Home Blog Page 1325

Media Mengkonfirmasi Kunjungan 3 Hari Kim Jong-un ke Tiongkok

0

oleh Wu Ying

Media resmi Tiongkok dan Korea Utara pada Selasa (8/1/2019) memberikan konfirmasi bahwa Kim Jong-un sedang melakukan kunjungan di Tiongkok mulai 7 hingga 10 Januari.

Namun, tidak ada detail lain yang diberikan media. Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa tempat dan waktu untuk pertemuan tingkat tinggi antara AS – Korut akan diumumkan dalam waktu dekat.

Media Korea Selatan ‘Yonhap’ pada  Senin melaporkan bahwa peringatan untuk memperketat keamanan telah terjadi di kota Dandong yang berada di perbatasan antara Tiongkok dengan Korea Utara pada hari Senin (7 Januari) sekitar pukul 22:00.

Sebuah kereta api cepat yang membawa pejabat senior Korea Utara sedang melintasi perbatasan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mungkin mengunjungi Tiongkok untuk keempat kalinya.

Media resmi Tiongkok dan Korea Utara mengkonfirmasi kunjungan Kim Jong-un ke Tiongkok. Di masa lalu, media resmi Korea Utara jarang memberikan laporan sebelum pemimpin mereka mengakhiri kunjungannya di luar negeri.

Media resmi Korut ‘KCNA’ pada hari Selasa memberitakan bahwa Kim Jong-un sedang berkunjung ke Tiongkok. anggota rombongan termasuk istrinya Ri Sal-ju, Ketua Komite Urusan Luar Negeri, Li Su-yong, Menteri Front Persatuan Kim Yong-chol, anggota Biro Politik Partai Buruh, Pak Thae-song, anggota Biro Politik Partai Buruh Ri Yong-ho, Menteri Urusan Militer No Kwang-chol) dan pejabat senior Korea Utara lainnya.

Ini adalah kunjungan pertama Kim Jong-un tahun ini dan kunjungan keempat ke Tiongkok. Ketika Kim Jong-un pertama kali mengunjungi Tiongkok pada bulan Maret tahun lalu, media resmi kedua belah pihak baru mengkonfirmasikan kunjungannya setelah beberapa hari kereta api Korea Utara tiba dan meninggalkan stasiun kereta api di Beijing.

Bulan Juni tahun lalu, KTT AS – DPRK pertama diadakan di Singapura. Sebelumnya, Kim Jong-un kembali bertemu dengan Xi Jinping pada bulan Mei. Setelah pertemuan pertemuan dengan Trump, Kim Jong-un bertemu dengan Xi Jinping untuk ketiga kalinya.

Pada 6 Januari Trump memberitahu para wartawan bahwa waktu dan tempat pertemuan dengan Kim untuk kedua kalinya akan segera diumumkan. “Mereka (Korea Utara) benar-benar ingin bertemu, kami juga pikir begitu, mari kita lihat apa yang terjadi,” kata Trump.

Trump mengatakan bahwa meskipun ada kebuntuan baru-baru ini dalam negosiasi denuklirisasi, masih ada dialog yang sangat baik antara AS dan DPRK.

Sejumlah media melaporkan pada hari Senin bahwa para pejabat AS dan Korea Utara baru-baru ini bertemu di Hanoi, Vietnam, dan KTT AS-DPRK kedua mungkin bisa diadakan di kota tersebut.

8 Januari mungkin adalah hari ulang tahun Kim Jong-un, meskipin pejabat Korea Utara tidak pernah memberikan konfirmasi secara terbuka.

Konfirmasi terakhir terjadi pada tahun 2014 ketika mantan bintang NBA Amerika Dennis Rodman menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun kepada pemimpin Korea Utara itu saat ia mengunjungi Pyongyang. Media AS melaporkan bahwa Kim mungkin berusia 35 tahun sekarang.

Dalam pidato tahun baru beberapa waktu lalu Kim Jong-un mengatakan bahwa ia sudah siap bertemu dengan Presiden Trump lagi untuk merealisasikan tujuan denuklirisasi Semenanjung Korea. Namun, ia juga mengatakan bahwa jika Amerika Serikat terus menjatuhkan sanksi dan tekanan pada Korea Utara, ia terpaksa harus mencari jalan lain. (Sin/asr)

Negara-negara Asia Tenggara Perlu Waspada Terhadap Proyek OBOR Tiongkok

0

oleh Chen Juncun

Hasil survei kebijakan yang dirilis pada Senin (7/01/2019) menunjukkan bahwa 70% responden percaya bahwa negara-negara Asia Tenggara harus berhati-hati dalam kerjasama dengan Tiongkok komunis untuk melaksanakan proyek ‘One Belt One Road’ (OBOR) agar terhindar dari jebakan hutang yang berkepanjangan.

Menurut Reuters, survei dilakukan oleh lembaga think tank Asia Pasifik, ISEAS-Yusof Ishak Institute. Lembaga ini mengunjungi 1.008 orang elit yang berkecimpung di bidang pemerintah, akademisi, bisnis, media dan masyarakat sipil dari 10 negara ASEAN.

Dalam survei ini, sekitar setengah dari responden menyatakan bahwa Tiongkok komunis mencoba untuk memasukkan Asia Tenggara dalam pengaruhnya. Sepertiga dari responden berpendapat proyek OBOR kurang transparan, bahkan 16% responden meramalkan OBOR bisa gagal.

70% responden berpendapat bahwa pemerintah mereka harus berhati-hati ketika menegosiasikan dengan Tiongkok komunis untuk proyek OBOR agar terhindar dari jebakan hutang yang akhirnya akan melemahkan kemampuan sendiri. Responden dari Filipina, Thailand dan Malaysia  yang paling banyak memegang pendapat tersebut.

Penulis survei mengatakan bahwa meskipun PKT terus menjamin “kebaikan dan kedamaiannya”, hasil survei merupakan seruan bagi rezim untuk meningkatkan citra negatifnya di Asia Tenggara.

OBOR menyebabkan negara peserta masuk ke dalam perangkap utang

Beberapa negara Barat menuduh Tiongkok komunis membiarkan negara lain jatuh ke dalam perangkap hutang akibat proyek OBOR. Untuk membayar utang, negara-negara debitur terpaksa menjual ekuitas infrastruktur mereka. Tiongkok komunis akhirnya akan memperoleh hak kendali atas infrastruktur yang relevan itu.

Australian Broadcasting Corporation melaporkan bahwa pemerintah AS dan Australia prihatin dengan pendekatan pengalihan utang untuk ejuitas yang diambil oleh Tiongkok komunis dalam memberikan utang pada proyek OBOR, di mana negara-negara debitur terpaksa mengalihkan hak penguasaan infrastruktur lokal kepada kreditur untuk melunasi hutang.

Sebagai contoh, pemerintah Sri Lanka tidak dapat membayar hutang besar kepada Tiongkok komunis atas proyek Pelabuhan Hambantota, sehingga harus menyewakan pelabuhan tersebut kepada perusahaan Tiongkok dengan kepemilikan 80 % di pemerintah Tiongkok untuk periode selama 99 tahun.

Center for Global Development, sebuah think tank yang berbasis di Washington dalam laporannya yang dirilis tahun lalu menyebutkan, proyek OBOR telah membawa setidaknya delapan negara tetangga India jatuh ke dalam jebakan hutang, dengan niat politik di baliknya. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=WqMdrdWjDCE

Kim Jong Un Akan Kunjungi Tiongkok Bertemu Xi Jinping

0

Epochtimes.id- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi Tiongkok atas undangan Xi Jinping sebagaimana diumumkan oleh pemerintahan Tiongkok dan Korea Utara pada 8 Januari 2019.

Pertemuan kedua pemimpin ini sebagai persiapan untuk KTT Kedua dengan Presiden AS Donald Trump.

Kim berangkat ke Tiongkok dengan kereta pribadi pada Senin sore ditemani istrinya, Ri Sol Ju. Ikut menyertainya pejabat senior Korea Utara lainnya, termasuk Kim Yong Chol dan Ri Yong Ho sebagaimana diumumkan kantor berita KCNA yang dikelola pemerintah Korea Utara.

Media corong Partai Komunis Tiongkok, Xinhua turut mengonfirmasi kunjungan tersebut. Laporan itu menyebutkan Kim akan mengunjungi Tiongkok dari Senin hingga Kamis. Akan tetapi, laporan tidak menyebutkan tujuan kunjungan Kim.

Tahun lalu Kim berkunjung ke Tiongkok sebanyak tiga kali untuk bertemu dengan Xi. Pertemuan ini sebelum dan sesudah Kim menggelar KTT dengan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

Kim diperkirakan akan bertemu lagi dengan presiden AS dan Korea Selatan dalam waktu dekat.

Kantor berita KCNA maupun Xinhua tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang rencana perjalanan Kim.

Sebelumnya pada 7 Januari, surat kabar Korea Selatan Munhwa Ilbo melaporkan bahwa pejabat Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini bertemu berkali-kali dengan rekan-rekan Korea Utara di Hanoi.

Mereka membahas rencana KTT kedua antara Trump dan Kim. Pertemuan ini memicu spekulasi bahwa Vietnam dapat menjadi tuan rumah agenda tersebut.

Pada pertemuan puncak Juni lalu di Singapura, Kim dan Trump berjanji berupaya menuju denuklirisasi.

Sebagaimana diketahui Tiongkok adalah pendukung ekonomi dan diplomatik paling penting di Korea Utara. Meskipun ada ketidaksukaan atas program nuklir dan rudal tetangganya.

Tiongkok memainkan peran dalam pertemuan Trump dengan Kim. Bahkan, meminjamkan pesawat terbang pemimpin Korea Utara untuk perjalanannya ke Singapura.

Sumber-sumber diplomatik mengatakan Xi mungkin akan berkunjung ke Korea Utara dalam waktu dekat. Kunjungan ini menjadikan Xi sebagai pemimpin Tiongkok pertama yang menggelar kunjungan ke Korut sejak 2005.

Pada awal Desember tahun lalu, Xi mengatakan kepada menteri luar negeri Korea Utara selama kunjungan di Beijing bahwa ia “berharap Korea Utara dan Amerika Serikat bertemu dan mengatasi masalah satu sama lain, memungkinkan kemajuan positif pada pembicaraan nuklir di kawasan semenanjung.” (asr)

Oleh Hyonhee Shin, Andrew Galbraith dan Joyce Lee/Reuters/The Epochtimes

Trump Diduga Akan Umumkan Darurat Nasional pada Pidato Nasional

0

EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyampaikan pidato kenegaraan yang akan disiarkan secara nasional pada Selasa (8/1/2019) malam waktu setempat dari ‘Oval Office’. Trump telah mengisyaratkan kemungkinan menggunakan kekuatan darurat untuk mendapatkan dana untuk dinding perbatasan jika kebuntuan dengan Kongres tidak rusak.

“Saya dapat mendeklarasikan keadaan darurat nasional tergantung pada apa yang akan terjadi selama beberapa hari ke depan,” kata Trump, sebelum menuju ke Camp David pada 6 Januari 2019.

Keadaan darurat nasional akan memberi presiden kewenangan untuk memangkas persetujuan kongres.

Selain itu, Trump menjadwalkan akan mengunjungi perbatasan barat daya pada 10 Januari 2018. Sekretaris pers Gedung Putih Sarah Sanders mengonfirmasi jadwal itu pada 7 Januari 2019.

“[Trump] akan melakukan perjalanan ke perbatasan Selatan pada hari Kamis untuk bertemu dengan mereka yang berada di garis depan keamanan nasional dan krisis kemanusiaan,” tulis Sanders dalam tweet pada 7 Januari. “Lebih banyak rincian akan diumumkan segera.”

Meskipun belum ada detail perjalanan yang tersedia, Trump mengatakan bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Texas pada bulan Januari untuk peletakan landasan baru sepanjang 115 mil dari pembatas perbatasan yang Dia umumkan telah dikontrak pada 25 Desember 2019.

Presiden terakhir mengunjungi perbatasan pada Maret 2018 untuk melihat prototipe tembok perbatasan. Dia juga mengunjungi Yuma pada tahun 2017, di mana pagar perbatasan membantu menghalau penyeberangan perbatasan ilegal sebesar 95 persen.

Pada tahun fiskal 2018, hampir 400.000 imigran gelap ditangkap oleh Patroli Perbatasan setelah melintasi perbatasan barat daya secara ilegal. Rencana Trump dalam mengamankan pendanaan untuk tembok perbatasan dan penolakan oleh partai Demokrat menyebabkan penutupan sebagian pemerintah pada pertengahan Desember 2018.

Negosiasi telah membuat hanya sedikit kemajuan, namun belum ada akhir kesepakatan yang diumumkan. Trump mengatakan hanya akan menandatangani RUU Pengeluaran jika memasukkan anggaran $ 5,6 miliar untuk tembok perbatasan.

Trump membahas kasus tembok perbatasan dalam surat resmi pada 4 Januari 2019, yang diserahkan langsung ke semua anggota Kongres. Dia melampirkan presentasi yang Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen telah rencanakan untuk disampaikan dalam pertemuan dengan kepemimpinan kongres sehari sebelumnya, tetapi dibatalkan oleh pihak Demokrat.

Surat itu menyoroti area utama krisis di sepanjang perbatasan: narkoba, geng kriminal, teroris, dan populasi yang rentan.

Jumlah obat yang disita di sepanjang perbatasan meningkat secara dramatis antara 2017 dan 2018, dengan banjir fentanil meningkat 73 persen, metamfetamin meningkat 38 persen, dan heroin meningkat 22 persen. Pada 2018 saja, 1,7 juta pon narkotika disita oleh para petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan. Meskipun sebagian besar narkoba disita di dalam kendaraan yang masuk melalui pelabuhan masuk resmi, diduga masih banyak lagi yang masuk melalui celah ilegal.

Sementara itu, 6.000 anggota geng, termasuk dari geng MS-13 yang kejam, ditangkap di perbatasan selatan.

Populasi yang rentan juga menambah dan membanjiri sumber daya di perbatasan, terutama di antara pelabuhan masuk. Pada 2018, 60.000 anak yang tidak didampingi orang dewasa ditangkap oleh Patroli Perbatasan, meningkat 25 persen dari tahun sebelumnya. Namun, yang mendorong peningkatan itu adalah unit keluarga dari Amerika Tengah, sekitar 161.000 yang ditangkap pada 2018, meningkat 50 persen.

Dalam lima tahun terakhir, klaim suaka meningkat 2.000 persen, benar-benar menyumbat sistem pengadilan imigrasi. Dari ribuan orang Amerika Tengah yang mengklaim suaka, hanya 9 persen yang akhirnya mendapat persetujuan dari hakim imigrasi. Pengadilan imigrasi sekarang memiliki hampir 800.000 kasus yang menunggu untuk diputuskan.

Kurang dari satu dekade lalu, sebagian besar pelintas batas ilegal adalah lelaki dewasa lajang dari Meksiko. Karavan migran yang mendominasi sebagian besar tajuk media kemudian pada tahun 2018, muncul sebagai puncak dari celah keamanan perbatasan, celah suaka, dan kondisi buruk di negara asal para imigran gelap. (CHARLOTTE CUTHBERTSON DAN ZACHARY STIEBER/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakati Perpanjangan Kerja Sama bagi Rumah Sakit yang Belum Terakreditasi

0

Epochtimes.id- Peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional-Kartu  Indonesia  Sehat  (JKN-KIS) dijamin  untuk  mendapatkan  akses  seluas-luasnya  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu.

Ini setelah Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, bersama-sama  Direktur  Utama  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  Kesehatan,  Fachmi Idris,   menyepakati   bahwa   perpanjangan   kerja   sama   dengan   rumah   sakit   (RS)   yang   belum terakreditasi  agar  tetap  dapat  memberikan  pelayanan  bagi  peserta  JKN-KIS  dengan  syarat. Kesepakatan kedua pimpinan institusi tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Kesehatan.

Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai amanat pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945.

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan  standar  akreditasi  berupa  instrumen  yang  mengintegrasikan  kegiatan  tata  kelola manajemen dan tata kelola klinis guna meningkatkan mutu pelayanan RS dengan memperhatikan keselamatan pasien, serta meningkatkan profesionalisme RS Indonesia di mata internasional.

Kewajiban RS untuk melaksanakan akreditasi diatur dalam beberapa regulasi, yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Kegiatan   akreditasi   sebagai   persyaratan   bagi  rumah  sakit   yang   bekerjasama   dengan   BPJS Kesehatan seharusnya  diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS di Indonesia.

Ketentuan ini diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (3) yang merupakan perubahan pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013.

“Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di RS tersebut dan juga RS itu sendiri,” kata Menkes.

Menkes Nila Moeloek menerangkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit  yang belum  terakreditasi melalui surat  Menteri  Kesehatan  Nomor  HK.  03.01/MENKES/768/2018  dan  HK.03.01/MENKES/18/2019 untuk  tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS kesehatan.

Surat rekomendasi diberikan setelah  rumah  sakit  yang  belum  terakreditasi  memberikan  komitmen  untuk  melakukan  akreditasi sampai dengan 30 Juni 2019.

“Kemenkes memberi kesempatan kepada RS yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Menkes dalam keterangannya.

Direktur  Utama  BPJS  Kesehatan,  Fachmi  Idris,  menegaskan  bahwa  pasien  JKN-KIS  tetap  bisa berkunjung ke rumah sakit dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasanya.

Masyarakat  tidak  perlu  khawatir.  Ini  hanya  masa  transisi  saja.  Terdapat  penundaan  kewajiban akreditasi   rumah   sakit   sampai   pertengahan   2019   nanti.   Kami   berharap   rumah   sakit   bisa memanfaatkan   toleransi   yang   diberikan   pemerintah   tersebut   untuk   segera   menyelesaikan akreditasinya, ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Fachmi  menyebut,  pihaknya  dan  Menteri  Kesehatan  telah  menyepakati  bahwa  rumah  sakit  yang belum terakreditasi tetap dapat melayani peserta JKN-KIS.

Menurut Fachmi, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Hal ini  sesuai dengan   Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  99 Tahun 2015  tentang  Perubahan  atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres

82  Tahun  2018  tentang  Jaminan  Kesehatan  di  pasal  67  ayat  3  untuk  fasilitas  kesehatan  yang memenuhi  persyaratan  dapat  menjalin  kerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan,  dan  ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” terang Fachmi dalam siaran pers BPJS Kesehatan.

Fachmi  mengatakan,  fasilitas  kesehatan  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan  wajib memperbaharui  kontraknya  setiap  tahun.  Hakikat  dari  kontrak  adalah  semangat  mutual  benefit. Fachmi  juga  menambahkan,  adanya  anggapan  bahwa  penghentian  kontrak  kerja  sama  dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar.

“Kami  sampaikan  informasi  tersebut  tidak  benar,  bukan  di  situ  masalahnya.  Sampai  saat  ini pembayaran oleh   BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada   fasilitas   kesehatan   yang   belum   terbayarkan   oleh   BPJS   Kesehatan,   rumah   sakit   dapat menggunakan  skema  supply  chain  financing  dari  pihak  ke  3  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS Kesehatan,” kata Fachmi.

Di sisi lain, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata.

Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing atau sudah tidak beroperasi. Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau  Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah. (asr)

Komplotan Organisasi Perdagangan Orang Amerika Meksiko Divonis Puluhan Tahun Penjara

0

EpochTimesId – Sebanyak lima orang anggota organisasi kriminal internasional terkenal yang dikenal sebagai Organisasi Perdagangan Orang ‘Rendon-Reyes’ dijatuhi hukuman penjara baru-baru ini. Hukuman yang dijatuhkan kepada komplotan perdagangan orang itu berkisar antara 15 hingga 25 tahun tahun penjara.

Pria-pria itu, semuanya berasal dari Meksiko. Sebagian dari mereka tinggal di Amerika Serikat. Mereka sebelumnya dinyatakan bersalah atas pemerasan, perdagangan seks, dan dakwaan federal lainnya, menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ). Mereka ditangkap di Meksiko dan Amerika Serikat.

Organisasi itu, yang berbasis di Tenancingo, di Negara Bagian Tlaxcala, Meksiko, menyelundupkan gadis-gadis muda ke Amerika Serikat, tempat mereka dipaksa untuk terlibat dalam pelacuran. Organisasi itu mendapat untung ribuan dolar dari para wanita itu. Mereka kemudian ‘mencuci uang’ hasil kejahatan kembali ke Meksiko.

Presiden Donald Trump mengatakan kepada wartawan pada 6 Januari 2019 bahwa narkoba, korban perdagangan manusia, penjahat, dan anggota geng terus melintasi perbatasan dari Meksiko ke wilayah AS. Sehingga dia belum bersedia mundur dari permintaannya untuk anggaran $ 5,6 miliar dalam pendanaan untuk tembok perbatasan, untuk dimasukkan dalam anggaran belanja negara berikutnya.

“Penjatuhan hukuman ini adalah babak terakhir dalam komitmen jangka panjang Kantor ini untuk memberantas perdagangan manusia dan segala bentuk perbudakan modern,” kata Jaksa Agung AS, Richard Donoghue. “Kejahatan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Perdagangan Rendon-Reyes brutal dan mengejutkan, dan saya berharap bahwa hukuman tersebut memberikan rasa keadilan kepada para korban dalam kasus ini.”

Para terdakwa termasuk Jovan Rendon-Reyes, 32 tahun, dihukum 20 tahun penjara; Saul Rendon-Reyes, 41, 15 tahun penjara; Felix Rojas, 48, hingga 25 tahun penjara; Odilon Martinez-Rojas, 47, hingga lebih dari 24 tahun penjara; dan Severiano Martinez-Rojas, 53, hingga lebih dari 24 tahun penjara.

Antara Desember 2004 dan November 2015, anggota organisasi itu, termasuk para terdakwa terbaru, memaksa wanita dan gadis muda, beberapa di antaranya berusia 14 tahun, untuk terlibat dalam aksi seks komersial yang tidak terhitung jumlahnya di Amerika Serikat dan Meksiko, menurut dokumen pengadilan, tiga terdakwa lainnya akan dihukum pada 15 Januari 2019.

Organisasi itu dilaporkan menargetkan perempuan dan anak perempuan yang rentan dari daerah miskin di Meksiko dan Amerika Tengah. Anggota organisasi memikat para korban dengan hubungan romantis yang palsu, dengan janji cinta dan pernikahan. Kadang-kadang mereka menculik korban dan, dalam beberapa kasus, termasuk anak korban.

Gadis-gadis itu dipaksa melakukan pelacuran melalui berbagai metode termasuk intimidasi fisik dan penganiayaan yang berulang-ulang, kekerasan seksual, aborsi paksa, ancaman terhadap para korban, keluarga mereka dan anak-anak mereka, dan kerusakan psikologis. Para korban dipaksa untuk melayani hingga 45 aksi seks semalam. (BOWEN XIAO/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Tahun 2018, Mengapa Tiongkok Kehilangan AS?

0

He Qinglian

Di penghujung tahun mendata berbagai peristiwa besar dunia tahun 2018 lalu, tidak ada yang mengalahkan memburuknya hubungan RRT-AS secara drastis. Dilihat dari keseluruhan situasi, AS tengah mempersempit sedikit demi sedikit pintu yang dulu dibukakan lebar bagi RRT, dan terhadap hal ini RRT hanya bisa pasif menerimanya.

Situasi seperti ini membuat orang teringat pada era 1940 sampai 1950an abad lalu, dimana terjadi pembicaraan besar di berbagai kalangan di Amerika seputar masalah “siapa yang membuat AS kehilangan Tiongkok”. Menilik kembali 2018, bagaimana dan kenapa RRT kehilangan AS, hal ini cukup menarik untuk dicermati.

Refleksi Strategis Terhadap Hubungan RRT-AS

Tahun 2018, segala aktivitas RRT terhadap AS masih tetap dilakukan, program “Thousand Talents Program” tetap berjalan, propaganda terhadap luar negeri tetap tajam dan gencar, ambisi besar “Made in China 2025” dengan cara meminta, meminjam dan mencuri, dipropagandakan sebagai kebijakan negara, tapi Amerika yang selama ini terus bertoleransi namun tahun ini sudah tidak bisa lagi menerimanya.

Setelah memastikan sikap presiden baru yang sangat memikirkan masalah keamanan nasional, kalangan anti-PKT/pembantai naga (bahasa Inggris: Dragon Slayer) yang selama ini tertekan dalam kebijakan diplomatik jangka panjang terhadap RRT kini mulai melontarkan pernyataan keras, semua pekerjaan Fron Persatuan yang selama bertahun-tahun dibangun oleh RRT di dalam negeri AS, tahun ini mengarah pada kehancuran.

Berbeda dengan beberapa forum dengar pendapat di tahun 2017 yang terbatas masalah kekayaan intelektual dan mata-mata akademisi, di tahun 2018 telah meningkat menjadi persaingan strategis AS-RRT. Pada tanggal 16 Februari 2018, Komisi Militer pada Kongres AS mengadakan forum dengar pendapat terkait persaingan strategis antara AS-RRT.

Dosen hubungan internasional dari Princeton University bernama Aaron Friedberg yang juga menjabat sebagai wakil asisten urusan keamanan nasional bagi Wapres Dick Cheney dari tahun 2002 hingga 2005, pada forum tersebut menyatakan, sejak berakhirnya Perang Dingin, AS menempuh kebijakan “selain berinteraksi juga menyeimbangkan” terhadap RRT, tujuannya adalah dengan menjaga stabilitas interaksi dengan RRT sekaligus juga ‘menjinakkan’ dan pada akhirnya akan mengubah RRT, membuatnya menjadi bagian dari strategi tatanan internasional liberal AS, lalu dapat mewujudkan demokratisasi politik.

Tapi RRT tidak berjalan di arah yang dikehendaki AS, tidak hanya tidak menjadi demokratis, politik dalam negeri RRT justru semakin otoriter, dalam hal militer semakin nasionalistis, dalam hal diplomatik semakin keras, bahkan terkadang mengintimidasi negara lain.

Kesimpulan Aaron Friedberg adalah: “Kebijakan AS terhadap RRT selama 25 tahun terakhir ini telah gagal; saat ini RRT tengah mencari sebuah kebijakan full (dikendalikan) pemerintah dengan ruang lingkup luas, tujuannya untuk menggantikan posisi dominan AS di Asia Timur bahkan di seluruh dunia.”

Oleh sebab itu, untuk menghadapi tantangan RRT ini dibutuhkan suatu kebijakan kombinasi baru, kebijakan yang lebih efektif menyatukan dan menggerakkan tidak hanya pihak AS saja tapi juga meliputi segenap kekuatan negara sekutu AS.

Pendapat pakar yang menghadiri forum adalah: persaingan strategis RRT-AS tak terhindarkan, sekarang AS masih ada peluang, dan harus segera mengambil keputusan. Sebulan lebih setelah forum tersebut, AS mulai melancarkan perang dagang terhadap RRT.

Untuk menghadapi perang ini, Wang Qishan yang termasuk Kelompok Pengenal AS, kerap menemui berbagai tokoh bisnis, politik dan akademis dari AS yang berkunjung ke RRT, namun senantiasa tidak berhasil, penyebabnya sebenarnya sangat sederhana: yang ditemui Wang adalah para kalangan ‘pemeluk panda (bahasa Inggris: Hug Panda)’, mereka itu adalah tokoh anti-Trump, selain tidak mengerti pemikiran Gedung Putih, pendapat yang mereka berikan sama sekali tidak tepat sasaran.

Tahun 2018: Beberapa Laporan Penting AS Melawan Penyusupan PKT

Sejak masa kekuasaan tiga presiden mulai dari Clinton selama 24 tahun, setiap kali ada konflik antara AS dengan RRT, adalah momentum bagi kaum ‘pemeluk panda’ ini memainkan perannya, begitu tokoh penting dari Komisi Nasional Hubungan AS-RRT tampil, maka awan pekat pun akan segera sirna.

Namun tahun 2018 ini berbeda dengan sebelumnya, beberapa laporan dan forum dengar pendapat di AS, semua mengarah pada kelompok ‘pemeluk panda’ ini, dan berniat tidak memberikan pasar kepada mereka.

  1. Tudingan Mata-Mata Akademisi Terungkap Ke Publik

Februari 2018, Direktur FBI Christopher Wray pada forum dengar pendapat Senat mengatakan, ‘mata-mata akademisi’ RRT telah membidik institusi akademis di seluruh AS, khususnya di bidang ilmiah dan matematika, yang mereka gunakan adalah informan yang “non-konvensional”, seperti dosen, ilmuwan, mahasiwa, informan ini pada dasarnya telah menyusup ke setiap jurusan, dan akan menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat AS.

Dan, kalangan akademis AS yang ‘lugu / naif’ mengakibatkan masalah ini menjadi semakin parah, karena mereka menolak mengakui di internal mereka terdapat ‘informan’ yang memberikan data intelijen bagi RRT.

Menurut penjelasan Wray, mata-mata PKT memanfaatkan keterbukaan pada kalangan akademisi AS, dan keterbukaan ini selama ini amat dihormati di tengah masyarakat AS; oleh sebab itu, ancaman RRT terhadap AS tidak hanya sebatas pada ‘seluruh pemerintahan AS’ saja, melainkan terhadap ‘seluruh masyarakat AS’, dan dalam hal ini dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat AS untuk bergandeng tangan menghadapinya.

Pada forum itu Wray berkata, Confucius Institute adalah sasaran utama pengawasan oleh FBI. Karena institusi tersebut dapat bekerjasama dengan semua perguruan tinggi di AS.

Majalah “Washington Observer” telah memberitakan forum ini. Berita tersebut juga menyebutkan, rata-rata pejabat AS berpendapat bahwa RRT berencana memanfaatkan mata-mata akademisi dan proyek pendidikan untuk memengaruhi opini publik AS, semua ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang mendorong pertumbuhan kekuatan RRT; program diplomatik jangka panjang ini disebut “Maraton Seratus Tahun”, sasaran akhirnya adalah menjadikan RRT sebagai negara adidaya menggantikan AS pada abad ini.

Tanggal 11 April, Komisi Iptek pada Kongres AS menggelar dengar pendapat membahas penyusupan badan intelijen asing terhadap institusi akademis AS. Dalam acara tersebut, banyak saksi menyebutkan, ‘mata-mata akademis’ RRT tengah menyusup ke berbagai sekolah tinggi AS, berusaha mendapatkan teknologi ilmiah, yang bisa mengancam keamanan nasional dan ekonomi Amerika.

Daniel Golden, penulis buku “Spy Academy: Bagaimana CIA, FBI dan Intelijen Asing Diam-Diam Memanfaatkan Perguruan Tinggi AS” juga ikut serta dalam forum tersebut, ia secara khusus menjelaskan, lewat Confucius Institute RRT telah meluaskan kekuatan lunak (soft power)nya beserta pengaruh jangka panjangnya, dan berupaya memengaruhi pemimpin AS generasi berikutnya; di saat yang sama RRT juga berusaha menyediakan dana lewat sekolah tinggi AS, untuk membentuk wadah bagi RRT mengumpulkan data intelijen dan memengaruhi proses politik.

  1. Kepentingan Wadah Pemikir dan K Street Lobbying Group Dengan PKT Terungkap

Tudingan ‘mata-mata akademis’ membuat kalangan riset Tiongkok di AS mengalami tekanan relatif besar. Wadah pemikir AS sejak dulu sangat dikenal dengan objektivitasnya, pemerintah dan media massa sangat mengandalkan hasil riset mereka, dan menjadi kekuatan tidak langsung yang cukup penting yang dapat memengaruhi pemerintah dan opini publik.

Namun beberapa tahun terakhir, wadah pemikir itu menghadapi tuduhan telah menerima bantuan dana untuk beropini berpihak pada pemerintah negara asing.

Surat kabar “New York Times” tanggal 7 September 2014 silam mempublikasikan suatu hasil riset menyebutkan, beberapa tahun terakhir, belasan wadah pemikir di Washington DC telah menerima dana besar dari pemerintah asing, dan telah terjerumus menjadi instansi pelobi, mendorong para pejabat AS untuk menempuh kebijakan yang menguntungkan bagi negara pemberi dana tersebut.

Sejumlah akademisi waktu itu juga terpaksa mengakui bahwa mereka telah membuat kesimpulan yang menguntungkan negara pemberi dana akibat adanya tekanan.

Menurut surat kabar “New York Times”, mayoritas dana yang menyuap wadah pemikir adalah negara dari Asia Timur, Eropa, Timur Tengah, dan sebagian negara Asia. Di antaranya UAE dan Qatar paling parah, RRT juga di posisi atas, dengan cara penyuapan yang beraneka ragam.

Kejadian tidak terpuji di atas menyangkut K Street Lobbying Group yang dibentuk oleh wadah pemikir dan tokoh politik dari Partai Demokrat, walaupun tidak ada yang menyangkal kebenaran dari laporan investigasi tersebut, pemerintah Obama tetap berpura-pura tidak tahu.

Setelah itu tuduhan serupa masih ada, beberapa laporan dan forum yang cukup dikenal antara lain: 30 Juli 2016, wadah pemikir bidang keamanan internet ICIT di Washington DC merilis laporan berjudul “China’s Espionage Dynasty: Economic Death by a Thousand Cuts”.

Laporan tersebut menyebutkan, RRT tidak hanya mencuri rahasia bisnis, tapi juga mengacau dan merusak secara ekonomi, dan ini termasuk terhadap Amerika.

Dengan adanya jerih payah selama dua tahun di atas sebagai landasan, Juni 2018 lalu, adanya pensiunan pejabat tinggi AS yang kemudian menjadi pelobi bagi RRT sekaligus menjadi duta RRT di AS dan setelah surat kabar The Daily Beast mengkritik mereka. Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-RRT (USCC) pada 24 Agustus merilis laporan sepanjang 39 halaman berjudul “China’s Overseas United Front Work: Background and Implications for United States”, secara menyeluruh mengungkap latar belakang sejarah pekerjaan Fron Persatuan PKT tersebut, tujuannya, struktur organisasainya, dan analisa metode Fron Persatuan PKT terhadap AS, Taiwan, Australia dan lain-lain.

Laporan tersebut juga membelejeti Confucius Institute bahwa Confucius Institute yang didirikan oleh Han Institute pada Departemen Pendidikan RRT, hingga tahun 2017 lebih dari 500 unit institut ini telah didirikan di lebih dari 140 negara di seluruh dunia, ambisinya adalah memutihkan citra PKT.

Confucius Institute membolehkan siswa mempelajari Bahasa Mandarin, tapi tidak memperbolehkan siswa membahas soal Tragedi Tiananmen, Taiwan, Xinjiang, Falun Gong dan topik lain yang mereka anggap sensitif.

Selain itu, organisasi independen yang bekerjasama dengan Confucius Institute serta Departemen Fron Persatuan yang disebut sebagai “Asosiasi Pelajar dan Cendekia Tiongkok”, didirikan setelah Tragedi Tiananmen dan memiliki lebih dari 150 cabang di seluruh dunia.

Organisasi ini berhubungan erat dengan Kedubes RRT di setiap negara, misi utamanya adalah mengawasi pelajar RRT di luar negeri dan mengintervensi kegiatan sekolah setempat.

Reaksi masyarakat internasional terhadap pidato Wapres Pence di Hudson Institute, Washington DC pada 4 Oktober 2018 yang secara terbuka menuding intervensi militer RRT – pencurian rahasia bisnis – penindasan HAM dan – upaya intervensi terhadap pilpres paruh waktu AS pada 6 November lalu, cukup keras, ada yang bahkan mengkritik pidato ini telah “membuka kembali layar perang dingin”, dan menyebabkan keretakan hubungan AS-RRT.

Jika memahami kebijakan AS terhadap RRT, akan didapati bahwa konten pidato Pence selama beberapa tahun terakhir kerap muncul di wadah pemikir kalangan Anti PKT di Washington, Michael Pillsbury, yang disebut dalam pidato Mike Pence merupakan salah satu tokoh Anti PKT, di tahun 2015 ia menulis buku “2049: Maraton Seratus Tahun — Rahasia RRT Kuasai Dunia” yang laris terjual, tema buku tersebut adalah merefleksi hubungan AS-RRT secara menyeluruh dan kesalahan penilaian AS terhadap RRT sehingga menimbulkan kebijakan diplomatik yang salah kaprah.  (SUD/WHS/asr)

Bersambung

Artikel Ini Terbit di Epochtimes versi Bahasa Indonesia Edisi 586

Mantan Hakim Agung Venezuela Membelot ke Amerika Serikat

0

EpochTimesId – Mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Venezuela, Christian Zerpa melarikan diri ke Amerika Serikat. Dia mengecam masa jabatan kedua Presiden Venezuela Nicolás Maduro yang akan dilantik minggu ini. Zerpa mengatakan kepada penyiar Miami pada 6 Januari bahwa dia bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang AS.

Pembelotan Zerpa dari negara Amerika Selatan yang dilanda krisis super parah terjadi di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Maduro atas masa jabatan barunya. Karena negara-negara di seluruh dunia menolak secara luas dan memboikot pemilihan umum 2018, serta mengklaim pemilu sebagai pemilihan palsu.

“Saya memutuskan untuk meninggalkan Venezuela untuk mengingkari pemerintahan Nicolas Maduro,” kata Zerpa dalam sebuah wawancara dengan EVTV, yang disiarkan melalui TV kabel dan internet. “Saya percaya [Maduro] tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua karena pemilihan yang seharusnya dimenangkannya, tidak bebas dan tidak kompetitif.”

Dia juga mengatakan dia tidak ingin, Terus mendukung pemerintah yang hanya membawa kelaparan, kesengsaraan, dan kehancuran.”

Mahkamah Agung Venezuela membenarkan dalam sebuah pernyataan bahwa Zerpa telah melarikan diri, dan merujuknya sebagai mantan hakim. MA mengatakan bahwa mereka telah memulai penyelidikan atas perilaku profesionalnya pada bulan November 2018, setelah tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di kantornya. Pimpinan pengadilan merekomendasikan agar dia diberhentikan karena tuduhan itu.

Selama bertahun-tahun Zerpa adalah sekutu Maduro di Mahkamah Agung, yang mendukung Partai Sosialis yang berkuasa dalam setiap sengketa hukum utama sejak pemilihan Maduro 2013.

Hingga 2015 Zerpa adalah legislator untuk Partai Sosialis Bersatu Venezuela pimpinan Maduro. Dia memegang beberapa posisi dalam pemerintahan pendahulu Maduro, mendiang Hugo Chavez.

Zerpa mengatakan pemerintahan Maduro memilihnya untuk posisi Mahkamah Agung pada 2015 karena Dia dianggap setia dan disiplin.

“Mereka memilih saya, dengan satu-satunya niat untuk menjamin keputusan dari kamar pemilihan [Mahkamah Agung] yang menguntungkan pemerintah,” kata sang Hakim Agung.

Zerpa menulis keputusan tahun 2016 yang memberikan pembenaran hukum bagi pemerintah Maduro untuk melucuti kongres dari sebagian besar kekuatannya setelah oposisi mengalahkan Partai Sosialis dalam pemilihan umum.

Dalam wawancara itu, Zerpa menggambarkan Mahkamah Agung sebagai ’embel-embel cabang eksekutif’ dan mengatakan bahwa para hakim, kadang-kadang, dipanggil ke istana presiden untuk menerima instruksi tentang cara mengatur kasus-kasus sensitif tertentu, seperti yang relevan dengan pemilihan, atau masalah konstitusional.

“Baik Maduro atau istrinya, Cilia Flores, yang memegang kekuasaan tertinggi atas peradilan,” tuturnya.

Zerpa mengatakan dia bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang AS dan memberikan kesaksiannya tentang apa yang dia ketahui, termasuk informasi tentang ‘perilaku beberapa pemimpin’.

Zerpa dan Flores termasuk di antara 14 pejabat Venezuela yang diberikan sanksi ekonomi oleh Kanada pada Mei 2018 lalu, sebagai tanggapan atas pemilihan umum awal bulan itu. Zerpa mengatakan dia tidak mengkritik pemilihan Maduro untuk memastikan dia bisa membuka jalan keluar yang aman dari negara itu bersama istri dan dua putrinya.

Para pemimpin oposisi telah mendesak pemerintah asing untuk tidak mengakui Maduro setelah pelantikannya pada 10 Januari 2019 mendatang. Kelompok negara-negara Amerika Latin pada 4 Januari 2019 sudah meminta Maduro untuk tidak menjabat.

Namun, para diplomat yang dihubungi oleh Reuters mengatakan beberapa negara kemungkinan akan menutup kedutaan atau memutuskan hubungan dengan Venezuela.

Kata-kata Zerpa menggemakan pandangan mantan Hakim Agung Eladio Aponte, yang melarikan diri ke Amerika Serikat pada 2012. Dia mengatakan pemerintah Chavez secara sistematis memanipulasi urusan pengadilan.

Kebijakan sosialis Maduro dan Chavez telah melumpuhkan negara kaya minyak dalam waktu kurang dari dua dekade. Kekurangan makanan dan obat-obatan, hiperinflasi, dan kejahatan dengan kekerasan telah mendorong hampir 2 juta warga Venezuela keluar dari negara itu sejak 2015.

Venezuela mengekspor lebih dari 23 ton emas senilai $ 900 juta ke Turki dalam sembilan bulan pertama tahun 2018, dibandingkan dengan nol selama periode yang sama tahun 2017, menurut data resmi Turki. Pola perdagangan menggambarkan pergeseran Venezuela untuk menghindari sanksi AS yang dikenakan oleh administrasi Trump, yang telah memperkuat langkah-langkah tersebut beberapa kali sejak 2017.

Departemen Kehakiman AS telah menyelidiki beberapa pejabat Venezuela. Pada bulan November, mereka menjatuhkan hukuman pencucian uang 10 tahun untuk mantan bendahara negara, Alejandro Andrade, yang mengaku bersalah menerima lebih dari $ 1 miliar dalam bentuk uang suap. (@petrsvab/Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Kominfo Serahkan Hasil Identifikasi Hoaks 7 Kontainer Surat Suara ke Polisi

0

Epochtimes.id- Setelah peredaran kabar mengenai adanya tujuh kontainer berisi surat suara Pemilihan Presiden 2019 yang sudah dicoblos di media sosial dan aplikasi pesan instan, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan identifikasi dan penelusuran akun serta sebaran hoaks itu. 

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan hasil identifikasi menunjukan kemunculan informasi dalam media sosial pertama kali terjadi tanggal 1 Januari 2019 pukul 23:35 WIB.

Menurut dia, informasi tentang adanya 7 kontainer yang berisi surat suara yang belum tercoblos. Selanjutnya tersebar ke sejumlah akun dan menjadi bahan pemberitaan oleh media nasional.

“Kementerian Kominfo telah menyerahkan hasil identifikasi dan temuan analisis dari Mesin AIS Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika itu kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada hari Kamis (03/01/2018) pukul 15.00 WIB,” tulisnya.

Hal itu merupakan wujud implementasi kerja sama yang sudah terjalin antara Kementerian Kominfo dengan Bareskrim POLRI. Kementerian Kominfo membantu memberikan bahan untuk proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh Bareskrim. 

Kementerian Kominfo mengimbau agar warganet dan seluruh pengguna aplikasi pesan instan tidak turut menyebarluaskan informasi hoaks dalam bentuk apapun. Jika ditemukan adanya indikasi informasi yang mengandung hoaks, warganet dapat melaporkanya melalui aduankonten.id atau akun @aduankonten.

Kegaduhan 7 kontainer surat suara yang ternyata hoax ini disebutkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief melalui cuitannya.

Andi mengunggah cuitannya di akun Twitter-nya @AndiArief. Cuitannya  berisi kalimat, “Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar.”

Akan tetapi cuitan tersebut sudah dihapus. Namun, warganet masih memiliki screenshoot cuitan yang terlanjur menyebar.

Digital lainnya yang menyebar adalah berupa rekaman suara yang menjelaskan tentang keberadaan tujuh kontainer tersebut. Begini bunyinya :

“Sekarang ini ada 7 kontainer di Tanjung Priok, sekarang lagi geger. Marinir sudah turun, dibuka satu, isinya kartu suara yang sudah dicoblos nomor 01. Sudah dicoblos Jokowi, itu mungkin dari Cina itu. Total katanya itu kalau 1 kontainer itu 10 juta, berarti kalau ada 7 kontainer itu 70 juta suara sudah coblos nomor 1.”

“Tolong sampaikan ke akses, ke Pak Darma atau Gerindra pusat, untuk segera ke sana. Ini tak kirimi nomor telepon orang yang di sana yang untuk bimbing ke kontainer itu.”

“Atau syukur akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau. Ya langsung ngecek sana ya.” (asr)

Anggaran Rp 1,78 Triliun Dikucurkan untuk Program Pendidikan Vokasi Industri 2019

0

Epochtimes.id- Kementerian Perindustrian menyiapkan anggaran sebesar Rp1,78 triliun untuk pelaksanaan program pendidikan vokasi industri pada tahun 2019. Langkah strategis ini dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, terutama agar siap menghadapi perkembangan industri 4.0.

“Progam itu menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menyiapkan angkatan kerja kita yang dapat menerapkan industri 4.0. Hal ini sejalan dengan implementasi roadmapMaking Indonesia 4.0,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (7/1/2018) dalam rilisnya.

Menperin menyebutkan, program pendidikan vokasi industri yang bakal dijalankan, antara lain berbasis pada kompetensi melalui sistem ganda atau dual system (teori dan praktik). Kegiatan ini diselenggarakan di seluruh unit pendidikan milik Kemenperin, yakni 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas dengan target peserta didik sebanyak 19.478 orang.

“Di tahun ini, kami juga menyelenggarakan program pendidikan Diploma I yang lulusannya nanti bisa bekerja langsung di industri dengan target 600 mahasiswa,” ungkapnya. Airlangga menegaskan, SDM menjadi ujung tombak dan kekuatan Indonesia dalam memasuki era industri 4.0 karena seiring dengan adanya bonus demografi hingga 15 tahun ke depan.

Selain itu, Kemenperin akan memfasilitasi pembangunan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten dan Politeknik Industri Agro di Lampung. Saat ini, Kemenperin sedang menyusun kurikulum politeknik dengan tim komite yang telah ditetapkan dan lokasi politeknik dari hibah PT. Chandra Asri.

Upaya itu memudahkan para perusahaan di kawasan industri tersebut dalam mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan saat ini. “Bahkan, kami telah bekerja sama dengan Swiss untuk menerapkan pendidikan vokasi industri yang dual system di sejumlah Politeknik kami, dengan nama program Skill For Competitiveness (S4C),” imbuhnya.

Pada tahun ini, Kemenperin pun melanjutkan peluncuran program pendidikan vokasi yang link and matchantara SMK dengan industri. Ada empat wilayah yang akan disasar, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Program ini, ditargetkan mampu melibatkan sebanyak 2.600 SMK dan 750 industri.

“Jadi pada tahap ketujuh, rencananya launching program pendidikan vokasi yang link and match dengan industri di Makassar pada 17 Januari 2019 dengan target diikuti oleh 39 perusahaan industri dan 185 SMK,” tuturnya.

Selanjutnya, Kemenperin akan memberikan program peningkatan kompetensi guru produktif untuk lingkungan SMK sebanyak 2.000 orang. “Kami juga memfasilitasi silver expert untuk SMK sebanyak 100 orang,” ujar Airlangga.

Menperin menambahkan, tahun ini pihaknya juga menggelar program pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja) yang ditargetkan dapat menjaring 72.000 peserta. Program ini juga dapat dimanfaatkan para penyandang disabilitas. (asr)

Orangtua Harus Meletakkan Ponsel agar Lebih Sering Berkomunikasi Tatap Muka dengan Anak Mereka

0

oleh Su Mingming

Seorang pakar peneliti menyarankan para orang tua untuk meletakkan ponsel atau peralatan komunikasi lainnya agar memiliki lebih banyak waktu untuk berkomunikasi secara tatap muka dengan anak-anak mereka.

Menurut berita CBC bahwa Dillon Browne, seorang asisten profesor psikologi klinis di University of Waterloo baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel bersama rekannya yang diberi judul ‘Intervensi Teknis : Kebiasaan Orang Tua yang Harus Dibuang Pada Tahun 2019.

Intervensi teknis adalah kombinasi dari kata intervensi dan teknis, istilah yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan gangguan perangkat terhadap kehidupan manusia.

Dillon Browne mengatakan, kian banyak bukti menunjukkan bahwa segala sesuatunya yang di mulai dari dering telepon seluler hingga pemberitahuan perangkat pintar telah mempengaruhi hubungan keluarga.

“Ini bukan lagi fenomena baru. Anda dan saya tentu masih ingat bukan, telepon rumah kuno yang berbunyi saat makan malam”, Browne mengatakan bahwa semakin banyak perangkat baru yang muncul, dan perangkat ini akan mengganggu kehidupan di hampir semua situasi, apakah itu berupa dering, getaran ponsel, atau notifikasi.

“Mengasuh anak sudah menjadi pekerjaan tersulit di dunia”

Browne mengatakan bahwa penelitian selama beberapa dekade telah membuktikan bahwa interaksi sosial dalam banyak bidang pertumbuhan anak adalah hal yang sangat penting, kini orang kian mengkhawatirkan bahwa peralatan dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan anak.

Penelitian lain menunjukkan bahwa ketika orang tua sedang berkonsentrasi pada ponsel atau tablet mereka, sikap mereka terhadap anak-anak menjadi kurang bersahabat.

Namun Browne mengatakan bahwa orang tua tidak boleh dituduh atau dikritik karena menggesekkan layar. Dia berkata : “Mengasuh anak sudah menjadi pekerjaan tersulit di dunia. Sekarang ditambah lagi dengan tugas penyesuaian yang kita sebut sebagai intervensi teknis”

Bagaimana cara mengatasi intervensi teknis?

Dillon Browne memberikan 2 saran untuk membantu para orang tua mengatasi intervensi teknis.

Ia menyarankan keluarga untuk mengembangkan rencana menggunakan perangkat di rumah.

Pertama, melalui komunikasi antar anggota keluarga, membahas bagaimana cara menggunakan perangkat, dan cara berkomunikasi tatap muka di rumah.

Kedua, orang tua juga harus memberi contoh bagi anak-anak mereka, yakni dengan mengurangi waktu untuk menggesek layar sehingga memiliki lebih banyak kesempatan untuk menemani dan membimbing anak-anak mereka. (Sin/asr)

Apakah Istilah Mandarin Berasal dari Tiongkok ?

0

oleh Wu Ying

Central Park  yang berada di Manhattan, New York City tahun lalu kedatangan unggas jenis Aix galericulata yang justru lebih dikenal sebagai bebek Mandarin. Hal ini yang memicu ahli bahasa untuk mencari tahu tentang asal usul unggas yang berasal dari Tiongkok itu mengapa bisa dipanggil bebek Mandarin, bukan bebek Tiongkok ? Apakah kata Mandarin berasal dari Tiongkok ?

Situs ‘the Atlantic’ memberitakan bahwa sejak 27 Nopember tahun lalu, Central Park yang kedatangan unggas asal Tiongkok itu telah memicu diskusi hangat di antara warga New York City dan wisatawan.

Seseorang bertanya, dari mana unggas tersebut berasal ? Ada juga orang yang mengkekhawatirkan, apakah unggas yang cantik seperti itu dapat bertahan hidup di dunia yang seperti sampah ?

Bagi ahli bahasa, apa yang lebih menarik minat mereka adalah nama jenis unggas tersebut mengapa namanya bukan yuan yang, atau bebek Tiongkok, tetapi bebek Mandarin (Mandarin Duck) ?

Jika yuan yang diterjemahkan menjadi bebek Tiongkok, itu sah-sah saja karena jenis unggas mirip bebek tersebut memang berasal dari Tiongkok. Namun kalau menjadi bebek Mandarin perlu didalami tentang istilah Mandarin !

Seekor unggas yang didatangkan dari Tiongkok menarik para fotografer untuk mengambil gambarnya. (Don Emmert/AFP/Getty Images)

Negara-negara Barat telah terbiasa menyebut bahasa Tiongkok resmi sebagai bahasa Mandarin. Sedangkan di Tiongkok, bahasa resmi mereka disebut Putonghua yang artinya bahasa standar atau Zhongwen (Chinese).

Ahli bahasa mengatakan bahwa kata Mandarin tersebut bukan berasal dari Putonghua tetapi berasal dari Portugis.

Pada abad ke-16, penjelajah Portugis adalah orang Eropa pertama yang tiba di daratan Tiongkok.

Selanjutnya, para pedagang dan misionaris dari Portugal juga berangsur-angsur datang ke Tiongkok yang artinya Kerajaan Tengah untuk menetap di Makau yang merupakan bagian dari wilayah Dinasti Ming yang disewakan.

Orang Portugis menyebut Mandarim terhadap pejabat Dinasti Ming yang mereka temui. Istilah tersebut konon berasal dari Menteri dalam bahasa Melayu dan Mantrin dalam bahasa Sanskerta mereka sebelumnya. Keduanya memiliki arti imam atau menteri. Di masa lalu, Malaysia pernah menjadi koloni Portugis.

Selama berabad-abad, kesan orang Eropa terhadap Tiongkok terutama datang dari informasi yang diberikan oleh orang-orang Portugis. Misalnya, pendeta Jesuit abad ke-16 Matteo Ricci yang orang Italia. Dia adalah orang pertama yang tiba di Makau, sebelum memasuki Tiongkok.

Ketika Matteo Ricci mencoba mengubah aksara Han ke dalam bahasa Latin, ia menggunakan bahasa Italia dan Portugis untuk membandingkan pengucapan bahasa standar Tiongkok dengan bahasa Portugis dan Italia.

Ahli bahasa David Moser mengatakan bahwa, bahkan sampai hari ini pun, banyak ahli bahasa menggunakan pendekatan Matteo Ricci sebagai petunjuk untuk belajar bahasa standar Tiongkok.

Seiring berjalannya waktu, orang Portugis memberi pengertian lebih luas terhadap istilah Mandarin.

Misalnya, pejabat Dinasti Ming yang mengenakan jubah berwarna kuning, jadi Mandarin digunakan untuk menggambarkan warna oranye jeruk. Untuk hewan berwarna-warni yang berasal dari Asia, orang-orang Portugis juga menggunakan istilah Mandarin ini.

Lama kelamaan, orang Eropa jadi secara alami menggunakan istilah Mandarin untuk menyebut nama benda baru yang berasal dari Asia, seperti tawon, ular, bebek dan sebagainya, sehingga bahasa resmi Tiongkok juga disebut bahasa Mandarin.

Sebagian orang berpendapat bahwa istilah Mandarin ini berasal dari Dinasti Qing, dari kata 满大人 (Man-da-ren, pembesar asal etnis Man). Tetapi David Moser membantahnya, istilah Mandarin itu bukan berasal dari Tiongkok ! (Sin/asr)

Tiongkok Kembali ke Strategi Lama untuk Menopang Ekonomi

0

ANALISIS BERITA

Seperti yang diharapkan, Tiongkok telah mengumumkan putaran pertama langkah-langkah pelonggaran moneter 2019 pada 4 Januari, yang pertama dari serangkaian tindakan yang Beijing harapkan untuk dilakukan dalam rangka menopang perekonomiannya yang terguncang.

Tiongkok sedang mempersiapkan tahun depan yang menantang, baik secara ekonomi maupun politik, di dalam dan luar negeri. Namun untuk penyelamatan pertama tersebut, para pembuat kebijakan telah menggunakan trik-trik lama.

Bank Rakyat Tiongkok, People’s Bank of China (PBoC), bank sentral negara tersebut, telah mengumumkan pemotongan jumlah cadangan yang diharuskan dimiliki oleh bank sebesar satu persen dua hari sesudahnya. Rasio cadangan wajib (RRR) akan dipangkas sebesar 50 basis poin (0,5 persen) efektif 15 Januari dan 25 Januari.

Langkah ini diperkirakan akan memompa sekitar 1,5 triliun yuan (US$218 miliar) likuiditas ke dalam perekonomiannya.

Dan lebih banyak langkah pelonggaran ada di depan. “Kita mengharapkan 300bps (basis poin) lebih banyak pemotongan RRR tahun ini untuk mengakomodasi pelonggaran fiskal,” kata kepala Morgan Stanley ekonom Tiongkok, Robin Xing, menulis dalam sebuah catatan kepada klien. Secara keseluruhan, PDB “pertumbuhan bisa turun di 1Q, dengan pelonggaran kebijakan sepenuhnya dimulai pada bulan Maret,” bank tersebut menambahkan.

Pada hari yang sama, perdana menteri Li Keqiang telah bertemu dengan para pemimpin pemberi pinjaman komersial terbesar Tiongkok; China Construction Bank, Bank of China, dan Industrial and Commercial Bank of China, dan mendesak mereka untuk meningkatkan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan swasta dan kecil. Li berharap bahwa peningkatan likuiditas sebagai hasil dari pengurangan RRR tersebut akan membuat kemajuan yang berguna bagi neraca perusahaan-perusahaan kecil dan swasta.

Untuk itu, PBoC telah meluncurkan apa yang disebut Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah yang Ditargetkan, dengan suku bunga super rendah, khususnya untuk perusahaan-perusahaan swasta yang lebih kecil. Tujuannya adalah mempertahankan perusahaan yang lebih kecil dalam berbisnis dan menghindari kehilangan pekerjaan.

Ke depan, Tiongkok diperkirakan akan mengumumkan langkah-langkah pelonggaran lebih lanjut, sebagian besar dari pedoman masa lalunya. Itu termasuk pemotongan pajak pertambahan nilai dan pengurangan pembatasan-pembatasan pembiayaan utang di tingkat daerah, meningkatkan investasi infrastruktur dan, dengan kemungkinan, transaksi-transaksi valuta asing.

AKANKAH INI BERHASIL?

Menerapkan kembali metode-metode pelonggaran yang pernah dicoba dan cocok mungkin berhasil di margin, tetapi jauh dari tembakan jitu.

Tiongkok dengan cekatan telah mengelola krisis keuangan global satu dekade lalu, tetapi tahun 2019 bukan merupakan pengulangan tahun 2008. Sepuluh tahun yang lalu, tidak ada perang dagang dengan Amerika Serikat, kondisi ekonomi global relatif lebih kuat hari ini, dan yang paling penting Tiongkok sendiri hampir tidak seperti satu dekade yang lalu.

Beijing tidak dapat memberlakukan langkah-langkah paksa seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2008. Untuk saat ini, hanya bisa berharap bahwa bereksperimen dengan margin akan membuat ekonominya bertahan.

Satu dekade peningkatan tingkat utang telah melumpuhkan kemampuan negara tersebut untuk menstimulasi lebih jauh tanpa meningkatkan risiko keuangan. Selain itu, kenaikan suku bunga Federal Reserve AS membatasi fleksibilitas PBoC atas kebijakan moneter. Pemotongan suku bunga acuan oleh Tiongkok akan memperburuk aliran modal keluar dan memberi tekanan lebih besar pada yuan.

Selain pemberian pinjaman usaha kecil, Tiongkok juga sedang meningkatkan belanja infrastruktur.

Secara diam-diam, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional pada awal Januari berwenang untuk mengalokasikan kuota utang pemerintah daerah lebih cepat dari jadwal, hal ini biasanya disetujui pada bulan Maret, untuk memungkinkan pemerintah daerah menerbitkan lebih banyak utang lebih awal. Ia telah menyetujui sekitar 1,39 triliun yuan (US$202 miliar) obligasi baru yang akan diterbitkan.

Sebagian besar dari kuota tersebut akan dialokasikan untuk “obligasi tujuan khusus,” yang hasilnya akan bergantung pada pendapatan-pendapatan dari proyek-proyek infrastruktur seperti jalan kereta api, jalan raya, dan pembangunan kembali, kebanyakan dari proyek tersebut di distribusikan di lokasi-lokasi yang jauh. Tidak hanya proyek-proyek ini diperhitungkan terhadap pertumbuhan PDB Tiongkok, mereka juga telah menciptakan lapangan kerja dan membuat para pekerja migran tetap bekerja.

“Jika tidak ada langkah yang mendukung pertumbuhan kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan dalam risiko, yang merupakan ancaman utama yang ingin dihindari oleh pemerintah pusat,” tulis Iris Pang, kepala ING ekonom Tiongkok, dalam catatan 4 Januari.

Tiongkok masih belum membereskan tagihan utang infrastruktur dan pemerintah daerah dari krisis terakhir, beberapa di antaranya menunda neraca-neraca keuangan untuk apa yang disebut Tiongkok perusahaan-perusahaan manajemen aset (bank-bank buruk), dan yang lainnya dibeli oleh dana pensiun dan investor swasta.

Sejauh ini, Beijing sedang mengalihkan pandangan untuk menambahkan lebih banyak utang secara bijaksana karena menunda tindakan hanya berfungsi jika ada lebih banyak jalan di depan. Tetapi kali ini, jalannya lebih sempit dan taruhannya lebih tinggi. (ran)

Tonton yang berikut:

Akibat Perang Dagang, Tiongkok Turunkan Standar Pengendalian Polusi

https://www.youtube.com/watch?v=PbBPf0aVlNg

Untuk Pertama Kalinya Populasi Tiongkok Tumbuh Negatif

0

oleh Li Xinru

Meskipun pemerintah Tiongkok telah mengakhiri kebijakan satu anak, dan menerapkan dua orang anak penuh pada tahun 2016, tetapi jumlah kelahiran justru menurun. Jumlah kelahiran anak kedua pada tahun 2018 berkurang secara signifikan.

Para ahli berspekulasi bahwa populasi Tiongkok menunjukkan pertumbuhan negatif tahun lalu, adalah untuk yang pertama kalinya dalam 70 tahun terakhir.

Agence France-Presse melaporkan bahwa sebelum pejabat Tiongkok merilis data demografis pada Januari, Yi Fuxian, seorang ahli di University of Wisconsin-Madison, berspekulasi bahwa total populasi Tiongkok telah turun menjadi 1,27 miliar tahun lalu. Ini adalah administrasi Partai Komunis pada tahun 1949. Untuk pertama kalinya sejak awal fenomena pertumbuhan populasi.

Sejak tahun 1979, pemerintah Tiongkok mulai menerapkan kebijakan satu anak yang ketat yang membuat jumlah kelahiran berkurang 400 juta jiwa. Dengan meningkatnya jumlah populasi yang menua, sejak tahun 2016 pemerintah membuka kebijakan kepada masyarakat untuk memiliki anak kedua.

Namun, dalam menghadapi masalah nyata seperti investasi dalam pendidikan, kesehatan dan biaya hidup yang mahal, banyak pasangan memilih untuk hanya memiliki satu anak atau bergabung dalam barisan keluarga DINK (Double Income No Kids. Penghasilan ganda tanpa anak)

Tahun 2018 populasi Tiongkok mulai muncul pertumbuhan negatif

Biro Statistik Nasional Tiongkok setiap tahunnya akan menerbitkan buletin / laporan tentang tingkat kelahiran tahunan yang merupakan hasil survei sampel populasi tahun sebelumnya. Namun, karena tingkat kelahiran jauh lebih rendah dari yang diharapkan, jadi tingkat kelahiran dari dua tahun sebelumnya (2016 dan 2017) belum juga diumumkan hingga sekarang.

Pada hal tahun 2017 masih merupakan tahun puncak kelahiran dua anak, tetapi jumlah total kelahiran yang diumumkan dalam buletin statistik selain tidak meningkat, malahan menunjukkan penurunan sebanyak 630.000 jiwa.

Menurut data laporan awal dari Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, angka kelahiran dari pasangan muda usia produktif selain tidak mencapai target yang 790 ribu jiwa, malahan berkurang sebanyak 250 ribu.

Karena angka kelahiran berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, Yi Fuxian memperkirakan bahwa tingkat kelahiran pada tahun 2018 hanya sekitar 1,05 %. Ia memperkirakan bahwa jumlah bayi yang lahir di Tiongkok pada tahun 2018 adalah 10,31 juta. Pada saat yang sama, berdasarkan statistik lokal ia memperkirakan bahwa jumlah kematian di Tiongkok meningkat 11,58 juta.

He Yafu, seorang ahli populasi independen berpendapat bahwa ia juga dapat menyetujui prakiraan yang diberikan Yi Fuxian jika data yang diterbitkan oleh beberapa daerah itu benar adanya.

Jumlah kelahiran anak kedua dilaporkan menurun tajam

Baik Biro Statistik Tiongkok, Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan Nasional Tiongkok pun belum mengeluarkan laporan untuk tahun 2018. Tetapi dari data yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah dapat diketahui bahwa jumlah kelahiran anak kedua pada tahun 2018 menurun secara signifikan.

Lembaga Kependudukan dari Akademi Ilmu Sosial Tiongkok dan Rumah Penerbitan Sastra Ilmu Sosial pada 3 Januari secara bersama-sama menerbitkan laporan yang diberi judul ‘Makalah Hijau tentang Penduduk dan Tenaga Kerja : Laporan Kependudukan dan Tenaga Kerja Tiongkok No. 19’ (selanjutnya disebut Buku Sampul Hijau), menunjukkan bahwa era Tiongkok menghadapi pertumbuhan populasi negatif akan segera tiba.

Buku Sampul Hijau menunjukkan, menurut data dari Komisi Perencanaan Kesehatan Liaocheng Shandong bahwa angka kelahiran kota Liaocheng dari bulan Januari hingga November 2018 adalah 64.753 jiwa, di mana 40.782 di antaranya adalah angka kelahiran anak kedua, menyumbang 62,98% dari total kelahiran, namun masih menunjukkan penurunan sebesar 35,83 % dari perkitraan sebelumnya.

Dari data yang dilaporkan oleh Pemerintah Kota Qingdao baru-baru ini pun terlihat bahwa jumlah kelahiran yang diperkirakan dapat mencapai sekitar 90.000 orang pada tahun 2018 ternyata menurun sebesar 21.1 % untuk angka kelahiran dari bulan Januari hingga Nopember. di antaranya jumlah kelahiran anak kedua turun 29 %.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Ningbo, diperkirakan jumlah kelahiran anak di kota tersebut pada tahun 2018 dapat mencapai sekitar 44.000 orang. angka tersebut pun sebenarnya sudah berkurang sekitar 9.000 orang bila dibandingkan dengan angka pada periode yang sama tahun lalu. Namun tingkat penurunan yang terjadi adalah 16,98 %, di mana penurunan untuk angka kelahiran anak kedua lebih menonjol.

Buku Sampul Hijau menjelaskan bahwa pertumbuhan populasi negatif Tiongkok akan terjadi hingga sekitar tahun 2027. Namun, dunia luar lebih percaya bahwa data yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok sulit diandalkan karena banyak direvisi sebelumnya.

Lu Jiehua, seorang profesor di Universitas Peking memprediksikan bahwa tingkat pertumbuhan negatif populasi Tiongkok di masa depan mungkin bisa terjadi sebelum tahun 2027. Karena jumlah kelahiran menurun, pada saat bersamaan jumlah kematian meningkat.

Keinginan untuk memiliki anak kedua menurun

Yi Fuxian, seorang ahli penelitian kependudukan kepada AFP mengatakan bahwa tren penurunan populasi di Tiongkok tampaknya tidak dapat dibalikkan, alasan utamanya juga termasuk jumlah wanita usia subur juga menunjukkan tren menurun.

Buku Sampul Hijau menyebutkan, survei biro statistik lokal menunjukkan bahwa keinginan  untuk memiliki dua orang anak di setiap tempat menurun pada tahun 2018.

Hasil survei menunjukkan bahwa responden yang menginginkan anak kedua hanya sebesar 27.1 %, responden yang tidak mengininkan anak mencapai 41 % dan yang tidak pasti akan memiliki anak kedua sebanyak 22,8 %.

Akibat masalah seperti biaya kelahiran, beban ekonomi, dan kurangnya waktu, menjadi pendukung terciptanya fenomena tidak berani atau tidak ingin melahirkan anak.

Warganet menulis : Harga perumahan yang setinggi langit, biaya pendidikan, perawatan medis, dan perawatan hari tua ibarat ​​empat gunung besar yang menghalangi, di tambah lagi tabungan masyarakat terus menyusut. Siapa lagi yang berani membesarkan lebih banyak anak ? Tidak memiliki uang, mau mencari pacar pun sulit.

“Penurunan populasi sangat merusak ekonomi, dan kebijakan keluarga berencana yang keliru itu justru menjadi kebijakan genosida terbesar dalam sejarah manusia,” tulis warganet.

Beberapa sarjana percaya bahwa tidak peduli bagaimana kebijakan Partai Komunis Tiongkok diubah-ubah, tetapi tujuannya tetap sama, tujuan mereka tak lain adalah untuk menjadikan rakyat sebagai alat untuk melayani pemerintah. (sin/asr)

Amerika dan Tiongkok Mulai Rundingan Dagang Tatap Muka di Beijing

0

Delegasi AS tiba di Beijing pada 7 Januari untuk melakukan negosiasi perdagangan secara langsung dengan rekan-rekan Tiongkok mereka.

Dari pihak AS dipimpin oleh Wakil dari Perwakilan Perdagangan AS Jeffrey Gerrish, bersama pejabat senior dari Gedung Putih dan departemen Pertanian, Perdagangan, Energi, Negara, dan Departemen Keuangan AS bergabung dengannya.

Ini adalah pertama kalinya pejabat AS melakukan pembicaraan tatap muka sejak Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping menyetujui penangguhan sementara perang dagang selama 90 hari untuk tidak meningkatkan tarif barang-barang dari kedua negara.

Pada 4 Januari, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ia optimis tentang perundingan tersebut.

“Saya pikir kita akan membuat kesepakatan dengan Tiongkok. Saya benar-benar berpikir mereka menginginkan,” katanya.

Trump juga mengatakan bahwa menurutnya Amerika Serikat lebih unggul karena ekonomi Tiongkok mengalami penurunan yang parah.

Xiang Songzuo, seorang ekonom di Universitas Renmin Tiongkok, telah menyampaikan pidato pada 16 Desember 2018, di mana ia mengutip laporan yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan PDB Tiongkok sangat rendah, atau bahkan menyusut.

Media yang dikelola pemerintah Tiongkok juga tampak optimis tentang perundingan tersebut, meskipun mereka terus-menerus menolak klaim-klaim tentang pencurian kekayaan intelektual AS yang meluas.

Satu editorial Global Times, pada 5 Januari, terbaca: “Selama rangkaian kata ‘Tiongkok’ dan ‘mencuri [teknologi]’ disatukan, Washington dapat menemukan solusi untuk masalah-masalah tersebut dan kecurigaan-kecurigaan yang mereka hadapi. Sikap membuat analisi sederhana dan kasar semacam ini tidak hanya mengabaikan tanggung jawab, tetapi juga membuat keributan tentang sesuatu yang tidak memiliki nilai sama sekali.”

Selebihnya dari artikel tersebut menganalisis penurunan Apple yang baru-baru ini telah mengumumkan perkiraan penjualannya, menjelaskan bahwa berita buruk itu menjadi pertanda negatif bagi Amerika Serikat.

Sebuah artikel opini yang dimuat di CGTN, saluran internasional dari siaran pemerintah Tiongkok, pada 6 Januari menyatakan harapan untuk hasil nyata selama perundingan tersebut.

“Tidak seperti perundingan sebelumnya, ada harapan besar bahwa putaran perundingan ini akan mengakhiri perang dagang,” Kong Qingjiang, seorang ahli hukum internasional di Universitas Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Tiongkok, menulis.

Artikel tersebut mengklaim bahwa perang dagang tersebut telah memengaruhi hasil pemilu paruh waktu AS tahun 2018, menggemakan taktik propaganda oleh Beijing bahwa tarif-tarif perdagangan telah memengaruhi bisnis bagi para petani di negara-negara pedalaman AS yang memilih Trump selama pemilihan presiden. Menjelang pemilu paruh waktu, Beijing berusaha untuk mempengaruhi para pemilih di negara-negara tersebut dengan menerbitkan iklan yang menggambarkan tarif perdagangan AS secara negatif di sebuah surat kabar utama di Iowa.

Kong menambahkan bahwa jika perang dagang berlanjut, itu bisa berdampak negatif pada pencalonan Trump untuk terpilih kembali pada tahun 2020.

“Untuk memastikan bahwa ‘kemenangannya’ di Buenos Aires tidak berumur pendek, Donald Trump ingin sekali melihat perjanjian atau semacam perjanjian baik untuk mengakhiri perang perdagangan atau untuk menunjukkan hasil yang substansial, sehingga mencetak poin untuk kampanye presiden mendatang,” tulis Kong.

Dia juga menyatakan sikap rezim Tiongkok bahwa Tiongkok telah membuat isyarat besar “niat baik,” mengutip rancangan undang-undang investasi asing yang mengusulkan larangan transfer teknologi paksa dan campur tangan pemerintah Tiongkok dalam operasi-operasi bisnis asing.

Namun analis politik yang berbasis di AS, Qin Peng berpendapat bahwa tindakan-tindakan tersebut lebih banyak simbolisnya daripada komitmen sejati untuk reformasi nyata.

“Misalnya, dengan [mulai kembali] membeli kedelai AS, itu karena Tiongkok tidak punya pilihan selain membeli. Dunia hanya memiliki dua pemasok kedelai utama [Brasil salah satunya]. Tentu saja, dalam dua tahun terakhir perundingan perdagangan, Tiongkok juga telah menjanjikan banyak hal, tetapi secara fundamental belum memenuhi sejumlah besar dari yang dijanjikan,” kata Qin kepada NTD Television, dalam sebuah wawancara. NTD dan The Epoch Times adalah bagian dari Epoch Media Group.

Sementara itu, South China Morning Post melaporkan bahwa Wakil Pimpinan Tiongkok Wang Qishan mungkin bertemu dengan Trump di sela-sela Forum Ekonomi Dunia yang akan datang di Davos, Swiss, mengutip sumber anonim. (ran)

Ikuti Annie di Twitter: @annieeenyc

Rekomendasi video:

Tiongkok Resesi Ekonomi, Laporan yang Relevan Dikontrol Ketat

https://www.youtube.com/watch?v=jWVPVi-ShYA