Home Blog Page 1324

Terjadi 11 Kali Gempa Beruntun di Selat Sunda, Tak Berpotensi Tsunami

0

Epochtimes.id- BMKG merilis wilayah Selat Sunda terjadi aktivitas gempa beruntun sebanyak 11 kali dengan magnitudo M=3.1, M=3.0, M=3.1, M=3.3, M=3.3, M=3.9, M=4.1, M=3,5, M=4.0, M=2.8 dan M=2.8 masing-masing memiliki kedalaman hiposenter 1 kilometer, pada rentang waktu mulai 16.59 WIB – 18.35 WIB, Kamis (10/1/2019).

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono mengatakan aktivitas gempa ini berada dalam radius 36.5 km dari Gunung Anak Krakatau.

Menurut dia, hasil monitoring BMKG melalui Tide Gauge milik Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Water Level milik BMKG menunjukkan bahwa hingga pukul 18.35 WIB aktivas gempa tersebut tidak menyebabkan peningkatan ketinggian muka air laut (tsunami) di sepanjang pantai Selat Sunda.

“Aktivitas gempa tersebut terdeteksi di 7 stasiun seismik milik BMKG yakni di Tangerang, Serang, Cigeulis, Muara Dua, Bandar Lampung, Sukabumi, dan Liwa,” tambahnya.

Sejak terjadi tsunami di Selat Sunda pada 22 Desember 2018 hingga hari ini, Kamis 10 Januari 2019 hasil monitoring BMKG telah berhasil menentukan paramater 28 aktivitas kegempaan di Gunung Anak Krakatau.

Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi/ berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Informasi resmi hanya bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disebarluaskan melalui kanal-kanal komunikasi terverifikasi. (asr)

Polisi Temukan Terowongan untuk Selundupkan Narkoba dari Meksiko ke AS

0

EpochTimesId – Agen Patroli Perbatasan Amerika Serikat menemukan terowongan lintas batas negara yang dimulai di sisi Nogales Meksiko dan berakhir di wilayah Amerika Serikat.

Titik masuknya berada di bawah air di sepanjang saluran jalur air internasional yang dibangun di bawah kedua kota Nogales. Terowongan itu berbatasan dengan Pelabuhan Nogales dan berakhir di bawah tempat parkir di Nogales, Arizona, wilayah Amerika Serikat.

“Dengan panjang sekitar 50 kaki (15 meter), terowongan itu memanjang 44 kaki ke Amerika Serikat dan tingginya dua kaki, lebarnya dua kaki. Di dalam terowongan, agen menemukan alat penopang dan penggalian struktural, yang menunjukkan penggalian masih berlangsung dan belum selesai,” kata lembaga tersebut.

“Petugas akan terus memantau dan memeriksa terowongan yang tidak lengkap itu sampai benar-benar diamankan dan diperbaiki dengan pengisi beton.”

Agen Patroli Perbatasan, Daniel Hernandez mengatakan kepada media Arizona Republic, bahwa badan tersebut telah bekerja untuk mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bekerja sama dengan petugas di Meksiko, untuk melakukan sweeping dan menjelajahi area bawah tanah untuk mencari tanda-tanda terowongan sebelum mereka selesai membangunnya.

Sementara ini, tiga terowongan telah ditemukan di Nogales baru-baru ini. Sebelumnya, tidak ada terowongan yang berhasil ditemukan dalam waktu sekitar dua tahun.

Sebuah terowongan lintas batas lainnya, lengkap dengan sistem kereta api, listrik, ventilasi, dan penerangan, ditemukan di Jacumba, California, pada bulan Oktober 2018. Beberapa minggu kemudian, pintu masuk yang berlawanan ditemukan di Jacume, Meksiko.

Terowongan membentang 627 kaki, termasuk 336 kaki di Amerika Serikat. Akan tetapi, terowongan tidak memiliki titik keluar ke Amerika.

“Agen melaporkan bahwa ada sistem panel surya yang digunakan untuk menjalankan sistem listrik, penerangan, dan ventilasi yang ada di terowongan. Ada juga dua sistem pompa air di dalam terowongan untuk memompa keluar air yang masuk ke terowongan,” kata Patroli Perbatasan.


Sebuah terowongan lintas batas ditemukan pada 19 September 2018, di Meksiko. Pintu masuk di Jacumba, California ditemukan pada 4 Oktober 2018. (Foto : Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS)

Jumlah pasti terowongan ilegal yang menghubungkan kedua negara belum diketahui. Akan tetapi, ada beberapa isu angka yang disebut-sebut. Sejumlah pihak mengindikasikan ada ratusan terowongan yang digali dan ditemukan selama bertahun-tahun.

Sejak awal 1990-an, rata-rata dua terowongan lintas-batas yang lengkap telah ditemukan oleh petugas penegak hukum setiap tahunnya, menurut High Country News. Hampir 200 terowongan ditemukan secara total, dimana banyak diantaranya yang tidak lengkap atau belum dapat digunakan.

Lance Lenoir, kepala tim ‘Tunnel Rats’ yang beranggotakan lima orang, menggambarkan banyak dari pembuat dan pengelola terowongan sebagai primitif dan tidak canggih.

“Aku tidak ingin memberi pujian pada musuh kita,” katanya. “Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan ketika datang ke terowongan ini di San Diego adalah kegigihan dan keberanian mereka.”

Terowongan itu digunakan untuk menyelundupkan imigran gelap ke Amerika Serikat, selain juga obat-obatan terlarang atau narkoba.

Menurut San Diego Union-Tribune, terowongan lintas batas berskala besar pertama kali ditemukan di Douglas, Arizona, pada 17 Mei 1990. Terowongan itu, yang membentang sekitar 300 kaki ke Agua Prieta, Sonora, menjadi sebuah rumah di Meksiko di mana pintu masuk disembunyikan oleh penutup yang berada di bawah meja biliar.

Penutup dibuka dengan menyalakan air di keran luar; sistem pompa hidrolik memaksa bagian lantai naik sekitar delapan kaki. Terowongan itu dilengkapi dengan sistem kereta untuk gerobak dan lampu penerangan.

Beberapa terowongan besar lainnya ditemukan pada tahun 90-an, kata media itu. Namun, jumlah dan aktifitasnya benar-benar mulai meningkat pada tahun 2000-an, dengan jumlah terowongan yang ditemukan meningkat secara dramatis. (@zackstieber/NTD.com/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Perseteruan Anggaran Negara antara Trump dan Oposisi Amerika Makin Sengit

0

EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku terbuka untuk mengkompromikan permintaan anggaran-nya untuk pendanaan keamanan perbatasan. Akan tetapi jika upaya negosiasi gagal, Dia kemungkinan akan menyatakan darurat nasional dan mengalihkan dana federal lainnya untuk konstruksi tembok perbatasan.

“Kita akan menang, berkompromi, karena saya pikir kompromi adalah kemenangan untuk semua orang, atau saya akan mendeklarasikan keadaan darurat nasional,” kata Trump saat berbicara dengan media di depan Gedung Putih sebelum berangkat dalam acara kunjungan ke perbatasan di Texas, Kamis (10/1/2019).

Tidak Ada Kemajuan dalam Pembicaraan
Ketidaksepakatan Trump dengan Fraksi Demokrat di Kongres tentang pendanaan keamanan perbatasan mencegah pengesahan RUU pendanaan untuk sekitar seperempat dari pemerintah federal, yang kehabisan anggaran belanja sejak 22 Desember 2018.

Trump meninggalkan pertemuan membahas keamanan perbatasan pada 9 Januari 2019 dengan para pemimpin kongres di Gedung Putih, setelah Ketua DPR AS, Nancy Pelosi mengatakan dia tidak akan memberikan Trump ‘uang untuk tembok’. Bahkan jika dia setuju untuk segera mengakhiri ‘penutupan pemerintahan’ (shut down).

“Saya bertanya apa yang akan terjadi dalam 30 hari jika saya buru-buru membuka sesuatu, apakah kamu akan menyetujui Keamanan Perbatasan yang mencakup Tembok atau Pembatas Baja? Nancy berkata, TIDAK. Saya mengucapkan selamat tinggal,” tulis Trump di Twitter setelah pertemuan tersebut.

Krisis
Selama seminggu terakhir, Trump melempar gagasan untuk menyatakan darurat nasional atas situasi di perbatasan.

“Ini krisis,” katanya pada 10 Januari. “Anda memiliki (dilanda kasus) perdagangan manusia, Anda memiliki narkoba, Anda memiliki penjahat yang datang, Anda memiliki geng (mafia).”

Kekhawatiran Patroli Perbatasan naik sekitar 30 persen pada Oktober dan November jika digabung, dibandingkan dengan total penangkapan pada Agustus dan September. Namun Trump mengatakan keamanan perbatasan tengah berada dalam keadaan krisis selama bertahun-tahun.

Trump menyalahkan kebijakan pendahulunya, Barack Obama, yang menyebutnya sebagai ‘krisis kemanusiaan’ ketika perbatasan selatan dibanjiri dengan anak-anak dan keluarga tanpa pendamping dari Honduras, El Salvador, dan Guatemala pada 2014. Pada tahun fiskal itu, sekitar 69.000 anak di bawah umur dan 68.000 keluarga ditangkap di perbatasan.

Pada tahun fiskal 2018, Patroli Perbatasan menangkap lebih dari 50.000 anak di bawah umur tanpa pendamping dan lebih dari 107.000 keluarga.

Satu dari tiga migran perempuan mengalami pelecehan seksual dalam perjalanan ke utara melalui Meksiko ke perbatasan AS, menurut laporan untuk Kongres dari pemerintah AS. Perkiraan lain, seperti yang dipublikasikan oleh Amnesty International, mengatakan persentase migran perempuan yang diperkosa dalam perjalanan mencapai 80 persen.

Argumen Tembok
Satu-satunya cara untuk mencegah warga negara lain melakukan perjalanan berbahaya ke perbatasan dan mencoba menyeberang secara ilegal adalah tembok, atau pagar baja, menurut Trump.

“Tidak ada yang bisa ditembus,” katanya, seraya menambahkan bahwa pagar terbuat dari baja sehingga, “sangat, sangat sulit ditembus.”

Para pemimpin Demokrat telah menyatakan alasan mereka menentang proyek tembok itu, adalah karena dinilai ‘tidak efektif’ dan ‘mahal’. Namun, di masa lalu, banyak dari mereka mendukung sejumlah RUU yang mengusulkan ‘pembatas perbatasan’ yang serupa dengan yang diminta oleh Trump. Otoritas keamanan perbatasan sependapat dan mendukung ide Trump bahwa tembok perbatasan memiliki efektivitas yang tinggi.

Opsi Darurat Nasional
Deklarasi darurat nasional akan memperluas kekuatan Trump untuk menggunakan dana federal untuk masalah-masalah mendesak. Secara khusus, ini memungkinkannya untuk mengarahkan kembali dana dan sumber daya Departemen Pertahanan tertentu untuk digunakan dalam pekerjaan sipil dan proyek konstruksi militer.

“Jika kita mengumumkan keadaan darurat nasional, kita memiliki jumlah dana yang luar biasa,” kata Trump.

Trump perlu menjaga konstruksi dinding dalam batas-batas itu.

“Saya ingin melakukan kesepakatan melalui Kongres,” kata Trump, kemudian menambahkan, “Saya akan baik jika kita bisa membuat kesepakatan, tetapi berurusan dengan orang-orang ini konyol. Saya tidak tahu apakah mereka tahu cara membuat kesepakatan.”

Namun, jika negosiasi dengan Demokrat gagal, Trump tampaknya hampir pasti akan menggunakan kekuatan eksekutifnya sebagai upaya terakhir.

“Jika kita tidak membuat kesepakatan, saya akan mengatakan itu akan sangat mengejutkan bagi saya bahwa saya tidak akan mendeklarasikan keadaan darurat nasional dan hanya mendanainya melalui berbagai mekanisme,” sambung Trump.

Trump mengakui bahwa tindakan eksekutif semacam itu dapat digugat di pengadilan. Namun, Dia mengaku siap untuk menghadapi segala dampaknya.

“Kami akan memenangkan gugatan yang saya yakini akan (dimenangkan) dengan sangat cepat,” kata Trump kepada wartawan di Texas setelah kunjungan perbatasannya.

‘Mereka Sudah Gila’
Trump menyalahkan negosiasi tembok buntu di Partai Demokrat karena dibajak oleh sayap kiri.

“Mereka bisa menghentikan masalah ini dalam 15 menit jika mereka mau. Saya benar-benar yakin, sekarang, bahwa mereka tidak mau. Saya sangat percaya itu. Saya benar-benar percaya bahwa mereka tidak peduli dengan (tingkat) kejahatan. Saya sangat percaya ini,” kata Trump.

“Demokrat tidak peduli dengan kejahatan. Mereka telah diambil alih oleh sekelompok anak muda, yang sejujurnya, dalam beberapa kasus, saya telah menonton, saya benar-benar berpikir mereka gila. Tetapi mereka telah diambil alih oleh kelompok yang paling kiri, saya benar-benar tidak berpikir bahwa mereka peduli dengan (tingkat) kejahatan.”

Wakil rakyat, Alexandria Ocasio-Cortez (Demokrat/New York) Dan anggota Fraksi Demokrat lainnya di sayap kiri progresif sejauh menyerukan penghapusan lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Badan ini tidak hanya bertanggung jawab atas deportasi tetapi juga menyelidiki geng, kartel, dan perusahaan kriminal transnasional lainnya.

ICE berhasil mendeportasi hampir 6.000 anggota geng yang diketahui atau diduga ada di tahun fiskal 2018. (@petrsvab/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Anak Perusahaan Huawei di AS Dilarang Mengekspor Teknologi ke Tiongkok

0

oleh Lin Yan

The Wall Street Journal pada Kamis (10/1/2019) memberitakan bahwa menurut ungkapan sumber yang mengetahui masalah dan berdasarkan dokumen yang ditinjau oleh wartawan Wall Street Journal disebutkan, Kementerian Perdagangan AS telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya tidak akan mengeluarkan ijin ekspor untuk anak perusahaan Huawei yang ada di AS.

Ini berarti bahwa anak perusahaan Huawei di AS tidak dapat mengekspor teknologi yang dikembangkan oleh laboratorium Silicon Valley ke daratan Tiongkok. Hal mana akan membawa pukulan baru bagi Huawei.

Akibat Huawei memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah Tiongkok selain adanya kekhawatiran terhadap pemerintah Tiongkok yang menyusupkan kepentingan melalui Huawei, Amerika Serikat telah memperingatkan sekutunya untuk menghindari penggunaan peralatan telekomunikasi buatan Huawei.

Namun demikian, Huawei selama ini menolak tuduhan tersebut dan bersikeras menyebut bahwa perusahaannya adalah perusahaan independen yang dimiliki oleh seluruh karyawan.

Selain itu, ekstradisi Kementerian Kehakiman AS terhadap kepala keuangan Huawei Meng Wanzhou dari Kanada juga sedang berlangsung, Meng Wanzhou diduga melanggar sanksi AS terhadap Iran dan berkonspirasi untuk menipu bank.

Tetapi pukulan terakhir yang diterima Huawei adalah bahwa Kementerian Perdagangan AS memutuskan untuk tidak memberikan ijin ekspor kepada anak perusahaan Huawei di AS.

Pada bulan Juni, Kementerian Perdagangan AS mengirim surat pemberitahuan kepada anak perusahaan Huawei di AS, Futurewei Technologies yang berlokasi di Santa Clara, merujuk pada rencana Kementerian Perdagangan untuk tidak lagi memberikan pembaruan ijin ekspor kepada perusahaan tersebut karena mempertimbangkan masalah keamanan nasional. Ijin ekspor lama Huawei berlaku mulai tahun 2014 dan berakhir pada bulan April 2018.

Larangan ekspor akan memengaruhi beberapa operasi Huawei. Ijin yang ditolak mencakup ekspor teknologi telekomunikasi dan ekspor perangkat lunak, termasuk teknologi transmisi data berkecepatan tinggi. Anggaran operasional Huawei untuk teknologi transmisi telah melampaui USD. 16 juta, melibatkan lebih dari 40 karyawan penuh waktu.

Wall Street Journal mengutip sumber yang akrab dengan masalah ini memberitakan bahwa langkah Kementerian Perdagangan AS tidak akan menjadi pukulan fatal bagi anak perusahaan Huawei AS karena sebagian besar teknologi perusahaan yang diekspor dari AS tidak memerlukan ijin ekspor.

Selanjutnya, anak perusahaan Huawei AS bermaksud mengajukan banding atas langkah yang diambil Kementerian Perdagangan ASl, tetapi selama proses ini berlangsung, larangan Kementerian Perdagangan AS tetap berlaku.

Pada bulan Juli tahun lalu, anak perusahaan Huawei AS telah menanggapi Kementerian Perdagangan AS, mengatakan bahwa jika ijin tidak disetujui, maka Huawei akan memindahkan pusat litbang ke luar Amerika Serikat.

Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross dalam pernyataan tertulisnya yang disampaikan kepada Huawei menekankan bahwa, larangan ekspor terhadap anak perusahaan Huawei di AS adalah kasus independen yang tidak ada kaitannya dengan negosiasi perdagangan. Ia percaya bahwa  Beijing pun akan memperlakukannya seperti itu.

“Proses pemberian ijin ekspor tidak tergantung pada negosiasi perdagangan kami yang sedang berlangsung dengan Tiongkok” kata Ross. Tiongkok dan Amerika Serikat baru saja menyelesaikan negosiasi perdagangan putaran kelima dan membahas beberapa masalah, termasuk diskusi ekstensif tentang pencurian kekayaan intelektual yang kontroversial.

Sebelum larangan ekspor dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan AS, anak perusahaan Huawei di AS telah diajukan ke pengadilan oleh CNEX Labs yang menuduh Huawei berusaha mencuri teknologi semikonduktor CNEX.

Karena ancaman keamanan nasional, lembaga pemerintah AS telah melarang pembelian peralatan telekomunikasi Huawei sejak tahun 2012.

Huawei saat ini masih memiliki 1.500 orang karyawan di Amerika Serikat, terutama yang melayani penyediaan peralatan telekomunikasi untuk operator kecil di daerah pedesaan Amerika Serikat. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=rs4JYizAPzU

Uni Eropa Jatuhkan Sanksi Terhadap Unit Intelijen Iran

0

Epochtimes.id Uni Eropa pada Selasa lalu resmi membekukan aset unit intelijen Iran dan dua stafnya. Uni Eropa resmi menunjuk mereka sebagai teroris atas peran Teheran dalam pembunuhan dan serangan lain di Eropa.

Ini adalah pertama kalinya UE memberlakukan sanksi terhadap Iran sejak pencabutan sanksi tiga tahun lalu setelah kesepakatan 2015 untuk mengekang program nuklir Iran.

Menteri Luar Negeri Denmark Anders Samuelsen mengatakan keputusan pada pertemuan di Brussels adalah “sinyal kuat dari UE bahwa kami tidak akan menerima perilaku seperti itu.”

Prancis menuduh Iran merencanakan untuk melakukan serangan bom musim panas lalu saat aksi unjuk rasa di dekat Paris yang diselenggarakan oleh kelompok oposisi Iran di pengasingan.

Denmark mengatakan pihaknya menggagalkan rencana intelijen Iran untuk membunuh tokoh oposisi Arab Iran di negaranya.

Belanda mengatakan Iran berada di belakang pembunuhan dua warga negara Belanda asal Iran pada 2015 dan pada 2017.

“Iran diberi tahu bahwa keterlibatan dalam masalah seperti itu sepenuhnya tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan, sanksi lebih lanjut tidak dapat dikesampingkan,” kata UE.

Perilaku Teheran “menunjukkan pola perilaku destruktif dan teroris,” sebagaimana diungkapkan oleh cendekiawan Harvard Iran-Amerika Dr. Majid Rafizadeh kepada Arab News.”

“Pembunuhan dan serangan ini menunjukkan bahwa rezim Iran semakin menargetkan pembangkang politik di luar negeri, terutama di Eropa. Terlepas dari kenyataan bahwa Uni Eropa berusaha untuk membantu Iran dengan mempertahankan perjanjian nuklir dan bantuan sanksi.”

Serangan dan pembunuhan Iran yang meningkat di tanah Eropa menyoroti fakta bahwa rezim terus memprioritaskan ideologi dan prinsip revolusionernya, yang ditetapkan oleh bapak pendiri Ayatollah Khomeini pada tahun 1979.

“Uni Eropa harus mengambil sikap tegas terhadap Iran, jika tidak Teheran akan lebih berani meningkatkan serangannya di tanah Eropa.” (asr)

Sumber : Arabnews

Drone Houthi Serang Parade Militer Pemerintahan Yaman, Sejumlah Orang Terbunuh

0

Epochtimes.id- Drone yang dimiliki milisi Houthi pada 10 Januari 2019 menyerang parade militer pemerintah Yaman di provinsi Lahaj, Yaman. Serangan ini menewaskan beberapa orang sebagaimana dilansir oleh media Saudi dan Houthi.

Pawai berlangsung di dalam pangkalan militer di distrik al-Anad ketika ledakan keras mengguncang daerah itu. Saksi mata mengatakan sejumlah pejabat tinggi termasuk wakil kepala staf Yaman terluka dalam serangan itu.

TV Al Arabiya milik Saudi mengatakan lima tewas dan beberapa lainnya terluka.

TV Houthi Al-Masirah mengatakan serangan itu menargetkan “kepemimpinan para penjajah.”

Sebuah sumber militer mengatakan serangan itu menargetkan podium tempat para pejabat duduk.

Tidak jelas apakah pejabat militer dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab hadir pada parade tersebut. Kedua negara Teluk itu memimpin koalisi yang melakukan intervensi di Yaman pada 2015 untuk mengembalikan kedudukan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Houthi mengatakan pada November bahwa mereka menghentikan serangan pesawat tak berawak dan rudal ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan sekutu Yaman mereka.

Akan tetapi ketegangan meningkat baru-baru ini tentang bagaimana menerapkan kesepakatan damai yang disponsori oleh AS.

Houthi yang berpihak Iran dan pemerintah yang didukung Saudi sepakat untuk melakukan gencatan senjata di kota pelabuhan strategis Hodeidah.

Kedua pihak berseteru sepakat menarik pasukan pada pembicaraan damai di Swedia pada Desember setelah berbulan-bulan diplomasi dan tekanan Barat untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir empat tahun. Perang ini telah menewaskan puluhan ribu orang.

Akan tetapi rencana perdamaian terhenti karena perjanjian tidak menyebutkan siapa yang akan mengendalikan kota Hodeidah setelah penarikan pasukan. (asr)

Oleh Mohammed Ghobari dan Aziz El Yaakoubi/Reuters via The Epochtimes

Teror kepada KPK, LBH Jakarta : Ancaman Serius Bagi masa Depan Gerakan Pemberantasan Korupsi

0

Epochtimes.id- LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta mengecam dan mengutuk keras tindakan serangan dan teror kepada Pimpinan KPK, yang dalam hal ini ditujukan kepada Laode M Syarif dan Agus Rahardjo di kediaman mereka masing-masing.

Serangan dan teror seperti ini tentunya merupakan ancaman serius bagi masa depan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

LBH Jakarta dalam rilisnya menegaskan, meskipun Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar pelaku segera dicari dan pihak Kepolisian telah mengerahkan Densus 88 dalam kasus ini, jaminan pengungkapan kasus masih harus dipertanyakan.

Menurut LBH Jakarta, pengumpulan sejumlah barang bukti seperti pecahan botol, bekas asap, atau bekas api serta meningkatkan keamanan di sekitar kediaman para Pimpinan KPK tidaklah cukup.

“Pelaku lapangan hingga aktor-aktor kunci yang terlibat harus ditemukan dan dibawa ke proses peradilan untuk pertanggungjawaban,” tegas LBH Jakarta dalam rilsinya, (11/1/2019).

Jika tak serius melindungi KPK, publik akan kembali mencibir komitmen pemerintah terutama kepolisian dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi. Serangan dan teror seperti ini, jelas-jelas bagian dari upaya pelemahan KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi.

Pelemahan KPK melalui serangan dan teror seperti ini bukanlah yang pertama kali. Berdasarkan catatan Wadah Pegawai KPK, serangan terhadap dua pimpinan KPK beberapa hari yang lalu adalah serangan ke 9 ke KPK.

Sebelumnya pada tahun 2015 pernah ada Penyidik KPK, Afif Julian Miftah yang juga pernah diteror bom di rumahnya di daerah Bekasi Selatan. Tidak hanya itu, Bambang Widjojanto mantan Pimpinan KPK juga pernah mendapatkan ancaman pembunuhan pada tahun 2015.

Hingga kemudian pada tahun 2017, ancaman teror fisik itu semakin menjadi-jadi dengan adanya serangan dan percobaan pembunuhan kepada Novel Baswedan dengan menggunakan air keras, yang menyebabkan sebelah penglihatan Novel Baswedan mengalami kebutaan.

Tampak bahwa serangan fisik kepada Pimpinan dan Pegawai KPK dari tahun ke tahun memiliki pola yang sama: adanya pembuntutan oleh pihak tertentu, dijalankan oleh eksekutor lapangan, menggunakan barang dan bahan teror keras, dan dilakukan di ruang paling personal sang korban. Besar kemungkinan pola-pola seperti ini menandakan bahwa pelaku teror masih sama dan terkait dengan kejadian teror-teror sebelumnya.

Namun sayangnya, ancaman dan serangan fisik terhadap para Pimpinan dan Pegawai KPK tersebut tidak mendapatkan perhatian serius dari Kepolisian maupun Pemerintah Indonesia.

Tak terungkapnya pelaku penyerangan Novel Baswedan hingga mendekati 2 tahun lamanya misalnya, adalah buntut dari kebuntuan Kepolisian dan absennya political will dari Presiden untuk membentuk tim independen pencari fakta.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta beranggapan bahwa perlakuan teror yang terus menerus diterima para personel KPK sendiri pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusi untuk bebas dari rasa takut yang telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.
Untuk itu, dalam menyikapi permasalahan serangan dan teror terhadap Pimpinan serta Pegawai KPK yang terus menerus bergulir hingga hari ini, LBH Jakarta menuntut agar:

1. Kepolisian RI tegas, cepat, tangkas, dan profesional dalam menjalankan tugasnya secara konkrit, dalam hal menemukan dan menangkap para aktor pelaku penyerangan dan teror terhadap Pimpinan dan Para Pegawai KPK;

2. Presiden RI Joko Widodo tegas, sungguh-sungguh dan tidak membual dalam mengusut dan menindak para pelaku serangan dan teror terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK, salah satunya adalah dengan mengusut tuntas kasus serangan terhadap Novel Baswedan, dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta;

3. Pimpinan dan seluruh elemen KPK untuk tidak gentar sedikitpun terhadap segala bentuk upaya pelemahan dan serangan terhadap upaya pemberantasan korupsi;

4. Menyerukan kepada seluruh masyarakat sipil untuk terus bersolidaritas dan mendukung kerja-kerja KPK dengan membentuk konsolidasi dan kembali memperkuat KPK, agar KPK tidak tergerus oleh pelemahan-pelemahan yang dilakukan terhadapnya, karena terganggunya kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

(asr)

Penundaan Hasil Pilpres di Kongo, Apa yang Terjadi?

0

 Oleh Reuben Kyama, Special to The Epoch Times

Epochtimes.id- Pejabat setempat mengatakan bahwa hasil awal pemilihan presiden di Republik Demokratik Kongo (DRC) tidak akan selesai sebelum batas waktu penentuan. Otoritas setempat mengumumkam penundaan untuk mengumumkan hasil pemilihan yang semula seharusnya digelar pada 2016

Pada 5 Januari 2019, sejumlah pejabat mengatakan bahwa mereka tidak akan mengumumkan hasil pendahuluan pada batas waktu 6 Januari 2019 lalu.

Pemilu akan menggantikan Presiden Joseph Kabila, yang telah tetap berkuasa selama 18 tahun, menggantikan ayahnya yang dibunuh pada pada 2001.

Masa jabatannya seharusnya berakhir pada tahun 2016 sesuai dengan konstitusi negara itu. Tetapi Kabila menolak untuk mengadakan pemilihan selama dua tahun.

Di tengah tekanan internasional, ia akhirnya mengumumkan rencana untuk pemungutan suara pada 2018. Dia mengatakan tidak akan mencari pihak lain yang berkuasa.

Selain penundaan berulang, pemungutan suara telah dinodai oleh ancaman keamanan, perangkat pemilu yang tidak berfungsi, ketakutan akan penyebaran virus Ebola, dan derasnya hujan lebat yang deras.

Termasuk sejumlah insiden yang dilaporkan tentang penutupan internet dan media sosial.

Jajak pendapat awalnya dijadwalkan akan diadakan pada 23 Desember 2018, tetapi diundur. Ketika hari pemungutan suara akhirnya tiba pada 30 Desember 2018, beberapa daerah yang terkena virus Ebola mematikan ditinggalkan.

Menurut The Associated Press, pemerintah menunda pemilihan di Beni dan Butembo hingga Maret, tak lama setelah pemimpin baru Kongo dilantik pada Januari. Ini secara efektif membatalkan pemilihan dari kedua kota.

Lembaga Think -tank yang berbasis di London, Chatham House mengatakan, mengingat krisis konstitusional Kongo mengakibatkan meluasnya rasa tidak aman, krisis kemanusiaan. Poling tersebut memiliki taruhan besar bagi 40 juta pemilih yang memenuhi syarat di negara itu.

“Pemungutan suara berpotensi membawa peralihan kekuasaan demokratis pertama negara itu, tetapi mereka juga berisiko mengalami destabilisasi lebih lanjut jika kredibilitas pemilu dirusak,” kata lembaga itu setelah pemilihan.

Akses Internet Ditutup

Pada 31 Desember 2018, pihak berwenang di negara Afrika tengah yang luas itu diduga mematikan jaringan internet untuk mencegah apa yang mereka sebut “rumor mongering” tentang hasil pemilihan.

Langkah ini dikritik oleh banyak pengamat sebagai upaya dugaan untuk memblokir diskusi di platform media sosial.

“Pihak berwenang di DRC harus segera membuka kembali semua outlet media dan mengembalikan semua saluran komunikasi yang diblokir,” kata Joan Nyanyuki, direktur Amnesty International untuk Afrika Timur, Horn, dan Great Lakes dalam sebuah pernyataan 3 Januari 2019.

“Rakyat harus diizinkan untuk secara bebas mengakses dan bertukar informasi termasuk online saat mereka menunggu hasil pemilihan,” katanya.

Dia seraya menambahkan “serangan terhadap kebebasan berekspresi berisiko memperburuk situasi yang sudah tegang dan tidak stabil.”

Pada 1 Januari 2019, pihak berwenang memutus sinyal Radio France Internationale, sebuah stasiun radio asing independen yang populer di DRC.

Pada 2 Januari, sinyal dua saluran TV milik kandidat oposisi Jean-Pierre Bemba, Canal Congo TV dan Canal Kin TV, terputus di ibu kota Kinshasa.

Percobaan Pertama pada Transisi Kekuatan Damai

Pemungutan suara Desember adalah upaya pertama Kongo dalam transisi kekuasaan secara damai sejak kemerdekaannya dari Belgia pada 1960.

Pesaing utama termasuk kepala oposisi Felix Tshisekedi dan Martin Fayulu, dan penantang utama mereka, calon favorit Kabila, mantan Menteri Dalam Negeri Emmanuel Ramazani Shadary.

Hasil resmi akan diumumkan pada 15 Januari 2019, dengan hasil sementara awalnya diharapkan dalam beberapa hari, menurut komisi pemilihan Kongo. Namun, hasilnya mungkin tertunda lebih lanjut karena masalah logistik.

Menurut Brookings Institution, sebuah think tank kebijakan yang berbasis di Washington, masa jabatan Kabila telah ditandai oleh kekerasan sektarian, tuduhan korupsi, dan meningkatnya tindakan keras terhadap perbedaan pendapat warga dan oposisi.

International Crisis Group (ICG) mengatakan pemilihan yang baru saja disimpulkan dapat menandai langkah maju yang signifikan: pertama kali Kongo mengalami pengalihan kekuasaan dari satu presiden terpilih ke presiden lainnya. Tetapi, itu memperingatkan, pemilihan yang kurang adil dan kredibilitas akan mengakibatkan sebaliknya.

“Pengerahan pasukan militer baru-baru ini oleh pemerintah di beberapa kota penting, termasuk Goma, Bukavu, Lubumbashi, dan Kinshasa, menunjukkan pihaknya sedang mempersiapkan tanggapan keras terhadap kerusuhan,” kata ICG, merujuk pada tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa setelah pemungutan suara tertunda. (asr)

Artikel Ini terbit di The Epochtimes dengan judul  Congo Presidential Election Results Delayed

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=rs4JYizAPzU

Setop Membungkam Media dengan Penggunaan Pasal Karet UU ITE

0

SAFEnet (South Asia Freedom of Expression Network) menyerukan agar pemerintah menghentikan penggunaan UU ITE dengan tujuan memberangus media.

Kasus ini terkait manajemen Klub Sepakbola Persebaya melaporkan media Jawa Pos ke Polrestabes Surabaya pada Senin, 7 Januari 2019 atas berita berjudul ”Green Force Pun Terseret” edisi 6 Januari 2019.

Berita tersebut merupakan hasil investigasi jurnalis Jawa Pos atas dugaan mafia bola saat Persebaya bertanding melawan Kalteng Putra pada 12 Oktober 2017.

Jawa Pos dilaporkan oleh Chandra Wahyudi selaku Manajer Persebaya atas dugaan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dalam pemberitaannya.

Sesuai siaran pers yang dimuat di laman Persebaya, Jawa Pos dilaporkan dengan pasal 310-311 KUHP dan pasal 27 ayat 3 UU ITE karena dianggap melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik.

Atas laporan itu, Polrestabes Surabaya menerbitkan surat tanda terima laporan polisi bernomor STTLP/B/24/I/2019/JATIM/RESTABES SBY dan segera memprosesnya.

Pelaporan ini membuat situasi kebebasan pers di Indonesia semakin mengkhawatirkan.

Selain kasus ini menjadi kasus pertama UU ITE di tahun 2019, kasus ini menambah daftar kasus jurnalis dan media yang dilaporkan dengan menggunakan UU ITE.

“Pelaporan Jawa Pos ke kepolisian menjadi kasus pelaporan jurnalis dan media ke-17 dengan UU ITE yang telah terjadi selama ini. Situasi ini mencemaskan karena trennya selalu naik,” ujar Sekretaris Jendral SAFEnet Anton Muhajir dalam siaran persnya, Kamis (10/1/2019).

Dalam laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) tentang kebebasan pers di Indonesia, sejak 2008 sampai Desember 2018 telah terjadi 16 kasus hukum yang berupaya mempidanakan 14 jurnalis dan 7 media dengan pasal karet UU ITE.

SAFEnet menilai pelaporan Jawa Pos ke polisi adalah bentuk krimininalisasi yang melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers —jaminan atas kebebasan pers di Indonesia. Selain itu kriminalisasi tersebut mengancam hak kebebasan berekspresi Jawa Pos.

“Pengancaman pidana atas tulisan investigasi oleh Jawa Pos dengan pasal defamasi dalam UU ITE melanggar kebebasan pers dan hak kebebasan berekspresi yang telah dilindungi oleh undang-undang,” tegas Anton.

Berita investigasi yang diturunkan Jawa Pos adalah bagian dari fungsi pers dalam melakukan kontrol sosial yang dilindungi dalam Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999. Ditegaskan juga dalam Pasal 4 UU Pers bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pada Pasal 15 UU Pers juga mengatur bahwa setiap sengketa pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers. Aturan ini juga dipertegas dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kapolri dan Dewan Pers pada 9 Februari 2012.

Selain itu, SAFEnet menilai bahwa pemberitaan Jawa Pos tidak bisa dipidana dengan pasal karet UU ITE dan KUHP. Alasannya, pemberitaan Jawa Pos telah berdasarkan kaidah jurnalistik dan dilakukan demi kepentingan publik.

Dalam pasal 310 KUHP ayat (3) disebut perkecualian tindakan yang tidak dapat dipidana pencemaran nama baik. Pasal 310 ayat (3) berbunyi: “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, SAFEnet sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara meminta:

1) Polrestabes Surabaya tidak memproses laporan pemidanaan Jawa Pos sebagaimana tercantum pada pasal pengecualian 310 ayat (3) KUHP. Polrestabes Surabaya harus berpedoman pada UU Pers dan Nota Kesepahaman Kapolri-Dewan Pers yang isinya menyebutkan bahwa sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui Dewan Pers.

2) Dewan Pers untuk segera melindungi Jawa Pos sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999. Mengingat makin meningkatkan pemidanaan jurnalis dan media dengan pasal defamasi UU ITE, maka Dewan Pers harus mengeluarkan surat edaran untuk melindungi jurnalis dan media online.

3) Persebaya dan pihak-pihak pelapor agar menggunakan mekanisme hak jawab dan Dewan Pers sesuai yang diatur oleh UU Pers.

4) Organisasi masyarakat sipil agar memberikan dukungan kepada Jawa Pos demi melindungi kebebasan pers di Indonesia.

(asr)

Kemajuan Negosiasi Perdagangan Tiongkok – AS, Tetapi Masalah Pelik Selanjutnya Akankah Terselesaikan?

0

oleh Lin Yan

Negosiasi perdagangan Tiongkok – AS seperti perlombaan lari estafet, dan akan segera memasuki tautan kunci berikutnya, yakni lari gawang.

Wall Street Journal mengutip ucapan sumber yang akrab dengan masalah pada Rabu (9 Januari) memberitakan bahwa kedua belah pihak telah membuat kemajuan baru dalam negosiasi dengan mencapai beberapa kesepakatan, tetapi masalah yang pelik harus diselesaikan dalam pembicaraan tingkat tinggi berikutnya.

Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengakhiri negosiasi perdagangan tatap muka pertama mereka tahun 2019, tetapi kedua tim membutuhkan lebih banyak diskusi lanjutan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan ini.

Kelompok kerja Tiongkok dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan tiga hari di Beijing pada 7 – 9 Juli. Di Beijing, kedua belah pihak telah setuju untuk membeli komoditas dan jasa AS dan membuka pasar Tiongkok lebar lebar bagi investor AS.

Sumber yang akrab dengan masalah ini mengatakan bahwa kedua belah pihak masih memiliki perbedaan pada beberapa masalah, termasuk mengurangi subsidi untuk perusahaan domestik Tiongkok dan dalam hal melindungi hak kekayaan intelektual, ini berarti bahwa masih membutuhkan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut.

Delegasi AS yang dipimpin oleh Wakil Perwakilan Dagang AS Jeffrey Gerrish meninggalkan Beijing pada Rabu sore.

Usai pembicaraan tersebut, sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh US Representative Trade Office (USTR) menyatakan bahwa kedua belah pihak membahas perlunya kesepakatan yang sudah dicapai sepenuhnya untuk dilaksanakan dalam suatu mekanisme yang dapat diverifikasi. “Untuk melakukan verifikasi yang berkelanjutan dan memastikan penegakan hukum yang efektif.”

Pernyataan juga menambahkan bahwa para negosiator telah menyampaikan pesan Presiden Trump yang berharap hasil negosiasi mampu membawa peningkatan perdagangan antara kedua negara, menyelesaikan defisit perdagangan yang berkelanjutan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan struktural.

Sumber kemudian mengatakan bahwa kedua belah pihak telah membuka jalan bagi para pejabat tingkat kabinet untuk melanjutkan pembahasan di putaran berikutnya. Mungkin pembicaraan selanjutnya akan diadakan antara Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dengan Wakil Perdana Menteri Dewan Negara Tiongkok Liu He.

Sumber mengungkapkan hasil negosiasi minggu ini

Negosiasi perdagangan putaran baru antara Tiongkok dengan AS dimulai pada hari Senin di gedung Kementerian Perdagangan Tiongkok di Beijing dan berlangsung selama lebih dari dua hari. Putaran negosiasi ini dilakukan dalam kelompok yang melibatkan pembahasan tentang nontarif, kekayaan intelektual, pembelian hasil pertanian, pengadaan industri dan lainnya.

Menurut sumber yang akrab dengan diskusi, kedua belah pihak pada hari pertama pertemuan membicarakan soal rincian dalam pembelian komoditas dan jasa AS, terutama produk pertanian dan produk energi AS.

Sumber tersebut mengatakan bahwa para perunding dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan sektor pertanian AS mencoba untuk mendapatkan kepastian tentang kapasitas produk pertanian yang diminta Tiongkok, dan meminta komitmen pihak Tiongkok pada jumlah pembelian dalam periode waktu tertentu.

Sebagai tanda kemajuan dalam negosiasi, Beijing mengumumkan pada Selasa (8 Januari) bahwa mereka akan menyetujui untuk impor lima varietas tanaman transgenik baru, ini adalah  langkah yang dicari oleh para petani dan agribisnis Amerika selama bertahun-tahun.

Selama pembicaraan, kedua belah pihak menerima serangkaian persyaratan perdagangan yang lebih menantang yang diajukan oleh administrasi Trump, termasuk meminta Beijing untuk menghentikan tindakan pejabatnya yang menekan perusahaan-perusahaan AS dan setop menuntut perusahaan-perusahaan AS mentransfer teknologi yang melanggar keinginan mereka.

AS juga meminta pemerintah Tiongkok mengurangi subsidi kepada BUMN Tiongkok,  menciptakan lingkungan persaingan yang lebih adil bagi perusahaan-perusahaan asing.

Sumber yang akrab dengan masalah mengatakan bahwa kedua belah pihak masih memiliki perbedaan pada banyak masalah, terutama yang menyangkut BUMN milik Partai Komunis Tiongkok.

Para pemimpin Tiongkok menganggap perusahaan besar milik negara itu sebagai pondasi dari kekuasaan Komunis yang selama beberapa tahun terakhir ini terus diperkuat usahanya.

3 jenis masalah yang ada dalam daftar klasifikasi mengalami kemajuan negosiasi

Sebelum beredar rumor di media sosial daratan bahwa pihak Tiongkok kali ini sudah tidak berani lagi mengulangi mode acuh yang dipraktikkan di masa lalu, mereka telah menarik orang-orang dari berbagai departemen terkait, dan meminta semua detail untuk diimplementasikan.

Dalam empat putaran negosiasi perdagangan sebelumnya, Tiongkok telah mengklasifikasikan permintaan AS ke dalam tiga bagian.

Pertama, berkaitan dengan meningkatkan pembelian komoditas AS yang mencapai sekitar 30 – 40%, dan pejabat Tiongkok percaya bahwa hal itu dapat dipenuhi segera.

Dilihat dari hasil negosiasi putaran kelima saat ini, Tiongkok diperkirakan akan menerbitkan pesanan pembelian produk pertanian dan produk energi yang cukup besar dari AS, tetapi dalam pesanan kali ini Tiongkok diminta untuk menetapkan waktu penyelesaiannya.

Kedua, persyaratan untuk pembukaan pasar sekitar 30 – 40%, seperti menaikkan batas atas kepemilikan saham lembaga keuangan asing dalam usaha patungan Tiongkok dan memberikan mereka hak operasi yang lebih luas. Pejabat Tiongkok percaya bahwa negosiasi tentang hal ini mungkin dapat memakan waktu sampai beberapa tahun.

Dalam negosiasi perdagangan putaran kelima ini, sumber mengungkapkan bahwa kedua belah pihak telah membuat kemajuan dalam urusan membuka pasar Tiongkok lebih luas untuk investor AS dan lainnya.

Ketiga, menyangkut Tiongkok diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan industrinya sekitar 20 – 40%, termasuk menghentikan subsidi kepada perusahaan teknologi tinggi Tiongkok, tidak mengganggu operasi perusahaan data AS, atau menghentikan tekanan kepada perusahaan AS yang diwajibkan untuk mentransfer teknologi jika ingin beroperasi di Tiongkok.

Demi keamanan nasional atau alasan politik, Tiongkok tidak setuju untuk merundingkan sebagian besar konten ini.

Pada saat yang sama, Tiongkok juga tidak mengakui bahwa mereka memaksa perusahaan AS untuk mengalihkan secara paksa teknologinya kepada perusahaan mitranya di Tiongkok.

Dilihat dari perundingan putaran kelima, AS terus memberikan tekanan langsung pada bidang-bidang utama ini dan berbicara tentang landasan ekonomi Tiongkok, yakni soal subsidi kepada perusahaan BUMN.

Dunia luar percaya bahwa tantangan ‘lari gawang’ yang paling besar antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ada pada bagian ini, bagaimana membuat Beijing memastikan komitmen dan melaksanakan reformasi struktural.

Dilaporkan bahwa Kantor Perwakilan Dagang AS baru-baru ini mengundang sejumlah kelompok industri dan lembaga pemikir untuk mengajukan saran tentang cara memantau Beijing mematuhi komitmennya.

Pada 1 Desember tahun lalu, kepala negara AS dan Tiongkok bertemu di Argentina saat KTT G20, Presiden Xi Jinping dan Presiden Trump mencapai kesepakatan untuk sementara menghentikan pertikaian perdagangan selama 90 hari.

Kedua belah pihak juga menyepakati untuk menghentikan transfer teknologi wajib, melindungi kekayaan intelektual milik AS, mengatasi hambatan non-tarif, intrusi jaringan dan pencurian lewat jaringan, Setuju bahwa masalah reformasi struktural seperti layanan dan pertanian akan dibawa ke dalam putaran negosiasi berikutnya.

Tu Xinquan, direktur Institut Organisasi Perdagangan Dunia Tiongkok dari Universitas Bisnis dan Ekonomi Internasional mengatakan kepada media Hongkong ‘South China Morning Post’ bahwa perjanjian akhir antara kedua pihak mungkin baru bisa tercapai pada hari terakhir (perundingan). Dia percaya bahwa pembicaraan minggu ini terfokus pada rincian teknis, dan kemudian tingkat tinggi kedua belah pihak baru dapat membuat keputusan politik yang sulit.

Taimur Baig, kepala ekonom DBS Research kepada stasiun televisi keuangan AS CNBC mengatakan, usai negosiasi putaran kelima, perang dagang tidak akan berakhir dalam tiga hingga enam bulan ke depan, karena bidang pertentangannya jauh melebihi impor dan ekspor.

Taimur Baig percaya bahwa kedua belah pihak mungkin akan memperpanjang gencatan senjata selama tiga bulan hingga musim panas yang akan memberikan ruang bernapas bagi ekonomi global pada paruh pertama tahun ini. “Jika situasinya tidak memburuk, kami bisa bisa’bernapas’ lega,” tuturnya. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=54nyZ2UVJ4M

Penjualan Mobil Tiongkok Turun untuk Pertama Kalinya dalam 2 Dekade Lebih

0

oleh Lin Yan

Perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat dan jatuhnya pasar saham Tiongkok telah membuat pembeli mobil potensial mengurungkan niatnya.

Sebagai pasar penjualan mobil terbesar di dunia, penjualan mobil Tiongkok untuk pertama kalinya dalam 2 dekade lebih telah mengalami penurunan.

Penurunan ini membuat pembuat mobil asing ragu-ragu untuk berinvestasi di masa depan. Ada juga penelitian yang memprediksikan bahwa penjualan mobil Tiongkok akan turun 7% pada tahun 2019.

Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok pada Rabu (9 Januari) mengatakan bahwa penjualan mobil Tiongkok pada tahun 2018 turun 6% menjadi 22,7 juta unit kendaraan.

Ketegangan perdagangan telah sangat memukul permintaan mobil domestik Tiongkok dan mendorong pemerintah Tiongkok untuk mengembangkan langkah-langkah stimulus agar penjualan tidak terus menurun.

“Situasi semakin menekan pembuat mobil” kata Cui Dongshu, sekretaris jenderal Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok.

“Penurunan penjualan mobil mungkin dapat mempercepat proses pendesakan terhadap perusahaan atau mereka yang dengan kekuatan yang tidak memadai untuk keluar dari persaingan. Kita mungkin dapat melihat beberapa dari perusahaan pembuat mobil keluar dari pasar”.

Seperti bidang ekonomi Tiongkok lainnya, kebijakan pemerintah sangat menentukan nasib industri otomotif. Agensi melacak data pasar ritel mobil Tiongkok dan memprediksikan bahwa penjualan mobil Tiongkok akan tumbuh 1,2% pada tahun 2019.

Mereka mengatakan bahwa pembatasan kendaraan dan kebijakan lotre di kota-kota besar seperti Beijing telah menekan permintaan mobil, dan jika melonggarkan pembatasan tersebut mungkin dapat membantu meningkatkan penjualan mobil pada tahun 2019.

Namun, pandangan investor asing justru semakin pesimistis. Goldman Sachs, sebuah bank investasi pada pekan ini meramalkan bahwa penjualan mobil Tiongkok tahun 2019 akan turun sebanyak 7 % karena pasar mobil memasuki beberapa kuartal penurunan berturut-turut. Volume mobil baru akan pulih kembali pada tahun 2020, dan penjualan diharapkan meningkat 3% pada tahun 2020.

Pada bulan Desember 2018, penjualan ritel mobil sedan, MPV dan SUV di pasar Tiongkok mengalami penurunan sebesar 19%, ini adalah penurunan berturut-turut bulan ketujuh.

Sebagian besar analis percaya bahwa situasi pasar mobil Tiongkok sebenarnya adalah manifestasi komprehensif dari situasi global, termasuk faktor-faktor seperti kenaikan harga, gejolak politik, mengurangi kendaraan diesel dan lainnya akan mengurangi permintaan mobil di pasar.

Pembuat mobil sekarang perlu memutuskan apakah akan berinvestasi dalam rencana ekspansi atau revisi. Dalam beberapa dekade terakhir, pembuat mobil asing telah menginvestasikan miliaran dolar dalam ekspansi pabrik dan jalur produksi di Tiongkok, tetapi sekarang mereka tidak yakin apakah volume penjualan dan kapan penjualan mobil akan kembali.

Pembuat mobil asing ini sekarang perlu membuat pilihan – melanjutkan ekspansi agresif dapat membuat kesulitan perusahaan karena kelebihan kapasitas produksi, dan praktik yang terlalu hati-hati dapat membahayakan kemampuan untuk merespons ketika konsumsi meningkat.

Seorang juru bicara GM lewat email menyikapi bahwa GM akan terus berinvestasi secara cerdik dan mengelola kapasitas produksinya di Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan pasar otomotif Tiongkok di tahun-tahun mendatang.

Namun, beberapa pembuat mobil telah mengurangi operasi mereka. Suzuki Motor Corporation Jepang mengumumkan penarikan resminya dari pasar Tiongkok pada 2018 karena penjualan mobil kecil yang tidak kunjung membaik.

Laporan Morgan Stanley juga menunjukkan bahwa permintaan domestik Tiongkok adalah kunci yang menyeret turunnya pasar mobil.

Diperkirakan bahwa pelemahan pasar mobil akan memiliki dampak yang lebih besar pada penjualan mobil buatan domestik Tiongkok, karena target pelanggan mereka lebih sensitif terhadap siklus ekonomi. Dengan kata lain, dampak dari pasar mobil yang melemah akan lebih memukul pasar mobil buatan domestik yang kelas menengah dan yang murah. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb4g35uRHf0

Pimpinan KPK Diteror, Wadah Pegawai KPK : Kami Tak Takut Terhadap Teror

0

Epochtimes.id- Wadah pegawai KPK menegaskan pihaknya akan terus memberantas segala praktek korupsi, meskipun teror menimpa kepada pimpinan KPK. Bahkan, insiden tersebut tak akan pernah menciutkan nyali dari pegawai KPK.

“Teror-teror kepada pimpinan KPK dan pegawai KPK tidak akan pernah menciutkan nyali kami dalam memberantas korupsi di negeri ini,” kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap dalam keterangannya, Rabu (9/1/2019).

Menurut dia, teror kepada pimpinan KPK adalah teror kepada seluruh pegawai KPK. Dia menambahkan, ketika teror sudah mencapai pimpinan, berarti para peneror tersebut ingin menjadikan teror kepada pimpinan KPK dijadikan sebagai upaya untuk meciutkan nyali kepada pegawai KPK.

Dia menegaskan, pihaknya sudah berkonsolodisi dengan seluruh pegawai KPK dan menyatakan tekad tak akan pernah takut terhadap teror.

Menurut Yudi, aksi teror ini adalah upaya pelemahan pemberantasan korupsi melalui intimidasi terhadap pegawai maupun pimpinan KPK terus terjadi tanpa bisa dicegah.

Oleh karena itu, dia meminta kepada Presiden Joko Widodo agar membongkar praktik-praktik pelemahan terhadap KPK. Langkah yang dilakuan peneror yakni menyasar Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakilnya Laode M Syarif serta penyerangan terhadap penyidik KPK yakni Novel Baswedan.

Atas insiden yang menyasar terhadap kediaman dua pimpinan KPK, Wadah Pegawai KPK meminta agar aparat kepolisian mengusutnya hingga tuntas.

“Aparat kepolisian yang saat ini sedang melakukan olah TKP dapat segera melacak dan menemukan pelakunya,” pungkas Yudi.

Rumah Ketua KPK Agus Rahardjo yang terletak di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi sasaran teror berupa benda mirip bom paralon yang ternyata hanyalah bom palsu pada Rabu (9/1/2019).

Laporan menyebutkan, benda mirip bom tersebut disangkutkan ke pagar rumah Agus Rahardjo. Isi tas berwarna hitam itu yakni benda paralon terdapat baterai, serbuk putih, paku, kabel, detonator, dan sekring.

Sementara itu, dua bom Molotov menyasar kepada rumah Wakil Ketua KPK Laode M.Syarief yang terletak di Jalan Kalibata Selatan, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari.

Teror terhadap rumah Laode M.Syarief dengan melemparkan dua bom Molotov. Pelemparan bom molotov pertama hanya mengenai tembok lalu jatuh dan tidak terbakar. Sedangkan pada pelemparan kedua, barang bukti tidak pecah. (asr)

Beredar Isu Tsunami Menerjang Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ini Penjelasan BMKG

0

Epochtimes.id- Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Rahmat Triyono mencermati isu tsunami di daerah Tapanuli Tengah pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB.

Maka Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

  1. Seketika itu BMKG segera melakukan analisis rekaman data sinyal seismik di sensor terdekat dimana hasilnya tidak ada aktivitas kegempaan di Tapanuli dan sekitarnya.
  2. Hasil pengamatan stasiun pasang surut (tide gauge) di wilayah Sumatera Utara, (Sibolga, Gunung Sitoli, Lahewa, Teluk Dalam, Pulau Tello, dan Tanabala) tidak ditemukan perubahan gelombang air laut yang signifikan (hanya gejala normal pasang surut harian) .
  3. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan oleh BMKG Pinangsori, Sibolga dan BMKG Gunung Sitoli, Nias bahwa tidak didapatkan adanya gejala peristiwa tsunami.
  4. Oleh karena itu BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tidak mempercayai isu tsunami yang berkembang dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya.
  5. Tetap waspada dan selalu pantau informasi resmi yang bersumber dari BMKG melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi (Instagram/Twitter @infoBMKG), website (www.bmkg.go.id), atau melalui Mobile Apps (iOS dan Android “Info BMKG”).

“Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” pungkasnya. (asr)

Eropa Bangun Jaringan 5G, “Tolak Huawei” Mungkin Menjadi Tren

0

Wu Xing

Baru-baru ini masalah risiko keamanan produk Huawei telah memicu sorotan seluruh dunia. Pihak AS telah lebih dulu melarang produk Huawei dipakai di instansi pemerintah dan militernya, termasuk juga jaringan 5G.

Di Australia dan Selandia Baru serta Jepang masing-masing juga telah membatasi produk Huawei, kekhawatiran terhadap keamanan produk Huawei juga telah merebak mencapai Benua Eropa, “Tolak Huawei” mungkin akan menjadi tren baru.

Direktur proyek Eropa dari majalah AS “The National Interest” bernama Erik Brattberg, dan peneliti senior dari Harvard University Kennedy School bernama Philippe Le Corre, keduanya adalah peneliti dari Carnegie Endowment for International Peace.

Pada tanggal 27 Desember 2018 lalu keduanya berkolaborasi menulis artikel “Huawei and Europe 5G’s Conundrum”, isinya menyatakan bahwa Huawei akan menjadi pembahasan inti dalam diskusi mengenai strategi Eropa di tahun 2019.

Eropa adalah salah satu pasar luar negeri terbesar Huawei, Huawei secara gencar membuat iklan di Eropa, serta merekrut pembicara dan konsultan untuk mempromosikannya.

Erik dan Philippe menyatakan, bahwa Huawei sudah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan penyedia layanan nirkabel dari sedikitnya 8 negara Eropa, dan telah melakukan uji coba dengan setidaknya 12 negara anggota Uni Eropa.

Di sisi lain, pemerintah Eropa dan perusahaan telekomunikasi tengah mengikuti jejak AS, meragukan jikalau memakai produk Huawei pada infrastruktur penting seperti pada jaringan seluler ini, mungkin berpeluang akan memberikan kemudahan bagi RRT untuk mengendalikan komunikasi di internet.

Hadapi Huawei, Eropa Perlakukan 5G Secara Serius

Menurut analisa Erik dan Philippe, selain tekanan dari Amerika, Eropa juga mempunyai alasan kuat bersikap keras terhadap jaringan 5G Huawei.

Pertama, Komisi Uni Eropa telah memastikan, berkat subsidi dari bank negara PKT dan institusi finansial lainnya, telah menjadikan Huawei sebagai pemasok produk telekomunikasi terbesar Uni Eropa dalam waktu yang sedemikian singkat.

Kedua, pejabat Eropa mengakui, menggunakan teknologi buatan RRT untuk membangun infrastruktur krusial akan membuat perusahaan RRT memperoleh banyak data dan informasi sensitif, yang pada akhirnya akan diserahkan pada penguasa PKT.

Selain itu, infrastruktur buatan RRT mungkin akan membuat PKT lebih mudah melakukan kegiatan mata-mata di negara-negara Eropa, dan negara Eropa juga akan lebih rentan diserang jaringan selulernya yang akan berdampak pada keamanan nasional masing-masing negara.

Penolakan oleh AS, Jepang, Australia dan Selandia Baru, telah memicu reaksi berantai yang cukup kuat di Eropa. Beberapa negara Eropa termasuk Inggris, Prancis, Jerman dan Cheko baru-baru ini telah mengambil langkah audit terhadap Huawei.

Negara-negara tersebut tengah mempersiapkan tender untuk membangun jaringan 5G agar bisa menandatangani perjanjian pembangunan jaringan 5G tahun ini.

Di era 5G, dengan meningkatnya jumlah objek tautan dan meningkatnya ketergantungan pada kecepatan digital, kekhawatiran terhadap keamanan jaringan 5G juga ikut meningkat.

Diperkirakan 5G akan mengubah cara berkomunikasi masyarakat, mengubah metode pasokan listrik, air dan sistem sanitasi, oleh karena itu risiko keamanan terkait infrastruktur 5G menjadi sangat penting. Risiko lain terkait dengan ketergantungan terhadap 5G dari RRT ini juga termasuk kerugian akan kekayaan intelektual, dan juga ketergantungan pada infrastruktur luar negeri.

Dalam persaingan di bidang teknologi yang baru ini, memastikan Eropa menjadi pemimpin global dalam hal 5G adalah sangat krusial.

Walaupun Uni Eropa dan beberapa anggotanya tengah menginvestasikan lebih banyak pada 5G ini, dan dua perusahaan Eropa Utara yakni Nokia dan Ericsson juga merupakan produsen teknologi 5G yang terkemuka, namun perubahan seperti ini tidak terjadi secara luas atau cepat. Kehilangan persaingan 5G akan berdampak negatif bagi ekonomi Eropa, di saat yang sama juga akan menghambat perkembangan teknologi baru ini.

Otonomi Strategis Eropa, “Tolak Huawei” Menjadi Tren

Namun demikian, walaupun perusahaan telekomunikasi RRT seperti Huawei dan ZTE belum secara resmi dibatasi di Eropa, kerangka audit investasi yang akan segera dikeluarkan oleh Uni Eropa dan tekanan dari AS yang kian hari kian kencang mungkin akan membuat investasi RRT atas 5G di Eropa menurun.

Walaupun mengandalkan provider dari Negara Eropa sendiri akan lebih mahal, namun menghindari ketergantungan berlebihan pada perusahaan asing dapat menjaga ‘otonomi strategis’ Uni Eropa di era digital ini, sekaligus juga bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Eropa jangka panjang.

Pertengahan Desember lalu, Deutsche Telekom AG Jerman menyatakan, pihaknya “akan menyikapi secara serius” terhadap setiap topik dan pembahasan terkait masalah risiko keamanan pada perlengkapan internet yang diproduksi produsen RRT dalam ruang lingkup global.

Perusahaan telekomunikasi terbesar Eropa ini menyatakan, pihaknya menggunakan peralatan dari banyak perusahaan lain, termasuk dari Ericcson dari Swedia, Nokia dari Finlandia, dan Cisco dari Amerika.

Menurut pemberitaan Associated Press, wadah pemikir yang berkantor pusat di Berlin “Global Public Policy Institute” menyatakan, pernyataan perusahaan telekomunikasi Jerman ini “memiliki makna penting”. Karena belum lama ini, mereka adalah salah satu “pemuja Huawei”, yang mengatakan bahwa “peralatan produksi Huawei murah dan bisa diandalkan”.

Tapi setelah seluruh dunia meragukan masalah keamanan produk Huawei ini, mereka pun mulai merasa khawatir terhadap Huawei, dari “memuja” sekarang berubah menjadi “meragukan”.

Wadah pemikir tersebut juga menyatakan, “Masih terdapat perbedaan sikap Eropa terhadap Huawei, tapi tengah berkembang ke arah yang relatif lebih jelas”, karena Amerika memberikan tekanan pada Uni Eropa dan mencegah mereka menggunakan produk Huawei. (SUD/WHS/asr)

Artikel Ini Terbit di Epochtimes cetak edisi Bahasa Indonesia 

Toko Bahan Makanan Terbesar di AS Gunakan Mobil Tanpa Pengemudi Kirim Belanjaan ke Rumah

0

oleh Associated Press/The Epochtimes

Jaringan toko bahan makanan terbesar di Amerika Serikat (AS) memasuki pasar pengiriman tanpa pengemudi pada 18 Desember 2018, di mana sebuah mobil otonom (tanpa pengemudi) mengangkut susu, telur, dan barang-barang lainnya ke rumah-rumah pelanggan di Scottsdale, Arizona, AS.

Meskipun terbatas pada pengiriman radius sekitar 1,5 km dari sebuah supermarket di Arizona yang dimiliki oleh Kroger Co., ini merupakan langkah terbaru bagi industri tersebut yang berusaha menurunkan biaya pengiriman barang sehari-hari dan mereka mencoba meluncurkan mobil otonom di jalan umum.

Pengiriman pada Selasa (18/12/2018) itu tiba di rumah Shannon Baggett di Scottsdale, Arizona, AS.

Baggett sebelumnya selalu menerima kiriman bahan makanan secara mingguan dari kendaraan berpengemudi yang lebih besar yang dikembangkan dan diluncurkan oleh perusahaan Nuro pada Agustus 2018. Ia mengatakan bahwa ketika mobil pengiriman baru yang berukuran lebih kecil ini datang ke rumahnya, benar-benar tidak ada orang di dalam mobil yang mengangkut susu, telur, dan stroberi itu.

“Sangat keren melihatnya berhenti di depan rumah saya. Itu jauh lebih kecil daripada yang saya kira sebelumnya,” kata Baggett. “Saya memberi tahu suami, ‘Kita baru saja membeli bahan makanan yang dikirim oleh robot.’”

Tetapi peluncuran pada Selasa (18/12/2018) itu juga menyoroti masih banyaknya tantangan yang masih ada untuk kendaraan otonom dimana salah satu mobil otonom tidak mengemudi seperti yang direncanakan pada demonstrasi media karena baterai mati dan harus didorong menaiki tanjakan dan dinaikkan ke truk oleh beberapa pria yang kebetulan melintas.

Kroger dan Nuro, perusahaan toko bahan makanan yang berbasis di Mountain View, California, AS, pada Selasa (18/12/2018) mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan bahan makanan di daerah Scottsdale, menggunakan kendaraan otonom yang disebut R1, yang tidak memiliki kursi kemudi dan kursi penumpang.

“Nuro akan menambahkan dua kendaraan R1 yang benar-benar tanpa awak ke dalam armada dari kendaraan otonom berawak yang mengantarkan bahan makanan,” kata Dave Ferguson, presiden dan salah satu pendiri Nuro.

“Ketika dipanggil, R1 akan melakukan perjalanan dalam radius 1,5 km dari toko Fry’s Food di sebelah timur Kebun Binatang Phoenix dengan kecepatan hingga 40 km per jam di jalan perumahan dan menjauhi jalan utama atau jalan raya,” menurut Pam Giannonatti, manajer operasional perusahaan di divisi Krory’s Fry yang berbasis di Cincinnati.

Pelanggan memesan bahan makanan pada smartphone atau laptop mereka dan mendapatkan pesan teks ketika bahan makanan sudah berada di perjalanan. Pesan lain akan mengingatkan mereka ketika pengiriman sudah hampir tiba. “Setelah kendaraan tiba, pelanggan akan menerima kode untuk masuk untuk membuka pintu kenadaraan otonom,” jelas Giannonatti.

Pelanggan akan membayar biaya tetap sebesar $ 5,95 (sekitar 85 ribu rupiah) dan dapat meminta pengiriman di hari yang sama atau keesokan harinya.

Menurut Ferguson, kendaraan pengiriman tak berawak akan diikuti oleh “mobil bayangan” yang dikendarai oleh seseorang dengan kemampuan untuk menghentikan atau mengendalikannya. Mobil ini digunakan pada tahap awal program dan akan dihapus jika pengiriman sudah sepenuhnya berjalan dengan lancar.

“Ini memang masih belum sampai pada titik dimana dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan mengirim seseorang keluar dengan mobil untuk mengantarkan belanjaan Anda,” kata Bryant Walker Smith, seorang profesor di University of South Carolina, yang mengajarkan tentang teknologi mobil otonom.

“Ini mungkin masih akan menelan biaya yang jauh lebih mahal, dan jangkauannya masih minim, tetapi ini merupakan sebuah langkah penting di jalur ini (pengiriman bahan makanan).”

Giannonatti mengatakan bahwa keselamatan adalah yang terpenting dalam langkah selanjutnya dari teknologi kendaraan otonom ini.

“Karena kendaraan pengiriman Nuro R1 tidak berawak, ia dirancang untuk memprioritaskan keselamatan pengemudi dan pejalan kaki lain,” kata Ferguson.

“Ukuran kendaraan yang kecil juga membantu mencegah tabrakan dengan pejalan kaki karena terdapat ruang penyangga,” tambahnya.

Kroger telah bekerja untuk meningkatkan penjualan online untuk mengimbangi Walmart dan Amazon, yang membeli toko bahan makanan Whole Foods tahun lalu.

“Pengumuman rilisnya pengiriman otonom pada Selasa (18/12/2018) menempatkan Kroger di depan Walmart dan Amazon dalam pengiriman secara mandiri,” kata Jon Reily, wakil presiden strategi perdagangan di Publicis.Sapient.

Namun pada akhirnya masih ada begitu banyak tantangan dengan kendaraan otonom untuk mewujudkannya secara nasional, di antaranya adalah hukum negara dan cuaca AS. Undang-undang Arizona cenderung lebih ramah terhadap kendaraan yang bisa mengemudi sendiri (otonom), dan cuaca di Scottsdale juga lebih mudah diprediksi daripada di bagian lain di negara itu. (OSC/asr)