Home Blog Page 1324

Untuk Pertama Kalinya Populasi Tiongkok Tumbuh Negatif

0

oleh Li Xinru

Meskipun pemerintah Tiongkok telah mengakhiri kebijakan satu anak, dan menerapkan dua orang anak penuh pada tahun 2016, tetapi jumlah kelahiran justru menurun. Jumlah kelahiran anak kedua pada tahun 2018 berkurang secara signifikan.

Para ahli berspekulasi bahwa populasi Tiongkok menunjukkan pertumbuhan negatif tahun lalu, adalah untuk yang pertama kalinya dalam 70 tahun terakhir.

Agence France-Presse melaporkan bahwa sebelum pejabat Tiongkok merilis data demografis pada Januari, Yi Fuxian, seorang ahli di University of Wisconsin-Madison, berspekulasi bahwa total populasi Tiongkok telah turun menjadi 1,27 miliar tahun lalu. Ini adalah administrasi Partai Komunis pada tahun 1949. Untuk pertama kalinya sejak awal fenomena pertumbuhan populasi.

Sejak tahun 1979, pemerintah Tiongkok mulai menerapkan kebijakan satu anak yang ketat yang membuat jumlah kelahiran berkurang 400 juta jiwa. Dengan meningkatnya jumlah populasi yang menua, sejak tahun 2016 pemerintah membuka kebijakan kepada masyarakat untuk memiliki anak kedua.

Namun, dalam menghadapi masalah nyata seperti investasi dalam pendidikan, kesehatan dan biaya hidup yang mahal, banyak pasangan memilih untuk hanya memiliki satu anak atau bergabung dalam barisan keluarga DINK (Double Income No Kids. Penghasilan ganda tanpa anak)

Tahun 2018 populasi Tiongkok mulai muncul pertumbuhan negatif

Biro Statistik Nasional Tiongkok setiap tahunnya akan menerbitkan buletin / laporan tentang tingkat kelahiran tahunan yang merupakan hasil survei sampel populasi tahun sebelumnya. Namun, karena tingkat kelahiran jauh lebih rendah dari yang diharapkan, jadi tingkat kelahiran dari dua tahun sebelumnya (2016 dan 2017) belum juga diumumkan hingga sekarang.

Pada hal tahun 2017 masih merupakan tahun puncak kelahiran dua anak, tetapi jumlah total kelahiran yang diumumkan dalam buletin statistik selain tidak meningkat, malahan menunjukkan penurunan sebanyak 630.000 jiwa.

Menurut data laporan awal dari Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, angka kelahiran dari pasangan muda usia produktif selain tidak mencapai target yang 790 ribu jiwa, malahan berkurang sebanyak 250 ribu.

Karena angka kelahiran berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, Yi Fuxian memperkirakan bahwa tingkat kelahiran pada tahun 2018 hanya sekitar 1,05 %. Ia memperkirakan bahwa jumlah bayi yang lahir di Tiongkok pada tahun 2018 adalah 10,31 juta. Pada saat yang sama, berdasarkan statistik lokal ia memperkirakan bahwa jumlah kematian di Tiongkok meningkat 11,58 juta.

He Yafu, seorang ahli populasi independen berpendapat bahwa ia juga dapat menyetujui prakiraan yang diberikan Yi Fuxian jika data yang diterbitkan oleh beberapa daerah itu benar adanya.

Jumlah kelahiran anak kedua dilaporkan menurun tajam

Baik Biro Statistik Tiongkok, Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan Nasional Tiongkok pun belum mengeluarkan laporan untuk tahun 2018. Tetapi dari data yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah dapat diketahui bahwa jumlah kelahiran anak kedua pada tahun 2018 menurun secara signifikan.

Lembaga Kependudukan dari Akademi Ilmu Sosial Tiongkok dan Rumah Penerbitan Sastra Ilmu Sosial pada 3 Januari secara bersama-sama menerbitkan laporan yang diberi judul ‘Makalah Hijau tentang Penduduk dan Tenaga Kerja : Laporan Kependudukan dan Tenaga Kerja Tiongkok No. 19’ (selanjutnya disebut Buku Sampul Hijau), menunjukkan bahwa era Tiongkok menghadapi pertumbuhan populasi negatif akan segera tiba.

Buku Sampul Hijau menunjukkan, menurut data dari Komisi Perencanaan Kesehatan Liaocheng Shandong bahwa angka kelahiran kota Liaocheng dari bulan Januari hingga November 2018 adalah 64.753 jiwa, di mana 40.782 di antaranya adalah angka kelahiran anak kedua, menyumbang 62,98% dari total kelahiran, namun masih menunjukkan penurunan sebesar 35,83 % dari perkitraan sebelumnya.

Dari data yang dilaporkan oleh Pemerintah Kota Qingdao baru-baru ini pun terlihat bahwa jumlah kelahiran yang diperkirakan dapat mencapai sekitar 90.000 orang pada tahun 2018 ternyata menurun sebesar 21.1 % untuk angka kelahiran dari bulan Januari hingga Nopember. di antaranya jumlah kelahiran anak kedua turun 29 %.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Ningbo, diperkirakan jumlah kelahiran anak di kota tersebut pada tahun 2018 dapat mencapai sekitar 44.000 orang. angka tersebut pun sebenarnya sudah berkurang sekitar 9.000 orang bila dibandingkan dengan angka pada periode yang sama tahun lalu. Namun tingkat penurunan yang terjadi adalah 16,98 %, di mana penurunan untuk angka kelahiran anak kedua lebih menonjol.

Buku Sampul Hijau menjelaskan bahwa pertumbuhan populasi negatif Tiongkok akan terjadi hingga sekitar tahun 2027. Namun, dunia luar lebih percaya bahwa data yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok sulit diandalkan karena banyak direvisi sebelumnya.

Lu Jiehua, seorang profesor di Universitas Peking memprediksikan bahwa tingkat pertumbuhan negatif populasi Tiongkok di masa depan mungkin bisa terjadi sebelum tahun 2027. Karena jumlah kelahiran menurun, pada saat bersamaan jumlah kematian meningkat.

Keinginan untuk memiliki anak kedua menurun

Yi Fuxian, seorang ahli penelitian kependudukan kepada AFP mengatakan bahwa tren penurunan populasi di Tiongkok tampaknya tidak dapat dibalikkan, alasan utamanya juga termasuk jumlah wanita usia subur juga menunjukkan tren menurun.

Buku Sampul Hijau menyebutkan, survei biro statistik lokal menunjukkan bahwa keinginan  untuk memiliki dua orang anak di setiap tempat menurun pada tahun 2018.

Hasil survei menunjukkan bahwa responden yang menginginkan anak kedua hanya sebesar 27.1 %, responden yang tidak mengininkan anak mencapai 41 % dan yang tidak pasti akan memiliki anak kedua sebanyak 22,8 %.

Akibat masalah seperti biaya kelahiran, beban ekonomi, dan kurangnya waktu, menjadi pendukung terciptanya fenomena tidak berani atau tidak ingin melahirkan anak.

Warganet menulis : Harga perumahan yang setinggi langit, biaya pendidikan, perawatan medis, dan perawatan hari tua ibarat ​​empat gunung besar yang menghalangi, di tambah lagi tabungan masyarakat terus menyusut. Siapa lagi yang berani membesarkan lebih banyak anak ? Tidak memiliki uang, mau mencari pacar pun sulit.

“Penurunan populasi sangat merusak ekonomi, dan kebijakan keluarga berencana yang keliru itu justru menjadi kebijakan genosida terbesar dalam sejarah manusia,” tulis warganet.

Beberapa sarjana percaya bahwa tidak peduli bagaimana kebijakan Partai Komunis Tiongkok diubah-ubah, tetapi tujuannya tetap sama, tujuan mereka tak lain adalah untuk menjadikan rakyat sebagai alat untuk melayani pemerintah. (sin/asr)

Amerika dan Tiongkok Mulai Rundingan Dagang Tatap Muka di Beijing

0

Delegasi AS tiba di Beijing pada 7 Januari untuk melakukan negosiasi perdagangan secara langsung dengan rekan-rekan Tiongkok mereka.

Dari pihak AS dipimpin oleh Wakil dari Perwakilan Perdagangan AS Jeffrey Gerrish, bersama pejabat senior dari Gedung Putih dan departemen Pertanian, Perdagangan, Energi, Negara, dan Departemen Keuangan AS bergabung dengannya.

Ini adalah pertama kalinya pejabat AS melakukan pembicaraan tatap muka sejak Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping menyetujui penangguhan sementara perang dagang selama 90 hari untuk tidak meningkatkan tarif barang-barang dari kedua negara.

Pada 4 Januari, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ia optimis tentang perundingan tersebut.

“Saya pikir kita akan membuat kesepakatan dengan Tiongkok. Saya benar-benar berpikir mereka menginginkan,” katanya.

Trump juga mengatakan bahwa menurutnya Amerika Serikat lebih unggul karena ekonomi Tiongkok mengalami penurunan yang parah.

Xiang Songzuo, seorang ekonom di Universitas Renmin Tiongkok, telah menyampaikan pidato pada 16 Desember 2018, di mana ia mengutip laporan yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan PDB Tiongkok sangat rendah, atau bahkan menyusut.

Media yang dikelola pemerintah Tiongkok juga tampak optimis tentang perundingan tersebut, meskipun mereka terus-menerus menolak klaim-klaim tentang pencurian kekayaan intelektual AS yang meluas.

Satu editorial Global Times, pada 5 Januari, terbaca: “Selama rangkaian kata ‘Tiongkok’ dan ‘mencuri [teknologi]’ disatukan, Washington dapat menemukan solusi untuk masalah-masalah tersebut dan kecurigaan-kecurigaan yang mereka hadapi. Sikap membuat analisi sederhana dan kasar semacam ini tidak hanya mengabaikan tanggung jawab, tetapi juga membuat keributan tentang sesuatu yang tidak memiliki nilai sama sekali.”

Selebihnya dari artikel tersebut menganalisis penurunan Apple yang baru-baru ini telah mengumumkan perkiraan penjualannya, menjelaskan bahwa berita buruk itu menjadi pertanda negatif bagi Amerika Serikat.

Sebuah artikel opini yang dimuat di CGTN, saluran internasional dari siaran pemerintah Tiongkok, pada 6 Januari menyatakan harapan untuk hasil nyata selama perundingan tersebut.

“Tidak seperti perundingan sebelumnya, ada harapan besar bahwa putaran perundingan ini akan mengakhiri perang dagang,” Kong Qingjiang, seorang ahli hukum internasional di Universitas Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Tiongkok, menulis.

Artikel tersebut mengklaim bahwa perang dagang tersebut telah memengaruhi hasil pemilu paruh waktu AS tahun 2018, menggemakan taktik propaganda oleh Beijing bahwa tarif-tarif perdagangan telah memengaruhi bisnis bagi para petani di negara-negara pedalaman AS yang memilih Trump selama pemilihan presiden. Menjelang pemilu paruh waktu, Beijing berusaha untuk mempengaruhi para pemilih di negara-negara tersebut dengan menerbitkan iklan yang menggambarkan tarif perdagangan AS secara negatif di sebuah surat kabar utama di Iowa.

Kong menambahkan bahwa jika perang dagang berlanjut, itu bisa berdampak negatif pada pencalonan Trump untuk terpilih kembali pada tahun 2020.

“Untuk memastikan bahwa ‘kemenangannya’ di Buenos Aires tidak berumur pendek, Donald Trump ingin sekali melihat perjanjian atau semacam perjanjian baik untuk mengakhiri perang perdagangan atau untuk menunjukkan hasil yang substansial, sehingga mencetak poin untuk kampanye presiden mendatang,” tulis Kong.

Dia juga menyatakan sikap rezim Tiongkok bahwa Tiongkok telah membuat isyarat besar “niat baik,” mengutip rancangan undang-undang investasi asing yang mengusulkan larangan transfer teknologi paksa dan campur tangan pemerintah Tiongkok dalam operasi-operasi bisnis asing.

Namun analis politik yang berbasis di AS, Qin Peng berpendapat bahwa tindakan-tindakan tersebut lebih banyak simbolisnya daripada komitmen sejati untuk reformasi nyata.

“Misalnya, dengan [mulai kembali] membeli kedelai AS, itu karena Tiongkok tidak punya pilihan selain membeli. Dunia hanya memiliki dua pemasok kedelai utama [Brasil salah satunya]. Tentu saja, dalam dua tahun terakhir perundingan perdagangan, Tiongkok juga telah menjanjikan banyak hal, tetapi secara fundamental belum memenuhi sejumlah besar dari yang dijanjikan,” kata Qin kepada NTD Television, dalam sebuah wawancara. NTD dan The Epoch Times adalah bagian dari Epoch Media Group.

Sementara itu, South China Morning Post melaporkan bahwa Wakil Pimpinan Tiongkok Wang Qishan mungkin bertemu dengan Trump di sela-sela Forum Ekonomi Dunia yang akan datang di Davos, Swiss, mengutip sumber anonim. (ran)

Ikuti Annie di Twitter: @annieeenyc

Rekomendasi video:

Tiongkok Resesi Ekonomi, Laporan yang Relevan Dikontrol Ketat

https://www.youtube.com/watch?v=jWVPVi-ShYA

Klarifikasi Bank Dunia Soal Laporan Proyek Infrastruktur Indonesia

0

Epochtimes.id- Bank Dunia mengungkapkan artikel-artikel tentang laporan proyek infrastruktur ini mengutip sebuah laporan Bank Dunia yang saat ini tengah difinalisasi dalam kerjasama dengan Pemerintah Indonesia.

Laporan ini berjudul “Indonesia Infrastructure Financing Sector Assessment Program” (InfraSAP).

Laporan ini meninjau kemajuan substansial yang telah dicapai oleh Indonesia dalam membangun infrastrukturnya pada beberapa tahun terakhir, juga berbagai kesempatan dan instrumen yang tersedia untuk pihak yang berwenang untuk terus menutup kesenjangan  infrastruktur yang telah terakumulasi dalam beberapa generasi.

Bank Dunia menyatakan mulai menyiapkan laporan ini pada pertengahan 2017, mengikuti undangan dari pemerintah untuk berkerjasama dalam menemukan solusi untuk menarik lebih banyak pendanaan swasta dan komersial untuk investasi infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai ambisi pemerintah dalam menjaga daya saing negara dan meningkatkan tingkat kehidupan semua orang Indonesia.

InfraSAP merupakan analisis yang kompreshensif terkait berbagai kendala yang dapat mengurangi pendanaan infrastruktur komersial dan swasta. Laporan ini termasuk satu set kemungkinan reformasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan oleh negara ini dalam jangka pendek dan menengah.

Laporan ini menyadari bahwa dalam menutup kesenjangan infrastruktur yang telah terakumulasi dalam beberapa puluh tahun terakhir akan memerlukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dalam beberapa periode. Laporan ini juga mengakui kemajuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan komitmen yang kuat untuk menutup kesenjangan tersebut.

“Dari berbagai diskusi kami dengan kementerian dan instansi pemerintah yang relevan, kami menghargai kemajuan yang telah dilakukan untuk memungkinkan kordinasi yang lebih kuat antara anggaran pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam pendanaan proyek infrastruktur, termasuk pengadaan lingkungan yang lebih baik untuk sektor swasta untuk berinvestasi pada sektor ini. Kami berharap InfraSAP akan menjadi masukan yang berguna untuk pihak yang berwenang dalam mengembangkan RPJMN 2020-2024,” demikian pernyataan Bank Dunia dalam pernyataannya, Senin (7/1/2018).

Bank Dunia menyatakan belum mempublikasikan laporan InfraSAP untuk umum. Seperti halnya semua laporan Bank Dunia, kami berkerjasama secara erat dan berdiskusi dengan pihak pemerintah yang relevan termasuk Kementerian Keuangan, Bappenas, berbagai Kementerian Koordinator, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai contoh, diskusi tingkat tinggi terkait temuan-temuan kunci dan berbagai rekomendasi InfraSAP dilakukan pada tanggal 4 Desember 2018.

Ketika konsultasi dengan Pemerintah telah selesai, kami mengharapkan untuk membagikan dan mendiskusikan laporan ini kepada pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta, mitra pembangunan, masyarakat sipil, akademisi, dan media.

Sebelumnya, Bank Dunia merilis bahwa pihaknya menyadari dalam beberapa hari tentang sebuah laporan internal Bank Dunia yang telah habis masa berlakunya dan membahas proses perencanaan dan pendanaan infrastruktur telah menjadi topik diskusi di sosial media maupun media lainnya di Indonesia.

“Kami ingin memberikan klarifikasi bahwa laporan ini (a) selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden Jokowi dilantik, (b) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur pada saat itu, dan (c) dimaksudkan untuk pengunaan secara internal di Bank Dunia dan merupakan kesalahan administrasi saat diunggah pada salah satu situs kami pada Juni 2018,” ungkap Bank Dunia.

Dengan demikian, Bank Dunia menyatakan laporan ini sudah tidak terpakai karena tidak mencakup reformasi yang substansial  yang telah dikerjakan sejak laporan ini selesai ditulis hampir lima tahun yang lalu – termasuk beberapa regulasi baru yang penting.

Cukup banyak analisis terkini dalam topik ini yang mencerminkan perkembangan yang substansial yang telah dilakukan pada beberapa tahun terakhir dalam pembangunan infrastuktur dan identifikasi berbagai peluang untuk perbaikan yang terus menerus. Analisis ini termasuk dalam kerjasama antara berbagai kementerian dan instansi kunci Indonesia dan Bank Dunia.

Pembangunan infrastruktur merupakan unsur sangat penting untuk kemajuan Indonesia. Dengan demikian, hal ini layak menjadi pusat dari dialog kebijakan publik di negara ini dan pembicaraan dan diskusi yang berdasarkan pada analisis dan bukti yang terkini. (asr)

Presiden Baru Brasil Siap Fasilitasi Pembukaan Pangkalan Militer Amerika

0

EpochTimesId – Presiden baru Brasil, Jair Bolsonaro mengatakan akan sangat terbuka terhadap kemungkinan Amerika Serikat mengoperasikan pangkalan militer di negaranya. Perubahan tajam dari kebijakan satu dekade yang ditetapkan oleh penguasa sosialis Partai Pekerja.

Bolsonaro, yang resmi mengambil alih kekuasaan pada 1 Januari 2019, mengatakan bahwa dukungan Rusia atas kediktatoran Presiden Nicolas Maduro di negara tetangga Venezuela telah secara signifikan meningkatkan ketegangan di kawasan itu, dan menghasilkan perkembangan yang mengkhawatirkan.

Ditanya oleh jaringan TV SBT dalam sebuah wawancara yang direkam pada 3 Januari lalu. Presiden menjawab pertanyaan apakah itu berarti Dia akan mengizinkan kehadiran militer AS di Brasil. Bolsonaro menjawab bahwa, Dia pasti akan bersedia untuk menegosiasikan kemungkinan itu.

“Tergantung pada apa yang terjadi di dunia, siapa yang tahu jika kita tidak perlu membahas pertanyaan itu di masa depan,” kata Bolsonaro.

Dia menekankan bahwa apa yang dicari Brasil adalah memiliki, “Supremasi di Amerika Selatan.”

Pemimpin konservatif itu mengubah kebijakan luar negeri sejak lebih dari satu dekade, yang diterapkan Partai Buruh berhaluan sosialis yang menekankan hubungan Selatan-Selatan dan kadang-kadang bergulat di panggung internasional dengan Amerika Serikat.

Bolsonaro, mantan kapten Angkatan Darat dan ‘pengagum’ Presiden AS Donald Trump berusia 63 tahun itu dengan cepat mempererat hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel.

Penasihat keamanan nasional Bolsonaro, pensiunan Jenderal Angkatan Darat Augusto Heleno, mengkonfirmasi sebelumnya pada 3 Januari bahwa presiden baru ingin memindahkan kedutaan Brasil di Israel ke Yerusalem, tetapi pertimbangan logistik menghalangi jalannya.

Sektor pertanian yang kuat di negara itu menentang pemindahan kedutaan dari Tel Aviv dan membuat marah negara-negara Arab yang membeli miliaran dolar daging halal dari Brasil setiap tahunnya.

Benjamin Netanyahu menjadi Perdana Menteri Israel pertama yang mengunjungi Brasil minggu ini, ketika Dia menghadiri pelantikan Bolsonaro. Setelah pertemuan pribadi, Netanyahu mengatakan bahwa Bolsonaro mengatakan kepadanya bahwa memindahkan kedutaan adalah masalah ‘kapan (waktu), bukan masalah jika (keinginan)’.

Heleno mengatakan pada 3 Januari, “Ada keinginan yang jelas bahwa ini terjadi, tetapi belum ada keputusan tentang waktu.”

Dia mengatakan dia tidak berpikir ekspor akan terancam, dengan alasan bahwa diplomat Brasil akan bekerja dengan mitra dagang Timur Tengah untuk meredakan kekhawatiran.

Bolsonaro dan beberapa gubernur negara bagian di Brazil sedang berupaya untuk membeli pesawat tanpa awak, dan bersandar pada Amerika Serikat dan Israel untuk teknologi dan pengetahuan lainnya. Terutama ketika mereka berusaha untuk membongkar kartel obat bius yang kuat dan ‘sangat bersenjata’.

Secara terpisah, Bolsonaro bertemu dengan kepala Organisasi Perdagangan Dunia, Roberto Azevedo, yang mengatakan teguran keras globalisme pemerintah dibagikan oleh banyak negara lain dan bahwa badan perdagangan membuat perubahan.

Pada 2 Januari, Menteri Luar Negeri baru Brasil Ernesto Araujo mengatakan bahwa di bawah pengawasannya negara itu akan berjuang untuk perubahan di lembaga multilateral seperti WTO. Kata-kata Araujo bukanlah ancaman, kata Azevedo.

“Sebaliknya, saya pikir itu sangat tepat dan sesuai dengan apa yang terjadi,” katanya setelah bertemu Bolsonaro. “Organisasi Perdagangan Dunia sendiri sedang memulai proses reformasi.”

Pensiun Tertunda
Di front domestik, Onyx Lorenzoni, kepala staf Bolsonaro, mengatakan setelah pertemuan penuh pertama kabinet bahwa pemerintahan baru berkomitmen untuk perbaikan pensiun yang ambisius, dan bahwa program privatisasi masih dalam evaluasi.

Pada awal pekan depan setiap menteri harus mengumumkan prioritas utama mereka, menurut Lorenzoni.

Tim ekonomi Bolsonaro telah berjanji untuk meliberalisasi ekonomi yang tertutup di Brasil, sekaligus menyingkirkan sistem negara sosialisme, serta memberlakukan langkah-langkah sosial konservatif di bidang-bidang khusus, seperti pendidikan.

Pada 2 Januari, Bolsonaro meluncurkan rencana untuk meningkatkan privatisasi, memperkuat pedoman hukuman penjara dan menyerahkan kontrol atas klaim tanah adat kepada Kementerian Pertanian yang kuat. Pasar Brasil melonjak karena janji untuk menyusutkan kekuasaan pemerintah.

Meskipun demikian, Bolsonaro berkicau di Twitter pada 3 Januari, bahwa privatisasi 12 bandara Brasil dan empat pelabuhan harus menarik 7 miliar reais ($ 1,85 miliar) dalam investasi awal. (Ditulis oleh Brad Brooks di Sao Paulo serta Lisandra Paraguassu dan Ricardo Brito di Brasilia serta Ivan Pentchoukov Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Trump Akan Tetapkan Darurat Nasional untuk Anggaran Tembok Perbatasan

0

EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan pada 6 Januari 2018 bahwa Dia sedang mempertimbangkan untuk mengumumkan keadaan darurat nasional. Pengumuman keadaan darurat akan dilakukan untuk mendapatkan dana Negara guna membangun tembok perbatasan AS-Meksiko.

Trump mengatakan kepada wartawan bahwa, tergantung pada diskusi yang sedang berlangsung dengan Demokrat untuk mengakhiri penutupan sebagian sektor pelayanan pemerintah. Dia mengklaim dapat mengambil tindakan segera. Deklarasi darurat nasional dapat mengabaikan atau tidak membutuhkan persetujuan kongres ketika penutupan (shut down) yang kini memasuki hari ke-16, terus berlangsung.

Langkah itu akan memungkinkan presiden untuk memperoleh dana militer dan sumber daya untuk membangun tembok perbatasan.

“Saya dapat mendeklarasikan keadaan darurat nasional, tergantung pada apa yang akan terjadi selama beberapa hari ke depan,” kata Trump kepada wartawan dalam perjalanan ke pertemuan dengan staf senior Gedung Putih di Camp David.

Wakil Presiden Mike Pence telah merencanakan untuk bertemu dengan staf kepemimpinan kongres pada 6 Januari, tetapi Trump mengatakan setiap perkembangan yang terkait dengan permintaan pendanaannya sebesar $ 5,6 miliar untuk tembok itu, kemungkinan akan terjadi dalam beberapa hari mendatang.

“Saya tidak mengharapkan sesuatu terjadi pada pertemuan itu, begitu juga dengan wakil presiden, tetapi saya pikir kita akan mengadakan pembicaraan yang sangat serius pada hari Senin, Selasa, Rabu,” kata Trump kepada wartawan. “Kita harus memiliki keamanan perbatasan. Jika kita tidak memiliki keamanan perbatasan, kita akan ditunggangi kejahatan dan itu akan menjadi semakin buruk.”

Kemudian pada sore hari, Trump mengatakan kepada wartawan, “Kami melihat keadaan darurat nasional karena kami memiliki keadaan darurat nasional.”

Demokrat menolak untuk menyerah pada jumlah yang diminta Trump, dan bertahan pada penawaran awal mereka hanya sebesar $ 1,3 miliar untuk tujuan keamanan perbatasan yang tidak termasuk anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan.

Trump menggambarkan situasi di perbatasan dengan Meksiko sebagai ‘krisis’. Dia mengatakan narkoba, korban perdagangan manusia, penjahat, dan anggota geng terus melintasi perbatasan ke wilayah AS. Tembok yang diusulkan, dilaporkan akan dibuat dari baja. Trump mengatakan kepada wartawan, tembok itu akan ‘kurang menonjol’ dan ‘lebih kuat’.

Sementara itu, di Twitter, Trump menggambarkan tembok itu sebagai penghalang baja yang akan menjadi ‘solusi yang baik.

Pernyataan Trump baru-baru ini tentang kemungkinan deklarasi darurat muncul untuk mengulangi pernyataan yang dibuatnya beberapa hari yang lalu pada konferensi pers terbuka 4 Januari di Rose Garden. Pada pertemuan itu, Dia membuat pernyataan serupa tentang langkah itu, dan menjelaskan mengapa itu merupakan pilihan lain untuk membangun tembok dengan cepat.

“Kita dapat mengumumkan darurat nasional karena keamanan negara kita,” kata Trump kepada wartawan. “Saya mungkin melakukannya, membangunnya dengan sangat cepat dan ini cara lain untuk melakukannya.”

Presiden mengatakan dia pertama kali berharap untuk mendapatkan pendanaan melalui proses negosiasi.

“Saya tidak pernah mengancam siapa pun tetapi saya diizinkan melakukannya, ya,” kata Trump.

Legalitas Dipertanyakan
Sementara itu, Ketua Komite Layanan Angkatan Bersenjata DPR AS, Adam Smith (Demokrat/Washington) Membenarkan bahwa Trump memang memiliki wewenang untuk mengumumkan darurat nasional dengan alasan keamanan perbatasan. Namun, langkah tersebut dapat menghadapi tantangan hukum (gugatan) di pengadilan.

“Ada ketentuan dalam undang-undang yang mengatakan presiden dapat menyatakan keadaan darurat. Sudah dilakukan beberapa kali tetapi utamanya dilakukan untuk membangun fasilitas di Afghanistan dan Irak,” Smith mengatakan kepada ABC. “Dalam hal ini, saya pikir presiden akan terbuka lebar terhadap tantangan pengadilan dengan mengatakan, ‘Di mana keadaan daruratnya?'”

Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders tidak memberikan perincian tambahan tentang deklarasi tersebut atau garis waktu dari langkah tersebut. Namun, dia mengatakan mereka mengkaji sejumlah opsi yang berbeda.

“Seperti yang kami katakan selama beberapa minggu terakhir, kami mencari dan mengeksplorasi setiap opsi yang tersedia yang dimiliki oleh presiden,” katanya kepada Fox News. “Apa pun tindakan yang diambilnya pasti akan berdasar hukum, dan kami melihat setiap opsi yang kami bisa.” (BOWEN XIAO/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Raja Malaysia Muhammad V Turun Tahta

0

Epochtimes.id- Raja Malaysia Muhammad V turun tahta pada 6 Januari 2019. Ini setelah dua tahun bertahta. Pengunduran diri ini adalah pertama kalinya sebelum dia menyelesaikan masa jabatan selama lima tahun.

Istana Negara mengatakan pengunduran diri ini segera berlaku. Tidak ada alasan yang diberikan dan pejabat istana tidak menanggapi permintaan komentar.

Seminggu lalu, raja (49) telah melanjutkan tugas setelah menghabiskan dua bulan cuti medis.

Foto-foto yang beredar menunjukkan dia menikah di Rusia muncul di media sosial pada Desember lalu. Istana tidak menanggapi permintaan komentar tentang foto atau laporan tentang pernikahan.

Malaysia adalah monarki konstitusional dan raja mengambil peran seremonial. Namun, persetujuan raja diperlukan sebelum penunjukan perdana menteri atau pejabat publik senior.

Malaysia memiliki sembilan kesultanan yang biasanya bergiliran duduk di atas takhta sebagai Raja. Pemilihan raja berikutnya diputuskan melalui pemungutan suara di Dewan Kerajaan, yang terdiri dari sembilan sultan.

Pernyataan istana mengatakan raja, yang naik takhta pada Desember 2016, bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Dewan Kerajaan dan berterima kasih kepada perdana menteri dan pemerintah atas kerja sama mereka selama masa pemerintahannya.

“Yang Mulia telah bekerja untuk memenuhi tanggung jawabnya yang dipercayakan kepadanya sebagai kepala negara, yang berfungsi sebagai pilar stabilitas, sumber keadilan, inti dari persatuan bagi rakyat,” demikian pernyataan istana.

The New Straits Times melaporkan ada ketegangan antara istana dan pemerintah Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang memimpin oposisi yang memenangi pemilu Mei.

Mahathir pernah menjabat selama 22 tahun masa lalunya sebagai perdana menteri. Dia mengunggah tulisan di blog pekan lalu bahwa setiap orang “dari Penguasa hingga Perdana Menteri dan Menteri, hingga pegawai negeri dan warga negara biasa” tunduk pada hukum .
Dia tak menjelaskan lebih lanjut tulisannya.

Pada Juni tahun lalu, pemerintah dan istana menghadapi kebuntuan hampir dua minggu atas rencana untuk menunjuk seorang non-Melayu sebagai jaksa agung. Raja akhirnya menyetujui penunjukan tersebut.

Oleh Joseph Sipalan/Reuters/The Epochtimes

Militer Amerika Lumpuhkan Pemimpin Teror Kapal Perang USS Cole

0

EpochTimesId – Angkatan bersenjata Amerika Serikat melumpuhkan gembong teroris Jamal al-Badawi, menurut Presiden AS, Donald Trump. Badawi adalah teroris yang memimpin serangan mematikan pada tahun 2000 terhadap sebuah kapal perang jenis perusak milik AS, USS Cole.

Militer AS mengatakan pada 4 Januari bahwa mereka melakukan serangan di Yaman yang menargetkan al-Badawi. Akan tetapi, hasil penggrebekan masih dievaluasi pada saat itu. Trump kemudian menulis di Twitter pada 6 Januari 2019, bahwa al-Badawi menghembuskan nafas terakhir dalam serangan itu.

“MILITER HEBAT kami telah memberikan keadilan bagi para pahlawan yang hilang dan terluka dalam serangan pengecut terhadap USS Cole,” tulis Trump di Twitter.

“Kami baru saja membunuh pemimpin serangan itu, Jamal al-Badawi. Pekerjaan kami melawan al Qaeda terus berlanjut. Kami tidak akan pernah berhenti dalam perjuangan kami melawan Terorisme Islam Radikal!”

Komando Sentral AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan 1 Januari di Provinsi Marib, Yaman telah menargetkan al-Badawi. Dia didakwa oleh dewan juri federal pada tahun 2003 dan dicari karena perannya dalam serangan terhadap USS Cole dan upaya serangan pada USS The Sullivan.

Al-Badawi ditangkap di Yaman dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2004. Namun, dia melarikan diri dari penjara di Yaman dua kali. Pertama pada tahun 2003 dan sekali lagi pada tahun 2006. Ada hadiah $ 5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Pada 12 Oktober 2000, dua pria di sebuah perahu kecil meledakkan bahan peledak di samping USS Cole, sebuah kapal perusak dengan pemandu rudal, ketika sedang mengisi bahan bakar di Aden, Yaman. Para teroris menghasilkan lubang menganga di lambung kapal. Serangan itu juga menewaskan 17 tentara Angkatan Laut AS, dan melukai puluhan tentara lainnya.

Dua dari enam teroris yang terlibat dalam serangan USS Cole yang didakwa oleh Yaman, dijatuhi hukuman mati.

Pada 2007, al-Badawi menyerah kepada otoritas Yaman sebagai bagian dari kesepakatan dengan kelompok teroris al-Qaeda. Otoritas Yaman membebaskannya, meskipun dia sedang diburu oleh FBI. Itu adalah imbalan atas janji bahwa dia tidak akan terlibat dalam aktivitas kekerasan al-Qaeda, setelahnya.

Selama kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi pada 2017, Trump memposisikan perang melawan terorisme Islam radikal sebagai pusat kebijakan luar negerinya di Timur Tengah.

Dalam 30 hari terakhir, teroris Islam radikal telah melakukan 87 serangan di 23 negara, menewaskan 732 orang dan melukai lebih dari 400 orang, menurut sebuah database yang dikelola oleh TheReligionofPeace.com. ‘Teroris Islamis’ telah melakukan lebih dari 34.000 serangan teror mematikan sejak 11 September 2001. (@ivanpentchoukov dan Reuters/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Aplikasi Smartphone Buatan Tiongkok Mencuri Data dan Menyedot Biaya Para Pengguna

0

TCL, produsen elektronik konsumen Tiongkok, telah mengumpulkan data tanpa izin dari ponsel-ponsel yang telah mengunduh aplikasi smartphone prakiraan cuaca gratisnya. Aplikasi ini telah diunduh lebih dari 10 juta kali oleh pengguna di seluruh dunia sejak dirilis pada bulan Desember 2016.

TCL adalah perusahaan yang terdaftar di bursa saham Hong Kong dan Shenzhen. Ia adalah konglomerat elektronik multinasional, yang produknya termasuk pesawat televisi, AC, mesin cuci, lemari es, dan telepon seluler.

TCL Communication Technology Holdings, anak perusahaan yang memproduksi perangkat pintar dan mengembangkan aplikasi seluler, adalah salah satu bisnis inti TCL. TCL Communication juga pemiliki produsen telepon Prancis, Alcatel dan telepon Kanda merek Blackberry. Pada tahun 2016, TCL telah menjual 68,77 juta ponsel di 160 negara dan wilayah.

Wall Street Journal pertama kali melaporkan 2 Januari bahwa Upstream Systems, sebuah perusahaan keamanan yang berbasis di London, telah menemukan bahwa aplikasi cuaca TCL mengumpulkan data para penggunanya.

Aplikasi yang dimaksud adalah “Weather Forecast—World Weather Accurate Radar,” yang dirancang untuk sistem Android Google, dan merupakan unduhan gratis di Google Play store. Ini memberikan prediksi cuaca 21 hari ke depan, memberikan perkiraan pada aspek cuaca tertentu seperti kelembaban, kecepatan angin, dan visibilitas.

Menurut App Annie, analitik aplikasi smartphone dan pemasok data pemasaran, aplikasi TCL adalah salah satu dari lima aplikasi cuaca teratas di sekitar 30 negara, termasuk Inggris dan Kanada. Di Amerika Serikat, ini termasuk di antara 20 besar.

Upstream Systems menemukan bahwa aplikasi TCL mengumpulkan lokasi geografis pengguna, alamat email, dan International Mobile Equipment Identity, ID unik yang ditugaskan untuk setiap ponsel terautentikasi, dan menyimpan data-data tersebut di server TCL di Tiongkok.

Perusahaan keamanan tersebut juga menemukan bahwa aplikasi cuaca tersebut secara diam-diam telah mendaftarkan para pengguna smartphone Alcatel murah milik TCL di Brasil, Malaysia, Nigeria, dan negara-negara berkembang lainnya ke layanan-layanan yang menggunakan teknologi realitas virtual berbayar. Sekitar 100.000 ponsel Alcatel secara otomatis telah berlangganan, yang akan menagih para pengguna biaya berlangganan lebih dari US$1,5 juta seandainya perusahaan tersebut tidak menemukannya.

Setelah Wall Street Journal mengajukan permintaan kepada TCL, perusahaan tersebut memperbarui aplikasi cuaca tersebut pada November 2018. Aplikasi telah menghentikan secara otomatis langganan para pengguna, menurut Upstream. Namun pengumpulan data tetap berlanjut.

APLIKASI BUATAN TIONGKOK KEMUNGKINAN TIDAK AMAN

Ini bukan pertama kalinya produk TCL membawa risiko bagi para penggunanya.

Pada November 2017, Alcatel memperbarui aplikasi pengeditan foto bernama “Gallery” (yang kemudian dinamai “Candy Gallery”), tersedia untuk diunduh di Google Play store. Berbeda dari versi sebelumnya yang hanya meminta akses ke file di smartphone, versi yang telah diperbarui meminta izin untuk mengakses informasi ID perangkat, pesan teks SMS, koneksi Wi-Fi, dan informasi lain yang tidak terkait dengan pengeditan foto.

Kekhawatiran-kekhawatiran keamanan telah mendorong perusahaan AS Inseego untuk mengakhiri perjanjian dalam menjual perusahaan solusi internet selulernya, Novatel Wireless, ke TCL pada Juni 2017, setelah Komite Investasi Asing di Amerika Serikat, sebuah organisasi pemerintah antar-lembaga yang meninjau kesepakatan-kesepakatan bisnis yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan nasional, telah menandai kesepakatan tersebut.

Pada Desember 2018, Google telah menangguhkan dua aplikasi smartphone Tiongkok setelah penyelidikan internal. Kedua aplikasi tersebut, aplikasi CM File Manager yang dikembangkan oleh Cheetah Mobile Inc. dan aplikasi Keyboard yang dikembangkan oleh Kika Tech Inc., diduga telah memanfaatkan izin-izin para pengguna, yang memungkinkan para pengembang tersebut melakukan skema penipuan iklan, menurut laporan Wall Street Journal.

The Indian Times telah melaporkan pada Desember 2017 bahwa pemerintah India telah meminta semua personel tentara untuk mencopot 42 aplikasi smartphone Tiongkok jika sebelumnya mereka telah menginstalnya.

Aplikasi-aplikasi tersebut, tersedia di sistem Android dan iOS (iPhone), telah mengumpulkan data para pengguna dan mengirimnya kembali ke Tiongkok, menurut badan intelijen India. Aplikasi tersebut juga memiliki potensi untuk melakukan serangan siber terhadap India.

Pendahulu TCL didirikan pada tahun 1981 oleh biro mekanis pemerintah distrik Huiyang di Kota Huizhou, yang terletak di Provinsi Guangdong Tiongkok. Markas besar TCL masih di Kota Huizhou.

Perusahaan tersebut bernama TKK pada saat itu. TKK telah memproduksi kaset-kaset yang sangat mirip dengan yang dibuat oleh perusahaan elektronik Jepang, TDK. Pada tahun 1985, TKK digugat oleh TDK dan kemudian berganti nama menjadi TCL. Lini produknya kemudian diperluas ke telepon dan perangkat TV. (ran)

Tonton yang berikut:

Huawei dan ZTE, Pemain Utama One Belt, One Road Komunis Tiongkok

https://www.youtube.com/watch?v=WqMdrdWjDCE

Kritikan Terganggunya Pelayanan Kesehatan BPJS : Berpotensi Merugikan Masyarakat

0

Epochtimes.id- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencermati semakin luasnya Rumah Sakit (RS) yang menghentikan   layanan kesehatan BPJS sejak awal Januari 2019 dengan berbagai alasan, termasuk belum terakreditasinya RS, atau masih dalam proses perpanjangan akreditasi RS, atau  tidak memenuhi syarat rekredensialing dan Surat Izin Operasional RS yang belum terbit.

BPKN menyatakan sangat concern atas insiden tersebut dan sebenarnya BPKN sudah menyampaikan potensi insiden ini pada   Catatan Akhir Tahun BPKN yang disampaikan tanggal 17 Desember 2018 lalu. Hal ini sangat berpotensi merugikan akses masyarakat konsumen yang membutuhkan layanan kesehatan.

Ketua  BPKN  Ardiansyah  Parman meminta Kemenkes dan BPJS segera melakukan pemulihan operasional pelayanan kesehatan BPJS atas RS bersangkutan, termasuk exit strategy bagi keberlangsungan pelayanan kesehatan  (yankes)  masyarakat  di  wilayah.  “Dengan  demikian  pasien  RS  di  wilayah tersebut tetap bisa mendapatkan pelayanan optimal dari BPJS,” ungkapnya.

Selain itu, Pemerintah segera menyelesaikan kewajiban tunggakan BPJS kepada RS. Selanjutnya, Pemerintah   memberikan   kepastian   reimbursement   BPJS   untuk   memastikan keberlangsungan operasional RS yang bersangkutan dalam melayani pasien BPJS.

Tak hanya itu,  Pemerintah segera membenahi sistem dan manajemen pengelolaan BPJS serta pihak Rumah Sakit untuk segera memenuhi persyaratan perizinan dan akreditasi.

BPKN menyayangkan terjadinya insiden pelayanan pasien BPJS yang terganggu. Sesuai UU No.36 tahun 2009.

“Seharusnya rumah sakit menangani terlebih dahulu pasien terutama pasien dengan kondisi kritis, memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif,” jelas Ardiansyah.

BPKN menseksamai diperlukannya perbaikan berspektrum luas, bukan tambal sulam. Banyak hal terkait sistem dan manajemen pengelolaan BPJS yang perlu diperbaiki, seperti percepatan sistem perizinan dan akreditasi, akses terhadap unit-unit pelayanan kesehatan di wilayah, ketersediaan dokter dan tenaga medis, akses obat dan ketersediaannya, operasional dan logistik tenaga medis di wilayah geografis sulit.

Fokus BPKN saat ini adalah mengembalikan pelayanan kesehatan BPJS agar tidak terganggu khususnya pasien kritis.

“BPKN menghimbau agar pasien kritis yang tidak dilayani RS agar mengadukannya ke BPJS, Kemenkes, BPKN atau LPKSM terdekat. Serta mengingatkan Pasien BPJS Mandiri agar  segera melunasi tunggakan iuran bulanannya untuk  membantu aliran kas BPJS dan tentunya hal ini akan membantu keberlangsungan pelayanan RS kepada pasien BPJS,” pungkas Ardiansyah. (asr)

Seberapa Besar Harga yang Harus Dibayar Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok?

0

Yuan Bin

Untuk memahami secara tuntas fakta di balik pertumbuhan ekonomi RRT, tidak hanya harus memahami siapa yang menuai manfaat di baliknya, tapi juga harus mengetahui persis seberapa besar harga/tumbal yang harus dibayar untuk itu.

Semua orang yang memiliki pengetahuan ekonomi akan tahu, menilai pertumbuhan suatu ekonomi, tidak bisa hanya dilihat manfaatnya, juga harus dihitung biayanya.

Hanya setelah semua biaya dikeluarkan, maka akan bisa dinilai seberapa besar efek bersih pertumbuhan ekonomi (dengan kata lain ‘kadar kemurniannya’).

Efek bersih belum tentu berbanding lurus dengan manfaatnya. Setinggi apa pun manfaatnya, betapa pun mentereng angkanya, tapi jika biayanya tak kunjung dapat diturunkan, maka efek bersih (netto) pertumbuhan ekonomi pun dipastikan tidak akan besar.

Dari sudut pandang ini melihat pertumbuhan ekonomi RRT, maka yang disebut sebagai “keajaiban RRT” akan segera terungkap kedoknya.

Menurut penjelasan pakar ekonomi, pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan kekayaan rakyat adalah penjumlahan dari aset negara ditambah dengan kekayaan alam.

Pertumbuhan ekonomi memang dapat menciptakan kekayaan, mendatangkan manfaat, menimbulkan efek, tapi karena keterbatasan pemahaman manusia dan relativitas kemajuan teknologi, dalam proses menciptakan kekayaan itu tak terhindarkan menyebabkan hilangnya sebagian kekayaan yang telah dimiliki, dengan kata lain, harga atau pengorbanan yang harus dibayar, adalah biaya untuk meraih pertumbuhan ekonomi tersebut, juga merupakan efek negatif dari pertumbuhan ekonomi itu.

Secara konkrit, yang dimaksud dengan biaya ini adalah biaya alam dan biaya sosial yang ditimbulkan di luar dari biaya produktivitas untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi itu, di antaranya termasuk biaya lingkungan hidup dan biaya sumber daya alam.

Lalu biaya sosial antara lain adalah biaya akibat kerugian ekonomi yang timbul karena faktor-faktor sosial seperti pembagian tak merata, separatisasi masyarakat, tidak terjaminnya hak buruh, rendahnya pendidikan, populasi kehilangan kendali, manajemen yang buruk dan moralitas yang merosot.

Jelas, hanya jika manfaat pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada biaya, maka kekayaan masyarakat baru akan bertambah, efek bersih pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan pun akan positif, artinya kadar kemurniannya tinggi; sebaliknya, bila biaya lebih besar dari manfaatnya.

Maka kandungan kekayaan masyarakat justru akan berkurang, efek bersih pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan adalah negatif, maka pertumbuhan ekonomi ini hanya akan menjadi jual beli yang merugikan dan sia-sia saja.

Sementara data PDB sebagai rapor pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan RRT, sama sekali belum dikurangi dengan berbagai biaya alam dan biaya sosial, dan hanya memberitahu kita berapa banyak kekayaan masyarakat telah bertumbuh dan seberapa besar efek positif pertumbuhan ekonomi, tanpa memberitahu kita seberapa besar biaya pertumbuhan ekonomi yakni efek negatifnya.

Setelah membayar biaya menimbulkan efek negatif tersebut, perubahan seperti apa yang akan terjadi terhadap keseluruhan simpanan kekayaan milik masyarakat itu, apakah bertambah atau berkurang, jika bertambah seberapa besar pertambuhannya dan lain-lain. Bahkan para elit statistik pemerintah RRT pun mengakui bahwa “PDB tidak bisa secara tepat mencerminkan pertumbuhan kekayaan”.

Untuk menambal kebocoran besar pada PDB, untuk secara tepat mencerminkan kondisi perubahan simpanan kekayaan yang juga efek bersih pertumbuhan ekonomi, para ekonom luar negeri mengemukakan konsep PDB Hijau sebagai pondasi PDB.

Sejak tahun 70an abad lalu, PBB dan World Bank telah secara intensif melakukan riset terhadap PDB Hijau dan mendorong penerapannya.

Yang dimaksud dengan “PDB Hijau” secara singkat adalah, dari PDB yang ada sekarang dikeluarkan biaya alam dan biaya sosial yang timbul, sehingga didapatlah total kekayaan warga yang sesungguhnya.

Dengan kata lain, hanya setelah biaya alam dan biaya sosial dikeluarkan dari PDB, baru bisa terlihat apakah pertumbuhan ekonomi itu benar-benar nyata telah mendatangkan pertumbuhan bersih pada kekayaan rakyat atau tidak?

Jika terjadi pertumbuhan bersih, apakah sejalan dengan PDB? Dalam satu kata, akan bisa terlihat seberapa besar efek bersih dari pertumbuhan ekonomi itu yang sebenarnya.

Ketua tim Pengembangan Strategi Berkesinambungan dari Akademi IPTEK Tiongkok yakni Profesor Niu Wenyuan pada Konferensi tahun 2001 Forum Milenium 21 pernah mengungkapkan, “Hasil rata-rata dari perhitungan selama bertahun-tahun menunjukkan, PDB dalam pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, setidaknya 18% didapat berkat ‘menguras’ sumber daya alam dan ekosistem, harga sebesar ini masih tetap eksis di dalam pertumbuhan ekonomi kita sekarang.”

Tanggal 5 Juni 2006, wakil Biro Pusat Perlindungan Lingkungan Hidup Nasional Zhu Guangyao pada konferensi pers yang digelar oleh Kantor Publikasi Dewan Negara saat merilis buku putih “Perlindungan Lingkungan di Tiongkok (1996-2005)” mengungkapkan, instansi terkait telah melakukan riset, pada pertengahan era tahun 90an lalu hasil analisa adalah 8% dari PDB, sementara angka yang didapat World Bank adalah 13%.“

“Atas dasar survey di wilayah barat kami kembali melakukan analisa, hasilnya kerugian yang timbul adalah sekitar 11%. Sudut pandang dari beberapa angka ini berbeda, selisihnya agak besar, secara keseluruhan, kira-kira sebesar 10%.”

Menurut majalah “Ban Yue Tan” yang memuat artikel berjudul “Di Balik Keajaiban Tiongkok: Kecondongan Pada Pengembangan Ekonomi Jangka Panjang Abaikan Siklus Alam” memberitahu kita: menurut data dari instansi terkait, sejak tahun 2002~2006 selama 5 tahun pencemaran lingkungan telah mengakibatkan kerugian ekonomi secara langsung sebesar hampir RMB 600 juta terhadap Tiongkok.

Jika dihitung dari sudut pandang kerusakan ekosistem, setiap tahun kerusakan ekosistem di Tiongkok menyebabkan kerugian ekonomi sebesar RMB 2,6 trilyun (5.484 triliun Rupiah) atau sekitar 12% dari PDB.

Menurut “Laporan Umum Statistik Lingkungan Nasional”, antara tahun 2000~2006 di seluruh negeri telah terjadi 11.706 kali pencemran lingkungan dan tragedi pengrusakan.

Di tahun 2006 saja pencemaran lingkungan dan pengrusakan di seluruh negeri sebanyak 842 kali, atau rata-rata setiap hari terjadi 2 kali, yang mengakibatkan kerugian ekonomi secara langsung senilai lebih dari RMB 100 juta.

Menurut kekayaan rata-rata per kapita yang dihitung oleh World Bank dengan menggabungkan biaya alam, biaya produksi, biaya tenaga kerja dan biaya sosial, maka rata-rata kekayaan di Tiongkok adalah USD 6.600 atau setara dengan 7,7% dari standard rata-rata dunia menduduki posisi 161 dari 192 negara.”

Seorang ahli ekonomi bernama Profesor Liu Shengjun dengan lugas berkata, “Jika mempertimbangkan biaya pencemaran lingkungan yang sangat tinggi itu, maka PDB Tiongkok sebenarnya tidak bertumbuh. Dengan kata lain, ekonomi telah terperosok di dalam kondisi ‘zero-sum game’, dengan kata lain, begitu biaya alam yang besar itu dikeluarkan, maka PDB Tiongkok akan menyusut drastis.

Yang patut ditekankan adalah, uraian di atas hanyalah biaya alam dalam pertumbuhan ekonomi Tiongkok saja. Hingga saat ini, pemerintah RRT belum mengumumkan biaya sosial terkait pertumbuhan ekonomi ini, tapi dari data yang telah ada bisa dihitung, biaya ini tidak kecil.

Bayangkan, jika bagian dari biaya ini dikeluarkan lagi, berapa besar lagi PDB RRT akan menyusut? Yang disebut sebagai “keajaiban Tiongkok”, pada akhirnya adalah pertumbuhan nol yang hanya dipermainkan saja, bahkan sangt mungkin adalah suatu jual beli yang merugikan. (Sud/WHS/asr)

Bersambung

Pemimpin Tiongkok Perintahkan Tentara Siap untuk Perang

0

Pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah memerintahkan pasukan bersenjata Tiongkok untuk meningkatkan persiapan perang mereka, dalam sebuah pidato pada pertemuan para petinggi pada 4 Januari.

Rezim komunis Tiongkok berada di tengah-tengah peningkatan volume angkatan bersenjatanya, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), ketika berusaha untuk meningkatkan klaim-klaim teritorialnya di Laut China Selatan, meningkatkan tekanan pada Taiwan dan meningkatkan ketegangan dengan Amerika Serikat atas masalah-masalah dari mulai perdagangan sampai status Taiwan.

Dalam pidatonya untuk para pejabat tinggi militer dari Komisi Militer Pusat (CMC), Xi mengatakan angkatan bersenjata Tiongkok harus “mempersiapkan perjuangan militer yang komprehensif dari titik awal yang baru,” melaporkan corong resmi rezim komunis kantor berita Xinhua.

“Persiapan untuk perang dan pertempuran harus diperdalam untuk memastikan respon yang efisien di saat darurat,” katanya seperti yang dikutip.

Xi, yang juga ketua CMC, mengatakan Tiongkok menghadapi peningkatan risiko dan tantangan, dan angkatan bersenjata harus bekerja untuk mengamankan kebutuhan-kebutuhan keamanan dan pembangunannya, menurut Xinhua.

Dia menambahkan angkatan bersenjata harus mampu merespon dengan cepat terhadap keadaan darurat, meningkatkan kemampuan operasi bersama mereka, dan mengembangkan jenis-jenis pasukan tempur baru.

Pernyataan-pernyataan Xi datang beberapa hari setelah dia menegaskan bahwa Tiongkok tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencapai “penyatuan kembali” dengan Taiwan dan mencegah kemerdekaan pulau tersebut.

Rezim Tiongkok melihat pulau tersebut sebagai provinsi pemberontak yang harus disatukan dengan daratan, dengan kekerasan jika perlu.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah menanggapi dengan keras pada 2 Januari, mengatakan Taiwan tidak akan menerima posisi Partai Komunis Tiongkok bahwa rezim tersebut memiliki hak yang sah untuk memerintah Taiwan.

Pada 5 Januari, Tsai meminta komunitas internasional untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi dengan mendukung pulau yang diperintah sendiri tersebut.

“Jika masyarakat internasional tidak mengungkapkan pendapat secara terbuka dan mendukung Taiwan saat menghadapi situasi seperti itu, kita harus bertanya negara mana yang akan menjadi sasaran berikutnya,” katanya, merujuk pada ancaman-ancaman dari rezim Tiongkok untuk menggunakan kekuatan militer memaksa pulau tersebut ke dalam kontrolnya.

Komentar-komentar Xi tentang Taiwan datang hanya beberapa hari setelah Presiden Donald Trump menandatangani Undang-Undang Inisiatif Reasuransi Asia (Asia Reassurance Initiative Act), menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan pulau tersebut.

EKSPANSI MILITER

PLA telah berkembang secara signifikan di bawah Xi ketika rezim tersebut berusaha untuk menegaskan dirinya sebagai negara adikuasa yang meningkat.

Menurut laporan 2018 oleh think tank RAND Corporation, PLA bertujuan tidak hanya untuk bersaing dengan, tetapi untuk mengalahkan, militer AS.

Dalam beberapa tahun terakhir, angkatan laut, angkatan udara, dan korps PLA telah meningkatkan kekuatan mereka dan meningkatkan teknologi untuk mencapai kemampuan-kemampuan yang memproyeksikan kekuatan global.

Angkatan Laut saat ini sedang membangun dua kapal induk baru untuk menambah kapal induk buatan Soviet yang dibeli dari Ukraina. Angkatan Udara telah mulai mengembangkan pesawat pembom siluman, bersama dengan kendaraan udara tak berawak (UAV), termasuk UAV jarak jauh, dan kargo. Korps marinir telah memperoleh kendaraan lapis baja baru untuk memproyeksikan kekuatan di luar beachhead (daerah di pantai yang telah direbut dari musuh dan di mana pasukan dan peralatan mendarat).

Spionase cyber adalah cara lain yang dilakukan rezim Tiongkok, melalui kekuatan militer dan non-militernya, berupaya menjembatani kesenjangan teknologi dan memajukan pengembangan militer.

“Tiongkok menggunakan berbagai metode untuk memperoleh teknologi-teknologi militer asing dan teknologi penggunaan ganda, termasuk investasi langsung asing yang ditargetkan, pencurian cyber, dan eksploitasi akses warga negara Tiongkok swasta ke teknologi-teknologi ini,” kata laporan Pentagon 2018.

Rezim tersebut dalam beberapa tahun terakhir juga meningkatkan latihan tempur di perairan dekat Taiwan, tindakan yang dikecam oleh Taipei sebagai intimidasi. Ia juga semakin menunjukkan kekuatannya di Laut China Selatan melalui pembangunan militer dan instalasi lainnya di pulau-pulau buatan dan terumbu karang di daerah yang disengketakan tersebut. (ran)

Tonton yang berikut:

Tiongkok Dituding Menyalahgunakan Teknologi AS untuk Menindas Rakyatnya, terutama Uighur

https://www.youtube.com/watch?v=54nyZ2UVJ4M

Heboh Pemutusan Kerjasama Rumah Sakit dengan Pengguna Layanan BPJS Kesehatan, Berikut Penjelasannya

0

Epochtimes.id- Masyarakat Indonesia baru-baru ini diramaikan dengan adanya sejumlah rumah sakit menghentikan layanan BPJS. Ternyata, kerjasama rumah-rumah sakit dihentikan karena soal akreditasi. Akan tetapi, Kemenkes RI merekomendasikan agar kerjasama tersebut kembali dilanjutkan.

BPJS Kesehatan menerangkan, fasilitas  kesehatan  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan  di  tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus  dipenuhi  oleh  setiap  rumah  sakit  yang  melayani  Program  JKN-KIS.

Hal  ini  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  99  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi  sesuai  regulasi  adalah  syarat  wajib.  Diharapkan  rumah  sakit  dapat  memenuhi  syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” terang Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf dalam siaran persnya, Kamis (3/1/2019).

BPJS  Kesehatan melakukan seleksi  dan  kredensialing  melibatkan Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota setempat  dan/atau  Asosiasi  Fasilitas  Kesehatan.  Kriteria  teknis  yang  menjadi  pertimbangan  BPJS Kesehatan  untuk  menyeleksi  fasilitas  kesehatan  yang  ingin  bergabung  antara  lain  sumber  daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

“Fasilitas  kesehatan  swasta  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan  wajib  memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” kata Iqbal.

Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama, dilakukan rekredensialing untuk memastikan benefit yang  diterima  peserta  berjalan  dengan  baik  sesuai  kontrak  selama  ini.  Proses  ini   juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah.

“Dengan  demikian  rumah  sakit  yang  dikontrak  BPJS  Kesehatan  harus  sudah  terakreditasi  untuk menjamin  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  untuk  masyarakat,  kecuali  ada  ketentuan  lain,”  jelas Iqbal.

Iqbal  menambahkan,  adanya  anggapan  bahwa  penghentian  kontrak  kerjasama  dikaitkan  dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar.

“Kami   sampaikan   informasi   tersebut   tidak   benar,   bukan   di   situ   masalahnya.   Sampai   saat   ini pembayaran oleh  BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada fasilitas kesehatan yang  belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan,  rumah  sakit  dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ke 3 yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” kata Iqbal.

Sementara itu, sekretaris Jenderal Kemenkes RI, Oscar Primadi meminta kepada masyarakat khususnya peserta JKN tidak perlu resah dengan informasi tentang terhentinya kerjasama BPJS Kesehatan dengan beberapa rumah sakit. Pasalnya, masyarakat tetap akan mendapat pelayanan seperti biasa.

“Masyarakat khususnya peserta JKN tidak perlu resah karena tetap akan mendapatkan pelayanan seperti biasa,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta (4/1/2019).

Menurut Oscar, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk memperpanjang kontrak dengan rumah sakit-rumah sakit yang bekerjasama.

Surat tersebut tertuang dalam Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/18/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Januari 2019.

Dalam surat tersebut mengharapkan semua rumah sakit yang sebelumnya menghentikan pelayanan terkait BPJS Kesehatan, sudah mulai lagi melakukan pelayanan pada pasien JKN.

“Dengan rekomendasi tersebut, semua RS yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tanpa terkecuali tetap bisa melakukan pelayanan,” tegas Oscar. (asr)

Ancaman Komunisme: Dulu dan Sekarang

0

Oleh J.R. Nyquist

KOMENTAR

Salah satu musuh komunisme Soviet yang paling terkenal adalah Vladimir Bukovsky. Dia disiksa oleh otoritas Soviet. Dia menghabiskan bertahun-tahun di penjara Soviet. Dia bahkan dinyatakan “gila” dan dikirim ke penjara kejiwaan. Ketika Bukovsky diasingkan ke Barat, orang-orang memberikan lip service untuk keberaniannya; tetapi hanya sedikit yang memperhatikan peringatannya tentang kebijakan Perestroika dari Gorbachev.

Bukovsky telah mengingatkan semua orang bahwa semua pemimpin Soviet adalah pembohong. Gorbachev, katanya, tidak terkecuali, dan tentu saja bukan demokrat. Seperti Lenin, Stalin, Khrushchev, dan Brezhnev, Gorbachev adalah pembohong dan seorang algojo. Namun hampir tidak ada yang mendengarkan. Semua orang ingin percaya bahwa Perang Dingin sudah berakhir.

Tetapi bagaimana kita bisa memenangkan Perang Dingin? Ini adalah pertanyaan yang tidak menyenangkan yang diajukan Bukovsky. Editor senior Random House Jason Epstein telah menolak pertanyaan Bukovsky seluruhnya. Maka, buku Bukovsky tentang “kejatuhan komunisme” yang sama-samar tidak diterbitkan dalam bahasa Inggris, sampai sekarang.

Judul buku itu adalah “Judgment in Moscow” (Penghakiman di Moskow). Telah diterbitkan dalam edisi Prancis dan Jerman dua dekade lalu, dan buku itu telah teruji oleh waktu. Saya mewawancarai Bukovsky pada 22 Desember, melalui telepon, menanyakan bagaimana edisi Prancis dan Jerman tentang buku itu yang telah diterima bertahun-tahun yang lalu.

KOMUNISME DI MANA SAJA

Vladimir Bukovsky: “Ada beberapa ulasan yang menyampaikan pujian di Prancis, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memperhatikannya. Di Jerman, penerimaannya bahkan lebih tenang.”

J.R. Nyquist: “Dan bagaimana kisah Bukovsky tentang keterlibatan Barat dalam kejahatan komunis, dan ketidaksadaran Barat, dan ‘akhir Perang Dingin’ yang buruk, diterima di dunia yang berbahasa Inggris?”

Bukovsky: “Ini adalah perjuangan sendiri yang telah saya lakukan sejak usia 16 tahun. Dan perjuangan akan terus menjadi seorang diri. Masalah sebenarnya adalah elit di Barat, suatu kekuatan dari ‘perdamaian dan kemajuan’. Elite Barat adalah sosialis. Mereka tidak pernah serius melawan kekuatan Soviet.”

Nyquist: “Dan bagaimana dengan kaum konservatif? Apakah mereka serius menentang komunisme? “

Bukovsky: “Mereka tidak ingin mengetahui kebenaran. Ada ide yang salah di belakang mereka. Sebagian besar konservatif percaya bahwa hal itu tidak begitu buruk di Barat. Yang pertama memperhatikan adalah Solzhenitsyn. Dia mengatakan komunisme ada di depan semua orang, namun tidak ada yang mengerti apa itu.”

Nyquist: “Jika mereka tidak memahami komunisme, tidak bisakah Anda menjelaskannya kepada mereka?”

Bukovsky: “Sayangnya tidak ada jalan pendek untuk melakukannya dan, karena topiknya rumit, orang dengan cepat kehilangan minat. Itu membuat mereka bosan. Mereka malas dan lebih suka jawaban yang dangkal.”

Nyquist: “Jadi Barat tidak pernah mengerti komunisme. Atau mungkin mereka berpikir bahwa anti-komunisme itu gila.”

Bukovsky: “Tidak, ini masalah kehilangan pendengar. Orang-orang malas. Mereka lebih suka penilaian yang dangkal. Tidak mungkin bagi mereka untuk masuk terlalu dalam. Ketika Anda berbicara tentang komunisme, mata mereka sayu kehilangan pandangan. Mereka menjadi bosan. “

Nyquist: “Mungkinkah itu benar?”

Bukovsky: “Ya, saya telah menyampaikan banyak ceramah tentang masalah ini. Orang-orang bangun di tengah ceramah dan pergi. Konsepnya terlalu sulit bagi mereka. Mereka ingin itu mudah.”

Nyquist: “Apa harapan untuk masa depan?”

Bukovsky: “Akan ada lebih banyak penderitaan, lebih banyak kehidupan yang hancur.”

Nyquist: “Apakah komunis di Rusia menyatukan kembali Uni Soviet?”

Bukovsky: “Ya, mereka cukup naif untuk berpikir mereka bisa melakukan ini. Tetapi mereka tidak akan pernah berhasil.”

HARAPAN DI UKRAINA?

Nyquist: “Bagaimana dengan revolusi oranye di Ukraina? Tentunya ada harapan di Ukraina.”

Bukovsky: “Ukraina berada di posisi yang berbahaya. Semuanya tergantung pada keseimbangan. Itu bisa jadi jalan yang baik.”

Nyquist: “Bagaimana dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko?”

Bukovsky: “Poroshenko hanyalah anggota aparatur komunis lainnya. Dia tipikal (mempunyai kualitas khusus). Masalahnya di Ukraina, seperti di Rusia, kita tidak memiliki pemimpin. Itu adalah cerita lama yang sama, biografi-biografi usang yang sama. Pemikiran mereka tidak jauh berbeda dari masa lalu Soviet.”

Nyquist: “Kita memiliki masalah serupa di Barat.”

Bukovsky: “Saat ini, Anda benar. Tidak adanya kepemimpinan itu menakutkan. Yang kita sebut elit telah menjadi bermoral rusak. Di masa lalu, dalam sejarah, kaum elit akan dimusnahkan secara berkala dalam revolusi. Di zaman kita, itu tidak terjadi. Kita terlalu beradab.”

Nyquist: “Namun, bisakah cita-cita kebebasan menyebar dari Ukraina ke Rusia?”

Bukovsky: “Ya, tetapi belum. Nasionalisme Ukraina muncul dari kesalahan serius Rusia. Moskow telah membuat kesalahan besar di Ukraina.”

Nyquist: “Bisakah kesalahan fatal ini diperbaiki setelah Putin meninggalkan kantor?”

Bukovsky: “Tidak, mereka tidak dapat memperbaikinya. Kremlin menghina orang-orang Ukraina itu sebagai saudara junior. “Kalian terlalu kecil untuk memutuskan sendiri,” kata mereka. ‘Moskow harus memutuskan untuk kalian.’ Inilah alasan munculnya nasionalisme Ukraina.”

Nyquist: “Jadi Kremlin membuat kesalahan besar?”

Bukovsky: “Ya, mereka memiliki masalah nyata. Tapi begitu juga Barat.”

KAUM ELIT BERMORAL RUSAK

Masalahnya, kemudian, bukan Timur versus Barat. Masalahnya adalah bahwa para elit di hampir setiap negara telah menjadi bermoral rusak dan sosialis. Seperti Bukovsky menulis dalam bukunya, “Bahkan James Bond yang panjang umur tidak melawan KGB, tetapi paling sering dalam persekutuan dengan KGB, melawan beberapa perusahaan super imajiner yang dipimpin, seperti kebiasaan, oleh seorang kapitalis gila.”

Buku Bukovsky, “Judgment in Moscow,” akan segera dirilis dalam bahasa Inggris. Apa yang dia katakan telah terjadi menjelang akhir Perang Dingin? Bukovsky menulis, “Ini adalah kegagalan besar, penyerahan total posisi-posisinya oleh Barat pada saat paling kritis dalam sejarah kita.”

Barat bergegas mendukung “algojo, Gorbachev.” Dan terlepas dari semua bantuan itu, ketika Uni Soviet “jatuh,” para algojo dalam ribuan mereka tidak dibuat bertanggung jawab. Tidak ada pengadilan komunisme sebagai suatu sistem, tidak ada “penghakiman di Moskow” karena telah ada “penghakiman di Nuremberg.”

Nuremberg adalah sebuah kota di Jerman selatan, di Bavaria; populasi 500.900 (perkiraan tahun 2006). Selama tahun 1930-an, kongres-kongres Partai Nazi dan rapat umum tahunan diadakan di sini, dan pada tahun 1945–46 itu adalah tempat persidangan perang Nuremberg, di mana para penjahat perang Nazi diadili oleh pengadilan militer internasional.

Sebaliknya, seorang jenderal KGB seperti Oleg Kalugin, yang menyombongkan tentang pembunuhannya, telah pensiun untuk tinggal di Barat. Jika tidak ada undang-undang tentang pembatasan-pembatasan pembunuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Bukovsky menulis bahwa Glasnost dan Perestroika adalah “penciptaan-penciptaan yang sangat kejam” yang telah mengesahkan apa yang membuatnya hidup kembali sesudahnya. “Dari ratusan ribu politisi, jurnalis dan akademisi, hanya segelintir orang yang cukup tenang dan berkepala dingin untuk tidak menyerah pada bujukan dan godaan, dan itu bahkan lebih kecil lagi yang memiliki keberanian untuk menyuarakan keraguan mereka dengan keras.”

Belakangan dalam buku itu, Bukovsky mencirikan elit-elit Amerika sebagai “telah dibesarkan dengan kebohongan dan pengkhianatan,” mengecam mereka sebagai “sekutu alami Uni Soviet.” Dengan begitu ia tetap setia seperti dalam hal apa pun yang terjadi hari ini.

Lihatlah perubahan yang sedang dihasilkan dalam keseimbangan kekuatan global beberapa dekade kemudian: Rezim Putin menghubungkan senjata dengan rezim komunis di Tiongkok, dengan rezim komunis di Kuba, dengan Nikaragua dan Afrika Selatan, Vietnam dan Korea Utara, kata-kata Bukovsky menjadi jelas, memasuki kesadaran. Blok komunis dilahirkan kembali sebagai sesuatu yang berbeda setelah kehancurannya, dengan senjata baru, teknologi baru, dan pengaruh ekonomi baru. Kita telah mempercayai kebohongan komunis dan telah menginvestasikan “dividen perdamaian” kita. Sekarang kita terancam dari dalam dan dari luar.

“Semuanya tergantung pada keseimbangan,” kata Bukovsky. (ran)

Penulis opini, J.R. Nyquist adalah kolumnis dan penulis buku-buku “Origins of the Fourth World War” (Asal-usul Perang Dunia Keempat) dan “The Fool and His Enemy” (Si Bodoh dan Musuh-Nya), serta penulis bersama “The New Tactics of Global War” (Taktik Baru Perang Global).

Tonton yang berikut:

Agama Dipaksa Tunduk kepada Komunis Tiongkok, Apa Jadinya?

Pasca Tsunami Selat Sunda Menerjang 5 Kabupaten, Berikut Langkah Selanjutnya

0

Epochtimes.id- Pasca tsunami yang menerjang lima kabupaten di sekitar Selat Sunda masih menyisakan banyak pekerjaan. Hingga Sabtu (5/1/2019) jumlah korban tercatat 437 orang meninggal dunia, 9.061 orang luka, 10 orang hilang dan 16.198 orang mengungsi.

“Penanganan darurat masih dilakukan. Sudah banyak pengungsi yang kembali ke rumahnya. Mereka adalah pengungsi yang rumahnya tidak rusak,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam rilisnya.

Di Kabupaten Pandeglang terdapat 296 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, dan 7.972 orang mengungsi. Sebanyak 1.071 rumah rusak berat dan rusak sedang, dan 457 rumah rusak ringan.

Berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Banten disepakati bahwa selesainya masa tanggap darurat pada (4/1/2019) maka dilanjutkan dengan periode transisi darurat menuju peralihan selama 2 bulan yaitu (6/1/2019) hingga (6/3/2019). Selama masa transisi darurat ini akan dibangun hunian sementara (huntara).

Huntara dibangun untuk menampung pengungsi yang rumahnya rusak berat dan rusak ringan. Huntara diperlukan untuk meminimalisir gejolak sosial dan mengantisipasi musim hujan agar pengungsi dapat lebih nyaman.

Diperlukan waktu selama 2 bulan untuk membangun huntara sebelum dilakukan pembangunan hunian tetap yang waktunya lebih panjang.

Pemda Pandeglang akan mengajukan dana siap pakai ke BNPB untuk pembangunan huntara. Pengerjaan fisik huntara akan dilakukan oleh TNI.

Untuk perbaikan rumah rusak ringan Pemda Pandeglang dan Banten akan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sedangkan untuk perbaikan rumah rusak berat dan rusak sedang akan diusulkan melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB.

Untuk penanganan darurat di Kabupaten Lampung Selatan masa tanggap darurat diperpanjang selama 2 minggu yaitu 6/1/2019 hingga 19/1/2019. Korban tsunami di Lampung Selatan tercatat 120 orang meninggal dunia, 8.304 orang luka, dan 6.999 orang mengungsi.

Sebanyak 543 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang dan 97 rumah rusak ringan. Sesuai kesepakatan dan rapat koordinasi tidak ada pembangunan huntara di Lampung Selatan. Namun dengan pembangunan hunian tetap untuk relokasi.

Sudah tersedia lahan seluas 2 hektare untuk pembangunan huntap. Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PU Pera akan melakukan land clearing, Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan akan menyiapkan siteplan, desain dan rencana anggaran.

Bupati Lampung Selatan akan mengajukan dana siap pakai BNPB untuk pembangunan huntap dan fasilitasnya dalam relokasi. (asr)

Pertamina Resmi Menurunkan Harga BBM

0

Epochtimes.id- Seiring dengan turunnya harga rata-rata minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dollar Amerika, PT Pertamina (Persero) melakukan  penyesuaian harga BBM Non Subsidi dengan besaran yang bervariatif.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, penyesuaian harga yang dilakukan Pertamina telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Kami telah berkordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama pelanggan setia produk-produk Pertamina,” ujar Nicke da;am siaran pers Pertamina.

Sementara Direktur Pemasaran Retail, Mas’ud Khamid menambahkan, penyesuaian BBM Non Subsidi tersebut berlaku mulai Sabtu tanggal 5 Januari 2019 pukul 00.00 waktu setempat.

Adapun jenis BBM yang mengalami penyesuaian harga sebagai berikut :

  • Pertalite turun sebesar Rp 150 per liter
  • Pertamax turun sebesar Rp 200 per liter
  • Pertamax Turbo turun sebesar Rp 250 per liter
  • Dexlite turun sebesar Rp 200 per liter
  • Dex turun sebesar Rp 100 per liter

Harga baru yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah.

Sebagai gambaran, untuk wilayah Jabodetabek mengalami perubahan sebagai berikut :

NO Produk Harga Lama (per liter) Harga Baru (per liter)
1 Pertalite Rp 7.800 Rp 7.650
2 Pertamax Rp 10.400 Rp 10.200
3 Pertamax Turbo Rp 12.250 Rp 12.000
4 Dexlite Rp 10.500 Rp 10.300
5 Dex Rp 11.850 Rp 11.750

 

Mas’ud menambahkan, Pertamina akan terus mengevaluasi secara berkala harga BBM tersebut sesuai dengan dinamika  harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah di pasar global.

Pertamina berharap penyesuaian harga ini dapat meningkatkan loyalitas masyarakat yang sudah menjadi pelanggan produk Pertamina.

Sekaligus sebagai upaya perusahaan untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan produk-produk BBM berkualitas. (asr)