas kebutuhan dasar kemanusiaan para migran.

Walikota mengatakan duta besar Honduras juga berjanji untuk mendirikan konsulat bergerak dan mulai mengidentifikasi semua migran.

“Semua orang di Tijuana memiliki teman dan keluarga yang berasal dari negara bagian lain di Meksiko. Akan tetapi mereka yang datang untuk menimbulkan gangguan tidak akan ditoleransi,” kata Gastelum.

Rogelio Contreras Garcia, petugas komunikasi polisi kota Tijuana, mengatakan tujuh dari migran telah ditangkap dalam dua hari sebelumnya. Mereka ditangkap karena pelanggaran ringan seperti kepemilikan mariyuana.

Seorang perwira polisi yang ditempatkan di kamp migran mengatakan kepada The Epoch Times bahwa dia mendengar para anggota kafilah bercerita, bahwa mereka adalah bagian dari geng MS-13 yang kejam.

Meskipun Meksiko telah menawarkan suaka, termasuk pekerjaan dan tempat tinggal, kepada para migran, sebagian besar menolak dan terus berupaya menuju ke perbatasan AS.

Para pejabat kepolisian Tijuana mengatakan penduduk setempat berencana untuk memprotes para migran pada 18 November 2018 waktu setempat. (CHARLOTTE CUTHBERTSON/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Prancis Berencana Legalkan Mata Uang Digital

0

EpochTimesId — Ratusan cryptocurrency diterbitkan setiap bulan. Negara-negara di dunia menghadapi pilihan: melarang, membiarkan tidak diatur (ilegal), atau membuat aturan untuk menjinakkan mereka.

Prancis mengejar opsi ketiga, yang mungkin dianggap sebagai landasan tengah bagi budaya Gallic Prancis. Mereka ingin cryptocurrency akan dapat dikeluarkan di Perancis, selama mereka setuju untuk diatur. Dengan demikian, ini akan menjadi salah satu negara besar pertama yang mengatur apa yang disebut penawaran koin awal (ICOs).

Jika penerbit koin mendaftar ke regulasi, Prancis berpendapat bahwa mereka akan dilihat sebagai lebih dapat dipercaya oleh investor. Sehingga akan membantu mata uang digital untuk mendapatkan kredibilitas dalam jangka panjang. Perancis bahkan akan menawarkan sertifikasi jika diinginkan oleh penerbit. Hanya ada satu harapan kecil: Negara Prancis akan membebankan pajak.

“Komunitas [cryptocurrency] siap membayar pajak selama mereka tidak disita,” kata Fabrice Heuvrard, auditor yang bekerja dengan satuan tugas gabungan pemerintah-industri yang menyusun aturan akuntansi untuk ICO di Perancis.

Perusahaan biasanya meluncurkan ICO untuk mengumpulkan uang pada platform baru atau untuk mendanai bisnis yang menggunakan cryptocurrency dan blockchain. Sebagian besar koin yang diterbitkan dalam ICO digunakan sebagai alat pembayaran di situs web, meskipun beberapa diperdagangkan di pasar sekunder.

Dalam upaya untuk memancing komunitas cryptocurrency keluar dari bayang-bayang (ilegal), Perancis akan memperkenalkan aturan baru awal tahun depan.

Tujuannya adalah untuk membangun pasar di Paris bagi perusahaan-perusahaan yang meningkatkan modal melalui penerbitan cryptocurrency dan dalam proses mengambil sebagian dari bisnis yang berkembang, meningkatkan pendapatan pajak, dan memberikan keamanan kepada investor.

CoinSchedule, situs web pelacakan ICO, memperkirakan ada $ 22 miliar telah ditingkatkan melalui peluncuran pada 2018 saja.

Perancis tidak sendirian dalam mencari ceruk di sektor ini, meskipun beberapa ekonomi mengambil pendekatannya.

Di Inggris, sebagian besar ICO tidak diregulasi, dengan pengawas keuangan memutuskan berdasarkan kasus per kasus apakah penerbitan itu termasuk dalam kewenangannya.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS ingin membawa ICO di bawah payung peraturan sekuritas, tetapi belum melakukannya. Di Tiongkok dan Korea Selatan, ada larangan total terhadap cryptocurrency karena kekhawatiran penipuan dan spekulasi.

Di pasar yang tidak diatur di mana tidak ada aturan berlaku, investor dibiarkan benar-benar tidak terlindungi jika ada yang tidak beres, dan itu sering terjadi.

Menurut Coinmarketcap.com, ada 2.080 cryptocurrency yang beroperasi. Namun DeadCoins.com telah mengidentifikasi lebih dari 900 perusahaan yang tidak lagi aktif. Mereka mengatakan hampir 200 entitas dianggap sebagai penipuan.

Berdasarkan rancangan peraturan Perancis, pihak berwenang akan memverifikasi siapa yang berada di belakang penerbitan koin digital baru. Mereka akan memeriksa apakah emiten memiliki rencana untuk mengembalikan uang, jika proyek gagal, dan memaksa mereka untuk mematuhi aturan ‘ketahui pelanggan Anda’.

Permintaan untuk Aturan
Di Prancis, perusahaan telah mengumpulkan lebih dari $ 100 juta melalui 15 penawaran koin awal sejauh ini. Enam puluh delapan lainnya sedang dalam proses, yang mana Impak Finance adalah salah satunya, menurut pendekatan banding Prancis.

“Regulator yang berbeda telah hiper, hyper-proaktif,” kata Paul Allard, kepala eksekutif dari perusahaan yang berbasis di Kanada, yang berniat untuk meningkatkan 400.000 euro ($ 456.000) melalui penawaran koin digital di Perancis.

Pertanyaan tentang status pajak belum diselesaikan. Idenya akan mempertimbangkan jumlah yang dinaikkan sebagai pendapatan penjualan dan pajak itu sesuai. Pertanyaan tentang pajak pertambahan nilai – yang 20 persen di Prancis – belum diselesaikan, kata seorang pejabat kementerian keuangan.

Gagasan sertifikasi pemerintah mungkin tidak menarik bagi beberapa penggemar crypto yang menyukai kerahasiaan atau privasi. Akan tetapi ada permintaan untuk regulasi dari banyak penerbit, kata Henry James, wakil CEO Fincross International.

“Banyak penerbit token berjuang melawan stigma yang terkait dengan cryptocurrency: Mereka berisiko dan menghadirkan peluang bagi para penipu,” kata Henry. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Karyawan Bunuh Diri di Sektor Manufaktur Teknologi Tiongkok Gambaran Kondisi Kerja Keras

0

Di antara sasaran yang ditetapkan dalam agenda nasional Beijing, seperti kebijakan “Made in China 2025”, adalah untuk menopang sektor manufaktur teknologi negara dan memajukan reputasi Tiongkok sebagai sebuah kekuatan berteknologi tinggi.

Namun, sektor yang sangat banyak teknologi ini, yang memasok dunia dengan gadget elektronik, saat ini menghadapi masalah serius tentang bunuh diri para karyawan. Sebagian besar kesalahan terletak pada rezim Tiongkok, menurut sebuah penelitian baru-baru ini.

Lembaga Hak Asasi Ekonomi (Economic Rights Institute – ERI) yang berpusat di Hong Kong dan Electronics Watch, sebuah organisasi pemantau independen untuk hak-hak buruh, bersama-sama telah menerbitkan sebuah studi tentang hubungan antara kondisi kerja dan bunuh diri di sector-sektor elektronik Tiongkok pada 14 November.

Studi ini meneliti 167 kasus percobaan atau bunuh diri yang dilakukan berdasarkan sumber internet sejak tahun 2010. Selain itu, penelitian ini melakukan survei dengan 5.592 karyawan dari 44 perusahaan elektronik Tiongkok, dan mewawancarai 252 karyawan dari empat perusahaan Tiongkok.

Studi tersebut menemukan beberapa faktor yang berkontribusi termasuk para pengusaha mengabaikan tanda-tanda stres karyawan, menggunakan hukuman untuk menegakkan persyaratan produktivitas, dan menolak memberikan bonus karyawan yang dijanjikan ketika mereka pertama kali direkrut. Selain itu, studi ini menemukan bahwa para pengusaha sering menggunakan paksaan untuk menjaga karyawan dalam siklus kerja berulang yang berulang-ulang untuk 80 jam atau lebih per minggu, termasuk memaksa lembur, menahan pendapatan agar karyawan tidak mengundurkan diri, menolak permintaan cuti, serta mendenda karyawan untuk pekerjaan yang tidak selesai.

Para pengusaha ini bertanggung jawab atas bunuh diri di perusahaan mereka, kata laporan tersebut.

“Karyawan bunuh diri di sektor elektronik Tiongkok mencerminkan penindasan terhadap suara kolektif para pekerja,” kata Dimitri Kessler, direktur ERI dan salah satu penulis studi tersebut, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di situs web Electronics Watch.

Studi menunjukkan puncak dalam jumlah kasus bunuh diri pada tahun 2010, yang paling menonjol dengan satu perusahaan Tiongkok, hanya diidentifikasi sebagai “Pemasok F,” yang telah menyaksikan “bunuh diri berantai.” Sejak saat itu, jumlah kasus bunuh diri yang dilaporkan di Tiongkok telah menurun, kata laporan.

Namun penulis laporan tersebut tidak percaya bahwa penurunan kasus bunuh diri yang dilaporkan adalah “benar-benar karena lebih sedikit insiden bunuh diri karyawan. Mungkin pemerintah menjadi khawatir… ini memicu kontrol yang lebih ketat tentang pemberitaan kasus bunuh diri secara publik.”

Meskipun studi ini tidak mengidentifikasi “Pemasok F”, banyak referensi yang memastikan bahwa ia adalah, sebenarnya, pemasok Apple Foxconn. Pada tahun 2010, setidaknya 14 karyawan Foxconn meninggal dalam kasus bunuh diri yang jelas yang terkait dengan kondisi kerja yang sulit.

Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana ketatnya sensor Beijing terhadap berita tentang bunuh diri yang sebenarnya mengacaukan upaya-upaya apa pun untuk mengurangi bunuh diri.

“Penyensoran merusak solusi-solusi lebih dalam ketika ia memungkinkan para pengusaha untuk menghindari tanggungjawab atas kelalaian yang secara langsung berkontribusi terhadap bunuh diri tersebut. Dan ia mencegah pemantauan dan analisis frekuensi serta evolusi bunuh diri yang lebih efektif yang dapat berkontribusi pada upaya-upaya pencegahan,” kata studi tersebut.

Ini bukan hanya insiden bunuh diri yang disensor. Studi tersebut menemukan bahwa cerita-cerita online tentang korban bunuh diri, seperti kritik terhadap majikan, atau kekejaman polisi dan kecurigaan kesalahan perusahaan, kadang-kadang dihapus oleh sensor internet. Penyensoran semacam itu menghambat kemungkinan pemantauan independen yang dapat “menekan pengusaha untuk menghormati norma-norma dan persyaratan yang masuk akal dalam tanggapan mereka terhadap bunuh diri,” menurut penelitian.

Korban bunuh diri dan keluarga korban bunuh diri juga dirugikan ketika memperjuangkan hak mereka, mengingat bahwa pengusaha di Tiongkok telah diketahui berkolusi dengan polisi setempat.

Dalam satu insiden pada November 2014, menurut laporan, seorang karyawan yang tidak diketahui namanya telah dijebloskan ke penjara oleh polisi setempat, dituduh mengganggu ketertiban di tempat kerjanya, setelah ia mengancam akan melompat dari jendela lantai dua karena penghasilan yang dipotong.

Pada April 2013, seorang karyawan di sebuah pabrik milik perusahaan semikonduktor ASM berbasis di Hong Kong, yang terletak di pusat manufaktur Shenzhen di Tiongkok selatan, meninggal dua hari setelah ia dan pekerja-pekerjanya mengorganisir pemogokan terhadap keputusan perusahaan untuk pindah dari Shenzhen.

Polisi setempat melaporkan kematiannya sebagai bunuh diri, meskipun anggota keluarga pria tersebut mengungkapkan kekhawatiran bahwa “majikan dan polisi menggunakan kedok bunuh diri untuk menyembunyikan pembunuhan terkait dengan pemogokan tersebut,” ungkap penelitian tersebut. (ran)

Ikuti Frank di Twitter: @HwaiDer

Rekomendasi video:

Siswa siswa SMA di Tiongkok Mencoba Bunuh Diri, Gegara Wabah TBC yang Diabaikan

https://www.youtube.com/watch?v=U7bPlxSsiVI

Pendiri Koran Amerika yang Terhubung dengan Beijing Ditembak di Kantor California

0

Xie Yining, pendiri dan ketua surat kabar berbahasa Mandarin yang berbasis di AS, China Press, tewas ditembak di kantor penerbitan di Alhambra, California, menurut laporan surat kabar lokal San Gabriel Valley Tribune.

Setelah menerima panggilan telepon pada 16 November dari seorang pria yang mengatakan dia telah ditembak, polisi setempat menemukan Xie, 58 tahun, di kantor surat kabarnya, di mana dia telah dinyatakan meninggal. Polisi menemukan pistol di tempat kejadian dan menangkap seorang karyawan yang diidentifikasi sebagai Zhong Qi Chen, 56 tahun, karena dicurigai yang melakukan pembunuhan.

Zhong saat ini ditahan dengan jaminan US$1juta. Polisi tidak menunjukkan motif penembakannya.

LATAR BELAKANG SURAT KABAR

China Press, yang lebih dikenal sebagai Qiao Bao dalam bahasa Mandarin, adalah surat kabar berbahasa Mandarin yang sudah lama dikenal di komunitas imigran AS karena pandangannya yang pro-Beijing dan kecenderungan untuk mengulang propaganda Beijing dalam isu-isu skala luas.

Selama sengketa perdagangan saat ini antara Tiongkok dan Amerika Serikat, misalnya, China Press telah menerbitkan artikel yang memajukan propaganda Beijing, seperti tentang sengketa perdagangan sedang ditekan oleh Presiden Donald Trump untuk memenangkan suara Republik pada pemilihan paruh waktu bulan November.

Sejak Beijing meluncurkan penganiayaan nasional terhadap kelompok spiritual Falun Gong pada tahun 1999, China Press telah berada di antara sejumlah surat kabar Tiongkok di luar negeri yang mengulangi propaganda di media pemerintah Tiongkok, mencemarkan ajaran meditasi tersebut beserta para praktisinya. Sementara itu, media Tiongkok sering mem-posting ulang artikel-artikel China Press, seperti yang berjudul, “Overseas Chinese in Seattle support China’s sovereignty in the South China Sea” (Tionghoa Luas Negeri di Seattle Mendukung Kedaulatan Tiongkok di Laut China Selatan), pada bulan Juli 2016.

Banyak yang menduga bahwa koran tersebut sebenarnya dijalankan oleh rezim Tiongkok.

Di atas kertas, surat kabar tersebut berada di bawah payung Rhythm Media Group, sebuah perusahaan yang terdaftar di California yang didirikan pada tahun 2003 dengan beberapa outlet berita berbahasa Mandarin, sebuah perusahaan produksi film, dan sebuah pusat budaya di profilnya. Karena latar belakang Xie dan melihat sejarah perusahaan tersebut menunjukkan bahwa hal itu, pada kenyataannya, memiliki hubungan dekat dengan Beijing.

Pada 18 November, China Press menerbitkan obituari (berita kematian) yang tersebar tentang kematian Xie, memberikan kronologi singkat dalam biografinya. Setelah lulus dari universitas pada tahun 1982, Xie menjadi reporter untuk China News Service yang dikelola pemerintah. Pada tahun 1987, Xie menjadi koresponden Gedung Putih untuk layanan berita. Pada tahun 1992, ia meninggalkan posisinya untuk mendirikan China Press di San Francisco; surat kabar tersebut juga memiliki edisi-edisi di Los Angeles dan New York.

Secara khususnya, obituari China Press telah menyertakan pernyataan belasungkawa dari kantor konsulat Tiongkok di Los Angeles.

“Di bawah kepemimpinan Mr. Xie, China Press memberi kontribusi besar … untuk melayani orang-orang Tionghoa di luar negeri di Amerika,” kata pernyataan tersebut.

Xie telah menghadiri acara-acara yang diadakan oleh Kantor Urusan Luar Negeri rezim komunis Tiongkok beberapa kali selama bertahun-tahun. Pada bulan April 2016, situs web resmi kantor tersebut mem-posting ulang artikel-artikel media yang menyebutkan partisipasi Xie dalam tur pers untuk inkubator teknologi di Provinsi Jiangsu yang diselenggarakan untuk outlet-outlet media luar negeri.

KONEKSI KE KANTOR URUSAN LUAR NEGERI TIONGKOK

Pada tahun 2001, lembaga think tank AS, Jamestown Foundation, mencantumkan China Press sebagai surat kabar Tiongkok di luar negeri “yang dikendalikan langsung oleh pemerintah Tiongkok.” Namun tidak jelas organ mana dari Partai Komunis Tiongkok yang mengarahkannya.

Pada tahun 2006, China Press berada di antara daftar beberapa gerai luar negeri yang bermarkas di AS yang menandatangani perjanjian kemitraan dengan China News Service, di bawah konsorsium media yang disebut Korporasi Media Budaya Amerika-Asia (U.S.-Asia Culture Media Corporation).

“Korporasi media” ini dijalankan oleh Kantor Urusan Luar Negeri Tiongkok, sebagaimana diklaim dalam laporan pengungkapan publik tahun 2011 yang ditulis oleh mantan pembawa acara televisi untuk Sinovision, perusahaan media AS lainnya di dalam korporasi tersebut. Wang Aibing menulis pengaduan tersebut untuk mengungkap korupsi di tempat kerjanya sebelumnya, dan mencatat bahwa Kantor Urusan Luar Negeri Tiongkok menjalankan “korporasi media” tersebut sebagai sebuah operasi yang menjalankan fungsi perencanaan di luar negeri. Wang mengajukan pengaduannya kepada direktur berikutnya di kantor tersebut, mencari ganti rugi atas ketidakadilannya.

Sementara China Press sekarang dimiliki oleh perusahaan swasta AS, “sifatnya masih sama,” kata analis Tiongkok, Heng He. Heng telah mengamati lanskap media-media luar negeri Tiongkok selama lebih dari satu dekade.

Dia mencatat, misalnya, bagaimana China Press meliput serangkaian insiden di New York City pada tahun 2008 yang melibatkan praktisi Falun Gong setempat, yang diserang secara fisik dan dilecehkan oleh para penyerang di Flushing, Queens.

Penggambaran-penggambaran tentang para praktisi Falun Gong yang bersifat memfitnah yang dituduhkan oleh China Press “telah dicetak ulang oleh Xinhua [media yang dikelola negara], CCTV [penyiaran negara], dan Kaiwind,” kata Heng, mengacu pada situs web yang dijalankan oleh Kantor 610, sebuah pasukan polisi rahasia yang dibuat tahun 1999 untuk melaksanakan penganiayaan terhadap Falun Gong.

Maret ini, pihak berwenang pusat meluncurkan restrukturisasi internal yang telah menggabungkan Kantor Urusan Luar Negeri Tiongkok, awalnya sebuah kantor di dalam kabinet Tiongkok seperti Dewan Negara, di bawah Departemen Pekerjaan Front Persatuan, sebuah organ Partai Komunis yang melakukan operasi-operasi di luar negeri untuk memenuhi agenda Beijing.

Perubahan ini berarti “Partai tersebut sekarang mengendalikan semua kantor yang berhubungan dengan propaganda,” Heng mencatat. Kantor Urusan Luar Negeri Tiongkok tidak lagi memiliki koneksi tingkat atas untuk urusan negara Tiongkok. (ran)

Ikuti Annie di Twitter: @annieeenyc

Rekomendasi video:

Siaran TV dan Radio Dibatasi, Buku Sekolah Diperiksa Rezim Tiongkok

https://www.youtube.com/watch?v=DR7miuaHlPw

Perpecahan AS-Tiongkok Membuat APEC Tidak Dapat Mencapai Konsensus Komunike

0

Perpecahan antara Amerika Serikat dan Tiongkok memicu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), ketika para pemimpin di forum regional tersebut telah gagal mengeluarkan pernyataan bersama untuk pertama kalinya sejak tahun 1993.

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill mengatakan pada 18 November bahwa masalah yang menjadi penyebab kebuntuan adalah apakah Deklarasi Pemimpin harus memasukkan pembicaraan tentang kemungkinan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Reuters melaporkan.

Tiongkok tidak akan setuju untuk memasukkan referensi untuk WTO yang menyalahkan negaranya karena praktik-praktik perdagangan yang tidak adil, seorang diplomat tak dikenal yang terlibat dalam perundingan tersebut mengatakan kepada Reuters.

Pada bulan September, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa sepakat untuk bekerja sama guna mereformasi peraturan WTO yang tidak efektif yang telah membiarkan praktik-praktik perdagangan Tiongkok yang tidak adil. Presiden AS Donald Trump telah menyebut praktik perdagangan Beijing yang tidak adil sebagai alasan utama untuk melontarkan tarif atas total barang Tiongkok senilai $250 miliar dalam perang dagang Sino-AS yang sedang berlangsung.

Trump diwakili oleh Wakil Presiden Mike Pence di KTT APEC tersebut.

Berbicara di Papua Nugini pada 17 November, Pence mengkritik praktik-praktik tidak adil Tiongkok, termasuk hambatan-hambatan perdagangan yang luar biasa, kuota-kuota, pemindahan teknologi paksa, pencurian kekayaan intelektual, dan subsidi industri dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, semuanya berkontribusi pada defisit perdagangan sebesar $375 miliar dengan Amerika Serikat tahun lalu saja.

Perpecahan antara kedua negara tersebut melampaui praktik-praktik perdagangan dan referensi-referensi untuk WTO. Dalam rentang waktu dua hari dari 17 November hingga 18 November, Pence dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah menyampaikan pernyataan tentang kebijakan-kebijakan mereka yang berbeda di kawasan itu.

Pada 17 November, Pence, dalam penyebbutan tidak langsung untuk “One Belt, One Road” (OBOR, juga dikenal sebagai Belt and Road) Tiongkok, menyatakan: “Kami tidak menenggelamkan mitra-mitra kami dalam lautan utang. Kami tidak memaksa atau mengganggu kemandirian Anda. Amerika Serikat membuat kesepekatan secara terbuka, adil. Kami tidak menawarkan sabuk kencang yang membatasi atau jalan satu arah.”

OBOR, pertama kali diumumkan oleh Beijing pada tahun 2013, berusaha untuk membangun jaringan-jaringan perdagangan darat dan maritim yang berpusat di Beijing dengan membiayai proyek-proyek infrastruktur di seluruh Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Namun, prakarsa Beijing tersebut telah dikritik karena membebani negara-negara berkembang dengan pinjaman-pinjaman besar yang tidak dapat mereka bayar. “Perangkap utang” ini telah terjadi di Afrika Selatan, Kenya, Sri Lanka, dan Maladewa.

Pence berbicara tentang bagaimana rencana Amerika Serikat di kawasan tersebut, strategi Indo-Pasifik, berbeda dari OBOR, karena mencakup misalnya kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Selain itu, Pence menyambut baik keterlibatan Tiongkok dalam strategi Amerika, apakah Beijing telah “menghormati kedaulatan tetangganya; merangkul perdagangan bebas, adil, dan timbal balik; menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan.”

Trump pertama kali memunculkan strategi Indo-Pasifik selama perjalanan Asia pada bulan November 2017. Pada bulan Juli, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo telah mengumumkan $113 juta untuk investasi infrastruktur di kawasan Indo-Pasifik.

Harian pemerintah yang dikelola negara Tiongkok, Global Times, mengecam ucapan Pence dalam editorial yang diterbitkan pada 17 November, menyebutnya “tidak ada yang baru,” sementara membela OBOR sebagai rencana pengembangan “diterima dengan hangat oleh sejumlah besar negara.”

Xi, berbicara sebelum pidato Pence pada 17 November, membela inisiatif OBOR negara tersebut. Dia mengatakan inisiatif itu tidak “dirancang untuk menjalankan agenda geopolitik tersembunyi apa pun,” atau “jebakan seperti yang beberapa orang telah menyebutnya.”

Sri Lanka telah menyerahkan kendali atas pelabuhan strategis Hambantota ke Tiongkok pada Desember 2017 setelah tidak mampu membayar pinjaman $6 miliar dan mengubah utang menjadi ekuitas.

Pada 18 November, dalam pidato yang lain, Xi secara terbuka menyatakan ambisi-ambisi Beijing di wilayah Pasifik. Dia mengatakan bahwa “upaya-upaya diperlukan untuk mengubah konektivitas cetak biru kami menjadi kenyataan dan memperluas jaringan konektivitas kami ke setiap sudut di sepanjang pantai Pasifik,” merujuk ke OBOR.

Mengirimkan sebuah pesan bahwa ia akan menghadapi pengaruh Tiongkok yang semakin meningkat di Pasifik, Amerika Serikat mengumumkan pada 17 November bahwa ia akan bergabung dengan Australia untuk membangun pangkalan angkatan laut di Kepulauan Manus Papua Nugini, menurut Reuters.

Pada 18 November, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Jepang menyepakati proyek listrik di Papua Nugini yang menjanjikan untuk meningkatkan akses listrik ke 70 persen penduduk setempat, naik dari 13 persen saat ini.

“Kita tidak ingin melihat pengulangan terjadi di Pasifik Selatan dari segala jenis risiko yang kita telah lihat di Sri Lanka atau bagian lain dari Samudera Hindia, di mana infrastruktur dan bantuan pembangunan Tiongkok memiliki konsekuensi-konsekuensi negatif,” Rory Medcalf, kepala National Security College di Australian National University, mengatakan kepada Japan Times berbahasa Inggris untuk artikel 18 November. (ran)

Rekomendasi video:

Tiongkok Resesi Ekonomi, Laporan yang Relevan Dikontrol Ketat

https://www.youtube.com/watch?v=jWVPVi-ShYA

Ledakan Bom Mobil Menewaskan 5 Orang dan Belasan Terluka di Irak

0

Epochtimes.id- Sebuah ledakan bom mobil menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai 16 lainnya di kota Irak Tikrit pada Minggu (18/11/2018) waktu setempat. Laporan ini disampaikan reuters bersumber dari polisi dan sumber-sumber medis.

Ledakan menyebabkan hampir belasan kendaraan terbakar, menurut sumber polisi.

Pasukan keamanan telah menutup sebagian besar jalan-jalan kota dan dikerahkan jika ada insiden lain.

Tidak ada klaim tanggung jawab atas ledakan itu. Serangan seperti itu jarang terjadi di Tikrit, sekitar 100 mil sebelah utara Baghdad, sejak Daesh atau ISIS dikalahkan di Irak pada 2017 silam.

Militan Daesh telah beralih dari mengendalikan wilayah ke taktik pemberontakan seperti pemboman dan serangan terhadap pasukan keamanan sejak kekalahan militer mereka.

Para pengamat dan sumber-sumber keamanan memperingatkan serangan-serangan ini kemungkinan akan meningkat di kubu militan tradisional Sunni di utara dan barat negara itu, meskipun keamanan di Baghdad telah membaik.

Pemerintah Irak mengatakan pekan ini bahwa sekitar 2.000 pejuang Daesh Irak yang berbasis di seberang perbatasan di Suriah timur sedang berusaha kembali ke Irak.

Saat ini pasukan keamanan Irak sedang mempersiapkan untuk mencegah serangan militan. (asr)

Sumber : Reuters via Arabnews

Amerika Kemungkinan Kalah dalam Perlombaan 5G dengan Tiongkok

0

WASHINGTON – Komisi ahli yang dibentuk oleh Kongres AS telah memperingatkan bahwa ambisi Tiongkok untuk mengendalikan generasi jaringan seluler berikutnya akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap daya saing, privasi data, dan keamanan nasional AS.

Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok (USCC) menyatakan dalam sebuah laporan bahwa pemerintah Tiongkok dengan kuat sedang berinvestasi dalam jaringan-jaringa teknologi nirkabel generasi kelima (5G). Pendanaan negara yang signifikan untuk penyebaran 5G adalah bagian dari cetak biru industri rezim komunis yang komprehensif untuk memperkuat dominasi teknologi secara global dan mengurangi ketergantungan Tiongkok pada teknologi asing.

5G, yang akan menggantikan jaringan seluler generasi keempat (4G), memiliki potensi untuk meningkatkan kecepatan data hingga 100 kali dan membuat perubahan dramatis pada internet. Ini juga memungkinkan penghematan energi dan konektivitas perangkat yang luas melalui Internet of Things (IoT). Karena ia adalah sebuah software-defined network (SDN), jaringan yang ditentukan perangkat lunak, ia dapat menggantikan kebutuhan kabel dengan sebagian besar beroperasi di cloud.

Software-defined network (SDN) adalah suatu pendekatan untuk merancang, membangun dan mengoperasikan jaringan skala besar yang pada dasarnya didasarkan pada pemrograman keputusan forwarding di router dan switch melalui perangkat lunak dari server pusat. SDN berbeda dari jaringan tradisional, yang membutuhkan konfigurasi setiap perangkat secara terpisah dan yang bergantung pada protokol yang tidak dapat diubah.

Standar internasional 5G akan ditetapkan pada tahun 2019 dan pengerahan komersial skala besar diharapkan pada 2020. Bagaimanapun, ini menghadapi beberapa rintangan, yang paling signifikan adalah biaya. Investasi besar dibutuhkan untuk jaringan nirkabel generasi mendatang ini.

5G dan teknologi berikutnya diharapkan membawa triliunan dalam manfaat ekonomi, dan perusahaan AS dan Tiongkok terlibat dalam persaingan ketat untuk memperoleh posisi keuntungan penggerak pertama dalam perlombaan tersebut.

Saat ini, perusahaan-perusahaan AS seperti Qualcomm, Intel, Cisco, Amazon, dan Google adalah pemimpin global dalam pengembangan jaringan generasi mendatang, kata laporan USCC. Namun, kebijakan negara yang dipimpin Tiongkok memperlemah daya saing Amerika.

Pemerintah Tiongkok sedang mendukung perusahaan-perusahaannya untuk memimpin dalam standar-standar internasional 5G untuk memastikan mereka menetapkan standar-standar global. Kepemimpinan seperti itu dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi untuk Tiongkok dan lebih banyak kontrol global atas teknologi nirkabel masa depan dan pengembangan standar, USCC memperingatkan dalam laporannya.

Pemerintah Tiongkok, operator-operator telekomunikasi, dan perusahaan-perusahaan lokal seperti Huawei dan ZTE sedang bekerja keras untuk menjadi yang terdepan dalam produksi peralatan untuk teknologi baru ini.

Menurut laporan tersebut, Tiongkok sudah mendominasi dalam peralatan jaringan global, dimana menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran rantai pasokan yang serius tentang perolehan posisi penempatan peralatan jaringan 5G di Amerika Serikat. Selain itu, Tiongkok adalah produsen terbesar dunia untuk perangkat-perangkat IoT, yang mengumpulkan sejumlah besar informasi para pengguna.

“Peningkatan pesat dalam perangkat-perangkat IoT yang sebagian besar tidak aman ini sedang menciptakan banyak titik kerentanan untuk pengumpulan intelijen, serangan cyber, kontrol industri, atau sensor,” kata laporan.

Data-data AS dapat terkena dampak melalui perangkat-perangkat ini dan rezim Tiongkok dapat memiliki kekuatan yang luas untuk mengakses data-data pribadi dan perusahaan-perusahaan AS.

Laporan tersebut juga berisi sejumlah rekomendasi untuk melawan potensi masalah keamanan yang ditimbulkan oleh kebijakan industri Beijing untuk memajukan teknologi-teknologi IoT dan 5G.

USCC merekomendasikan Kongres mengharuskan Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih untuk memastikan semua lembaga pemerintah menangani kerentanan-kerentanan rantai pasokan yang timbul dari Tiongkok.

Ia juga menyarankan Kongres untuk mengarahkan Administrasi Telekomunikasi dan Informasi Nasional dan Komisi Komunikasi Federal untuk memastikan penempatan teknologi 5G yang cepat dan aman “dengan fokus khusus pada ancaman yang ditimbulkan oleh peralatan dan layanan-layanan yang dirancang atau diproduksi di Tiongkok.”

STRATEGI SPEKTRUM NASIONAL

Presiden Donald Trump menandatangani memorandum presiden bulan lalu yang mengarahkan Departemen Perdagangan dalam mengembangkan strategi nasional untuk kebijakan spektrum guna memajukan inovasi dan dominasi 5G negeri tersebut.

“Amerika Serikat sudah menjadi pemimpin global dalam teknologi 4G,” kata Gedung Putih dalam sebuah laporan. “Untuk memimpin 5G dan memperoleh manfaat dari koneksi-koneksi nirkabel yang lebih baik dan lebih cepat, kita harus memiliki kebijakan spektrum strategis yang berorientasi ke depan.”

Firma riset GSMA Intelligence memperkirakan bahwa akan ada 1,3 miliar koneksi 5G pada tahun 2025, namun, ini tergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan spektrum yang cukup.

Pemerintah perlu mengalokasikan spektrum yang cukup untuk layanan seluler generasi berikutnya agar lebih terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang, menurut GSMA.

AT&T, Verizon Communications, Sprint, dan T-Mobile sedang bekerja untuk memperoleh spektrum dan mulai mengembangkan dan menguji jaringan-jaringan 5G.

Sejak tahun 2015, Tiongkok melampaui Amerika Serikat sekitar $24 miliar dalam belanja infrastruktur komunikasi bergerak, menurut perusahaan konsultan Deloitte. Tiongkok telah membangun 350.000 situs baru selama periode tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat mengembangkan kurang dari 30.000, kata laporan Deloitte.

“Ke depan, rencana ekonomi lima tahun Tiongkok menetapkan $400 miliar dalam investasi terkait 5G. Akibatnya, Tiongkok dan negara-negara lain mungkin menciptakan tsunami 5G, membuatnya hampir tidak mungkin untuk menyusul,” kata laporan tersebut.

Menyadari besarnya potensi militer dan ekonomi dari IoT tersebut, pemerintah Tiongkok membuat IoT dan teknologi-teknologi yang memberikannya sarana untuk melakukan tujuannya seperti landasan-landasan 5G dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) pada cetak biru “Made in China 2025.”

Dalam rencana industri, yang diresmikan tiga tahun lalu, rezim Tiongkok mengumumkan tujuan mencapai dominasi di 10 industri teknologi tinggi pada tahun 2025, termasuk teknologi informasi canggih, robotika, penerbangan, dan kendaraan energi baru.

Untuk merealisasikan ambisi ekonomi tersebut, rezim telah menggunakan berbagai taktik, termasuk spionase industri, pencurian cyber, subsidi pemerintah besar-besaran, mengharuskan usaha-usaha patungan sebagai pertukaran untuk akses pasar, dan akuisisi perusahaan-perusahaan asing untuk memperoleh teknologi-teknologi sensitif. (ran)

Ikuti Emel di Twitter: @mlakan

Rekomendasi video:

Strategi Siber Trum Melawan Spionase Siber

https://www.youtube.com/watch?v=TPt8j9ojqPI

Veteran Meregang Nyawa dalam Kecelakaan Pesawat Tempur Era Perang Dunia II

0

EpochTimesId – Sebuah pesawat tempur era Perang Dunia II Mustang milik swasta jatuh ketika berpartisipasi dalam acara ‘flyover’ untuk acara museum, baru-baru ini. Pesawat menabrak tempat parkir sebuah kompleks apartemen di Texas, Amerika Serikat, pada 17 November 2018.

Insiden itu membuat pilot dan seorang penumpang menghembuskan nafas terakhir, menurut pihak berwenang setempat. Korban dalam pesawat itu diduga adalah veteran atau pensiunan tentara AS.

Petugas Departemen Keamanan Publik Texas, Sersan Orlando Moreno mengkonfirmasi ada dua orang di dalam pesawat yang kecelakaan di Fredericksburg, sekitar 70 mil sebelah utara San Antonio. Sersan Moreno tidak bersedia mengidentifikasi data diri para korban. Tidak ada korban pada lahan parkir yang dihantam pesawat tempur.

Pesawat itu hancur berkeping-keping. Sementara itu beberapa kendaraan di tempat parkir tampak rusak, menurut juru bicara ederal Aviation Administration’, Lynn Lunsford. Foto-foto dari lokasi kecelakaan menunjukkan serpihan puing pesawat di atas kendaraan yang diparkir.

Pesawat ‘The P-51D Mustang fighter’ itu kembali mengudara dalam ‘flyover’ selama pertunjukan sejarah hidup di Museum Nasional Perang Pasifik, direktur museum Rorie Cartier mengatakan kepada The Associated Press melalui email. Fredericksburg adalah rumah bagi benda bersejarah. Museum itu mengatakan di Twitter bahwa salah satu dari korban di pesawat itu adalah seorang veteran militer.

“Kami sangat sedih dengan kecelakaan yang tidak menguntungkan sore ini, yang merenggut nyawa dua orang yang luar biasa. Kami mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga kedua anggota di atas kapal,” kata Cartier.

Mustang pertama kali dibangun oleh North American Aviation pada tahun 1940. Pesawat itu digunakan oleh militer AS dalam Perang Dunia II dan Perang Korea.

Dewan Keselamatan Transportasi Nasional dan FAA mengatakan mereka akan menyelidiki penyebab kecelakaan. (AP/The Epoch Times/waa)

Video Rekomendasi :

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ